Headlines News :
Home » , , » KPK Diminta Turun Tangan Usut Korupsi di Kabupaten Inhu

KPK Diminta Turun Tangan Usut Korupsi di Kabupaten Inhu

Written By Harian Berantas on Thursday, February 25, 2016 | 1:18:00 AM

HARIANBERANTAS, INHU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta ikut turun tangan usut kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos/Hibah) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau, yang terjadi sejak 2013 hingga 2015.                 

Bupati Inhu, Yopi Arianto

“Kami minta KPK untuk turut campur tangan menangani kasus dugaan korupsi di daerah kami,” kata Koordinator LSM Forum Peduli Berantas Korupsi (FPBK), Afrizal SH bersama penggiat anti korupsi LSM KPK, Didi di Pekanbaru, Jum,at (19/02/2016) pekan lalu.

Koord FPBK, Afrizal, kata dia, terdiri atas warga masyarakat dengan berbagai macam profesi mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, adat, agama, hingga perempuan yang peduli dengan peningkatan pembangunan kesejahteraan di daerah Rengat Kabupaten Indragiri Hulu itu.Afrizal menegaskan bahwa pihaknya bersama LSM KPK telah mengumpulkan sejumlah bukti dugaan korupsi terkait dengan pengunaan dana bansos/hibah di Kabupaten Inhu yang terjadi sejak 2013 hingga 2015.

Didalam APBD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) saja, kata dia, terungkap penerima dana hibah/bansos yang tidak jelas penggunaannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 17. 695.500.000,00,-

Berdasarkan bukti data yang diperoleh lanjut dia,  hasil pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen pelaksanaan pemberian dana hibah dan bansos, standr operating procedure (SOP) dalam pelaksanaan penyaluran, pemberian dana hibah dan bansos Inhu tersebut, belum ada alias nihil.

Dan lagi ujar Afrizal, ditemukan sejumlah nama organisasi masyarakat (Ormas) yang sama dan siluman yang dicatut sebagai penerima dana hibah dan bansos oleh Pemda Inhu yang secara terus menerus menerima uang rakyat yang bersumber biaya APBD/APBD-P sejak tahun 2013 hingga 2015 lalu. 

"Warga yang namanya dicatut dalam Laporan Bansos 2013, 2014 hingga 2015 tidak mengakui jika mereka menerima manfaatnya. Ini terbukti ada pengunaan anggaran negara yang tidak sesuai atau fiktif," katanya.

Dan pada tahun anggaran 2015, ditemukan lagi beberapa dokumen penetapan penerima hibah uang dan barang yang tidak termuat dalam penjabaran APBD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau.

Bahkan para calon penerima belanja hibah dan bansos itu pun sama sekali tidak berkedudukan di Kabupaten Inhu alias asal catut. Seperti, organisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan komisi penanggulangan AIDS. Dimana kedua nama lembaga tersebut, dicatut sebagai penerima dana hibah dan bansos tahun 2015 senilai Rp 1.200.000. 000.00 atau Rp 1,6 miliar dan Rp 200.000.000.00

Dimana pada tahun 2013 dan 2014 sebelumnya, lembaga KPAI dan AIDS juga terbukti menerima dana hibah dan bansos dengan nilai yang sama pada tahun 2015.

Anggaran tahun tahun 2015, terungkap proses perencanaan atau penganggaran dana APBD yang tidak transparanan dan partisipatif yang diduga sengaja dilakukan oleh Pemda Inhu bersama DPRD. Dari hasil monitoring penyusunan APBD tahun 2015 dengan uji petik pada Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Dinas Perkebunan Kabupaten Inhu, ditemukan berbagai program yang tidak diusulkan melalui mekanisme musrenbang dan usulan SKPD serta tidak tertuang dalam RKPD dan KUA/PPAS yang dianggarkan dalam APBD tahun 2015 sebesar Rp 31. 385.632.000,00,-

Pada beberapa satuan kerja yakni, Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Dinas Perkebunan Kabupaten Inhu tahun 2015, terungkap dana aspirasi dari anggota DPRD yang tidak sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah atas kelalaian TAPD Pemda Inhu sendiri sebesar Rp 78. 513.094.500,00 dan masih banyak yang lainnya. 

“Ini kalau dijumlah, pengunaan dana bansos 2013 hingga Juni 2015 yang dipimpin  Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto, SE dan kroni lainnya, telah terjadi penyimpangan penggunaan APBD maupun dana hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan pagu dana dan peraturan perung-undangan yang berlaku. Negara dirugikan dan rakyat Inhu Provinsi Riau menjadi korban,” katanya.

Untuk itu, Afrizal berharap KPK segera melihat dan campur tangan dalam pengusutan penyalahgunaan ABPD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang diduga melibatkan pejabat penting di daerah itu.

Sebelumnya pada tanggal 17 September 2015, Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat telah melakukan penyelidikan sebagian kasus dugaan korupsi di Kabupaten Inhu terkait dengan adanya penyimpangan dana hibah dan bansos tahun 2013 hingga 2015. Namun, hingga kini belum diketahui sejauh mana penanganannya.

“Oleh karena itu, kami minta dan mendesak Kejari Rengat maupun Kejati Riau bisa meningkatkan proses hukumnya agar kami semua tahu sejauh mana masalah itu. Dan, kami ingin juga masalah ini bisa ikut diusut oleh KPK agar ada koordinasi yang baik antara kedua lembaga hukum tersebut,” katanya.

Diberitakan harianberantas.co.id pada edisi-edisi sebelumnya, dugaan korupsi APBD Inhu yang terjadi sejak tahun 2013 hingga 2015 lalu, diperkirakan sebesar Rp 201,8 miliar. KPK dan Kejaksaan, dodorong untuk serius memeriksa pihak terkait termasuk Yopi Arianto, SE.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama  Kejaksaan RI dengan segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto, SE bersama mantan Plt Sekretaris Daerah (Sekda), H. Agus Rianto, SH dan puluhan pejabat Pemda Inhu terkait dugaan korupsi atas kebocoran dana APBD dan Bantuan Sosial atau dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Inhu tahun 2012 s/d 2015 sebesar Rp.201. 833.660.063,00,-

Pasalnya, dari bukti data yang diterima koran ini, ditemukan pemberian bantuan dana hibah/bansos kepada instansi vertikal yang sama sekali tidak sesuai mekanisme pemberian dana hibah/bansos yang diterima oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu secara berturut-turut mulai dari tahun 2013, 2014 dan 2015 serta dana hibah yang diterima TNI-AD melalui satuan teritorialnya (Kodim 0302/Inhu).

Dari hasil uji petik maupun pengecekan dilapangan terhadap beberapa dokumen proposal maupun daftar proposal penerima dana hibah uang pada tahun 2014/2015, ditemukan sejumlah calon penerima belanja hibah yang tidak berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu atau organisasi siluman.

Pada keseluruhan dokumen proposal yang dianggarkan dalam APBD pada tahun 2014/2015 terungkap tidak melalui verifikasi. Sehingga tata cara evaluasi dan verivikasi belanja bansos/hibah yang tertuang dalam peraturan Bupati Inhu dan Permendagri No. 32 tahun 2011 terjadi dugaan korupsi berjamaah seperti pemberian dana hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) yang beralamat di Jl. Danau Raja Timur Kp. Dagang Rengat sebesar  Rp 450.000.000.Pengajuan proposalnya tertanggal 1 Oktober 2014 dan hasil evaluasi pengajuan proposal pada tanggal 17 Juli 2014 yang melewati batas waktu.

Dugaan penyelewengan pemberian dana hibah/bansos kepada Badan Narkoba Nasional (BNN) beralamat di Jl. Batu Canai Pematang Reba sebesar Rp 100.000.000,- dengan pengajuan proposal tertanggal 22-December 2014, dan hasil evaluasi pengajuan proposal pada tanggal 17 Juli 2014, juga telah melewati batas waktu. 

Dana hibah kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab Inhu di Jl. Hasanuddin No. 1 Rengat Rp 100.000. 000 pengajuan proposalnya tertanggal 7 April 2014 dan hasil evaluasi pengajuan proposal, tanggal 17 Juli 2014 telah melewati batas waktu (kadaluarsa).

Penyimpangan dana hibah yang diduga kepada Karya Bakti TNI Kantor Kodim 0302  di Jl. R Suprapto Rengat senilai Rp 150.000.000 pengajuan proposal, tanggal 12 Oktober 2014 dan hasil evaluasi pengajuan proposal, tanggal 17 Juli 2014 melewati batas waktu (kadaluarsa). Dugaan penyimpangan/korupsi dana hibah kepada Yayasan Ma’rifatul Karomah Desa Bukit Lipai Kec, Pasir Penyu senilai Rp 65.000.000,- tanggal 15 September 2014, dan  hasil evaluasi pengajuan proposal, tanggal 17 Juli 2014 melewati batas waktu.

Diketahui, dugaan korupsi dana hibah kepada Masjid Al-Ihsan Desa Candi Rejo Kec Batang Cenaku senilai Rp 65.000.000 tanggal 20 Nov 2014 dan hasil evaluasi pengajuan proposal pada tanggal 17 Juli 2014 telah melewati waktu. Dugaan korupsi dana hibah kepada Masjid Mukhlisin di Desa Bukit Lipai Kec, Pasir Penyu senilai senilai Rp 65. 000.000 pada tanggal 19 Juli 2014 dan  hasil evaluasi pengajuan proposal pada tanggal 17 Juli 2014 juga melewati batas waktu.

Bukan itu saja, dugaan penyimpangan dana hibah/bansos, juga diduga terjadi kepada Masjid At-Taqwa di Desa Pematang Kec, Batang Peranap senilai Rp 65.000.000 dengan tanggal pengajuan proposal pada tanggal 14 Oktober 2014, dan hasil evaluasi pengajuan tertanggal 17 Juli 2014 telah melewati batas waktu, alias tidak sesuai mekanisme. Dugaan korupsi melalui dana hibah kepada Masjid Rhadatul Ulum di Kec, Pasir Penyu senilai Rp35.000.000 pada tanggal 2 Oktober 2014, dan tanggal  hasil evaluasi pengajuan, 17 Juli 2014 telah melewati waktu.

Sementara, belanja hibah yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 800. 000.000.00 terjadi pada tubuh lembaga Paguyuban Keluarga Jawa (PKJ) di Jl. Pematang Reba-Pekan Heran KM 2 sebesar Rp 500.000.000 tanpa ada bahan proposal. 

Kepada lembaga Komisi Penanggulangan Aids (KPA) yang beralamat di Jl. Lintas Pematang Reba sebesar Rp 100.000.000, tanpa bahan proposal (nihil), dan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jl. Lintas Timur Pematang Reba senilai Rp100.000. 000 tanpa bahan proposal (diduga rekayasa).

Selanjutnya, dugaan korupsi melalui dana hibah/bansos kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jl. Sultan Rengat senilai Rp 100.000.000 juga diduga rekayasa karena tanpa bahan proposal.

Kemudian, penerima dana hibah/bansos yang dilakukan berturut-turut pada tahun anggaran 2014-2015 yang diduga melibatkan para pejabat penting termasuk Bupati dan keluarga sebesar Rp 13. 775.000.000.00, yang masing-masing terdiri, bantuan dana hibah/ bansos kepada Akademi Kebidanan (AKBID) di Jl. H Syarif Desa Akademi Kebidanan (AKBID) Jl. H Syarif Desa Rantau Mapesai Rengat senilai Rp 700.000.000 ditambah Rp 100. 000.000.

Dugaan korupsi melalui lembaga Badan Narkoba Nasional Jl.Batu Canai Badan Narkoba Nasional di Jl.Batu Canai Pematang Reba sebesar Rp 25.000.000, ditambah Rp 100.000. 000, kepada BKMT Kab Inhu di Jl. Hasanuddin Badan Kontak Majelis No. 1 Rengat sebesar Rp 1. 200.000.000 dan sebesar Rp 900.000.000.

Setelah itu, dugaan korupsi uang rakyat Inhu melalui dana hibah/bansos kepada organisasi Dekranasda Kab, Inhu Jl. Sultan No. (-) Rengat senilai Rp100.000.000 dan sebesar Rp 50. 000.000. Melalui Dewan Kesenian Indragiri (DKI) Jl. Jend A Yani Rengat sebesar Rp1. 100.000.000 dan Rp 800.000.000. Dugaan korupsi kepada Dharma Wanita Jl. Hasanuddin Dharma Wanita  Kab, Indragiri Hulu No. 1 Rengat sebesar Rp 525.000.000 dan Rp 200.000.000.

Bantuan dan hibah/bansos kepada Forum Kerukunan Jl. Lintas Timur senilai Rp 75. 000.000 dan sebesar Rp 75.000.000. dugaan korupsi kepada Gabungan Organisasi Jl. Hasanuddin Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab, Inhu No. 1 Rengat sebesar Rp 125. 000.000,- dan Rp 100.000.000. kepada GOPTKI Kab, Inhu Jl. Hasanuddin No. 1 Rengat senilai Rp 50.000.000,- dan Rp 50.000.000,- HIMPAUDI Rengat-Indragiri Hulu di Jl. Teuku Umar Gg. Kasturi sebesar Rp 100.000.000, dan Rp 100.000.000.

Komisi Penanggulangan Jl. Raya Pematang sebesar Rp 25. 000.000, dan Rp 100.000. 000. Komisi Perlindungan Jl. Lintas Timur Komisi Perlindungan Jl. Lintas Timur Anak Indonesia (KPAI) Pematang Reba senilai Rp 25. 000.000 dan sebesar Rp 100.000.000.

Bahkan dugaan korupsi melalui dana hibah/bansos kepada Komite Nasional Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jl.Sultan Rengat senilai Rp 75.000.000,- dan sebesar Rp 100.000. 000. Kepada Lembaga Adat, Jl. Hang Lekir Lembaga Adat Jl. Hang Lekir Melayu Riau (LAM) (Rumah Tinggi) Rengat sebesar Rp 150.000.000 dan sebesar Rp 150. 000.000,- LPTQ Kab Inhu Jl. Lintas Timur Jl. Lintas Timur Pematang Reba senilai Rp 75. 000.000.00, dan sebesar Rp 500.000.000. LVRI Kab Inhu Jl. H Agus Salim Legiun Veteran Republik Jl. H Agus Salim No. 02 Rengat senilai Rp 25.000.000 dan sebesar Rp 100.000. 000,-

Penyelewengan keuangan daerah/negara kepada Paguyuban Keluarga Jl. Pematang Reba- Paguyuban Keluarga Jl. Pematang Reba-Jawa (PKJ) Pekan Heran KM 2 sebesar Rp 650.000.000 dan Rp 500.000. 000. Persatuan Wartawan Jl. Lintas Timur Pengurus Cabang Persatuan Jl. Lantai II Jalan Mayor Indonesia Perwakilan Riau Kel, Pematang Reba senilai Rp100.000.000, dan Rp100.000.000. PGRI Kabupaten Inhu Jl. Inspektur Koesen di Jl. Inspektur Koesen No. 21 Rengat sebesar Rp800. 000.000 dan  Rp 700.000.000,-

Bukan itu saja dugaan penyimpangan terhadap pemberian dana hibah dan bansos kepada PWRI Kab. Inhu Jl. Mayor Fadillah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jl. Raya Pematang Reba Pekan No. 38 Rengat senilai Rp 75.000.000.00 Kec, Rengat Barat sebesar Rp150.000.000. dugaan korupsi dana hibah/bansos kepada Rapi Wilayah 03-04 Jl. Rajawali No. 28 Desa Rapi Wilayah 03-04 Jl. Lintas Timur No. 99 Kabupaten Inhu Lambang Sari Lirik senilai Rp 175.000.000. 00,- dan sebesar Rp 175. 000.000,-

Berikutnya lagi, dugaan korupsi dana hibah/bansos STIE Jl. R Suprapto Rengat sebesar Rp 500.000.000 dan Sekolah Tinggi Teknik Desa Rantau Indragiri (STTI) Mapesai Rengat, senilai Rp 100.000.000,- Kasus dugaan korupsi dana hibah/bansos kepada lembaga STTI Jl. H Syarif Desa Rantau Sekolah Tinggi Teknik Mapesai Rengat sebesar Rp 700.000. 000, dan Indragiri (STTI) Desa Rantau Mapesai Rengat senilai Rp 100.000. 000,-

Kasus dugaan korupsi sebesar Rp100.000.000 dan Rp100.000.000 melalui Tim Penggerak PKK Jl. Hasanuddin Tim Penggerak Jl. Hasanuddin Kab, Inhu No. 1 Rengat. Penyimpangan /korupsi melalui dana hibah kepada Yayasan Al-Firdausy Indragiri Jl. Pematang Reba-Yayasan Kel, Pematang Reba Pekan Heran KM 5 sebesar Rp 250.000.000 dan Rp 350.000.000. Yayasan Pendidikan Indragiri (YPI) Jl. D.I Panjaitan Rengat sebesar Rp 100.000.000, dan sebesar Rp 200.000.000.

Dugaan kerugian keuangan  negara juga terdapat pada usulan proposal yang tidak melalui bagian Kesra Pemda Inhu pada tahun 2015 sebesar Rp 25.210.479.063 yang  usulan penerimaan dana hibah yang nilai anggarannya lebih besar dari rekomendasi Kesra Sekretariat Daerah Pemda Inhu sebesar Rp 3.140.000.000.

Dalam pengelolaan dana hibah/bansos yang dialihkan ke sejumlah kegiatan yang dianggarkan di dalam DPA tahun 2015 yang tidak direncanakan di RKPD tahun 2015 pada dinas PU Kabupaten Inhu adalah, sebesar Rp 40. 294.933.000.

Bupati Inhu, H. Yopi Arianto lewat teleponnya kepada Berantas, “Itu yang benarlah. Itu tidak akurat” katanya. Bukan itu saja, sang Bupati, Yopi Arianto SE ini pun melalui via SmS-nya, “Hehehe capeeekk dech”, Sementara, konfirmasi tertulis yang dilayangkan media, baik kepada beberapa pejabat penting di Kabupaten Inhu termasuk kepada Yopi Arianto, tak dijawab. (Tr/P/O).

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas