Headlines News :
Home » » Bareskrim Diminta Usut Keterlibatan Heru Wayudi Terkait Kasus Bansos Bengkalis

Bareskrim Diminta Usut Keterlibatan Heru Wayudi Terkait Kasus Bansos Bengkalis

Written By Harian Berantas on Friday, April 29, 2016 | 8:10:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), meminta Bareskrim Mabes Polri segera mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos yang melibatkan Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi beserta beberapa anggota DPRD lainnya. Karena hingga saat ini belum juga ada kelanjutan yang jelas dari pihak Polda Riau.

             Heru Wahyudi, Ketua DPRD Bengkalis                                       Illustrasi Bansos

Mengingat berbagai fakta telah terungkap terkait dugaan keterlibatan para oknum anggota DPRD Bengkalis tersebut, termasuk Ketua DPRD, H. Heru Wahyudi.

“Polda Riau sudah seharusnya menetapkan status Heru Wahyudi sebagai tersangka dan beberapa anggota DPRD lainnya dalam kasus korupsi dana Bansos Kabupaten Bengkalis tahun 2012 silam yang merugikan keuangan negara sebesar Rp272 miliar lebih itu. 

Sudah ada bukti petunjuk dari pengakuan serta keterangan dari eks mantan ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, bahwa seluruh anggota DPRD Bengkalis telah menerima sejumlah uang dari praktek korupsi yang dilakukan Jamal Abdillah, Herliyan Saleh, Azrafiany Aziz Raof SH, serta beberapa anggota DPRD dan pejabat penting lainnya di Pemkab Bengkalis,” tegas Sekum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), B Anas saat berbincang-bincang bersama beberapa penyidik Kejaksaan dan Wartawan di ruangan Kasi Penkum, Mukhzan SH.MH, usai melaporkan kasus dugaan korupsi di Dinas PU Riau, Kamis (28/04/2016) sore.

Bukan hanya mantan Bupati, Herliyan Saleh bersama koleganya Azrafiany Aziz Raof SH selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, serta lima orang legislator Bengkalis lainnya saja yang seharusnya ditahan Polda Riau. 

“Ketua DPRD, Heru Wahyudi bersama beberapa anggota DPRD lain, harusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk ditahan, karena sejumlah anggota DPRD itu diduga kuat terlibat dalam kasus dana Bansos Bengkalis tahun 2012 silam itu,” kata B. Anas.

Seperti diketahui, dalam kasus penanganan penyelidikan atau penyidikan dana Bansos Bengkalis tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp272 miliar, Polda Riau telah menahan sembilan orang tersangka yakni, mantan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis, Pruboyo, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, Hidayat Tagor Nasution, Bupati Bengkalis periode 2010-2015, Herliyan Saleh dan Azrafiany Aziz Raof SH selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Terkait kasus tersebut, Polda Riau sendiri sebetulnya sudah mendapatkan beberapa fakta yang jelas dan lengkap. Seperti halnya ketidak dipatuhinya keputusan Menteri Dalam Negeri yang dibuat oleh Gubernur Riau tanggal 02 Pebruari 2012 dengan surat keputusan Nomor: Kpts.133/II/2012, LHP keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis oleh Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, No: SR-250/ PW04/5/2015 tertanggal 03 Juli 2015 maupun bukti data awal dari hasil laporan yang disampaikan LSM KPK selama tiga kali pelaporan berturut-turut ke Kapolri, yakni  pada tanggal 01 Oktober 2013, 10 Juli 2014 dan 05 Pebruari 2015.

Untuk menguatkan fakta-fakta tersebut,  lebih diperkuat lagi dengan pengakuan dan keterangan para terdakwa korupsi yakni, Pruboyo, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, Hidayat Tagor Nasution saat didengar keterangan mereka oleh majelis hakim tipikor, Rabu (06/04/2016) lalu di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Sementara itu, seluruh anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 dalam BAP menyebutkan, seluruh anggota DPRD Bengkalis termasuk Heru Wahyudi, menerima sejumlah uang dari praktek korupsi dana Bansos/Hibah tahun 2012.

 “Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Bengkalis, menerima sejumlah uang dari praktek korupsi dana Bansos tahun 2012 di Kabupaten Bengkalis,” kata JPU saat membacakan isi bundelan BAP yang diterima awak media harianberantas.co.id.

Seperti diberitkan sebelumnya, LSM KPK mendesak Mabes Polri dan Polda Riau melanjutkan kasus ini, dengan alasan dalam fakta pelaporan LSM KPK yang ke-tiga (3) kali ke Kapolri pada tanggal 01 Oktober 2013, 10 Juli 2014 dan 5 Pebruari 2015 yang didukung atas laporan hasil audit BPKP, nomor SR-250/PW04/5/2015 tanggal 03 Juli 2015, ditemukan begitu banyak pihak yang disebut-sebut menerima sejumlah uang dari praktek korupsi yang dilakukan oleh Jamal Abdillah, Herliyan Saleh, Azrafiany Aziz Raof SH, serta beberapa anggota DPRD dan pejabat penting lainnya di Pemkab Bengkalis.

Diantaranya, sebut LSM KPK, anggota DPRD, Suhendri Asnan dan rekan-rekan, dimana dalam kasus dugaan korupsi dana bansos/hibah tahun 2012 terungkap anggaran dana hibah/bansos yang diajukan oleh Suhendri Asnan yang disampaikan satu pintu melalui ketua DPRD Bengkalis saat itu Jamal Abdillah senilai Rp4. 250.000.000,00 atau sebesar Rp4,2 miliar. “Suhendri Asnan ini dapat dikenakan pasal 5 UU Pencucian uang, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara,” demikian bunyi rekomendasi LSM KPK.

Pengusutan lebih lanjut, juga harus dilakukan terhadap ketua DPRD Bengkalis yang sekarang dalam hal ini, H Heru Wahyudi SH. Menurut penggiat anti korupsi ini, dalam fakta pelaporan resmi awalnya ke Kapolri, Jaksa Agung, KPK dan Presiden RI dan didukung hasil audit BPKP, terungkap aliran dana korupsi yang diduga dilakukan sejumlah anggota DPRD dan beberapa pejabat penting yang ada di Pemkab Bengkalis mengalir ke anggota DPRD dari partai PAN yang sekarang ketua baru dikantor wakil rakyat DPRD Kabupaten Bengkalis.

Dana yang mengalir ke wakil rakyat di DPRD Bengkalis itu, menurut LSM KPK berdasarkan  fakta bukti pelaporan awal. Hal ini menurut LSM KPK, berdasarkan bukti anggaran dana bansos/hibah yang mengalir ke H Heru Wahyudi sebesar Rp13. 390.000.000.00,- atau Rp13,390 miliar. 

“Selain Heru Wahyudi dan kroninya untuk dikenakan tindak pidana korupsi, mereka juga bisa dikenakan pasal suap dan gratifikasi dalam UU Tipikor,” demikian tertuang dalam dokumen.

Selain itu, terduga lainnya juga melibatkan ketua tim TAPD, wakil ketua tim TAPD, Kasubbag Anggaran, Yuni, Nanin, Wan Hermanto, Syaiful Amri (PPK), Kasubbag Perbendaharaan, Sulaiman S.Kom dan beberapa anggota TPAD lainnya. 

H. Wahyudi SH yang diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana bansos/hibah Kabupaten Bengkalis saat dihubungi awak media lewat hendphon pribadinya tak mau berkomentar. 

“Saya no coment terkait kasus itu” jawab Heru. Sementara, konfirmasi tertulis yang dikirim media ini beberapa waktu lalu, juga tak direspon, karena ketua DPRD Bengkalis yang satu ini, merasa kebal hukum. Karena diduga ada oknum Polri di kesatuan Polda Riau yang menjamin bersangkutan tidak dijamah oleh hukum. (tr)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas