Headlines News :
Home » » Korupsi Penyetaraan Modal PDAM Natuna Rp3,5 M, Barang Bukti Sudah Dapat, TSK Masih Abu-Abu?

Korupsi Penyetaraan Modal PDAM Natuna Rp3,5 M, Barang Bukti Sudah Dapat, TSK Masih Abu-Abu?

Written By Harian Berantas on Wednesday, March 30, 2016 | 11:19:00 PM

HARIANBERANTAS, NATUNA- Pesimisnya masyarakat Natuna terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Ranai, terhadap penangan kasus korupsi penyetaraan modal PDAM Natuna senilai Rp3,5 miliar, bersumber dari bantuan hibah Pemerintah Australia, masih saja terdengar. Kepesimisan masyarakat akan ‘taji’ Kejaksaan Negeri Ranai, bukan tanpa asalan. Pasalnya, kasus ini sudah terkesan di ‘angin- anginkan’.


Merasa institusinya menjadi sorotan, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ranai, Syafri Hadi SH, melakukan penggeledahan di kantor PDAM, Kamis (24/3) pekan lalu. Saat terjadi penggledahan, sejumlah petinggi PDAM tidak masuk kantor. Salah seorang staff mengatakan, Direktur PDAM Suparman, sedang ikut kondangan di Pulau Sedanau.

Di kawal aparat kepolisian bersenjata, Kejaksaan Ranai tancap gas mengumpulkan barang bukti. Sesekali Kasi Pidsus menyapa wartawan sembari berceletuk: “Kita buktikan, kasus ini tidak di angin-anginkan,” ucapnya.

Tidak lama kemudian, mobil-mobil mewah parkir di halaman kantor PDAM. Sang Dirut Suparman yang kabarnya mengikuti kondangan, tiba-tiba muncul mengendarai mobil sedan mewah merek Honda City berplat nomor BP 1538 NY. Sang Kabag Umum, Hendro, juga tidak mau ketinggalan mengendarai mobil mewahnya.

Sesampai di kantor, Suparman terlihat murung, sembari membaca-baca bundelan-bundelan berkas, di kursi singgah sana sang Kabag Umum. Tidak banyak bicara, sesekali Suparman melihat-lihat proses penggeledahan berlangsung.

Agar proses penggeledahan berjalan lancar, Kasi Pidsus menyarankan agar wartawan menunggu di kantor kejaksaan. “Tunggu di kantor saja, nanti kita konferensi press,” katanya.

Setelah sekian lama menunggu, proses penggeledahan akhirnya selesai. Sejumlah dokumen penting telah disita sebagai barang bukti. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ranai Syafri Hadi SH dalam jumpa persnya menyatakan, telah terjadi penggeledahan di kantor PDAM kamis 24 Maret 2016. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah alat bukti dalam penanganan dugaan kasus korupsi penyetaraan modal atau bantuan dana hibah dari Pemerintah Australia senilai Rp 3,5 miliar tahun 2015.

Ia menambahkan, pihak kejaksaan sudah mendapatkan alat bukti, namun harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan BPK atau BPK-P, apakah ada kerugian negara atau tidak. Karena dari hasil penggeledahan, semua dokumen lengkap, dan jika dikalkulasikan pemakaian dana sesuai. “Namun, kita harus dalami lagi apakah ada laporan fiktif atau tidak,” sambungnya.

“Kami juga tidak mau kasus ini berlarut-larut, karena merupakan beban. Kalau sudah kita mulai berarti harus diselesaikan. Terkait kapan penetapan tersangka, kita harus menunggu audit BPK dulu. Nanti kita tetapkan ternyata hasil audit audit BPK tidak ada kerugian negara, gimana coba,” ucap Syafri bernada sumbang.

“Kemudian, tidak menutup kemungkinan, kita meminta dokumen diluar instansi PDAM, seperti di Bagian Ekonomi Pemkab Humas Kabupaten Natuna. Karena pemberian dana penyetaraan modal di bidang mereka,” tambahnya.

Dalam prosedur penegakan perkara tindak pidana korupsi, jika suatu penanganan kasus naik ke tahap penyidikan dan telah ditemukan cukup alat bukti, sejatinya penetapan tersangka sudah harus dilakukan. Namun, siapa calon tersangka pun, Kejaksaan Negeri Ranai tidak tahu. Ironis bukan?

Ibarat merindukan sang bulan, begitulah istilah dalam penanganan kasus dugaan korupsi di tubuh PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna. Publik pun menantikan kepastian hukum akan penanganan kasus ini. Jangan sampai terdengar kabar miring, di “86” kan. (Rian)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas