Headlines News :
Home » , » Diduga Libatkan Sejumlah Pejabat, LSM Minta Kejari Pekanbaru Tuntaskan Kasus Korupsi Retribusi Pelayanan Pelabuhan Rp2,9 M

Diduga Libatkan Sejumlah Pejabat, LSM Minta Kejari Pekanbaru Tuntaskan Kasus Korupsi Retribusi Pelayanan Pelabuhan Rp2,9 M

Written By Harian Berantas on Thursday, February 18, 2016 | 1:02:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU--- Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) mendukung langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru untuk mengusut permasalahan tunggakan retribusi pelayanan pelabuhan dengan potensi kerugian negara sejak bulan Desember 2013 silam sebesar Rp2. 982.590.000,00.
                                                  
Doc. Kejari Pekanbaru, Idianto SH,MH  
 
Awalnya, pada saat Walikota Pekanbaru, Dr Firdaus ST.MT membuat perjanjian kerja sama yang baru kepada PT. Radic Wibawa Perkasa (RWP) atas bagi hasil dalam pengelolaan pelabuhan yang terletak di jalan Bom Lama Rumbai Kota Pekanbaru, dengan surat perjanjian, nomor 551.3/DISHUBKOM/1635 tanggal 1 April 2013, kami telah curiga adanya aroma konspirasi yang terselubung demi kepentingan pribadi atau diri sendiri antara Pemko Pekanbaru dan PT. RWP.

Pasalnya, pada tanggal 16 Juni 2004 silam, tanah pelabuhan yang merupakan tanah eks PT. Caltex tersebut, pelabuhan yang dipinjam pakai kepada Pemko Pekanbaru, sesuai surat perjanjian yang ditandatangani antara Direktur Pelaksana PT. Caltex Pasific Indonesia dengan Walikota Pekanbaru.

Namun pada tanggal 1 April 2013, Walikota Pekanbaru, Dr Firdaus ST,MT membuat perjanjian kerja sama ke pihak perusahaan lain dalam hal ini kepada PT. Radic Wibawa Perkasa (RWP).
 
Sehingga Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau pun menemukan dan melihat adanya indikasi penyimpangan/korupsi atas tunggakan retribusi pengelolaan pengoperasian pelabuhan sebesar Rp2. 982.590.000,00 atau Rp2,9 miliar lebih.

"Harus diusut. Secara obyektif melihat, kritik ke Pemko Pekanbaru dan DPRD Pekanbaru soal keuangan daerah yang terjadi selama ini," kata Humas DPP LSM KPK, Didi, kepada Wartawan, Jumat (19/02/2016) di Mapolda Riau-Pekanbaru.
 
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemko Pekanbaru Anggaran 2013 dan 2014, Pemko Pekanbaru mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

BPK mendapatkan puluhan temuan dengan nilai cukup lumayan besar potensi kerugian daerah dan negara.  Temuan itu terdiri atas program yang berindikasi merugikan keuangan daerah sebanyak Rp113,71 miliar dalam kurun dua tahun anggaran (2013-2014). Salah satu yang mengindikasikan kerugian daerah adalah pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan pemerintah kota Pekanbaru.

Potensi kerugian negara sebesar Rp2,9 miliar lebih tersebut, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau atas laporan keuangan pemerintah daerah kota Pekanbaru tahun 2013 yang diumumkan BPK RI Perwakilan Riau dan penangungjawab pemeriksaan Hesti Sunaryono, S.E.,MM, Ak dengan nomor 15.B/LHP/XVIII.PEK/06/2014, tanggal 19 Juni 2014.

Dan pada tanggal 29 Mei 2015, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kembali mengumumkan kerugian keuangan daerah dalam pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan Pemko Pekanbaru yang terjadi sejak Desember 2013 atau tiga tahun silam itu.

"Justru, saya pikir, hasil audit BPK atas potensi penyimpangan keuangan Pemko Pekanbaru harus ditindaklanjuti. Saya pikir, itu sudah ranah hukum dan menjadi kewajiban BPK ketika menemukan potensi pelanggaran hukum dan kerugian negara; (sudah) kewenangan penegak hukum untuk mendalaminya," kata Didi.

Di dalam undang-undang, lanjut dia, juga sudah terdapat aturan mengenai tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa serta mengaudit potensi kerugian daerah ataupun negara. "Kami mendukung langkah BPK. Hasil audit yang berpotensi merugikan negara harus ditindaklanjuti," kata Didi.

Penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, kini tengah mengumpulkan bukti atas hasil audit investigatif BPK terhadap kerugian negara dalam pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan Pemko Pekanbaru yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan negara sebesar Rp2. 982.590.000,00 atau Rp2,9 miliar lebih tersebut, terang Didi.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau atas laporan keuangan pemerintah daerah kota Pekanbaru tahun 2013 yang diumumkan BPK RI tanggal 19 Juni 2014 dan bukti laporannya telah diterima Redaksi koran ini, Pemko Pekanbaru pada tahun anggaran 2013 telah melakukan kerjasama dengan PT. Radic Wibawa Perkasa (RWP) melalui perjanjian kerja sama nomor 551.3/DISHUBKOM/1635 tanggal 1 April 2013 tentang mitra kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan Pemko Pekanbaru.

Dalam perjanjian kerja sama pada Pasal 3 menyebutkan bahwa bagi hasil pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan yang dibayar oleh PT. RWP kepada Pemko Pekanbaru sebesar Rp130.000.000,00/bulan tepatnya tanggal 10 setiap bulannya, serta pembagian keuntungan jika PT. RWP memperoleh keuntungan dari pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan sebesar Rp500 juta perbulan atau lebih, dan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran setoran wajib setiap bulannya pada tanggal 10 sebesar 1/100 perhari dari jumlah setoran wajib.

Dari hasil pemeriksaan terkait pengelolaan retribusi tersebut, ditemukan PT. RWP belum membayar retribusi sejak bulan Desember 2013 hingga terjadinya kerugian negara sebesar Rp2. 982.590.000,00,-

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau atas laporan keuangan pemerintah daerah kota Pekanbaru tahun 2015, BPK RI juga mengumumkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp2. 982.590.000,00 tersebut.

Dari bukti data yang diperoleh Redaksi Berantas atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang dikeluarkan BPK tanggal 29 Mei 2015 lalu, terungkap bahwa Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkom) Pekanbaru telah kembali menganggarkan retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar R770.569. 500,00,- atau 30,82 persen (%) dari total mata anggaran.

Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Idianto SH.MH melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Darma Natal SH, yang berhasil ditemui Berantas diruang kerjanya belum lama ini, pihaknya masih memeriksa sejumlah saksi atas tunggakan retribusi pelayanan pelabuhan sebesar Rp2,9 miliar yang terjadi sejak Desember 2013 tersebut.

“Ya. sekarang ini, kami masih memeriksa sejumlah saksi dalam potensi kerugian negara yang terjadi pada pelabuhan itu. Sekarang ini memang, kami sedang fokus menyelidiki kasus itu, termasuk meminta keterangan sejumlah saksi, ujar Darma Natal.

Dibenarkan Darma, beberapa minggu lalu, kami telah meminta keterangan  mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pekanbaru, Dedi Gusriadi, dan Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, Musa. Penyelidikan kami, fokus untuk meminta keterangan sejumlah saksi, nanti baru masuk pada tahap penyelidikan lebih lanjut, terang Darma Natal.

Sampai berita ini naik, Walikota Pekanbaru, Firdaus ST, maupun Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang sekarang, Arifin Harahap, masih memilih bungkam untuk tidak menjawab bahan konfirmasi resmi yang disampaikan Redaksi Berantas sekira dua bulan lalu. bagaimana tindakan Kejari Pekanbaru maupun Kejati Riau untuk menyikapi kasus korupsi ini lebih serius, tunggu ulasan berita media ini pada edisi mendatang atau kunjungi situs kami di harianberantas.co.id *Nas/Mal*


Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas