Headlines News :
Home » , » Semoga, Bupati Siak Tidak Terlibat Korupsi Jembatan Sei Kelakap dan Korupsi APBD tahun 2012-2015

Semoga, Bupati Siak Tidak Terlibat Korupsi Jembatan Sei Kelakap dan Korupsi APBD tahun 2012-2015

Written By Harian Berantas on Monday, March 28, 2016 | 9:27:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Mendengar kata korupsi, tentunya sudah bukan hal yang baru lagi. Hampir tiap hari seluruh media menyajikan berita mengenai kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Perilaku korup yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh pemegang tampuk kekuasaan yang ada di Jakarta sana, melainkan sudah sampai ke pelosok daerah sekalipun. 

Bagaikan penyakit kanker yang menjangkiti tubuh seseorang, korupsi pun berkembang dengan sendirinya. Dan tidak mengherankan jika saat ini Indonesia berada dalam posisi yang terbilang sangat tinggi dalam hal tindak pidana korupsinya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, penegak hukum, dan penggiat anti korupsi untuk mencegah korupsi, namun upaya yang dilakukan masih terkesan jalan ditempat dan cenderung tebang pilih.

    Tanda Terima LP  kasus kawasan hutan Biosfer Giam Siak Kecil dari Presiden RI.                             Drs H Syamsuar MSi.

Kata korupsi yang kita sering dengar sekarang konon berasal dari kata latin “corruptio” yang berarti kerusakan atau kebobrokan atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Melihat pengertian dari korupsi, sudah bukan hal yang mencengangkan lagi jika pemilik tampuk kekuasaan selalu menjadi aktor utama dalam tindak pidana korupsi. Bukan hanya dilakukan oleh penguasa yang ada di pusat, tetapi penguasa yang ada di daerah seperti gubernur dan bupati pun sudah seringkali menjadi pelaku tindak pidana korupsi.
Keterangan Korupsi Jembatan Sei Kelakap dari Bareskrim Mabes Polri dan pemalsuan dokumen dari Bank Mandiri Pekanbaru

Berdasarkan data yang ada bahwa ada sekitar ratusan Kepala Daerah di Indonesia yang terlibat korup, oleh karena itu kami berharap agar Bupati Kabupaten Siak Provinsi Riau (Drs H Syamsuar MSi red) tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Sei Kelakap Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau tahun 2014 yang lalu dengan nilai dari sumber dana APBD sebesar Rp9. 058.173.000 hingga saat ini belum tuntas.

Karena,berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri beberapa waktu yang lalu dimana dalam kasus dugaan korupsi tersebut penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sudah memeriksa belasan orang termasuk Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang, Ir. Sulijar Situmeang yang diduga tandatangan dokumen perusahaan PT. Surya Citra Karya Gemilang miliknya dipalsukan oleh kroni penguasa.

Bukti Pernyataan Permintaan Dokumen Palsu ke Bank Mandiri dan  STPL Pemalsuan dokumen dibalik korupsi Jemb Sei Kelakap.

Meski Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di Jakarta dan penyidik Direktur Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Riau telah menangani kasus dugaan korupsi dan pemalsuan berbagai dokumen pencairan anggaran sudah berjalan hampir tujuh (7) bulan namun hingga saat ini para calon tersangkanya masih berkeliaran dan menghirup udara bebas. Sehingga hal tersebut menjadi pertanyaan penggiat anti korupsi dari lembaga LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK).

Bukan hanya itu saja Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan Direskrimum Polda Riau dalam menangani kasus dugaan korupsi dan pemalsuan dokumen sepertinya tebang pilih.

Dimana pelanggaran kasus dugaan hukum korupsi dan pemalsuan tersebut, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri bersama Direskrimum Polda Riau hanya masih dalam tahap penyelidikan saja. Sementara, Kanit Unit II Direskrimum Polda Riau, Sopyan maupun penyidik Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri saat dihubungi media ini menyebutkan kalau kasus tersebut telah ada bukti yang jelas.

Namun hingga saat ini, penetapan calon tersangkanya pun belum dilakukan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri untuk memberantas tindak pidana kejahatan korupsi di wilayah daerah Kabupaten Siak  dipertanyakan.

Selain itu, tokoh pemuda Siak bernisial ZU pekan lalu kepada media ini merasa heran ketika membaca bukti-bukti kasus korupsi di Kabupaten Siak. “Saya heran kok bukti korupsinya seperti ini sudah jelas lengkap, aparat hukum kita belum bertindak. Apalagi yang ditunggu mereka (aparat Kepolisian-red). Ini kok bukti beritanya di media Berantas saya sudah cukup dan jelas. Masak Polda Riau sama Mabes Polri bermain-main lagi”, singkat ZU dengan kesal.

Berikut item-item kasus dugaan korupsi yang terjadi diwilayah daerah Pemdakab Siak:
  1. Dugaan pemalsuan dokumen dibalik dugaan korupsi pembangunan jembatan Sei Kelakap (tahap I) pada tahun 2014 sebesar Rp9 miliar lebih pada Dinas BMP Siak.
  2.  Dugaan penyimpangan pekerjaan peningkatan jalan Koto Ringin–Sei Nyiur sebesar Rp12. 474.533.000,00 yang telah mengalami perobahan nilai kontak menjadi Rp13. 245.131.000, 00 dilaksana PT. Cipta Bangun Abadi.
  3.  Dugaan penyimpangan terhadap peroyek peningkatan jalan poros Desa Benayah Dosan–Sungai Limau yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Bangun Abadi pada tahun 2013 dengan nilai Rp16. 308.992.000,00 selama 210 HK mulai 11 Maret sampai 06 Oktober 2013, dan paket proyek tersebut, telah diaddendum dua kali.
  4. Dugaan korupsi terhadap peningkatan jalan Merdeka Desa Merempan Hulu dilaksanakan PT. Taruna-PT. Modern KSO sebesar Rp3. 059.319.000,00 yang pengerjaannya dilapangan amburadul. Namun pihak Dinas BMP Siak justeru melakukan pembayaran nilai kontrak yang tidak sesuai dengan fakta lapangan.
  5.  Dugaan penyimpangan peningkatan jalan SDN 004 Desa Sabak Permai dengan nilai kontrak setelah diaddendum dua kali dengan merubah nilai kontrak dari Rp4. 303.445.000,00 menjadi sebesar Rp4. 581.891.000,00. Dimana proses pengerjaan dilapangan ditemukan item-item bahan materil tidak sesuai dengan RAB/kontrak.
  6.  Dugaan korupsi pada peningkatan jalan Margo Ayu Desa Laksmana yang dilaksanakan PT. Modern Widya Tehnical setelah nilai kontrak dirubah hingga dua kali dari nilai anggaran Rp4.134.608.000,00 menjadi Rp4. 543.882.000,00;
  7.  Dugaan korupsi pekerjaan peningkatan jalan parit Makmur–Teluk Mesjid yang dilaksanakan oleh PT. Modern Widya Tehnical yang mengalami perubah nilai kontrak dari Rp3,6 miliar menjadi Rp3,945 miliar;
  8. Lebih dasyat lagi, dugaan penyimpangan proyek peningkatan jalan simpang jembatan SSH simpang pos Meredan dengan nilai kontrak setelah terjadi perubahan nilai kontrak sebanyak dua kali dari nilai anggaran Rp28.785.268.000,00 menjadi sebesar Rp30. 609.850.000,00 dengan kontraktor  PT. Modern Widya Tehnical.
  9.  Dugaan penyimpangan kegiatan pemeliharaan berkala jalan parit I/II Teluk Mesjid, jalan Hang Tuah, jalan Diponegoro dan jalan Rintis dengan Rp4. 834. 279.000,00.
  10.  Dugaan penyimpangan terhadap paket proyek peningkatan jalan Sei Rawa Kecamatan Sungai Apit yang dilaksanakan oleh PT. Modern Widya Tehnical dengan sumber biaya APBD senilai Rp15 miliar lebih pada tahun 2012 yang lalu.
Sementara, dugaan penyimpangan lainnya yang dinilai bukan saja melibatkan tubuh Bupati Siak Drs H Syamsuar Msi sebagai berikut:
  1. Kasus pengendalian atas kepatuhan terhadap perundang-undangan pada tahun 2013 dalam pengelolaan pendapatan bunga depsito sebesar Rp20.000,000,000.00 atau Rp20 miliar.
  2. Kasus pemberian belanja hibah kepada lembaga yang sama secara berturut turut sebesar Ro.56.759.627.012.00 miliar dari athun 2011-2013
  3. Kasus dugaan kebocoran dana yang bersifat laporan keuangan pemerintah daerah dalam penyajian aset dari pemerintah kabupaten Siak kepada PT.Pengembangan Investasi Riau (PT.PIR), yang ditemukan telah terjadi penyimpangan sebesar Rp67.662.279.300.00 dengan bukti kepemilikan saham berupa sertifikat saham nomor 124001- 191662.
  4. Dugaan penyimpangan terhadap penerimaan dana dari pajak penerangan (PPJ) PT.IKPP pada Dinas pendapatan sebesar Rp28.951.106.08 atau Rp.28,9 miliar
  5. Dugaan penyimpangan terhadap sisa uang persediaan melalui bendahara umum daerah ( BUD) sebesar Rp1. 891.160.402.00.
  6. Dugaan penyimpangan tahgun 2014 terhadap pengelolaan keuangan daerah pada penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp.1.064.868.525,17,-
  7. Kasus dugaan penyimpangan penjualan Aset Daerah yang bersifat penjualan hasil perkebunan tahun 2014 di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Siak
  8. Kasus penggusuran lebih kurang 200 penduduk warga Kampung 40 yang digusur Pemda Siak berada dalam kawasan hutan Biosfer Giam Siak Kecil. Dan akibat kasus ini, Bupati Siak Drs H Syamsuar Msi telah ditegur keras oleh Presiden RI, Ir Jokowido secara tertulis. Karena kasus penggusuran terhadap warga masyarakat sendiri yang tak ubahnya seperti jajahan Jepang dan Belanda itu telah dilaporkan oleh beberapa LSM ke Presiden hingga Komnas HAM RI beberapa bulan lalu.
Dari kesekian kasus dugaan perkara korupsi tersebut, tim media ini bersama lembaga anti korupsi LSM KPK telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi tertulis kepada Bupati, Kadis BMP, Irving Kahar A Simbolon bersama Kabidnya Ardi Arfandi dan kepada Kadis Kehutanan dan Perkebunan, Teten Efendi, tanggal 07 Maret 2016 lalu, hingga kasus dugaan korupsi berjamaah di Kabupaten Siak tersebut terpublikasi, Bupati Siak, Drs H Syamsuar Msi bersama beberapa anak buahnya Irving Kahar A Simbolon, Ardi Arfandi, Teten Efendi, bungkam untuk tidak menjawab bahan pertanyaan tertulis media dan LSM. (Tr/Aw)
Share this post :

+ comments + 1 comments

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas