Headlines News :
Home » , , , , , , » Merasa Dibeking Oknum Polda Riau Hingga Dana Proyek Peningkatan Jalan Pkln Kasai-Lubuk Kandis di Inhu Diduga Dikorupsi

Merasa Dibeking Oknum Polda Riau Hingga Dana Proyek Peningkatan Jalan Pkln Kasai-Lubuk Kandis di Inhu Diduga Dikorupsi

Written By Harian Berantas on Saturday, February 20, 2016 | 1:27:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU--- Proyek peningkatan jalan Pangkalan Kasai – Lubuk Kandis di Kabupaten Inhu dibawah kendali Bina Marga bidang pembangunan dan peningkatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau, disorot sejumlah elemen masyarakat. Pasalnya, proyek berbandrol Rp14. 185.719.565,49 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2015, yang dikerjakan PT. Bina Riau Sejahtera dengan Kontrak Nomor 620/SPHS-BM/TING-PKLK/89/2015 tertanggal kontrak 1 Juni 2015, ditenggarai tidak sesuai kontrak kerja atau bestek.    

 Doc.PPK, Hardi ST yang merasa telah yakin dibeking oknum Polda Riau, menemui Sekum LSM KPK dan Wartawan Berantas di Pekanbaru belum lama ini.

“Dari hasil pengerjaan jalan beton bertulang yang dilakukan dilapangan, dinilai berkwalitas readymix K-350 yang semestinya dalam kontrak adalah kwalitas K-500. Bahkan di beberapa titik, ketebalan pengerjaan jalan beton yang dilakukan diragukan, karena pekerjaan ketebalan yang dilakukan kontraktor dilapangan bervariasi, ujar Sekum LSM KPK, B.Anas kepada Berantas, Jum’at (19/02) sore di Pekanbaru.

 Doc.Salah satu bukti kecurangan dalam pekerjaan proyek Jln Pangkalan Kasai-Lubuk Kandis Yang Diduga Tdk Sesuai kontrak. 

Bukan itu saja jelas B.Anas, proyek yang terindikasi gagal dalam perencanaan itu memilki jarak besi tiebar secara keseluruhan yaitu 60 cm sampai 120 cm. Juga jarak pemasangan dowel sebagai pengayun antara segmen dengan segmen yang lainnya, berbeda-beda atau bervariasi, terangnya.                            
“Ini juga menjadi tanggungjawab Dinas PU Riau, dalam melakukan pengawasan. Sebab bagaimanapunm juga setiap proyek yang selesai dikerjakan dengan menggunakan APBD Provinsi, diawasi Dinas PU. Jika pengerjaan tidak becus seperti ini, jangan-jangan ada kongkalingkong antara pengawas di Dinas PU Riau dan pihak kontraktor. Jadi ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait dalam hal ini aparat hukum yang membidangi tindak pidana korupsi. Kita buktikan dilapangan dan surat pernyataan dari PU Riau ada kok,” tandas B.Anas.                
                            
Diketahui sebelumnya, Dinas Bina Marga PU Provinsi Riau menyampaikan surat klarifikasi pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Pangkalan Kasai-Lubuk Kandis yang diduga sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada tahun 2015 tersebut, kepada Sekretaris Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) dengan surat nomor  480/BM-SBKR/323 tanggal 25 Januari 2015.                                

Bunyi/isi daripada surat klarifikasi Bina Marga PU Riau kepada Sekum LSM KPK dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau, H. Syafril Tamun ST,MT, pada poin pertama menyebutkan, papan nama kegiatan peningkatan jalan Pangkalan Kasai-Lubuk Kandis, memang belum ada nama konsultan, bersama ini kami sampaikan bahwa konsultan pengawas adalah PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan.
  
Poin kedua (2) surat klarifikasi dari itu menjelaskan, “Pemasangan jarak tieber per segmen 8 buah dengan jarak 60 cm”. Memang terdapat jarak yang lebih dari 60 cm pada beberapa titik disebabkan terletak pada daerah sambungan tetapi tidak mengurangi volume besi tiebar.   
                                      
Kemudian, pada poin tiga (3) surat klarifikasi dinas Bina Marga (PU) Riau itu menjelaskan, pada pekerjaan timbunan bahu jalan terdapat tanah berwarna hitam, namun pada saat tanah tersebut sampai dilokasi pekerjaan kami tidak dapat menerima dan memerintahkan pihak kontraktor agar mengganti bahan material sesuai kontrak yaitu dengan timbunan biasa, bunyi isi klarifikasi tertulis dinas Bina Marga Provinsi Riau.            

Namun, lampiran klarifikasi tertulis Dinas Bina Marga Provinsi Riau tersebut, hanya beberapa buah dokumentasi photo bahan material yang telah terlaksana pekerjaannya oleh rekanan seperti dokumen photo tanah hitam (timbunan) tanpa disertai lampiran kontrak kerja yang sebenarnya.           
                 
Menyikapi ketiga poin penjelasan kepala dinas Bina Marga (PU) Riau sesuai surat klarifikasi tertanggal 25 Januari 2016 kepada LSM KPK, sangat jelas proses pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Pangkalan Kasai-Lubuk Kandis di wilayah daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang dilaksanakan rekanan PT. Bina Riau Sejahtera dari sumber biaya APBD Provinsi Riau tahun 2015 senilai Rp14, 1 miliar lebih itu, dinilai telah menabrak ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.  
      
Bahkan, material-material kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan kontrak dilapangan, hingga kini belum dilakukan perbaikan atau pembongkaran ulang. 

“Jumpa dulu kita pak; Masalah itu jangan diberitakan lagi”, ujar Hardi, ST, PPK proyek lewat via seluler saat dikonfirmasi Berantas waktu lalu.                            

Seperti diberitakan situs www.harianberantas.co.id edisi sebelumnya, mega proyek peningkatan jalan Pangkalan Kasai-Lubuk Kandis yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) patut menjadi perhatian aparat penegak hukum.                 

Pasalnya, proyek yang menggunakan anggaran Rp.14. 185.719.565,49 dibawah pengawasan Bina Marga Dinas PU Provinsi Riau tahun 2015, diduga sarat dengan praktek kongkalingkong.           
       
Kualitas proyek peningkatan jalan Pangkalan Kasai-Lubuk Kandis di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau yang belum lama pengerjaannya rampung, dinilai sangat jelek. Keluhan ini disampaikan sejumlah masyarakat setempat kepada Wartawan dan LSM KPK Jumat (15/01/2016) lalu.                                 

Menurut tokoh pemuda setempat Burhan, kualitas beton yang jelek tidak bisa dilepaskan dari peran Dinas Bina Marga bidang pembangunan dan peningkatan Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau yang tidak peduli dan jarang melakukan pengontrolan pekerjaan dari rekanan saat melakukan pengerjaan penimbunan, pemasangan besi tiebar hingga pengecoran beton bertulang.           
                        
“Apalagi kalau sudah ada main mata (suap), pasti itu pengawas maupun pejabat terkait dari Dinas Bina Marga PU Provinsi Riau langsung tanda tangan semua berkas dengan keterangan baik dan sesuai spesifikasi walaupun kenyataannya dilapangan, proyek tersebut sangat jelek kualitasnya,”  kata Burhan saat dimintai keterangannya Berantas .        

Hal senada juga diungkapkan Manurung, tokoh masyarakat yang juga aktivis di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Menurutnya, memang banyak proyek yang berada diwilayah Kabupaten Indragiri Hilu terindikasi menjadi ladang korupsi, karena fakta dilapangan terlihat jelas dengan ditemukannya banyak pekerjaan dan proyek berkwalitas jelek.           
                                 
“Padahal berulang kali di sebutkan dalam publikasi media jika Dinas PU akan menindak tegas para pelaku suap dilingkup SKPD nya, bahkan siap mem-black list perusahaan kontraktor yang kualitas pekerjaannya jelek

 Tapi buktinya, sampai hari ini masih banyak oknum dinas maupun kontraktor nakal tetap mengerjakan proyek. Itu artinya, korupsi tetap menjamur dan masih dilakukan sehingga kontraktor ”abal-abal” yang bekerja cuma demi keuntungan pribadi tetap digunakan jasanya,” geramnya.             

“Jika kualitasnya jelek, maka masyarakat yang paling dirugikan. Sebab proyek infrastruktur bersinggungan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.             

Untuk diketahui lagi, pekerjaan peningkatan jalan Pangkalan Kasai Lubuk Kandis di wilayah Kabupaten Inhu sesuai bukti data yang ada, menggunakan APBD Provinsi Riau tahun 2015 sebesar Rp.14. 185.719.565,49 yang dilaksanakan oleh PT. Bina Riau Sejahtera dan sebagai konsultan pengawas pada papan/merk kegiatan yang terpasang dilokasi, tidak tercantum. Sehingga proses pengerjaannya pun dilapangan dinilai asal-asalan.             

Hal itu dibuktikan dengan proses pengerjaan jalan beton bertulang yang dilakukan, hanya berkwalitas readymix K-350 yang seharusnya jalan beton bertulang K-500. Bahkan di beberapa titik pekerjaan, tim investigasi media ini menemukan ketebalan cor beton diragukan, karena kwalitas ketebalan  bervariasi.                     

Selain itu juga Berantas melihat keseluruhannya ukuran jarak besi tiebar memiliki jarak 60 cm sampai 120 cm. Dan jarak pemasangan dowel sebagai pengayun antara segmen dengan segmen lainnya pun, bervariasi. Ini memprihatinkan, karena pada tahun sebelumnya tepatnya tanggal 11-16 November 2015 lalu untuk konfirmasi dilapangan tidak ada sama sekali penanggung jawab ataupun pengawas proyek.                

Menurut salah satu pekerja mengatakan kepada Berantas, pengawas dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Riau yang dia ketahui bernama Hardi itu cuma sebentar-sebentar datangnya. ”Yang saya tahu, pengawas dari PU bernama Pak Hardi pak. Tapi kesini juga cuma sebentar- sebentar gitu, trus ga ada lagi,” jelas salah satu pekerja proyek yang tidak mau menyebutkan namanya.       
                                
PPK/PPTK proyek, Hardi ST, saat ditemui Berantas sebelumnya, mengatakan, “sebelumnya, masalah proyek saya ini sudah pernah kita bicarakan pada tahun sebelumnya”, ucap Hardi yang sedikit tampak berlagak bahasa preman sepertinya sudah mabuk duluan.    

“Itu proyek saya, tidak ada masalah. Makanya saya berani meng-PHO-kan proyek yang dikerjakan kontraktor itu 100 persen (%). Karena pekerjaannya bagus dan selesai 100 persen (%)," katanya. 

Saat konfirmasi Berantas berlangsung, Hardi mengatakan, “Kalau di Tipikor Polda Riau, saya punya anak buah. Kedua orang itu, Eko dan Putra. Makanya kalau saya  susah, mereka juga ikut susah. Dan kalau saya sakit, mereka juga ikut sakit. Karena kita ini sama-sama merasakan,” ujarnya lagi.                 
      
Ketika dijawab Wartawan, berarti kalau ada masalah seperti ini, Bapak amanlah ya? Oh yalah. Makanya saya bilang, jika saya sakit, tentu mereka juga di Polda itu ikut sakit juga, kata Hardi dengan bangga.

Menyikapi hal ini, Humas DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, (LSM-KPK), Didi kepada Wartawan sebelumnya menegaskan, mengenai pernyataan Hardi, ST, yang menyatakan mempunyai beking dua orang anak buahnya di Tipikor Polda Riau, kita tunggu aja reaksi nyatanya, sebab di NKRI ini tidak ada yang namanya kebal hukum, tegas Didi.

Kedua oknum Polri yang ada di kesatuan Polda Riau seperti dikatakan Hardi ST, palingan itu oknum Polri makelar proyek yang ada di PU Riau setiap tahunnya. Dan bila kenal dengan oknum Polri di Polda Riau bernama Eko dan Putra itu, ingatkan saja mereka supaya jangan bermain api, nanti mereka bisa terbakar, kata Didi dengan geram.        

Dugaan sementara, kedua oknum Polri pada Sub Tipikor Polda Riau tersebut, merupakan kaki tangan oknum petinggi di Polda Riau untuk mendapatkan jatah proyek di Dinas PU Riau.  Hal ini terbukti, sejak tahun 2009 sampai tahun 2016 ini, tidak ada satu orang pun pejabat PU Riau yang dijerat oleh Polda Riau soal kasus dugaan tindak pidana korupsi dana proyek yang semakin marak setiap tahunnya. 

Namun bila ada satu-persatu pejabat PU Riau yang dijerat oleh hukum akibat perkara tindak pidana korupsi, itu bukan karya penyelidikan pihak Polda Riau. Tetapi semuanya diawali dan diakhiri karya penyidikan pihak Kejaksaan Tinggi Riau, nantikan ulasannya hanya di Cetak SKU Berantas, Bersambung. *Beat/Pilp/Jaya*
Share this post :

+ comments + 2 comments

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas