Headlines News :
Home » » Proyek Embung Desa Landau Tubun Kalibar Diduga Sarat Penyimpangan

Proyek Embung Desa Landau Tubun Kalibar Diduga Sarat Penyimpangan

Written By Harian Berantas on Sunday, March 20, 2016 | 10:56:00 AM

HARIANBERANTAS, KALIBAR- Proyek pembangunan embung di Desa Landau Tubun Kalimantan Barat, diduga menyimpang dari spek atau rencana anggaran belanja (RAB). Pasalnya, proyek tersebut dikerjakan asal jadi, terkesan hanya mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi tanpa mengedepankan kualitas dan kuantitas.


Hal itu disampaikan Beni Panjaitan, Senin, (21/03) lewat via telepon. Beni menduga, proyek tersebut menjadi ajang korupsi, lantaran terlihat di lapangan pipa yang digunakan juga tipis dikhawatirkan mudah pecah dan tidak bisa bertahan lama.

Ia mengungkapkan, proyek yang didanai APBN murni dua tahun berturut-turut itu menelan biaya kurang lebih Rp25 miliar. Pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp7,5 miliar ditambah anggaran tahun 2015 sebesar Rp18,8 miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh tiga kontraktor yang merupakan joint operation (JO), yakni PT KDS, PT MM, dan PT KPMP.

Masih menurut Benny, proyek yang diduga keras menyimpang dari spek itu di antaranya material bendungan menggunakan batu sungai sampai 70 persen, seharusnya menggunakan batu pecah dan begitu juga tentang pembangunan bak tidak sesuai.

Bahkan, katanya lebih jauh, saat ini kondisi bak penampungan air sudah pecah-pecah begitu juga pipanisasi yang melewati kebun dan halaman warga masyarakat tidak tertanam ke dalam tanah yang seharusnya pipa-pipa yang memanjang dari bendungan berkisar sampai 4 km itu. Jalur pipa masih bisa terlihat, padahal seharusnya pipa-pipa itu tertimbun ke dalam tanah, sebab dikhawatirkan kalau ada pohon tumbang dapat mengakibatkan pipa pecah.

“Proyek embung jaringan air pedesaan yang menelan dana kurang lebih Rp25 miliar ini tidak merujuk pada kontrak yang telah ditentukan, baik soal kedalaman, mutu, serta kualitas pipa,” tuding Benny.

Hal ini, katanya melanjutkan, diduga karena lemahnya pengawasan oleh pihak dinas terkait, sehingga membuat proyek itu dibuat asal-asalan, padahal dana pengawasan sendiri mencapai miliaran rupiah.

Oleh karena itu, pihak NCW meminta kesungguhan penegak hukum (Tipikor Polda Kalbar, Kejagung atau Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menangani kasus dugaan mark up tersebut.

Terpisah, salah satu kontraktor, RB yang mengerjakan proyek tersebut ketika dikonfirmasi justru mengatakan kalau Beni sudah 3 kali diberi uang, namun masih menyebarkan informasi terkait pelaksanaan proyek itu kepada orang lain. “Sebenarnya maunya apa sih si Beni itu?” kata RB kesal.


Sementara Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah 1 Kalbar Yudi hingga berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi, sudah 2 kali kantornya didatangi Wartawan, namun staf selalu mengatakan, “pak Yudi tidak di kantor”.

Menurut informasi, Yudi memang sangat sulit untuk ditemui kecuali kontraktor yang menemui, informasinya gampang. (Ngadri)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas