Headlines News :
Home » » Dugaan Korupsi Dana Pembangunan Jembatan Kelakap Siak Rp9,058 M di Polda Riau "Lenyap"

Dugaan Korupsi Dana Pembangunan Jembatan Kelakap Siak Rp9,058 M di Polda Riau "Lenyap"

Written By Harian Berantas on Thursday, February 18, 2016 | 1:29:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Penanganan kasus dugaan korupsi untuk pembangunan jembatan Sei Kelakap Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau tahun anggaran 2014 sebesar Rp9. 058.173.000,- yang ditangani Polda Riau dicurigai sudah “lenyap” 

Dokumen yang menyatakan dana APBD Siak tahun 2014 Rp9 miliar lebih, Dikorupsi 

Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan saat dikonfirmasi Berantas via pesan singkat (sms) Selasa (16/02/2016) tentang perkembangan kasus tersebut, hingga kini belum mampu menjawab.

Hasil dokumentasi Redaksi Berantas, bahwa tim tindak pidana korupsi (Tipikor) Polda Riau pada Selasa (13/10/2015) lalu, sempat turun meninjau lokasi proyek pembangunan Jembatan Kelakap di Kampung ‎Tengah, Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau.

    Pemred Berantas saat meninjau kondisi Pemb.-      Tim Tipikor Polda Riau saat Meninjau -
    Jembatan, (29/09/2015)                                                Jembatan Kelakap Siak (13/10/2015)                                                                    
Karena dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan Kelakap di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dari awal (tahun 2014), diduga telah terjadi persengkokolan korupsi, termasuk pemalsuan tanda tangan hingga rekayasa nomor rekening perusahaan PT. Surya Citra Karya Gemilang demi memuluskan pencairan uang negara untuk dirampok secara bertahap sebesar Rp9.058.173.000,-

Kedatangan Tim Tipikor Polda Riau pada hari Selasa (13/10/2015) lalu itu untuk memantau lokasi (TKP) bangunan yang diduga sarat dengan korupsi. Tampak di lokasi, 3 penyidik dari Tipikor Polda Riau sambil didampingi oleh Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Siak Ardi‎ Irfandi dan dua orang anggotanya di lokasi.

Salah seorang penyidik Tipikor dari Polda Riau saat diwawancara Wartawan dilapangan mengatakan, “Kalau mau konfirmasi langsung saja ke Humas Polda Riau jangan sama saya. Kedatangan kami untuk kroscek lapangan dan ini berdasarkan adanya laporan,” kata penyidik.

Sementara, Kabid BMP PU Siak, Ardi Irfandi justeru berdalih atau berbohong ketika ditanya Wartawan. “Kalau kedatangan beliau-beliau itu dari Polda ke lapangan bukan masalah jembatan ini, tapi terkait turap yang ambruk beberapa waktu lalu. Untuk biaya pekerjaan lanjutan jembatan Kelakap pada tahun 2015 ini, menelan biaya sekitar Rp 4 milyar,” kata Ardi terbata-bata dan berbohong.

Dari pantaun Berantas dilapangan, ketiga penyidik Tipikor Polda Riau mengabadikan keseluruhan kondisi keadaan Jembatan yang sedang dilanjutkan pembangunannya dari nilai anggaran yang baru lagi pada tahun 2015. Dan salah satu dari anggota yang mengenakan baju warna putih berlambangkan Reskrimsus Polda Riau tersebut tertulis nama pada bagian dada, Irwan S.
Diberitakan Berantas hingga berulang kali pada edisi-edisi sebelumnya, aparat hukum dari institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Polri diminta untuk mengarahkan perhatian serius mengusut dugaan penyelewengan anggaran APBD dalam pelaksanaan kegiatan proyek pada tahun 2014 di Dinas Bina Marga dan Pengairan PU Kabupaten Siak.
Dari bukti data yang diperoleh Redaksi Berantas dari sumber di PU Siak, indikasi penyelewengan ditubuh Dinas Bina Marga dan Pen¬gairan Siak yang diduga melibatkan oknum Kepala Dinas, Irving Kahar A Simbolon beserta kabidnya Ardi Arfandi Cs, masalah dugaan peruba¬han design dokumen kegiatan serta pemalsuan tanda tangan dan nomor rekening perusahaan PT. Surya Ci¬tra Karya Gemilang Perkasa dalam realisasi pencairan anggaran biaya terhadap pembangunan jembatan Sungai Kelakap yang menghubungkan dua Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.
Proses pelaksanaan kegiatan proyek pada tahun 2014 lalu itu, dis¬inyalir sarat dengan Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) dan kongkalikong antara kontraktor dengan pihak BMP Siak termasuk panitia lelang/pokja.

Kemudian dari realisasi pelaksanaan maupun proses pengerjaan dilapangan, kegiatan tersebut tidak sesuai spesifikasi teknik seperti kualitas peker¬jaan, volume dan standar matrial yang digunakan berkualitas rendah.

Berdasarkan bukti data yang didapat Berantas, pada tahun anggaran 2014 tercatat dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak menerima kucuran anggaran senilai Rp. 9. 058.173.000,- untuk pembangunan jembatan Sei Kelakap Kecamatan Mempura Siak yang dicatut sebagai pelaksana lapangan PT. Surya Citra Karya Gemilang (PT.SCKM), dengan nomor kontrak 620/KTR/BM-PEMB-JBT/APBD/03/2014. Tanggal kontrak 20 Mei 2014, yang dipimpin Kadis BMP Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbo¬lon bersama Kabidnya Ardi Arfandi.
Celakanya, anggaran biaya yang cukup besar dikucurkan pemerintah kabupaten Siak tersebut, diduga 40 persen diantaranya raib masuk ke kocek oknum penentu di instansi Pemdakab Siak. Bukan itu saja, dugaan kongkalikong pun, ketikarekening perusahaan PT. Surya Citra Karya Gemilang nomor 108.0013294039 pada Bank Mandiri direkayasa untuk pencairan nilai anggaran pertama kalinya tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp. 1. 811.634.600,

Dari penelusuran tim redaksi Berantas pada salah satu nama Bank Mandiri, tidak ditemukan benar adanya nomor rekening PT. Surya Citra Gemilang (PT. SCKM) No. 108. 001 32 94 039. Sehingga yang terjadi dalam proses pen¬cairan anggaran biaya pertama sebesar Rp. 1,8 miliar tersebut, pada saat nomor rekening yang diduga rekayasa saat rencana pelaksana kegiatan lapangan yang masih dalam tahap kontrak kerja atau pada tanggal 20 Mei 2014 dengan SPM, No: 900/000170/BMP-LS/V/2014.

Bukan itu saja, design pembangunan jembatan pun juga dirubah untuk anya direkayasa. Dan dugaan pemalsuan tanda tangan pun dilakukan hingga pada pencairan nilai anggaran biaya yang diduga keras melibatkan para oknum pejabat tertentu.

Beberapa kalangan msyarakat Kabupaten Siak mendatangi kantor Redaksi Media Berantas di Pekanbaru, meminta agar permasalahan tersebut difollow up kembali oleh  pemberitaan media Berantas ini. Namun  sangat disayangkan pihak Polda Riau sama sekali tidak mau memberikan keterangan atas kasus tersebut.

Hal ini bisa menimbulkan asumsi negatif dari masyarakat tentang penanganan kasus tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Berantas belum dapat informasi tentang perkembangan kasus ini.
Informasi lain yang diterima media ini sebelumnya, setiap kontraktor yang mendapat-kan proyek fisik maupun pengadaan barang kabarnya diharuskan mem¬berikan fee 15 sampai 20 persen dari nilai kontrak kepada penguasa dinas terkait di PU Siak.  

Hal itu dilakukan, mulai proses pelelangan yang dinilai sarat dengan kongkalikong hingga realisasi pelaksanaan lapangan. Kalau ini diusut, terungkap semua kecurangan pelaksanaan proyek dinas BMP Siak,’ ungkap sumber Berantas di BMP PU Siak.

Dari bukti data lainnya pada SKPD dinas PU Kabupaten Siak tahun 2014 yang diperoleh media Berantas, ada 16 paket proyek lainnya yang selama ini anggaran biayanya digorok oleh oknum-oknum pejabat di Dinas PU Siak.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, nomor 09.C/LHP/XVIII.PEK/ 05/2015, tanggal 28 Mei 2015 yang diterima Redaksi Berantas, Jum’at tanggal 22 Januari 2016 lalu di kantor BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Jendral Sudirman No. 721, Pekanbaru, BPK menemukan berbagai penyimpangan yang mengarah pada potensi kerugian keuangan daerah dan negara puluhan miliaran.
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menemukan penyimpangan terhadap kegiatan peningkatan jalan Baitul Mal Desa Merempan Hilir (Lanjutan Aspal) yang dilaksanakan oleh PT. Bhina Citra Nusa Konstruksi dengan nomor kontrak 620/KTR/BMP/BM-TING-JALAN/APBD-P/02/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp5. 354.781. 500,00. Kontrak tersebut telah diamandemen satu kali berdasarkan amandemen I nomor Oktober 2014.

Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Baitul Mal Desa Merempan Hilir (Lanjutan Aspal) yang dilaksanakan oleh PT. Bhina Citra Nusa Konstruksi pada tahun 2014 tersebut, telah terjadi kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan laston lapis antara (AC-BC) dan lapis pondasi agregat kelas B dilapangan.

Demikian penyimpangan terhadap peningkatan jalan Siak-Tualang yang dilaksanakan oleh PT. Modern Widya Tehnical dengan kontrak nomor 620/KTR/BMP/BM-TING-JALAN/ APBD-P/02/2014 tanggal 03 April 2014 sebesar Rp18. 831.812.000,00. Nilai kontrak tersebut telah diamandemen satu kali sesuai bukti amandemen I nomor 620/BMP-BM-AMD.KTR/PEM-JALAN/APBD/58/2014 tanggal 17 September 2014 yang mengubah nilai kontrak menjadi sebesar Rp19. 792.995.000,00.

Dalam proses pengerjaan peningkatan jalan Siak-Tualang yang dilaksanakan PT. Modern Widya Tehnical dengan biaya APBD tahun 2014 Rp19. 792.995.000,00 telah terjadi dugaan korupsi volume fisik pekerjaan laston lapis antara (AC-BC), serta pengurangan material kegiatan agregat kelas C.
Bukan itu saja, BPK RI menemukan penyimpangan terhadap peningkatan jalan poros Desa Koto Ringin-Desa Sungai Nyiur (Aspal 2 Km + Base C 5,5 Km) dengan jumlah biaya sebesar Rp13.527.468.000,00 atau bukan sebesar Rp13.125831.000,00.

Dimana dalam proses pelaksanaan peningkatan jalan poros Desa Koto Ringin-Desa Sungai Nyiur (Aspal 2 Km + Base C 5,5 Km) tersebut, ditemukan adanya manipulasi pengurangan volume kegiatan dan bahan material lapangan yang sebenarnya.

Bahkan penyimpangan yang lebih dahsyat lagi, juga diduga terjadi dalam pelaksanaan peningkatan jalan menuju KITB (Tahap I) (Aspal) yang dikerjakan oleh Bindakari-Cipta Bangun, KSO dengan kontrak nomor 620/KTR/BMP/BM-TING-JALAN/APBD/45/2014 tanggal 21 April 2014 sebesar Rp19. 324.788.000,00.

Dalam pelaksanaan kegiatan proyek yang telah diamandemenkan dua kali tersebut, telah terjadi kecurangan dalam memanipulasi item pekerjaan serta bahan material lainnya, termasuk pengurangan volume pekerjaan laston lapis antara (AC-BC), lston lapis Aus (AC-WC) dan lapisan pondasi agregat kelas A, serta lapis agregat kelas B.

Bukan itu saja, dugaan penyimpangan juga terjadi pada pemeliharaan jalan Km 11-Kota Perawang (aspal) yang dilaksanakan oleh PT. Fitra Wika dengan kontrak nomor 620/KTR-BMP/BM-PEMEL-JALAN/APBD/05/2014 tanggal 3 April 2014 Rp10. 742.306. 000,00.

Nilai kontrak sebesar Rp. 10. 742.306. 000,00 pada pelaksanaan pemeliharaan jalan Km 11-Kota Perawang (Aspal) yang dilaksanakan PT. Fitra Wika pada tahun 2014, telah diamandemenkan dua kali. Sehingga total nilai anggaran APBD yang disedot menjadi Rp11. 741.610.000,00.
Menurut bukti lapangan yang diperoleh media ini saat melakukan investigasi lapangan, ditemukan proses pelaksanaan pemeliharaan jalan Km 11-Perawang (Aspal) tersebut, telah terjadi berbagai pengurangan dan manipulasi pekerjaan kegiatan seperti, manipulasi dan pengurangan pekerjaan laston lapis Aus (AC-WC) maupun laston lapis antara (AC-BC).
Dugaan manipulasi dan pengurangan material-material kegiatan maupun volume pekerjaan lapangan terjadi, salah satunya rekanan kontraktor mengerjakan back up yang hanya mencari keuntungan yang lebih besar.

Tim investigasi media Berantas ini, juga menemukan dugaan penyimpangan terhadap peningkatan jalan Simpang Kualian-Ferry Belantik dan jalan Harapan (Aspal) yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Bangun Abadi dengan kontrak nomor 620/KTR/BMP/BM-TING-JALAN/APBD/09/2014 tanggal 03 April 2014 senilai Rp9. 374.794.000,00. 

Dimana kontrak paket proyek tersebut, telah diamandemenkan dua kali. Dan pada amandemen pertama (1) dengan nilai kontrak nomor 620/BMP/BM-AMD.KTR.I/TING-JALAN/APBD/09/2014 tanggal 26 Agustus 2014 telah terjadi perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp9. 591.781.000,000.
Namun demikian, dalam proses pelaksanaan pembangunan peningkatan jalan Simpang Kualian-Ferry Belantik dan jalan Harapan (Aspal) pada tahun 2014 tersebut telah terjadi kasus dugaan manipulasi/korupsi. Karena pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B, laston lapis Aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC) dan mata kucing diduga direkayasa dan dikurangi.
Hal yang sama, juga diduga terjadi pada paket peningkatan Jalan Poros Desa Mengkapan-Jembatan Menual (Aspal + Box Culvert 5 Unit) dengan kontraktor pelaksana Bindakar-Cipta Bangun, KSO dengan kontrak nomor 620/KTR/BMP/BM-TING-JALAN/ APBD/47/2014 tanggal 21 April 2014 sebesar Rp8.460.909.000,00.

Dimana paket proyek tersebut, juga telah diamandemen dua kali mengenai tambah kurang pekerjaan lapangan. Namun dalam proses pelaksanaannya dilapangan, terindikasi korupsi. Karena volume pekerjaan laton lapis, lapis pondasi agregat kelas A dan lapis pondasi agregat kelas B, telah disunat atau dikurangi.

Lebih menguntungkan para pejabat daerah di Kabupaten Siak lagi akibat dana APBD tahun 2014 diduga sengaja dikorupsi, mengenai pembangunan turap pasar lama pada tahap pertama (I) yang dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya dengan kontrak nomor 610/KTR/ BMP/PENGAIRAN/APBD/01/2014 tanggal 01 April 2014 sebesar Rp29. 640.099.000,00.

Untuk memuluskan nilai anggaran pembangunan turap pasar lama tahap pertama (I) itu untuk dikorup, nilai kontrak proyek diamandemen hingga tiga kali berturut-turut.

Amandemen nilai kontrak yang pertama (I) kali dibuat, tanggal 03 September 2014 dengan kontrak nomor 610/KTR/BMP/PENGAIRAN/APBD/AMD-I/01/2014. Amandemen kedua, tanggal 09 Oktober 2014 dengan kontrak nomor 610/KTR/BMP/PENGAIRAN/APBD/ AMD-II/01/2014 untuk mengatur tambah kurang pekerjaan. Amandemen nilai kontrak berikutnya (ketiga), terjadi pada tanggal 12 Desember 2014 yang masih mengatur tambah kurang pekerjaan lapangannya.
Berdasarkan bukti data yang diperoleh Berantas, jangka waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan turap pasar lama pada tahap I (Pertama) tersebut, 210 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK atau surat perintah mulai kerja pada tanggal 01 April 2014 dengan kontrak nomor 610/BMP/PENGAIRAN/SPMK/APBD/01/2014.
Sesuai bukti data yang diperoleh Redaksi Berantas, kegiatan pembangunan turap pasar lama tahap (I) tersebut, telah dinyatakan selesai 100% (persen) dan serahterimakan dengan berita acara serah terima pertama nomor 610/BA-STPP/BMP-P/01/2014, tanggal 20 Desember 2014. Dan pengawas kegiatan lapangannya dikonsultani oleh PT. Daya Cipta Dian Rencana.

Aroma dugaan korupsi yang dimainkan para oknum pejabat berdasi Pemkab Siak ini pun terungkap kepermukaan. Dari hasil pemeriksaan fisik, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menemukan dugaan penyimpangan sebesar Rp1. 827.788.577,96 dengan rincian, dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Siak pada ke 9 pekerjaan sebesar Rp785.433.037,19 (Rp9.530.500,00 + Rp342.077.832,56 +Rp9.068.442,00 + Rp26.097.319,12 +Rp1. 748.800, 00 + Rp18. 879.304,76 + Rp34.547.360,70 + Rp33. 251. 478,05 + Rp310. 232.000,00). Satu paket pekerjaan pada  sekretariat daerah (Setda) Pemda Siak sebesar Rp53. 627.861,88.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu pada satu pekerjaan kegiatan sebesar Rp55.157.850,00. Dinas Perhubungan dan Infokom pada tiga pekerjaan sebesar Rp97. 434.224,80 (Rp11. 180.000,00 + Rp11.536.140,00 + Rp74. 718.084,80). Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olah Raga pada tiga pekerjaan yang menyimpang ini sebesar Rp359. 556.953,95 (Rp14.355.835,76 + Rp65.662.078,95 + Rp279.539.039,24). 

Pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, pada 12 pekerjaan sebesar Rp476.578.650,14 (Rp4. 321.077,49 + Rp76. 827.220,64 + Rp45.309.975,62 + Rp56. 240. 827,00 + Rp8. 165.593,56 + Rp21. 325.861,65 + Rp13. 820.089,00 + Rp165.848.040,27 +Rp27. 831.025,65 +Rp30. 434.027,85 + Rp18. 523. 338,61 + Rp7. 931.572,80).

Hingga berita ini turun, hendphon milik sang Kadis BMP PU Siak, Irving Kahar A Simbolon maupun milik pribadi Kabidnya Ardi Arfandi, saat berkali-kali dihubungi Berantas guna konfirmasi, tak pernah diangkat. Demikian Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar, M. Si dikonfirmasi Berantas via pesan singkat (sms) tak ada jawaban. (Tr/Ml)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas