Headlines News :
Home » , » Dugaan Korupsi Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Bengkalis Berunjung ke Ranah Hukum

Dugaan Korupsi Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Bengkalis Berunjung ke Ranah Hukum

Written By Harian Berantas on Tuesday, March 8, 2016 | 2:50:00 PM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS--- Desakan demi desakan terus mengalir terhadap aparat penegak hukum, untuk memproses kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Bengkalis tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015 yang dinakhodai Ir. Emri Juli Harnis MT,ph dan Sugeng Santoso ST.


Malah kali ini tidak hanya sebatas desakan, tapi sudah menjurus upaya pelaporan kasus dugaan korupsi yang berdasar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau pada tahun anggaran 2014 dan 2015.

LSM Komunitas Pemberantas Koruspsi (LSM KPK), berniat akan melaporkan kasus dugaan korupsi itu ke Polda Riau Kejaksaan Tinggi Riau. Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan Daerah LSM KPK, cabang Kabupaten Bengkalis, Dedi Royfika ketika ditemui wartawan di Kantor DPD LSM KPK, Jalan Tandun Kota Bengkalis.

 Menurut Dedi Royfika, itu dilakukan guna pemberantasan korupsi yang terjadi selama ini, virusnya sudah sangat merajalela. “Kita akan laporkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut kepada Kapolda dan Kejati Riau. Kita ingin mendukung program pemerintah untuk menciptakan Clean Governance, khususnya di Bengkalis,” ujar Dedi Royfika dengan tegas, Selasa (08/03/2016) siang.

Desakan kepada penegak hukum untuk segera memproses kasus dugaan korupsi itu, sebelumnya datang dari pimpinan pusat kami yaitu dari DPP LSM Komunitas Pemberantas (DPP LSM-KPK) di Pekanbaru.

 “Kita mengapresiasi Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Bengkalis. Dimana mereka saat banyak orang menggaungkan pemberantasan korupsi, malah mereka melakukan tindakan yang berindikasi korupsi. Dan itu dibuktikan dengan adanya temuan auditor pemerintah, yakni BPK. 

Maka dari itu, sebaiknya penegak hukum di Riau, mau itu kepolisian ataupun kejaksaan, diharapkan segera memproses kasus itu dan memeriksa kadisnya, Kabid dan PPTK/PPK” ungkap Ketua DPD LSM KPK cabang Bengkalis, Dedi Royfika kepada wartawan.

Terpisah, Koordinator LSM Forum Peduli Berantas Korupsi (FPBK), Afrizal SH kepada wartawan melalui via selulernya di Pekanbaru menegaskan, temuan BPK tersebut semestinya menjadi pintu masuk proses pemeriksaan atas indikasi korupsi yang terjadi. “Temuan BPK itu adalah pintu masuk bagi aparat penegak hukum guna menyelidiki sebuah kasus dugaan korupsi,” tegasnya.

Dia menambahkan, kendati kerugian negaranya sudah dikembalikan, tapi tetap saja tidak menghapus tindak pidananya.

“Tindak pidananya sudah terjadi, itu tidak bisa lepas dari jeratan hukum. Tidak ada alasan kalau sudah diganti rugi atau dikembalikan kerugian negaranya. Kalau tidak jadi temuan, makin merajalela lah para koruptor ini. Akan terus-terusan korupsi, karena tidak ketahuan,” tukasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis, Ir. Emri Juli Harnis MT,ph melalui Kabinya Sugeng Santoso ST yang dikonfirmasi via seluler pekan lalu berdalih, jika temuan BPK di dinasnya itu sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat yang dikomandoi Muklis. “Sudah diselesaikan melalui Inspektorat. Temuan BPK pada tahun 2014 dan 2015 itu sudah tidak ada masalah lagi. Karena temuan itu sudah ditindaklanjuti sama Inspektorat Bengkalis,” kilah Sugeng Santoso ST singkat.

Dikatakan Sugeng Santoso, surat konfirmasi yang saya terima dari media Berantas minggu lalu, sudah saya jawab. Tapi saya sekarang ini, masih diluar kota. Minggu depan ini, akan saya kasih jawaban surat konfirmasi itu secara rinci, kata Sugeng Santoso. Namun sampai berita ini turun, balasan konfirmasi tertulis yang dikirim media ini, belum terjawab.

Diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Riau atas Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan No.19.C/LHP /XVIII.PEK/09/2014, tanggal 9 September 2014 maupun LHP BPK No. 12.C/LHP/ XVIII.PEK/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 atas Laporan Keuangan Pemkab Bengkalis menyebutkan, adanya sejumlah temuan di Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis, antara lain pembangunan PJU jalan Pembangunan dan Senayan di Kecamatan Bengkalis yang dilaksanakan CV. Prima Elektrikan dengan kontrak N0. 12/SP-KNT/TKTRP-TK/APBD/2013 tanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp900.078. 000,00,- 

Berdasarkan hitungan pada fisik kegiatan yang dilakukan rekanan kontraktor dilapangan, ditemukan item-item pekerjaan yang telah dilakukan pekerjaannya, diduga tidak sesuai kontrak dan RAB. Sehingga bila disimpulkan tentang pencairan dana anggaran pembangunan PJU jalan Pembangunan dan Senayan di Kecamatan Bengkalis 100% tersebut, diduga adanya unsur KKN dan dapat digolongkan adanya unsur pelanggaran rumusan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Kedua, pembayaran anggaran pekerjaan pembangunan PJU jalan Spg Bengkel menuju Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis” sebesar Rp844.300.000,00 kepada kontraktor CV. Daya Utama Karya yang dilaksanakan selama 120 hari kalender. Pekerjaan pembangunan JPU tersebut, terindikasi merugikan keuangan negara. 

Kemudian, pencairan anggaran terhadap pembangunan PJU jalan Kelapapati Tengah Kecamatan Bengkalis” kepada rekanan CV. Adi Jaya Teknik dengan kontrak nomor 17/SP-KNT/TKTRP-TK/APBD/2013 tanggal 17 September 2013 sebesar Rp551.973.000,00 yang dinilai tidak sesuai kenyataan dilapangan. 

Demikian pencairan anggaran sebesar 100% pada pekerjaan pembangunan JPU jalan Pramuka” yang dilaksanakan rekanan CV. Kemajuan dengan biaya Rp871. 446.000,00 yang dinilai pekerjaannya dilapangan tidak sesuai dengan perencanaan/kontrak kerja.

Bukan itu saja pada tahun anggaran 2013, juga ditemukan penyimpangan yang diduga terjadi pada pekerjaan PJU Simpang Polsek Sungai Alam menuju Desa Penampi Kecamatan Bengkalis” yang dilaksanakan CV. Anugrah Marina Jaya NUKGRAH sebesar Rp717.341. 000,00 dan pencairan anggaran pembangunan PJU SMA 2 Kecamatan Bengkalis” yang dilaksanakan CV. Rizki Arif dan penyimpangan biaya anggaran pada pekerjaan pembangunan PJU jalan Pertanian sebesar Rp436.637.000,00,- 

Selain itu, dugaan penyimpangan tahun anggaran 2014, juga diduga terjadi pada terhadap pekerjaan penerangan jalan umum di jalan Diponegoro Kecamatan Bengkalis yang dilaksanakan oleh rekanan CV. Duk dengan kontrak N0. 06-SP-KNT/TKTRP-TK/ APBD/2014 tanggal 8 Oktober 2014 sebesar Rp856.510.000,00,-

Bukan sampai pada tahun 2013 dan 2014 saja. Pada tahun anggaran 2015, dugaan penyimpangan juga terjadi pada pekerjaan “Revitalisasi Kawasan Cik Mas Ayu yang dikerjakan kontraktor CV. Kokoh Indah Concultant sebesar Rp586.056.000.

Pada pekerjaan Pendestrian jalan Pattimura dengan biaya Rp962.170.000,- dengan waktu pelaksanaan 134 hari kalender pada tahun 2015, juga diduga telah terjadi pelanggaran rumusan tindak pidana korupsi alias KKN. Karena volume dan material-material kegiatan lapangan, diduga banyak yang dikurangi atau mark up.

Bahkan pekerjaan peningkatan Pembangunan RTH Batu Hampar di Kecamatan Bengkalis pada tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp486.070.200,- yang dilaksanakan CV. Griya Teknik Karya dalam jangka waktu 134 hari kalender (HK), juga diduga menyimpang dari kontrak kerja/RAB. Karena anggaran proyek yang diduga pekerjaannya amburadul tersebut, diduga telah dianggap selesai 100%  oleh KPA, PPTK/PPK kegiatan. 

Bagaimana langkah pihak Direskrimsus Polda dan Kejati Riau menyikapi kasus dugaan korupsi di tubuh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Bengkalis pada tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015 tersebut, tunggu ulasan beri media ini dan media cetak/koran Berantas pada edisi mendatang. *Tr/Ud*
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas