Headlines News :
Home » » Kelanjutan Penanganan Dugaan Monopoli dan Korupsi Pengadaan Ambulans di Dinkes Bengkalis Dipertanyakan ke Polda Riau

Kelanjutan Penanganan Dugaan Monopoli dan Korupsi Pengadaan Ambulans di Dinkes Bengkalis Dipertanyakan ke Polda Riau

Written By Harian Berantas on Monday, March 28, 2016 | 7:35:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Sejumlah kalangan mempertanyakan tindak lanjut dugaan monopoli dan mark up pengadaan ambulance yang ditangani Polda Riau sejak setahun silam.

Tanda terima surat klarifikasi perkembangan penanganan Dugaan Korupsi Kadiskes Bengkalis dari Kapolda dan Direkrimsus Polda Riau.

Koordinator LSM Forum Peduli Berantas Korupsi (FPBK), Afrizal SH menuturkan, aparat hukum perlu didesak segera menuntaskan kasus tersebut. Sebab menurut dia, jika kasusnya dibiarkan begitu lama menggantung, akan menimbulkan pertanyaan.

"Akhirnya menjadi semacam berita burung yang akan terus berkembang," katanya. "Sudah semestinya penegak hukum yang menangangi kasus ini, secepatnya menuntaskan kasus tersebut. Ada tidak penyimpangannya dalam pengadaan ambulans yang dibagi menjadi tiga nama kegiatan pengadaan yang sama itu secara penunjukkan langsung (PL) pada tahun anggaran 2014 dengan jumlah biaya Rp12. 744.920,000 itu? Jika ada, usut tuntas. Jika tidak ada sampaikan ke publik," pintanya.

 Tanda Terima Laporan Dugaan Korupsi Kadiskes Bengkalis dari Polda Riau (19/03-2015)

Dia mengingatkan agar Polda Riau transparan dalam menangani kasus ini. Sebab, sudah menjadi konsumsi publik bahwa ada dugaan monopoli dan pelanggaran Prepres No. 70 tahun 2012 tentang perubahan atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan ambulans desa 22 unit, ambulans Puskesmas Rawat Inap 6 unit, dan pengadaan ambulans Puskel 8 unit itu, semacam tidak ketidakberesan. Begitu juga proses pelaksanaannya dilapangan diduga telah terjadi mark up serta penyalahgunaan kewenangan kesempatan jabatan sesuai Psl 3 undang-undang No. 31 tahun 1999.

"Secepatnya kasus itu diselidiki dengan tuntas, kalau semakin lama tidak dituntaskan, masyarakat akan bertanya ada apa ini? Saya tidak menuduh ya, tapi jika seolah-olah dilamakan penyelesaikan kasus itu, pasti akan menimbulkan pertanyaan," ucapnya.

Ayu Pratiwi SH, staf redaksi media cetak/koran Berantas, turut mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus dugaan monopoli dan mark-up dana pengadaan ambulans desa,  Puskesmas Rawat Inap dan ambulans Puskel di Kabupaten Bengkalis senilai Rp12. 744.920, 000.

Menurut dia, harus segera dibeberkan pada publik penanganannya sudah sampai dimana. Karena masalah dugaan korupsi di Dinas Kesehatan yang diduga melibatkan Kadisnya HM Sukri, KPA H. Nazwir, PPTK Iwan Nirwana, Rusmali, S.Sos, rekanan pelaksana dari PT. Mayapada Auto Sempurna dan beberapa pejabat penting lainnya diwilayah daerah Kabupaten Bengkalis itu sudah diangkat dan dilaporkan oleh media beberapa waktu lalu.

"Sekarang masyarakat tidak tahu sampai dimana penanganannya. Menurut saya, sudah sewajarnya Polda Riau menyampaikan perkembangan penanganannya untuk kasus ini," desaknya.

Kata Ayu Pratiwi SH, jika penegak hukum tidak transparan dalam menangani kasus dugaan monopoli dan korupsi tersebut, jelas akan menimbukan prasangka dari masyarakat. "Kalau tidak transparan penanganannya, timbullah curiga yang ujung-ujungnya bisa timbul fitnah dan rasa ketidakpercayaan. Nah ini yang berbahaya, kalau sampai timbul ketidakpercayaan di masyarakat terhadap penegak hukum," ujarnya mengingatkan.

Sementara itu, Brigjen Supriyanto yang baru seminggu menjabat sebagai Kapolda Riau di Pekanbaru saat dikonfirmasi Wartawan lewat via pesan singkat sms, belum menyikapi perkara yang ditangani institusinya sejak setahun silam itu.

Salah seorang diantara penyidik Tipikor Direskrimsus Polda Riau, Kompol Firdaus, ketika membaca surat permintaan perkembangan penanganan dugaan perkara korupsi tersebut yang diantar staf redaksi media Berantas, B. Naso ke Kapoda Riau dan juga kepada Direskrimsus Polda Riau, Rabu (23/03/2016) menyatakan, “Kenapa tidak koordinasi dulu ke kami bos? harusnya koordinasi dululah kita, jangan langsung kirim surat seperti ini. minta tolong disampaikan sama pak Toro pimpinan koran Berantas ini, agar beliau datang jumpai saya ke Polda besok siang (Kamis, 23/03-2016)," ujarnya lugas.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, HM Sukri saat dihubungi, enggan berkomentar. Namun setahun silam dikantornya kepada Wartawan mengatakan, “Masalah kenapa pengadaan ambulans Desa, ambulans Rawat Inap dan ambulans Puskel itu tak ditenderkan pada tahun anggaran 2014, itu urusan ULP Kabupaten Bengkalis. Dinas Kesehatan hanya hanya sebagai pelaksana saja. Itupun, KPA dan PPTK-nya yang mengelola hingga selesai, ujarnya.

Dikatakan M. Sukri, mengenai ambulans yang didapat sebagian dari bahan bekas yang di cat supaya nampak baru, itu tanggungjawab PPTK-nya meminta ke pihak PT yang mengadakannya untuk di chek dan diganti kembali. “Saya juga berterimakasih atas pertemuan kita tentang masalah ambulans ini, mudah-mudahan ini semuanya dapat dimaklumi, kata M. Sukri kepada Berantas.

Terpisah, Taufan yang mengaku kepala Dear PT. Mayapada Auto Sempurna saat media ini dihubungi lewat via selulernya menyebutkan, “Sisa ambulans desa sebanyak 22 unit pada tahun 2014, telah diserahterimakan anatar PT. Mayapada Auto Sempurna dan pihak Dinas Kesehatan Bengkalis. Namun menurut mereka dari dinas kesehatan Bengkalis adanya keterbatasan lokasi atau gudang penyimpangan pada dinas kesehatan,. Makanya ambulans desa tersebut dititipkan digudang PT. Mayapada Auto Sempurna hingga menunggu surat keputusan dari Bupati Bengkalis, jelas Taufan. (Jaya)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas