Headlines News :
Home » » Terkait Dana Bansos, Herliyan Saleh Raja Koruptor Di Bengkalis Akhirnya Masuk Bui

Terkait Dana Bansos, Herliyan Saleh Raja Koruptor Di Bengkalis Akhirnya Masuk Bui

Written By Harian Berantas on Thursday, March 3, 2016 | 12:37:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU--- Setelah menjalani pemeriksaan kesekian kalinya oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau, mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh ini, Kamis (03/03/16) langsung dibui dalam rumah tahanan (Rutan) Mapolda Riau.

 Herliyan Saleh 

Kepastian penahanan tersebut diungkapkan oleh Direktur Ditreskrimsus Polda Riau, Kombes Arief Rachman Hakim. "Ya, ya. Sudah kita tahan" jawabnya singkat saat ditanyai wartawan.

Selang dua menit sebelum ada kepastian penahanan Herliyan Saleh itu, mantan Bupati Bengkalis ini terlihat keluar dari ruang pemeriksaan didampingi pengacaranya, Aziun. Herliyan dikawal dua anggota Ditreskrimsus masuk ke dalam mobil Fortuner warna putih dengan nomor polisi BM 421 UN.

Herliyan ditahan karena diduga ikut menikmati uang haram dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bengkalis sebesar Rp272 miliar pada tahun anggaran 2012.Kasus korupsi bansos Bengkalis yang merugikan uang rakyat hingga Rp272 miliar ini telah menyebabkan mantan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah divonis 8 tahun penjara.

Setelah Herliyan, satu tersangka lagi yang ditahan yakni, Azrafiani Aziz, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Kabupaten Bengkalis. 

Seperti diberitakan media ini edisi minggu lalu, perkara korupsi dana Bansos/hibah Bengkalis tersebut, terus  diungkit oleh penggiat anti korupsi.

Menurut Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK), pengungkapan kasus yang berujung pada masuknya Jamal Abdillah dan empat (4) orang anggota legislator di Pemkab Bengkalis ke sel pada tahun 2015 lalu, belum tuntas benar.

Alasannya (LSM KPK), sejumlah pihak yang menerima aliran dana bantuan sosial (Bansos/hibah) belum tersentuh hukum. Termasuk mantan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ketika itu, Azrafiany Aziz Raof SH yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berjamaah dana Bansos sebesar Rp272 miliar lebih tersebut.  

Lembaga penggiat anti korupsi itu pun mengeluarkan rekomendasi ke Mabes Polri agar perkara ini dituntaskan oleh Polda Riau. Termasuk mengusut para mantan anggota DPRD Bengkalis lainnya yang diduga kuat menikmati dana APBD/APBD-P melalui dana bansos/ hibah tahun 2012.

Sikap LSM KPK itu tertuang dalam data Laporan Eksaminasi Publik tahun 2012 terhadap  kasus tindak pidana korupsi, yang salah satunya kasus Jamal Abdillah itu. “Mabes Polri melalui penyidik pada Ditreskrimsus Polda Riau tidak boleh berhenti pada beberapa aktor saja,” demikian tertuang dokumen Laporan Eksaminasi LSM yang disusun tiga pentolan LSM KPK, yakni Didi, Erwin dan Mukhtar sebelumnya.

Dalam dokumen itu, lembaga penggiat anti korupsi (LSM KPK) mengulas kasus Jamal Abdillah, mulai sejak mantan ketua DPRD Bengkalis itu ditahan, proses persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi, hingga putusan tingkat banding pada pengadilan tinggi (PT) Pekanbaru-Riau.

LSM KPK mendesak Mabes Polri dan Polda Riau melanjutkan kasus ini, dengan alasan dalam fakta pelaporan LSM KPK yang ke-tiga (3) kali berturut ke Kapolri pada tanggal 01 Oktober 2013, 10 Juli 2014 dan 5 Pebruari 2015 yang kemudian didukung atas laporan hasil audit BPKP, nomor SR-250/PW04/5/2015 tanggal 03 Juli 2015, ditemukan begitu banyak pihak yang disebut-sebut menerima sejumlah uang dari praktek korupsi yang dilakukan oleh Jamal Abdillah, Herliyan Saleh, Azrafiany Aziz Raof SH, serta beberapa anggota DPRD dan pejabat penting lainnya di Pemkab Bengkalis.

Diantaranya, sebut LSM KPK, anggota DPRD, Suhendri Asnan dan rekan-rekan, dimana dalam kasus dugaan korupsi dana bansos/hibah tahun 2012 terungkap anggaran dana hibah/bansos yang diajukan oleh Suhendri Asnan yang disampaikan satu pintu melalui ketua DPRD Bengkalis saat itu Jamal Abdillah senilai Rp4. 250.000.000,00 atau sebesar Rp4,2 miliar. “Suhendri Asnan ini dapat dikenakan pasal 5 UU Pencucian uang, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara,” demikian bunyi rekomendasi LSM KPK.

Pengusutan lanjutan juga harus dilakukan terhadap ketua DPRD Bengkalis yang sekarang dalam hal ini, H Heru Wahyudi SH. Menurut penggiat anti korupsi ini, dalam fakta pelaporan resmi awalnya ke Kapolri, Jaksa Agung, KPK dan Presiden RI dan didukung hasil audit BPKP, terungkap aliran dana korupsi yang diduga dilakukan sejumlah anggota DPRD dan beberapa pejabat penting yang ada di Pemkab Bengkalis mengalir ke anggota DPRD dari partai PAN yang sekarang ketua baru dikantor wakil rakyat DPRD Kabupaten Bengkalis.

Dana yang mengalir ke wakil rakyat di DPRD Bengkalis itu, menurut LSM KPK berdasarkan  fakta bukti pelaporan awal pada tanggal 01 Oktober 2013, 10 Juli 2014 dan 5 Pebruari 2015.

Hal ini menurut LSM KPK, berdasarkan bukti anggaran dana bansos/hibah yang mengalir ke H Heru Wahyudi sebesar Rp13. 390.000.000.00,- atau Rp13,390 miliar. “Selain Heru Wahyudi dan kroninya untuk dikenakan tindak pidana korupsi, mereka juga bisa dikenakan pasal suap dan gratifikasi dalam UU Tipikor,” demikian tertuang dalam dokumen.

Catatan media ini, sejak tahun 2012 dan 2013, kasus dugaan korupsi berjamaah di wilayah daerah Kabupaten Bengkalis ini mencuat, berawal atas hasil informasi/laporan penggiat anti korupsi dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) kepada Kapolri, Jaksa Agung, KPK dan juga ke Kejati Riau di Pekanbaru tanggal 01 Oktober 2013, 10 Juli 2014 dan 05 Pebruari 2015 dan diperkuat lagi atas laporan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, No: SR-250/ PW04/5/2015.

Berdasarkan laporan resmi LSM KPK itu, penguncuran bansos/hibah kemasyarakatan 2012 bermasalah, berawal keputusan dari Gubernur Riau, No: Kpts.133/ II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 tidak dilaksanakan atau dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati bersama-sama ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah Bin Abu Zakir ketika itu, beserta anggota DPRD dan pejabat tinggi lainnya di Kabupaten Bengkalis.

Sehingga dari hasil penyidikan tim Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis pun resmi tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana APBD/APBD-P yang berasal dari uang rakyat itu.    

Dari bukti data yang diperoleh media ini, ada sebanyak 32 anggota DPRD lagi dan 17 orang pejabat penting yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis termasuk 2 orang pegawai honorer yang ada di bagian umum Setda Bengkalis yang diduga sebagai makelar dana bansos/hibah yang belum dilakukan pengusutan secara serius oleh Polda Riau. 

Berkaitan kasus dugaan korupsi dana bansos/hibah Kabupaten Bengkalis-Riau ini, Koordinator LSM Forum Peduli Berantas Korupsi (FPBK), Afrizal SH kembalai mendorong 7 tersangka dan satu (1) terpidana dalam yang sekarang sedang mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi (PT), kerena tidak menerima vonis Hakim Tipikor 8 tahun penjara tanggal 11 Pebruari 2016 lalu terkait kasus korupsi Bansos Bengkalis tahun anggaran (TA) 2012 ini yang ditangani Mabes Polri dan Polda Riau, untuk berani buka suara.

“Kita berharap sekali jangan hanya oknum-oknum tertentu saja yang dijadikan tersangka dan terdakwa/terpidana. Para tersangka atau terdakwa itu harus berani menyebutkan, siapa-siapa saja rekan-rekan mereka yang terlibat hingga berani memanipulasi/merekayasa sejumlah bahan porposal dan SPJ kegiatan-kegiatan kelompok organisasi masyarakat di daerah Bengkalis itu sebelumnya,” ujar Afrizal kepada harianberantas.co.id di Pekanbaru.

Dia mengatakan, sangat tidak mungkin mereka (para tersangka dan terdakwa-red), tidak mengetahui rekan-rekan mereka yang memainkan dana bansos/hibah yang berpotensi merugikan keuangan negara senilai Rp114 miliar dan Rp272 miliar.  

“Jika para tersangka maupun yang sudah terdakwa atau terpidana dalam kasus korupsi yang luar biasa di Kabupaten Bengkalis berani bersuara tanpa berpedoman pada pelaporan LSM KPK sebelumnya, maka rekan-rekan mereka yang terdiri dari ekskutif dan legislatif juga harus diusut untuk dijadikan tersangka,” kata Afrizal.

Namun diakui, aparat penegak hukum sendiri tidak ada niat untuk menjadikan para petinggi lainnya di birokrasi sebagai tersangka. “Karena mereka pemain sinetron semua. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang ditindak,” cetusnya. 

Dalam kasus korupsi Bansos/Hibah Bengkalis tahun anggaran 2012 ini, Mabes Polri dan Polda Riau telah menahan ketua Jamal Abdillah mantan DPRD bersama 4 orang anggota DPRD lainnya serta menahan Bupati Bengkalis periode 2010-2015, Herliyan Saleh dan satu orang tersangkanya lagi mantan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Azrafiany Aziz Raof SH yang kini masih bebas menghirup udara segar.

Sementara, para terduga lainnya juga dialamatkan kepada ketua tim TAPD, wakil ketua tim TAPD, Tuah Saily, Kasubbag Anggaran, Yuni, Nanin, Wan Hermanto, Syaiful Amri (PPK), Kasubbag Perbendaharaan, Sulaiman S.Kom dan beberapa anggota TPAD lainnya. 

H. Wahyudi SH yang diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana bansos/hibah Kabupaten Bengkalis saat dihubungi Berantas lewat hendphon pribadinya tidak mau berkomentar. “Saya no coment terkait kasus itu” singkat Heru. Sementara, konfirmasi tertulis yang dikirim Redaksi Berantas secara resmi tak direspon Heru Wahyudi, karena ketua DPRD Bengkalis yang satu ini lagi, merasa diri hebat dan kebal hukum.

Namun demikian, tim Redaksi Berantas ini tetap memprioritaskan kasus korupsi ini untuk dilanjutkan hingga ke meja hijau. Apalagi redaksi media Berantas bersama tim LSM KPK, telah menerima surat pemberitahuan resmi dari Mabes Kapolri dengan surat nomor: R/679/ III/Itwasum tanggal 7 Maret 2014 dan SP2HP nomor B/1214/III/2015/Itwasum, tanggal 11 Maret 2015. *Ismail*
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas