Headlines News :
Home » , , , , , » Selain Pengadaan Tanah Areal TPA Rp5,2 Miliar Di Korupsi, Dugaan Korupsi Pujasera Duri Akan Dilaporkan Ke KPK dan Kapolri

Selain Pengadaan Tanah Areal TPA Rp5,2 Miliar Di Korupsi, Dugaan Korupsi Pujasera Duri Akan Dilaporkan Ke KPK dan Kapolri

Written By Harian Berantas on Monday, February 29, 2016 | 7:41:00 AM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS--- Berdasarkan bukti data yang diperoleh media ini, pada tahun 2013 pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis menganggarkan belanja modal APBD sebesar Rp2. 033.561.475,495,42 yang bersumber biaya APBD. Dan dari nilai anggaran tersebut, digunakan pemerintah melalui Dinas Pasar dan Kebersihan untuk pekerjaan pembangunan pusat jajanan masyarakat (Pujasera) di Duri Kecamatan Mandau dan pengadaan tanah untuk areal TPA di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.  
  
 H. Indra Gunawan, S.IP, M.Si                  VS            Areal TPA Bantan yang diduga lahan korupsi 
                                                                                   sejak tahun 2012 s/d 2014 lalu.

Berdasarkan bukti data atas hasil investigasi tim harianberantas bersama tim Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) dilapangan, pekerjaan pembangunan Pujasera di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dikerjakan oleh  kontraktor PT. Cahaya Laksmana Putra Mahakota Abadi dengan kontrak nomor 688/SPP-DPK-APBD/IX/2013 tanggal 16 September 2013 senilai Rp6. 859.938.000,00, dengan jangka waktu pelaksana 105 hari kalender (HK) mulai tanggal 16 September 2013 sampai pada tanggal 29 Desember 2013. Sebagai konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Pujasera yang diduga sarat penyimpangan itu, CV. Romada Consultant.

Namun, baik PPK/PPTK maupun Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, H. Indra Gunawan, S,IP,M.Si, tidak berani berkomentar ketika ditanyakan media ini melalui konfirmasi tertulis (resmi) terkait bukti dugaan penyimpangan dana APBD untuk pekerjaan pembangunan Pujasera di Duri sebesar Rp6,8 miliar lebih itu, juga dugaan korupsi pengadaan tanah untuk areal TPA sebesar Rp5,2 miliar lebih (fiktif) di Kecamatan Bantan.

Sementara itu Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, ketika dihubungi harianberantas melalui pesan singkat sms, hingga berita ini ditulis, belum memberikan tanggapan. Jawab dong, karena dugaan penyimpangan dana APBD melalui SKPD Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis selama ini, sangat jelas dan luar biasa.

Dari bukti data yang diperoleh media ini, hasil fisik pekerjaan pembangunan Pujasera di Duri Kecamatan Mandau yang dilakukan rekanan kontraktor, diduga tidak sesuai kontrak dan dokumen pertanggungjawaban. 

Dugaan penyimpangan itu terjadi seperti pada pekerjaan rangka plafond bangunan yang terpasang, rangka kanal C. Pekerjaan plafond calciboard ditambah dengan rangka hollow, juga demikian. Sehingga atas unsur dugaan kesengajaan memanipulasi/rekayasa bahan material kegiatan pembangunan Pujasera di Duri Kecamatan Mandau, terindikasi merugikan keuangan daerah dan negara.

Bukan itu saja, pekerjaan urugan pasir yang masuk dalam analisa nilai pada pekerjaan paving block hexagon, terindikasi mark up dan tidak sesuai dengan kontrak kerja/RAB. Sehingga kondisi pembangunan Pujasera yang dilaksanakan rekanan kontraktor dibawah pengawasan Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis itu, patut jadi perhatian aparat hukum.

Dikabarkan sebelumnya, proyek ini telah dianggap oleh SKPD Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, selesai 91,55% (persen). Namun kondisi pembangunannya dilapangan, terkesan tidak sesuai RAB/kontrak. 

Yang menarik adalah walaupun pekerjaan yang diduga penuh dengan kecurangan atau manipulasi/rekayasa belum selesai dilakukan rekanan kontraktor, membuat perhitungan volume untuk pembayaran prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, pembayaran sudah dilakukan 91,55% (persen)

Selain dari molornya proyek pembangunan Pujasera tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai Spesifikasi Tehnik karena dikerjakan terburu buru oleh rekanan dan terkesan dipaksakan. Mengingat waktu pelaksanaan pengerjaan proyek berakhir tanggal 29 Desember 2013 yang lalu. 

Tim PHO sudah melakukan penilaian progres pekerjaan fisik dan membuat perhitungan volume untuk prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Penentuan progres fisik realisasinya adalah konsultan pengawas serta tim PHO.

Tetapi kenyataannya setelah tim wartawan turun lokasi bersama tim peneliti LSM-KPK, realisasi proyek ditaksir sekitar 45 persen akan tetapi pembayaran yang sudah dilakukan oleh Dinas Pasar dan Kebersihan Bengkalis kepada rekanan ternyata sudah dibayar 91,55%.

Berarti hal tersebut sudah menyalahi prosedur karena kelebihan bayar, inilah yang dimanfaatkan oleh rekanan sehingga merajalela melakukan penyimpangan pada setiap kegiatan proyek pemerintah.

Yang sangat menarik adalah kasus proyek pekerjaan pembangunan pusat jajanan masyarakat (Pujasera) di Duri Kecamatan Mandau ini sempat diperiksa di Kejari Bengkalis. Akan tetapi hingga kini tidak terdengar berita itu lagi, karena diduga ada salah seorang oknum Jaksa merupakan saudara salah seorang oknum pejabat pada SKPD Dinas Pasar dan Kebersihan Bengkalis yang berani bisa menjamin perkara Pujasera itu tidak naik dari penyelidikan ke penyidikan hingga ke Pengadilan.  

Sementara penggiat anti korupsi, LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) berharap kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Mabes Polri untuk  serius dalam menangani persoalan korupsi di Kabupaten Bengkalis dan tidak mempeti eskan perkara korupsi yang akan disampaikan.

“Kami menyoroti beberapa perkara korupsi yang ditangani maupun yang akan ditangani oleh para penegak hukum, untuk itu kami (LSM KPK-red ) berharap kepada pihak penyidik jangan coba-coba mempeti eskan perkara korupsi “ tegas sekretaris LSM KPK, B Anas saat dihubungi harianberantas, Minggu (29/02) sore di Pekanbaru.

Ada beberapa kasus korupsi saat ini lanjut B Anas laporannya sudah kita persiapkan untuk itu bagi para penyidik jangan coba-coba untuk tidak melanjutkan perkara korupsi apalagi persoalan Pujasera di Duri sebesar Rp6. 859.938.000,00 dan pengadaan tanah untuk areal TPA sebesar Rp5,2 miliar (fiktif) di Kecamatan Bantan Bengkalis.

Kemudian, anggaran untuk perencanaan penyusunan dokumen Amdal Pasar Ikan Bengkalis (fiktif) sebesar Rp450.000.000,00. Dimana informasi yang diterima media ini sebelumnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Arman AA dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Bengkalis, Ir. H. Herman, M.Si, dikabarkan ada menikmati anggaran perizinan Amdal Pasar Ikan Bengkalis pada tahun 2013 lalu itu.

 “Dana perizinan prinsip itu saya tidak tahu dan tak ada saya terima dari SKPD bersangkutan (Dinas Pasar dan Kebersihan) pak. karena urusan kami, hanya mengeluarkan izin prinsip-nya saja”, elak Arman saat ditanya harinberantas, Minggu (28/02) sore.

Ketika ditanya harianberantas, tahun berapa izin prinsip (Amdal) pasar ikan Bengkalis dikeluarkan oleh Bapak dari Badan Lingkungan Hidup? 

“Oh itu tahun berapa, saya lupa pak. jumpai saja Ibu Wiwik bagian perizinan Amdal besok dikantor. Karena saya besok juga, berangkat dan tidak masuk kantor”, ujar Arman AA.

Lebih jelas Arman AA mengatakan, kalau soal dana penyusunan dokumen Amdal Pasar Ikan Bengkalis itu tadi, SKPD bersangkutan (Dinas Pasar dan Kebersihan-red) yang tahu. Karena tidak ada saya terima uang dari mereka tentang perizinan prinsip itu, kata Arman AA yang diduga terlibat soal penyimpangan dana UP pada tahun 2014 yang lalu.

Kemudian, dugaan penyimpangan terhadap pembangunan pasar ikan pasar terubuk Bengkalis yang dilaksanakan PT. Bunga Raya Permai pada tahun 2014 sebesar Rp2. 842, 200.000,00,. Dan penyimpangan yang diduga terjadi pada pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Bantan tahun 2012 sebesar Rp3,8 miliar lebih dengan kontraktor pelaksana PT. Syifa Adi Guna. Penyimpangan pembangunan TPA Bantan tersebut pada tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. Adikost sebesar Rp1. 860.293.000,00 diduga telah berpotensi merugikan keuangan daerah dan negara,-    

B. Anas juga mengancam kepada pihak penyidik KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk tidak mempetieskan perkara korupsi di Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis ketika pengaduan/laporan (resmi)nya diterima. 

Karena aparat hukum yang ada di Riau, nampaknya sudah tak bernyali menjerat Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Bengkalis, Indra Gunawan yang merupakan kroni mantan ketua DPRD, Jamal Abdillah dan Herliyan Saleh mantan Bupati Bengkalis periode 2010-2015 yang lalu.

“Untuk persoalan Pujasera, TPA Bantan dan Pasar Ikan Pasar Terubuk Bengkalis, kita akan buat laporan pengaduan ke KPK, Mabes Polri dan Kejagung serta pihak pihak terkait lainnya di Jakarta” ancam B.Anas. 

Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, saat dihubungi lewat hendphon seluler, sampai berita ini turun hendphon pribadinya belum aktif *Meri*
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas