Headlines News :
Home » » Oknum PPK PU Riau Bantah Beri Komentar Soal Kasus Dugaan Korupsi Dana Proyek Dibeking Oknum Polri, Kejiwaan Hardi ST Perlu Diperiksa

Oknum PPK PU Riau Bantah Beri Komentar Soal Kasus Dugaan Korupsi Dana Proyek Dibeking Oknum Polri, Kejiwaan Hardi ST Perlu Diperiksa

Written By Harian Berantas on Wednesday, February 3, 2016 | 11:41:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU--- Perilaku atau sifat aneh yang ditunjukkan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada di SKPD Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau, Hardi ST patut dipertanyakan, dan kejiwaannya perlu diperiksa di Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Jl. Subrantas, Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

Doc. Proyek bermasalah dikomandoi  PPK "HARDI,ST".

Pasalnya, Kamis dan Jum,at (28-29/01/2016) minggu lalu, Hardi ST telah memberikan keterangan Pers pada harianberantas.co.id dan aktifis LSM KPK, kalau dia (Hardi ST.red), punya anak buah Polisi yang membidangi tindak pidana korupsi (Tipikor) di Polda Riau Pekanbaru.

Hal ini berkaitan dengan adanya surat klarifikasi resmi yang disampaikan aktifis LSM KPK kepada Kadis PU Provinsi Riau, terkait telah terjadinya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan Pangkalan Kasai-Lubuk Kandis yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang menggunakan APBD Provinsi Riau senilai Rp14. 185. 719.565,49 dibawah pengawasan Bina Marga PU Provinsi pada tahun anggaran 2015, yang diduga berpotensi sarat dengan praktek kongkalingkong.

Ngapain kirim surat konfirmasi sama atasan saya (Kadis PU) mengenai masalah proyek yang saya kerjakan itu?. Apa salahnya Bapak dari LSM dan Wartawan itu, jumpai dulu saya di kantor. Pinta Hardi,ST.

Di Tipikor Polda Riau itu, saya punya anak buah dua orang Polisi, Eko dan Putra. Makanya masalah proyek saya yang di Inhu pada tahun 2015 lalu itu, harus kita klarifikasi dulu besok (Jum’at, 29/01/2016) di ruangan saya di PU Riau, kata Hardi ST lewat via henphon yang terekam Harian Berantas dan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Kamis (28/01/2016) lalu.

Selanjutnya, Jum’at (29/02/16) siang, Hardi ST kepada Wartawan/LSM diruang kerjanya mengatakan, “sebelumnya, masalah proyek saya ini, nampaknya sudah pernah kita bicarakan pada tahun sebelumnya”, ujar Hardi yang sedikit tampak berlagak bahasa preman sepertinya sudah mabuk duluan.

Dikatakannya, “Itu proyek saya, tidak ada masalah. Makanya saya berani PHO-kan proyek yang dikerjakan kontraktor itu 100 persen (%). Karena pekerjaannya bagus semua dan selesai 100 persen (%), kata Hardi.

Diakui Hardi ST, kalau khususnya dibidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kesatuan Polda Riau, ia (Hardi ST,red) mempunyai dua orang anak buah Polri bernama Eko dan Putra. “Kalau di Tipikor Polda Riau, saya punya anak buah Polisi. Kedua mereka itu, Eko dan Putra. Makanya kalau saya  susah, mereka juga ikut susah. Dan kalau saya sakit, mereka juga ikut sakit. Karena kita ini semuanya sama-sama merasakan,” ujar Hardi yang terekam dengan kamera tersembunyi milik harianberantas dan LSM KPK, sebagai bahan bukti jika oknum PPK, Hardi ST ini merasa kuat dan kebal hukum karena dibekingi dua orang oknum Polri yang membidangi Tipikor di kesatuan Polda Riau.

Belakangan pasca komentarnya Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK/PPTK, Hardi ST ditulis di media Harian Berantas, justeru Hardi ST malah berbelit-belit dan mengaku kalau pihaknya tak pernah memberikan keterangan dan menyebutkan nama ke dua oknum Polisi yang ada di kesatuan Polda Riau tersebut, sekaligus membantah keras pernyataan yang ia keluarkan dari dalam mulutnya sendiri pada Kamis dan Jum’at (28-29/01/2016) minggu lalu itu. “Komentar saya bukan seperti itu.

Saya hanya mengatakan kalau di Polda Riau itu, saya punya keponakan kandung dua (2) orang bernama Eko dan Putra, ” elak Hardi kepada harianberantas, Senin (01/02/2016) pagi lewat via hendphon pribadinya.

Dikatakan Hardi, kita waktu jumpa hari Jum’at (29/01) minggu lalu, janjinya mau jumpa lagi hari ini (Senin, 01/02). Saya sebentar lagi mau ke kantor, jumpa dululah kita diruangan saya. biar kita klarifikasi lagi masalah ini semuanya. Saya ini sudah bukan seperti yang dulu lagi. Kalau dulu, ya sistem preman saya itu masih ada. Dan sekarang, itu sudah tidak ada lagi, apalagi saya ini sudah tua. Kita jumpa lagilah, kata Hardi ST yang seakan cacing kepanasan dan kebakaran jenggot pasca komentarnya ditulis harianberantas.co.id, Jum’at (29/01/2016) lalu.

Sebagaimana diberitakan awak media ini, edisi 29 Januari 2016 minggu lalu, pekerjaan paket proyek peningkatan jalan Pangkalan Kasai-Lubuk Kandis yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) patut menjadi perhatian aparat penegak hukum yang ada di Provinsi Riau bahkan aparat hukum yang ada di pusat seperti KPK RI, Jaksa Agung dan Polri,  dikarenakan proyek yang menggunakan anggaran Rp.14. 185.719.565,49 dibawah pengawasan Bina Marga Dinas PU Provinsi Riau pada anggaran tahun 2015, sarat dengan praktek kongkalingkong.

Paket proyek peningkatan jalan Pangkalan Kasai-Lubuk Kandis di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau yang belum lama ini proses pengerjaannya baru rampung, dinilai sangat jelek. Keluhan ini disampaikan sejumlah masyarakat kepada tim investigasi LSM dan awak media, Jumat (15/01/2016) lalu.

Menurut tokoh pemuda setempat Burhan, kualitas beton yang jelek tidak bisa dilepaskan dari peran Dinas Bina Marga bidang pembangunan dan peningkatan Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau yang tidak peduli dan jarang melakukan pengontrolan pekerjaan dari rekanan saat melakukan pengerjaan penimbunan, pemasangan besi tiebar hingga pengecoran beton bertulang.

“Apalagi kalau sudah ada main mata (suap), pasti itu pengawas maupun pejabat terkait dari Dinas Bina Marga PU Provinsi Riau langsung tanda tangan semua berkas dengan keterangan baik dan sesuai spesifikasi walaupun kenyataannya dilapangan, proyek tersebut sangat jelek kualitasnya,” kata Burhan.

Hal senada diungkapkan Manurung, tokoh masyarakat yang juga aktivis di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Menurutnya, memang banyak proyek yang berada diwilayah Kabupaten Indragiri Hilu terindikasi menjadi ladang korupsi, karena fakta dilapangan terlihat jelas dengan ditemukannya banyak pekerjaan dan proyek berkwalitas jelek dan tidak sesuai RAB/kontrak kerja yang sebenarnya.

“Padahal berulang kali di sebutkan dalam publikasi media jika Dinas PU akan menindak tegas para pelaku suap dilingkup SKPD nya, bahkan siap mem-black list perusahaan kontraktor yang kualitas pekerjaannya jelek.

Tapi buktinya, sampai hari ini masih banyak oknum dinas maupun kontraktor nakal tetap mengerjakan proyek. Itu artinya, korupsi tetap menjamur dan masih dilakukan sehingga kontraktor ”abal-abal” yang bekerja cuma demi keuntungan pribadi tetap digunakan jasanya,” geram Manurung.

“Jika kualitasnya jelek, maka masyarakat yang paling dirugikan. Sebab proyek infrastruktur bersinggungan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Dan untuk diketahui, pekerjaan peningkatan jalan Pangkalan Kasai Lubuk Kandis di wilayah Kabupaten Inhu sesuai bukti data yang ada, menggunakan APBD Provinsi Riau tahun 2015 sebesar Rp14. 185.719.565,49 dengan kontraktor pelaksana PT. Bina Riau Sejahtera dan sebagai konsultan pengawasnya tidak ada, sehingga proses pengerjaannya pun dilapangan dinilai asal-asalan.

Hal itu dibuktikan dengan proses pengerjaan jalan beton bertulang yang dilaksanakan hanya berkwalitas readymix K-350 yang seharusnya pengerjaan pembangunannya berkwalitas K-500. Pengerjaan proyek tersebut, diduga tidak sesuai spesifikasi teknis di seluruh ruas jalan.

Bahkan di beberapa titik, ketebalan pengerjaan jalan beton yang dilakukan sangat diragukan, karena kwalitas ketebalannya  bervariasi. Selain dugaan mark up, proyek juga disinyalir gagal dalam perencanaan sehingga jarak besi tiebar secara keseluruhan, memiliki jarak 60 cm sampai 120 cm yang tidak jelas demi keuntungan pihak-pihak tertentu.

Bukan itu saja, proses pengerjaan jarak pemasangan dowel sebagai pengayun antara segmen dengan segmen lainnya, juga bervariasi. Ini sangat memprihatinkan, karena pada tahun sebelumnya tepatnya tanggal 11-16 November 2015 lalu untuk konfirmasi dilapangan tidak ada sama sekali penanggung jawab ataupun pengawas proyek.

Hanya para pekerja saja yang ada dilokasi. Selain itu, pekerjaan yang sudah diserah terimakan oleh rekanan kepada pengguna anggaran tersebut, selama pengerjaan konsultan pengawas tidak tercantum pada papan nama/merk kegiatan proyek yang didirikan dilokasi kegiatan.

Menurut salah satu pekerja, pengawas/PPK dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Riau yang dia ketahui bernama Hardi itu cuma sebentar-sebentar datangnya. ”Yang saya tahu, pengawas dari PU bernama Pak Hardi, ST pak. Tapi kesini juga cuma sebentar- sebentar gitu, trus ga ada lagi,” jelas salah satu pekerja proyek yang tidak mau menyebutkan namanya.

Hardi ST selaku PPK/PPTK, saat ditemui Harian Berantas, Jum’at (29/01)7) dikantornya mengatakan, “sebelumnya, masalah proyek saya ini sudah pernah kita bicarakan pada tahun sebelumnya”, ucap Hardi yang sedikit tampak berlagak bahasa preman sepertinya sudah mabuk duluan.

Dikatakan Hardi, “Itu proyek saya, tidak ada masalah. Makanya saya berani meng-PHOkan proyek yang dikerjakan kontraktor itu 100 persen (%). Karena pekerjaannya bagus dan selesai 100 persen (%), katanya.

Saat wawancara harianberantas.co.id berlangsung, Hardi,ST mengatakan, kalau di Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Riau, ianya mempunyai dua orang anak buah bernama Eko dan Putra. “Kalau di Tipikor Polda Riau, saya punya anak buah memang. Kedua orang itu, Eko dan Putra. Makanya kalau saya  susah, mereka juga ikut susah. Dan kalau saya sakit, mereka juga ikut sakit. Karena kita ini sama-sama merasakan,” ujar Hardi berulang kali.

Ketika ditanya Wartawan, berarti makanya kalau ada masalah seperti ini, Bapak aman ya? Oh yalah. Makanya saya bilang, jika saya itu sakit, tentu mereka juga di Polda itu ikut sakit juga, kata Hardi dengan bangga.

Menyikapi hal ini sebelumnya, Humas DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, (LSM-KPK), Didi kepada www.arianberantas.co.id dengan tegas mengatakan, mengenai pernyataan Hardi, ST yang menyatakan mempunyai beking dua orang anak buahnya di Tipikor Polda Riau, kita tunggu aja reaksi nyatanya, sebab di NKRI ini tidak ada yang namanya kebal hukum, tegas Didi.

Kedua oknum Polri yang ada di kesatuan Polda Riau seperti yang dikatakan Hardi ST, paling-paling itu oknum Polri makelar sejumlah proyek yang ada di PU Riau setiap tahunnya.

Dan bila kenal dengan oknum Polri di Polda Riau yang bernama Eko dan Putra itu, ingatkan saja mereka supaya jangan bermain api, nanti mereka bisa terbakar, geram Didi.

Dugaan sementara, kedua oknum Polri pada Sub Tipikor Polda Riau tersebut, merupakan kaki tangan oknum petinggi yang ada di Polda Riau untuk mendapatkan jatah paket proyek yang ada Dinas PU Riau setiap tahunnya.

Hal ini terbukti, dari tahun 2009-2016 ini, tidak ada satu orang pun pejabat PU Riau yang dijerat oleh Polda Riau soal kasus dugaan tindak pidana korupsi dana proyek yang semakin marak setiap tahunnya di Dinas PU Riau. namun bila ada satu-persatu pun yang dijerat oleh hukum, itu bukan hasil karya penyelidikan yang dilakukan oleh kesatuan Polri Polda Riau, melainkan atas penyelidikan pihak Kejaksaan yang didasari dengan adanya laporan dari aktivis LSM.

Bagaimana sikap Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menyikapi persoalan hukum yang diduga jelas terjadi pada pelaksanaan kegiatan paket proyek peningkatan jalan Pangkalan Kasai-Lubuk Kandis di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang dibiayai dari sumber dana APBD Provinsi Riau sebesar Rp.14. 185.719.565,49 atau Rp14,1 miliar tersebut, ikuti ulasan beritanya hanya ada media cetak/koran Berantas pada edisi mendatang. *Tr/Anas*
Share this post :

+ comments + 1 comments

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas