Headlines News :
Home » , , » Pemalsuan Dokumen di Balik Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Sei Kelakap Siak, Terungkap di Bank Mandiri Pekanbaru

Pemalsuan Dokumen di Balik Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Sei Kelakap Siak, Terungkap di Bank Mandiri Pekanbaru

Written By Harian Berantas on Monday, March 21, 2016 | 11:19:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Setelah Pemred media cetak/koran Berantas, Toro ZL mempertanyakan perkembangan penanganan korupsi yang diduga terjadi pada pembangunan proyek jembatan Sungai Kelakap Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tahun anggaran 2014 sebesar Rp9. 058.173.000, dan pemalsuan account/rekeninig perusahaan PT. Surya Citra Karya Gemilang, di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (17.03/2016) di Jakarta, kini mulai menemui titik terang.

  Bukti Permintaan Keterangan Tindak Pidana Korupsi Jembatan Sei Kelakap dari Bareskrim Mabes Polri dan bukti pemalsuan dokumen dan Bank Mandiri Pekanbaru

Pasalnya, Jum’at (18/03/2016), Pemred media cetak/koran Berantas, Toro ZL saat tiba di Pekanbaru, langsung mendampingi Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang, Ir. Sulijar Situmeang bersama rekan Salim menemui pimpinan PT. Bank Mandiri, Rian, melalui petugas kantor PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk Branch Pekanbaru Sudirman, Neny, guna mengambil dan mengumpulkan sejumlah barang bukti data pembukaan rekening atas nama Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang yang diduga dipalsukan dan kroni pejabat Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak untuk memuluskan pencairan anggaran proyek jembatan Sei Kelakap di Kampung ‎Tengah, Kecamatan Mempura Kabupaten Siak sebesar Rp9 miliar lebih pada tahun 2014 silam.

Bukti Pernyataan Permintaan Dokumen Palsu ke Bank Mandiri dan  STPL Pemalsuan dokumen dibalik korupsi Jemb Sei Kelakap dari Polda Riau.

Dari sejumlah barang bukti pemalsuan rekening/account milik Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang, Ir. Sulijar Situmeang yang diterima Redaksi media Berantas dari pimpinan petugas pembukaan rekening nasabah PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk Branch Pekanbaru Sudirman, terungkap bahwa dokumen berupa surat kuasa hingga tandatangan pembukaan rekening/cek giro atas nama Direktur  PT. Surya Citra Karya Gemilang, Ir. Sulijar Situmeang, terindikasi dipalsukan/direkayasa oleh Khairul Istigmal yang mengaku sebagai penerima “Surat Kuasa” dari Direktur  PT. Surya Citra Karya Gemilang, Ir. Sulijar Situmeang.

Neny Petugas PT. Bank Mandiri saat menyerahkan seluruh dokumen Palsu sesuai isi berita yang dimuat media Berantas pada edisi minggu lalu

“Petugas kami dulunya (Bank Mandiri), tak tau kalau yang membuka rekening atas nama PT. Surya Citra Karya Gemilang ini atas nama Khairul Istigmal pak. Karena petugas kami saat itu tahunya ada surat kuasa yang dibawa sama Khairul Istigmal”, ujar petugas Bank Mandiri Pekanbaru, Neny kepada Wartawan diruangan kerjanya.

Dikatakan Neny, baru ini hari kita tahu setelah pak Ir. Sulijar Situmeang ini datang jumpai saya ke sini.  Kalau tidak, kami juga tak tau kalau dokumen ini semuanya di palsukan mereka”, sambung Neny sambil menyerahkan bukti-bukti pemalsuan dokumen di balik dugaan korupsi pembangunan jembatan Sei Kelakap Kabupaten Siak tahun 2014 silam itu.

Meski demikian, PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk Branch Pekanbaru Sudirman kepada Redaksi Berantas berjanji, bersedia memberikan keterangan lebih lanjut kepihak Instansi terkait apabila kasus dugaan pemalsuan dokumen dibalik dugaan korupsi pembangunan jembatan Sei Kelakap di Kabupaten Siak pada tahun 2014 tersebut diprioritaskan hingga sampai ke meja hijau di Pengadilan.

Seperti bukti lain yang diperoleh media Berantas dibalik dugaan korupsi pembangunan jembatan Sei Kelakap Siak (tahap I) pada tahun 2014 sebesar Rp9 miliar lebih itu, ada sebanyak 16 pemalsuan dokumen lain yang diduga terjadi pada pekerjaan pembangunan jembatan Sei Kelakap Siak (tahap I) dibawah kendali Dinas BMP Siak yang dinakhodai Kepala Dinas, Irving Kahar A Simbolon beserta kabidnya Ardi Arfandi pada tahun anggaran 2014 yang lalu.
 
Hal ini diketahui, berdasarkan bukti dugaan pemalsuan dokumen amandemen pertama (1) dengan kontrak No: 630/BMP/BM-AMD.KTR.I/PEM-JBT/APBD/08/2014 tanggal 07 Agustus 2014. Dokumen pada amandemen ke-dua (II) dengan kontrak No. 630/BMP-BM/AMD.KTR.II/PEMB-JBT/APBD/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014. Amandemen final dengan kontrak No. 630/BMP/BM-AMD.KTR.FINAL/PEMB-JBT/APBD/08/2014 tanggal 04 Desember 2014.

Sementara dugaan pemalsuan dokumen terhadap berita acara rapat tim peneliti pelaksana kontrak dengan nomor 630/BA-TPPK/BMP/BM-PEMB-JBT/APBD/08/2014 diduga dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2014.

Dokumen berita acara rapat evaluasi pelaksana kegiatan dengan nomor 630/BA-EV/BMP/ BM-BA.STTP/PEMB-JBT/APBD/08/2014 diduga direkayasa pada tanggal 16 Oktober 2014. Sementara, dugaan pemalsuan dokumen berita acara serah terima pekerjaan pertama dengan nomor 630/BMP/BM-BA.STPP/PEMB-JBT/APBD/08/2014 terjadi pada tanggal 12 Desember 2014.

Dugaan pemalsuan dokumen yang diperoleh media Berantas, juga terjadi pada acara hasil pemeriksaan pekerjaan peningkatan jalan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang diduga dilakukan pada tanggal 12 Desember 2014.

Bukan itu saja, dugaan pemalsuan dokumen dibalik perkara kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan jembatan Sei Kelakap Siak sebesar Rp9. 058.173.000,- juga terindikasi pada daftar hadir  kunjungan lapangan dan pada daftar hadir rapat serah terima kerja pertama yang masing-masing dilakukan pada tanggal 11-12 Desember 2014 dan lain sebagainya.

Pemalsuan dokumen hingga rekayasa design material tiang pancang yang membuat pekerjaan pembangunan jembatan Sei Kelakap tersebut tidak sesuai spesifikasi teknik dan kualitas pekerjaan, volume dan standar matrial yang digunakan berkualitas rendah itu dijadikan alasan pembenar untuk mencairkan dana proyek 100%.

Meskipun proyeknya belum selesai 100%. “Undang-undang tidak bisa dikalahkan oleh berbagai dokumen surat palsu dan perubahan design bangunan yang sengaja dilakukan oleh oknum pejabat BMP Siak bersama oknum rekanan lain yang meraup keuntungan lebih besar secara tidak sah dari nilai proyek.

Proyek infrastruktur pembangunan jembatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Siak Propinsi Riau diketahui banyak terjadi penyimpangan. Di antaranya, adanya rekayasa hasil pekerjaan untuk pencairan dana. Karena fakta di lapangan banyak ditemukan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

Modus ini pun yang biasa terjadi di akhir tahun anggaran, melalui pemalsuan laporan kegiatan proyek untuk mempercepat proses pencairan dana dan memperoleh ganti rugi anggaran yang dikeluarkan, dilakukan oleh Pejabat Pengguna Anggaran (PA) atau KPA yang bekerja sama dengan kontraktor pelaksana atau penyedia jasa dengan pertimbangan supaya dana dapat terserap, meski dijumpai pelaksanaan kegiatan di lapangan pekerjaannya belum rampung 100%.

Sekalipun situs harianberantas.co.id ini dan media cetak/koran Berantas telah berkali-kali mempublikasi kasus dugaan korupsi yang terjadi ditubuh Dinas BMP Kabupaten Siak yang diduga terjadi sejak tahun 2012 sampai pada tahun anggaran 2015 lalu, seakan aparat hukum yang ada di Riau, baik Kepolisian dan Kejaksaan, seakan berpura-pura buta dan tidak tahu karena diduga telah mendapat jatah paket proyek atau upeti dibeberapa dinas terkait yang ada di Kabupaten Siak.

Berdasarkan informasi yang diterima Pemred media Berantas dari salah seorang Jaksa di Riau belum lama ini, pihak Kejaksaan Negeri Siak pernah mengumpulkan sejumlah bukti kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak.

Namun upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak dalam pengungkapan sejumlah tabir kasus korupsi di tubuh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, tak berhasil. Karena salah seorang oknum petinggi di dinas BMP Siak terkait, melaporkan pihak Kejari Siak ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta untuk meminta perlindungan.

Dan untuk membuktikan tindakan oknum pejabat Pemda Siak yang diduga bekerjasama dengan oknum petinggi di Kejaksaan Agung RI, sehingga penegakkan supermasi hukum diwilayah daerah Kabupaten Siak tidak berjalan sebagaimana mestinya, kru media Berantas ini bersama lembaga LSM penggiat anti korupsi dari LSM KPK akan menyurati Presiden RI dan Jaksa Agung RI termasuk pihak instansi terkait lainnya yang ada di pusat (Jakarta).

Seperti diberitakan sebelumnya, penanganan kasus dugaan korupsi untuk pembangunan jembatan Sei Kelakap Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau tahun anggaran 2014 sebesar Rp9. 058.173.000,- “lenyap” di Polda Riau.

Kapolda Riau saat dijabat oleh Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan ketika dikonfirmasi Berantas via pesan singkat sms pada Selasa (16/02/2016) yang lalu terkait perkembangan kasus tersebut, hingga Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan melenggang jabatannya sebagai Widyasiwara Utama Sespim Polri Lemdikpol menggantikan posisi Irjen Jodei Rooseto, bahan pertanyaan Berantas tak dijawab.

Sehingga, group media ini sendiri bersama LSM KPK, akan melayangkan surat audensi khusus dengan Kapolda Riau yang baru yakni Brigjen Supriyanto untuk menyampaikan persoalan kasus dugaan korupsi di wilayah daerah Kabupaten Siak sejak tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2015 yang baru berlalu.

Berdasarkan bukti data yang diperoleh, tim tindak pidana korupsi (Tipikor) Polda Riau pada Selasa (13/10/2015) lalu, turun meninjau lokasi proyek pembangunan Jembatan Kelakap di Kampung ‎Tengah, Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Karena dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan Kelakap di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dari awal (tahun 2014), diduga telah terjadi persengkokolan korupsi, termasuk pemalsuan tanda tangan hingga rekayasa dokumen-dokumen lain untuk memuluskan pencairan uang negara secara tidak sah sebesar Rp9.058.173.000,-

Kedatangan Tim Tipikor Polda Riau pada hari Selasa (13/10/2015) lalu itu pun, guna  memantau lokasi (TKP) bangunan yang diduga sarat dengan korupsi. Di lokasi, ada 3 penyidik dari Tipikor Polda Riau yang didampingi Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Siak, Ardi‎ Irfandi bersama dua orang PNS BMP Siak.

Salah seorang penyidik Tipikor dari Polda Riau ketika dikonfirmasi Wartawan dilapangan mengatakan, “Kalau mau konfirmasi langsung saja ke Humas Polda Riau jangan sama saya. Kedatangan kami untuk kroscek lapangan dan ini berdasarkan adanya laporan,” kata penyidik.

Sementara, Kabid BMP PU Siak, Ardi Irfandi saat ditanya Wartawan, berdalih ketika ditanya Wartawan. “Kalau kedatangan beliau-beliau itu dari Polda ke lapangan bukan masalah jembatan ini, tapi terkait turap yang ambruk beberapa waktu lalu. Untuk biaya pekerjaan lanjutan jembatan Kelakap pada tahun 2015 ini, menelan biaya sekitar Rp 4 milyar,” kata Ardi terbata-bata dan berbohong.

Dari pantaun Berantas dilapangan, ketiga penyidik Tipikor Polda Riau mengabadikan keseluruhan kondisi keadaan Jembatan yang sedang dilanjutkan pembangunannya dari nilai anggaran yang baru pada tahun 2015. Dan salah satu dari anggota yang mengenakan baju warna putih berlambangkan Reskrimsus Polda Riau tertulis nama, Irwan S.

Diberitakan Berantas sebelumnya juga, aparat hukum dari institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Polri diminta untuk mengarahkan perhatian serius mengusut dugaan penyelewengan anggaran APBD dalam pelaksanaan kegiatan proyek pada tahun 2014 di Dinas Bina Marga dan Pengairan PU Kabupaten Siak.

Pasalnya, dari berbagai bukti data yang diperoleh dari sumber di PU Siak, indikasi penyelewengan ditubuh Dinas Bina Marga dan Pengairan Siak yang diduga melibatkan oknum Kepala Dinas, Irving Kahar A Simbolon beserta kabidnya Ardi Arfandi Cs, masalah dugaan perubahan design dokumen kegiatan serta pemalsuan dokumen pembenar untuk mencairkan dana proyek 100% yang  belum selesai dikerjakan pada tahun anggaran 2014.

Sehingga proses pelaksanaan kegiatan proyek pada tahun 2014 lalu itu dilapangan, terindikasi sarat dengan kongkalikong antara kontraktor yang dianggap sebagai pelaksana dengan pihak BMP Siak termasuk ULP Kabupaten Siak.

Kemudian dari realisasi pelaksanaan maupun proses pengerjaan dilapangan, kegiatan tersebut tidak sesuai spesifikasi teknik seperti kualitas pekerjaan, volume dan standar matrial yang digunakan berkualitas rendah.

Selain itu, dugaan korupsi APBD Kabupaten Siak juga diketahui terjadi pada pelaksanaan sejumlah pekerjaan paket proyek lainnya dibawah kendai Dinas BMP Siak. Hal ini terungkap, berdasarkan bukti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau atas Kepatuhan Terhadap Peraturan dan perundang-undangan No. 10.C/LHP XVIII.PEK/05/2014, tanggal 26 Mei 2014 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menyebutkan, adanya sejumlah temuan di Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Dugaan korupsi dana APBD Siak luar biasa tersebut terjadi pada pekerjaan peningkatan jalan Koto Ringin–Sei Nyiur sebesar Rp12. 474.533.000,00 yang dirubah menjadi sebesar Rp13. 245.131.000,00 dan kontraktor pelaksana PT. Cipta Bangun Abadi.

Dalam proses pengerjaan proyek tersebut, terkesan material-material kegiatan di mark up serta tidak dapat diselesaikan. Namun dinas BMP Siak justeru melakukan pembayaran nilai kontrak yang tidak sesuai kenyataan lapangan.

Selanjutnya, dugaan penyimpangan terhadap pekerjaan peningkatan jalan poros Desa Benayah Dosan–Sungai Limau yang dilaksanakan PT. Cipta Bangun Abadi pada tahun 2013 dengan nilai Rp16. 308.992.000,00 selama 210 HK yang dimulai 11 Maret sampai 06 Oktober 2013, dan paket proyek tersebut, telah diaddendum sebanyak dua kali.

Dan kemudian, dugaan penyimpangan pada peningkatan jalan Merdeka Desa Merempan Hulu yang dilaksanakan oleh PT. Taruna-PT. Modern KSO sebesar Rp3. 059.319.000,00 yang pengerjaannya dilapangan amburadul. Namun pihak Dinas BMP Siak justeru melakukan pembayaran nilai kontrak yang tidak sesuai dengan fakta lapangan.

Demikian juga dugaan penyimpangan yang terjadi pada kegiatan peningkatan jalan SDN 004 Desa Sabak Permai dengan nilai kontrak setelah diaddendum sebanyak dua kali dengan merubah nilai kontrak dari Rp4. 303.445.000,00 menjadi sebesar Rp4. 581.891.000,00. Dimana proses pengerjaan dilapangan ditemukan item-item bahan materil yang tidak sesuai dengan RAB/kontrak.

Bahkan pada peningkatan jalan Margo Ayu Desa Laksmana yang dilaksanakan PT. Modern Widya Tehnical dengan nilai setelah nilai kontrak dirubah hingga dua kali dari nilai anggaran Rp4.134.608.000,00 menjadi Rp4. 543.882.000,00,- juga terindikasi merugikan keuangan daerah dan negara. Namun dinas BMP Siak melakukan pembayaran nilai kontrak proyek tersebut 100%.

Dalam pelaksanaan peningkatan jalan parit Makmur–Teluk Mesjid yang dikerjakan oleh PT. Modern Widya Tehnical dengan biaya APBD Siak tahun 2013 Rp3,6 miliar yang telah dirubah nilai kontraknya menjadi Rp3,945 miliar lebih pun, juga pengerjaanya dianggap selesai 100% (persen), walaupun fakta pekerjaan dilapangan jauh dari rujukan bestek/ kontrak kerja.

Yang lebih parah lagi, dugaan penyimpangan yang diduga dilakukan oleh kontraktor  PT. Modern Widya Tehnical pada pekerjaan peningkatan jalan simpang jembatan SSH simpang pos Meredan dengan nilai kontrak setelah terjadi perubahan nilai kontrak sebanyak dua kali dari nilai anggaran Rp28.785.268.000,00 menjadi sebesar Rp30. 609.850.000,00, terindikasi dikorupsi.

Pasalnya, pekerjaan beton K-175 untuk pemasangan balok pengikat saluran drainase yang diduga tidak sesuai fisik ukuran balok dan jumlah balok banyak yang belum terpasang, namun pihak dinas BMP Siak terindikasi memainkan nilai anggaran sebesar Rp30. 609.850. 000,00 tersebut untuk diduga di korupsi.

Bukan itu saja, kontraktor  PT. Modern Widya Tehnical yang diduga bekerjasama dengan oknum pejabat pada dinas BMP Siak untuk menguras dana APBD Siak pada tahun 2013 yang lalu, juga melakukan kecurangan terhadap kegiatan pemeliharaan berkala jalan parit I/II Teluk Mesjid, jalan Hang Tuah, jalan Diponegoro dan jalan Rintis dengan nilai kontrak Rp4. 834.279.000,00.

Walaupun telah terjadi berbagai kecurangan dalam pengadaan bahan material hingga pengurangan volume pekerjaan yang sebenarnya dalam kontrak, dengan segampangnya pihak dinas BMP Siak melakukan pembayaran nilai anggaran 100% (persen) yang seharusnya PT. Modern Widya Tehnical tersebut tidak dipelihara lagi untuk mengerjakan kegiatan proyek pemerintah di Riau ini.

Karena pada tahun 2012 yang lalu, kontraktor PT. Modern Widya Tehnical ini telah tertangkap tangan oleh media Berantas ini melakukan berbagai pengurangan volume dan bahan material paket proyek Peningkatan jalan Sei Rawa Kecamatan Sungai Apit yang dikerjakannya dari nilai kontrak sebesar Rp15 miliar lebih.

Namun, perkara dugaan korupsi yang terjadi itu tidak mencuat, karena lemahnya penyelidikan yang dilakukan oleh aparat hukum yang ada di Riau. Ditambah lagi dengan adanya permintaan/permohonan Kabid BMP Siak, Ardi Arfandi ST.MT yang pandai bersilat lidah kepada media dan LSM agar kasus korupsi yang luar biasa itu jangan diungkap lagi.

Ketika persoalan hukum kasus dugaan korupsi APBD Siak di Dinas BMP Siak dikonfirmasi Berantas melalui surat resmi tanggal 07 Maret 2016 lalu, hingga berita ini naik belum dijawab Irving Kahar A Simbolon (Kadis PU) dan Kabidnya Ardi Arfandi.

Menyikapi hal ini, Ketua Devisi Pengaduan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK), Muktaruddin, meminta DPRD dan penegak hukum turun tangan soal adanya dugaan rekayasa pembuatan PHO (berita acara hasil pekerjaan) pada sejumlah paket proyek di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak tersebut. ”Seharusnya dinas terkait melakukan pengawasan yang benar supaya sejumlah pengerjaan paket proyek dibawah kendali dinas BMP Siak itu dari tahun 2012 sampai tahun 2015 lalu itu dapat tepat waktu, berkwalitas dan pembangunannya dapat dinikmati masyarakat banyak.

Maka patut dipertanyakan dan ditindaklanjuti oleh penegak hukum, karena sesuai laporan dinas pekerjaan sejumlah kegiatan pembangunan proyek milik suku dinas BMP Siak seperti itu sudah mencapai 100 %. Padahal jika diamati secara seksama kemungkinan sejumlah paket proyek yang menelan anggaran biaya ratusan miliar itu belum mencapai 50 %. Tapi kenapa sudah terbayar 100% ?” jelasnya.

Masih menurut Mukhtaruddin, pencairan dana sejumlah paket proyek sebaiknya dibayar sesuai dengan volume pekerjaan yang selesai, demi menjaga timbulnya penyelewengan. Karena pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.25/PMK.05/2012 pasal 4 ayat 1 butir a yaitu dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA tahun anggaran berikutnya atau sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.

Sementara butir c-nya menyatakan Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah dilegalisir.

Sedangkan pada butir e-nya menyatakan bahwa penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Sementara itu, Afrizal SH, Koordinator LSM Forum Peduli Berantas Korupsi (FPBK), saat dimintai komentarnya oleh Ismail Sarlata dan B Naso dari harianberantas.co.id di ruang kerjanya, mengatakan, ”Jika memang benar terjadi seperti itu maka ini semuanya adalah modus pemalsuan dokumen, karena undang-undang tidak bisa dikalahkan oleh bukti pemalsuan dokumen dibalik pengerjaan kegiatan-kegiatan proyek jalan dan jembatan yang tidak sesaui dengan fakta lapangan. Karena, seharusnya dana tidak bisa dicairkan semua sebelum pekerjaannya selesai, meskipun nantinya kontraktor dibayar sesuai dengan pekerjaannya.

Lalu ada apa itu semua dilakukan, apakah untuk menutupi ketidakprofesionalannya KPA, supaya dananya terserap semua? Hingga KPA maupun kontraktor pelaksananya patut diduga telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Dan, melanggar pasal 3 ayat 1 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negera, melanggar pasal 21 ayat 1 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah (PP) No.58/2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 9-nya disebutkan; ’Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- dan paling banyak Rp 250.000.000,-

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi’. Maka, hal ini perlu ditindaklanjuti oleh penegak hukum sesuai undang-undang yang berlaku,” tegasnya. (Ismail/Naso)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas