Headlines News :
Home » , , , , , , » Oknum Honor di Bagian Umum Setda Bengkalis Diduga Terlibat Makelar Bansos/Hibah

Oknum Honor di Bagian Umum Setda Bengkalis Diduga Terlibat Makelar Bansos/Hibah

Written By Harian Berantas on Saturday, February 6, 2016 | 10:05:00 AM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS--- Bola panas kasus dugaan korupsi dana bansos/hibah tahun 2012 sebesar Rp272. 277.491.850 (Dua ratus tujuh puluh dua miliyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah delapan ratus lima puluh rupiah), yang mencuat di kalangan sejumlah kelompok masyarakat Kabupaten Bengkalis yang kini sedang menggelinding ke Kepolisian dan Kejaksaan. Sekjen LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK), B Naso mendesak kedua lembaga penegak hukum yang ada di Provinsi Riau Kota Pekanbaru tersebut untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana bantuan bersumber APBD 2012. 

Doc. Marwan (Honorer bagian umum Setda Bengkalis)

‘Data tambahan sudah lengkap, rencananya minggu depan, kembali kami serahkan bukti-bukti tambahan ke penyidik Tipikor Polda Riau yang baru kami terima dari beberapa kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Bengkalis yang merasa ditipu dibohongi oleh oknum honorer dibagian umum Setda Bengkalis bernisial M (Marwan-red). 

Masalahnya sekarang aparat penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan sanggup atau tidak mengungkap korupsi bansos/hibah Kabupaten Bengkalis tahun 2012 lalu itu. Ini pemenuhan unsur pidananya semua sudah jelas,’’ungkap Naso melalui sambungan telphon pribadinya di Pekanbaru kepada Harianberantas.co.id, Jum’at (05/02/2016) siang.


Sekjen aktivis anti korupsi itu mengatakan, kasus yang dialami sejumlah kelompok masyarakat Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau merupakan kasus yang paling mencolok dan menghebohkan dalam penyelewengan/korupsi dana bansos/hibah.

Bahkan menurutnya, saat ini sudah banyak temuan serupa yang terjadi diberbagai desa, kecamatan termasuk kawasan kota Kabupaten Bengkalis. Modusnya pun beragam, mulai dari pemberian jatah dari sekelompok orang hingga anggota legislatif dan eskutif di Pemda Kabupaten Bengkalis. Ironisnya, sebagian besar pencairan dana bansos/hibah itu tidak melibatkan masing-masing kelompok masyarakat Bengkalis diwilayah terkait. 

‘’Warga tahunya diberi bantuan, bukan mengajukan bantuan dan dicairkan. Tapi mereka pengurus kelompok lebih banyak dimanfaatkan sejumlah oknum seperti M (Marwan-red),’’ jelasnya. 

Naso mencontohkan kasus yang terjadi di Kecamatan Bantan, Bengkalis, Pinggir-Mandau Rupat, Bukit Batu. Dalam APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2013, ada sebanyak 2.146  kelompok masyarakat yang mengajukan bantuan sebanyak Rp272. 277.491.850 atau Rp272,2 miliar dan disetujui serta sudah diserap atas ketidak dipatuhinya keputusan Gubernur Riau nomor: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 oleh Herliyan Saleh selaku Bupati periode 2010-2015 lalu bersama-sama ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah yang sekarang sudah berstatus Terdakwa pada kasus dugaan korupsi bansos/hibah berjamaah pada tahun 2012 silam itu bersama anggota DPRD lainnya termasuk pejabat penting lainnya yang ada di Pemda Kabupaten Bengkalis.

‘Dan ternyata setelah kami kroscek, ditemukan bahan porposal para kelompok masyarakat yang dianggap sebagai penerima dana bansos/hibah itu, sebagian besar sama sekali tidak menerima. Bagaimana itu bisa terjadi?,’’ katanya.

Tidak hanya itu, Naso juga mengantongi bukti data baru adanya dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oknum makelar dana bansos di salah satu kelurahan kecamatan kota yaitu, seorang honorer dibagian umum sekretariat daerah Pemda Bengkalis, bernisial M (Marwan-red). 

Dalam daftar bansos, pemkab Bengkalis mencairkan dana kurang lebih senilai Rp3,5 miliar lebih untuk bantuan dana bansos/hibah kepada beberapa kelompok masyarakat yang sebenarnya. Namun, saat dikroscek uang itu dipototong oleh oknum makelar dana bansos senilai 50 persen (%). ‘Ada juga yang menerima Rp50 juta per kelompok, tapi hanya diterimakan Rp10 juta. Sisanya terus dikemanakan,’’ paparnya.

Menurut pria yang juga Sekjen LSM KPK itu, banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam proses penerimaan bansos hibah senilai Rp3,5 miliar itu. Mulai dari pencarian beberapa orang untuk dijadikan sebagai pengurus kelompok/organisasi, pembuatan bahan porposal yang diduga dibuat atau direkayasa sendiri oleh oknum honor bagian umum setda Bengkalis tersebut, pemalsuan tanda tangan, hingga pencairan yang menyalahi Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. ‘Aturan itu sama sekali diabaikan. Banyak kelompok masyarakat yang tidak tahu, kalau kelompoknya dijadikan alat,’’ imbuhnya.

Dijelaskan Naso, pihaknya tidak ingin menyalahkan siapapun. Hanya saja, dia berharap kedepan masing-masing satker harus lebih jeli memantau serta mendampingi para kelompok penerima bantuan. Sehingga, kelompok masyarakat tidak digunakan sebagai alat kepentingan pribadi maupun golongan. 

‘Sekalipun pada akhirnya dana diterimakan, tetapi itu tidak menghapus niatan oknum itu untuk mengelabui kelompok/organisasi masyarakat. Seandainya kasus ini tidak tercium media dan LSM, apakah oknum itu akan memberikannya ke masing-masing kelompok/ ormas?,’’ tegasnya.

Dari beberapa keterangan sebagain kelompok masyarakat yang merasa diri tertipu dan dibohongi oleh oknum tenaga honorer di bagian umum setda Bengkalis, bernisial M (Marwan-red), melalui masing-masing surat pernyataan (resmi) kepada aktivis LSM KPK dan juga kepada media ini mengungkapkan, “Untuk menggali, menelusuri serta mengungkapkan kasus penipuan dan penggelapan dana APBD/APBD-P tahun 2012 yang sengaja dilakukan “Honorer”, Marwan dan juga Pemda Bengkalis melalui dana bansos/ hibah yang semestinya disalurkan/diberikan kepada lembaga dan yayasan secara transparan dan terbuka.

Maka melalui surat pernyataan ini, kami dari pengurus lembaga yang sembarangan dicatut oleh oknum honor dibagian umum Pemda Bengkalis, Marwan, meminta kepada lembaga LSM KPK dan media Berantas, kiranya dapat membantu kami (kelompok masyarakat) untuk mengungkap kasus penipuan/penggelapan yang telah kami alami tersebut, ujar sejumlah beberapa kelompok dengan penuh harapan.

Dilain pihak, salah seorang warga Kecamatan Bengkalis yang tidak ditulis jati dirinya kepada media ini, Jum’at (05/02) mengatakan, dugaan penipuan dan penggelapan sebagian dan bansos/hibah yang diduga dilakukan oleh salah seorang pegawai honorer dibagian umum Pemda Bengkalis, Marwan, berawal pada saat beberapa dari antara anggota DPRD Bengkalis meminta oknum honor itu agar mencari beberapa orang kelompok masyarakat dibeberapa desa dan kecamatan untuk mengajukan permohonan bantuan dana bansos/hibah pada Pemda Bengkalis.

Sehingga, oknum pegawai honorer itu menemui beberapa orang pengurus kelompok/ organisasi masyarakat. Lalu, ia (honor) itu membuat bahan porposal dengan modal photo copy KTP yang dimintakan dari beberapa pengurus lembaga/organisasi yang diduga direkayasa.

Dan setelah masing-masing bahan porposal para kelompok/organisasi selesai dibuat oknum honor itu, lalu meminta para pengurus kelompok yang diduga direkayasa menandatangani sejumlah bahan proposal yang telah disediakan. 

Setelah dana hibah/bansos hendak mau disalurkan, para pengurus lembaga/organisasi masyarakat tersebut diminta oleh oknum honor itu datang pada Bank Riau Kepri untuk menandatangani berbagai surat persyaratan pencairan. Dan setelah keselurahan dana cair atau dijemput dari Bank Riaukepri, oknum honorer itu meminta keseluruhan dana bansos/hibah tersebut diserahkan untuk dibagikan kembali.

Lalu, uang itu sebagian digunakan oleh oknum honor itu untuk membeli sebidang tanah, membangun rumah petak, rumah pribadi, kendaraan roda dua dan empat milik pribadinya, ujar sumber harianberantas.

Marwan yang diduga merupakan makelar korupsi dana bansos/hibah saat dikonfirmasi Berantas, Jum’at (05/02) mengatakan, “Saya ketika itu dalam kasus bansos/hibah Bengkalis itu, hanya sebagai pengurus administrasinya saja di bagian umum. Bahkan yang minta masalah ini ke Bapak untuk dilaporkan, sebagian mereka dari keluarga saya atau sepupu kandung saya di desa Jangkang, kata Marwan.

Dikatakan Marwan, rumah petak dan pribadi yang saya bangun itu, itu bukan dari dana bansos/hibah ini. tapi dari hasil bisnis sampingan saya, ujarnya.

“Saya minta bantu, masalah ini jangan diangakat (dilaporkan), besok (Sabtu 06/02/2016) saya selesaikan dengan mereka (kelompok/organisasi masyarakat). Karena sebagian dari mereka yang menerima dana bansos/hibah itu dulu, adalah keluarga saya. mohon saya dibantu, jangan masalah ini diangkat, biarkan kami selesaikan secara kekeluargaan saja”, kata Marwan lagi.

Sebagaimana diwartakan situs ini edisi sebelumnya, berdasarkan bukti yang ada, ditemukan sebanyak 2.146 kelompok kucuran dana Bansos di tahun 2012 dengan anggaran biaya APBD/APBDP yang dicairkan Rp272. 277.491.850 yang diduga hanya menguntungkan diri para anggota DPRD dan pejabat penting di Pemkab Bengkalis.  
  
Bahkan aktivis anti korupsi dari LSM KPK, B Naso sebagai pelapor kasus dugaan korupsi berjamaah tersebut,  menuding pencairan yang mudah itu salah satunya mudah karena ada rekomendasi dari anggota dewan, dan diperkuat lagi dengan keputusan Gubernur Riau nomor: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang tidak dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati bersama-sama ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah (Terdakwa), beserta anggota DPRD lainnya dan pejabat penting lainnya yang ada di Pemda Kabupaten Bengkalis.

“Masih banyak lagi pihak eksekutif dan legilatif bahkan oknum-oknum LSM dan oknum wartawan yang sampai saat ini belum diusut. Maka, kami mendesak agar penegak hukum bisa menelusuri semua pencairan Bansos tanpa adanya verifikasi,” ungkap Naso sebelumnya. 

Divisi Monitoring Kinerja Aparat Hukum LSM KPK Rahmad juga kepada Wartawan menambahkan, penyidik kepolisian dituntut untuk mampu menelusuri semua pihak yang terlibat, terutama yang ikut menandatangani Perda nomor 1 tahun 2012 tentang APBD tahun anggaran 2012 yang ditanda tangani oleh mantan Bupati, Ir. H Herliyan Saleh MSc pada tanggal 08 Pebruari 2012 dan selanjutnya penetapan dan menanda tangani Perbub Bengkalis Nomor 4 tahun 2012 tanggal 09 Pebruari 2012.  

Hal itu bisa dimulai dari hasil notulensi, baik dari rapat rencana penerbitan, kesaksian hingga bukti-bukti materiil. “Kami menilai dugaan korupsi Bansos Bengkalis 2012 ini adalah atas kebijakan Bupati, Herliyan Saleh antara tim banggar DPRD yang dipimpin oleh Jamal Abdillah selaku ketua DPRD ketika itu.

Kemudian, keputusan Gubernur Riau, nomor Kpts:133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi oleh Bupati, Herliyan Saleh. Kebijakan Bupati antara tim banggar DPRD tidak mengindahkan keputusan Gubernur Riau membuka kran, sehingga akhirnya bocor kemana-mana,” tudingnya. 

Dari bukti data  yang diperoleh media ini, ada sebanyak 27 orang anggota DPRD lagi dan 17 pejabat penting lainnya yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis termasuk 2 pegawai honorer di bagian umum Seta Bengkalis yang masih belum dilakukan pengusutannya oleh Polda Riau.

Berikut rincian dana hibah/bansos yang diajukan oleh anggota DPRD Bengkalis yang disam-paikan satu pintu melalui ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abillah (sekarang su¬dah Terdakwa), dengan dana hibah senilai Rp114.553.000,000 Rismayeni senilai Rp2. 950.000. 000,00,- H. Firzal Fudhoil senilai Rp1. 425.000.000,00.

Anom Suroto senilai Rp1.600.000. 000,00,- Mesran, Rp2. 325.000. 000,00, Jamadin Sinaga, Rp1.625.000,000,00,- H. Revolaysa SH,MH Rp1.200.000,000,00, Almi Husni SoS Rp2.330.000.000,00, James Rocky P Rumazar senilai Rp1. 000.000.000,00,- Dani Purba, Rp1.075.000,000,00, Misliadi S.HI sebesar Rp2.165.000.000,00, Iskandar Budiman SE Rp1. 000.000.000,00.

Selanjutnya, M. Nasir sebesar Rp1. 550.00.000,00,  H. Thamrin Mali senilai Rp1. 725.000. 000,00, Daud Gultom, Rp300.000,000,00, Purboyo yang yang telah dikerangkeng pada Selasa (01/12/2015) sebesar Rp1.890.000.000,00, Ali S.AG Rp1.638.000.000,00,-  H. Arwan Mahidin Rani senilai Rp1. 665.000,000,00,-

Jamal Abddilah yang sudah berstatus Terdakwa sebesar Rp29. 555.000,000, 00,- Rosmawati Florentina, AMd senilai Rp1.110.000.000,00,- Darmizal S.Ag M.Si senilai Rp1. 590.000. 000,00, Hj. Mira Roza Rp1.225.000,000,00,- Hidayat Tagor Nasution yang baru dikerangkeng juga oleh Polda Riau, sebesar Rp3.330.000.000,00,- H. Yudhi Feryantoro senilai Rp1. 680.000.000,00,-

H. Abdul Rahman Jantan SH, Rp1.645.00.000,00,-  M Tarmizi yang baru dikeramgkeng juga sebesar Rp4.155.000.000,00,- Khizaini sebesar Rp2. 950. 000.000,00,- Nanang Haryanto, Rp2. 150.000.000,00,- Dr. Fidel Fuadi sebesar Rp1 .125. 000,000,00,- Sofyan S senilai Rp1. 610.000. 000,00,-

Kemudian, Suhendri Asnan sebesar Rp4. 250.000.000,00,- Hendri, Sag. Msi, Rp2. 100.00. 000,00, Ir. H. Salfian Daliandi Rp1. 200.000.000, 00,-  Kurniato senilai Rp1. 300.000,000, 00,- Abdul Halim HSB, Sos sebesar Rp1. 500.000.000,00, dan Syafro Maizal SH.MH sebesar Rp1. 555.000.000,00.

Herliyan Saleh dan H. Azrafiany Aziz Rauf, Oton yang telah berstatus sebagai tersangka korupsi dana Bansos Bengkalis tersebut sayangnya gagal untuk dihubungi. Bahkan konfirmasi tertulis yang disampaikan harianberantas.co.id pun sebelumnya, tak diatanggapi. **Anang**
Share this post :

+ comments + 1 comments

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas