Headlines News :
Home » » Alasan Menkumham Tidak Jalankan Putusan MA soal PPP

Alasan Menkumham Tidak Jalankan Putusan MA soal PPP

Written By Harian Berantas on Tuesday, April 12, 2016 | 7:43:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly punya alasan khusus mengapa tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Agung (MA). Dalam amar tersebut MA memutuskan untuk mengabulkan permohonan PPP kubu Djan Faridz.

Menkumham Yasonna Laoly.

Menurut Yasonna, perkara perdata tidak melulu harus diselesaikan melalui jalur hukum. "Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan hukum. Akan lebih baik masalah itu diselesaikan dengan kesepakatan. Ini bukan perkara publik, ini perkara perdata. Perkara perdata itu yang paling pokok adalah perdamaian," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2016).

Yasonna mengatakan, proses islah kedua kubu PPP, kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy, sudah berjalan melalui Muktamar VIII PPP. Dengan demikian proses hukum selesai. Dia juga menganggap pihak yang berperkara perdata, yaitu Surya Darma Ali (SDA), sudah enggan menggugat dan mengikuti proses islah.

"Saya kira figur Pak SDA dan istrinya dari Muktamar Jakarta dan beberapa tokoh-tokohnya sudah gabung. Mengapa kita harus memperkeruh suasana kembali. Kalau mencintai PPP menjadi besar, menjadi partai yang solid, islah ini merupakan jalan terbaik," ujar dia.

Menurut Yasonna, tidak ada yang peraturan dan hukum yang dilanggar pemerintah saat menyatakan PPP Muktamar VIII di Asrama Haji, Pondokgede, sah. Sebab, muktamar yang memlih Romahurmuziy sebagai ketua umum itu sudah sesuai AD/ART.

"Muktamar ini sesuai konsitusi AD/ART partai. Bukan saya tidak memfollow up keputusan Mahkamah Agung, saya sudah follow up. Tapi ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi menurut persyaratan Kemenkum HAM. Kan begitu," kata Yasonna.

Selasa 20 November 2015, MA mengabulkan permohonan PPP kubu Djan Faridz. MA juga membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. MA menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Majelis hakim diketuai oleh Imam Soebchi dengan anggota Irfan Machmudin dan Supandi.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mendorong kedua kubu islah. Agar islah terjadi, Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan kepengurusan PPP ke hasil Muktamar di Bandung. Usia kepengurusan PPP ini hanya berlaku enam bulan.

Hasil Mukhtamar Bandung 2011 menetapkan SDA sebagai Ketua Umum dan Romahurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal. Muktamar VIII PPP atau Muktamar islah, digelar 8-10 April, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Muktamar memutuskan M Romahurmuziy menjadi Ketua Umum PPP periode 2016-2021.

Pria yang akrab disapa Rommy ini ingin merangkul kubu Djan Faridz agar bersatu kembali. Rommy mengatakan, pintu terbuka lebar untuk Djan Faridz. Djan bahkan diberikan kebebasan memilih posisi di kepengurusan sesuai keinginannya.

Ajakan Rommy tak diacuhkan Djan Faridz. Bahkan Djan berencana memperkarakan Rommy. Djan berkeras Muktamar VIII di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, itu berjalan di luar aturan.

"Mungkin laporan ke polisi. Karena melakukan kegiatan dengan memalsukan nama PPP, tanpa hak (menggelar Muktamar VIII)," kata Djan ketika dihubungi, Senin (11/4/2016). (YDH).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas