Headlines News :
Home » , » Plt Sekretaris Dinas Tata Kota dan Pemukiman Bengkalis Bohong

Plt Sekretaris Dinas Tata Kota dan Pemukiman Bengkalis Bohong

Written By Harian Berantas on Wednesday, March 9, 2016 | 3:17:00 PM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS-- Idealnya, seorang pejabat adalah pelayan masyarakat yang jujur, taat hukum dan undang-undang, bahkan yang terpenting, juga taat pada agama. Etika serta moralitasnya juga harus bagus. Sebab sebagai pejabat publik, apa yang dilakukanya pasti akan terus disorot publik.
     Beginilah sistem Pengerjaan Revitalisasi Kawasan Cik Mas Ayu pada tahun 2015                  Sugeng Santoso, ST,MT. 
       
Pasalnya, perilaku yang baik dan martabat badan publik, akan mendapat reward berupa penghormatan yang tinggi dari masyarakat. Sebaliknya, perilaku yang culas, kurang dan pembohongan badan publik, tentu akan mendapat punishment masyarakat baik berupa cercaan, kecaman, bahkan tidak menutup kemungkinan akan berakhir di penjara.

Ironisnya, sikap yang terkesan antagonsi ini ternyata dimiliki Plt Sekretaris Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis, Sugeng Santoso, ST,MT ini dituding sebagai seorang pembohong besar, sehingga sangat tak pantas apabila terus diposisikan pada jabatan strategis di pemerintahan.

Tudingan ini terkait sejumlah kasus dugaan korupsi yang awalnya berdasar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau pada tahun anggaran 2013 dan 2014 ditambah lagi dengan adanya sejumlah kasus dugaan penyimpangan terhadap kegiatan paket proyek yang dilaksanakan Dinas Tata Kota dan Pemukiman Bengkalis pada tahun 2015 lalu.

Lantaran terpanggil sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, Pimpinan Media Berantas merupakan penggiat anti korupsi dengan lembaga LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) melayangkan konfirmasi/klarifikasi tertulis (resmi) dengan Ir. Emri Juli Harnis MT,ph Kepala Dinas (Kadis) Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Bengkalis dan Sekretarisnya Sugeng Santoso, ST,MT pada tanggal 23 Pebruari 2016 dengan surat nomor  018/PEMRED-BR/BKS/II/2016.

Setelah konfirmasi/klarifikasi tertulis (resmi) diterima, Sugeng Santoso ST,MT lewat via selulernya mengatakan, jika temuan BPK di dinasnya itu sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Sugeng Santoso berjanji akan menjawab surat konfirmasi /klarifikasi media Berantas dan LSM KPK tertanggal 23 Pebruari 2016 tersebut secara rinci dan transparan.

"Sudah diselesaikan melalui Inspektorat. Temuan BPK pada tahun 2014 dan 2015 itu sudah tidak ada masalah lagi. Karena temuan itu sudah ditindaklanjuti sama Inspektorat Bengkalis,” kata Sugeng Santoso.

Ditambahkan Sugeng, surat konfirmasi yang saya terima dari media Berantas minggu lalu, sudah saya jawab. Tapi saya sekarang ini, masih diluar kota. Minggu depan ini akan saya kasih jawaban surat konfirmasi itu secara rinci, ujarnya.

Namun, apa yang diucapkan Sugeng Santoso ST,MT itu ternyata hanyalah sebuah kebohongan bagaikan disambar petir di siang bolong. Pernyataan itu dituding sekadar penina bobok Media atau LSM agar tak ragu terhadap kepemimpinannya di Dinas Tata Kota dan Pemukiman Bengkalis.

Sebab akhirnya terbukti, semua pernyataan yang diungkap Sugeng S ternyata bohong besar. Sugeng Santoso dalam surat jawaban konfirmasi/klarifikasi yang diterima Redaksi media cetak/koran Berantas, Rabu (09/03/2016) di kedai kopi WOW Jl Pattimura Bengkalis, dengan surat nomor 600/TKTRP/III/03 tertanggal 01 Maret 2016 diketahui memberikan keterangan atau penjelasan resminya, jika tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013 nomor 19C/LHP/XVIII.PEK/09/2014 tanggal 9 September 2014.

Dan LHP BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2014 nomor 12.C/LHP/XVIII.PEK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, telah ditindaklanjuti oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikuti arahan/rekomendasi dari BPK RI seperti yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, tulis Sugeng Santoso.

Namun, apa yang dijelaskan oleh Plt Seketaris Dinas TKTRP, Sugeng Santoso melalui jawaban konfirmasi/klarifikasi tertulis resminya itu, tidak sesuai dengan fakta pernyataan yang dilontarkannya kepada Media Berantas pekan lalu jika temuan BPK tersebut sudah diselesaikan oleh Inspektorat Bengkalis.

Kemudian, surat jawaban konfirmasi/klarifikasi yang disampaikan Plt Seketaris Dinas TKTRP, Sugeng Santoso tersebut sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dipertanyakan yang terkesan jawaban normatif.

Dan disamping itu, tidak adanya bukti atau lampiran jawaban konfirmasi/klarifikasi tertulis yang disampaikan kepada Pimpinan Redaksi Media Berantas. Padahal sesuai dengan fungsinya, Media/Jurnalis berhak mendapatkan jawaban (baik lisan ataupun tertulis) dengan bukti data konkrit untuk menjadi bahan pemberitaan yang akurat dan berimbang.

Hal tersebut bisa dibuktikan pada Jawaban Konfirmasi/Klarifikasi dengan No: 600/TKTRP /III/03 tertanggal tertanggal 01 Maret 2016 yang diterima Berantas, Rabu (09/03/2016). Jawaban konfirmasi/klarifikasi yang ditujukan kepada Pimpinan Redaksi Berantas, hanya sekedar menjelaskan bila temuan BPK yang dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis.

Namun, tindaklanjut yang dimaksud oleh Plt Sekretaris Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis seperti apa dan bagaimana, tidak dijelaskan seakan bobrok dinas TKTRP Bengkalis yang terjadi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 lalu itu takut untuk diketahui media maupun aktivis anti korupsi.

Pasalnya lagi, Plt Sekretaris Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis Sugeng Santoso, ST,MT, terindikasi menyembunyikan jawaban sebenarnya dari apa yang dipertanyakan Media dan LSM serta terkesan menutupi hasil realisasi pencairan anggaran sejumlah kegiatan yang pengerjaannya diduga tidak sesuai dengan fakta lapangan.

Seperti diberitakan situs harianberantas.co.id ini pada edisi Selasa, 08 Maret 2016, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Riau atas Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan No.19.C/LHP/XVIII.PEK/ 09/ 2014, tanggal 9 September 2014 maupun LHP BPK No. 12.C/LHP/ XVIII.PEK/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 atas Laporan Keuangan Pemkab Bengkalis menyebutkan, adanya sejumlah temuan di Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis, antara lain pembangunan PJU jalan Pembangunan dan Senayan di Kecamatan Bengkalis yang dilaksanakan CV. Prima Elektrikan dengan kontrak N0. 12/SP-KNT/TKTRP-TK/APBD /2013 tanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp900.078.000,00,-

Berdasarkan hitungan pada fisik kegiatan yang dilakukan dilapangan, ditemukan item-item pekerjaan yang telah dilakukan pekerjaannya, diduga tidak sesuai kontrak dan RAB.

Sehingga bila disimpulkan tentang pencairan dana anggaran pembangunan PJU jalan Pembangunan dan Senayan di Kecamatan Bengkalis 100% tersebut, diduga adanya unsur KKN dan dapat digolongkan adanya unsur pelanggaran rumusan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Kemudian, pembayaran anggaran pekerjaan pembangunan PJU jalan Spg Bengkel menuju Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis” sebesar Rp844.300.000,00 kepada kontraktor CV. Daya Utama Karya yang dilaksanakan selama 120 hari kalender. Pekerjaan pembangunan JPU tersebut, terindikasi merugikan keuangan negara.

Pencairan anggaran terhadap pembangunan PJU jalan Kelapapati Tengah Kecamatan Bengkalis” kepada rekanan CV. Adi Jaya Teknik dengan kontrak nomor 17/SP-KNT/TKTRP -TK/APBD/2013 tanggal 17 September 2013 sebesar Rp551.973.000,00 yang dinilai tidak sesuai kenyataan dilapangan.

Demikian pencairan anggaran sebesar 100% pada pekerjaan pembangunan JPU jalan Pramuka” yang dilaksanakan rekanan CV. Kemajuan dengan biaya Rp871. 446.000,00 yang dinilai pekerjaannya dilapangan tidak sesuai dengan perencanaan/kontrak kerja.

Bukan itu saja pada tahun anggaran 2013, juga ditemukan penyimpangan yang diduga terjadi pada pekerjaan PJU Simpang Polsek Sungai Alam menuju Desa Penampi Kecamatan Bengkalis” yang dilaksanakan CV. Anugrah Marina Jaya NUKGRAH sebesar Rp717.341. 000,00 dan pencairan anggaran pembangunan PJU SMA 2 Kecamatan Bengkalis” yang dilaksanakan CV. Rizki Arif dan penyimpangan biaya anggaran pada pekerjaan pembangunan PJU jalan Pertanian sebesar Rp436.637.000,00,-

Selain itu, dugaan penyimpangan tahun anggaran 2014, juga diduga terjadi pada terhadap pekerjaan penerangan jalan umum di jalan Diponegoro Kecamatan Bengkalis yang dilaksanakan oleh rekanan CV. Duk dengan kontrak N0. 06-SP-KNT/TKTRP-TK/APBD/ 2014 tanggal 8 Oktober 2014 sebesar Rp856.510.000,00,-

Bukan sampai pada tahun 2013 dan 2014 saja. Pada tahun anggaran 2015, dugaan penyimpangan juga terjadi pada pekerjaan “Revitalisasi Kawasan Cik Mas Ayu yang dikerjakan kontraktor CV. Kokoh Indah Concultant sebesar Rp586.056.000.

Pada pekerjaan Pendestrian jalan Pattimura dengan biaya Rp962.170.000,- dengan waktu pelaksanaan 134 hari kalender pada tahun 2015, juga diduga telah terjadi pelanggaran rumusan tindak pidana korupsi alias KKN. Karena volume dan material-material kegiatan lapangan, diduga banyak yang dikurangi atau mark up.

Bahkan pekerjaan peningkatan Pembangunan RTH Batu Hampar di Kecamatan Bengkalis pada tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp486.070.200,- yang dilaksanakan CV. Griya Teknik Karya dalam jangka waktu 134 hari kalender (HK), juga diduga menyimpang dari kontrak kerja/RAB. Karena anggaran proyek yang diduga pekerjaannya amburadul tersebut, diduga telah dianggap selesai 100%  oleh KPA, PPTK/PPK.

Menyikapi hal ini, Koordinator LSM Forum Peduli Berantas Korupsi (FPBK), Afrizal SH saat diminta tanggapannya harianberantas melalui via selulernya di Pekanbaru, Selasa (08/03) kemaren siang di Pekanbaru dengan tegas mengatakan, temuan BPK tersebut semestinya menjadi pintu masuk proses pemeriksaan atas indikasi korupsi yang terjadi. “Temuan BPK itu adalah pintu masuk bagi aparat penegak hukum guna menyelidiki sebuah kasus dugaan korupsi,” tegasnya.

Ditambahkannya, kendati kerugian negaranya sudah dikembalikan, tapi tetap saja tidak menghapus tindak pidananya. “Tindak pidananya sudah terjadi, itu tidak bisa lepas dari jeratan hukum. Tidak ada alasan kalau sudah diganti rugi atau dikembalikan kerugian negaranya. Kalau tidak jadi temuan, makin merajalela lah para koruptor ini. Akan terus-terusan korupsi, karena tidak ketahuan,” tukasnya.

Hingga berita ini turun, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin belum dapat dimintai keterangan. Karena nomor henphon yang biasa dihubungi media ini belum aktif. Namun, demikian, media ini akan melayangkan surat resmi ke Bupati Bengkalis agar dapat mengevaluasi kinerja bawahannya yang tidak becus dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.  *Meri*
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas