Headlines News :
Home » , » Berkas Dugaan Korupsi Dinas BMP Siak, Bakal Ditangani KPK, Kapolri dan Kejagung

Berkas Dugaan Korupsi Dinas BMP Siak, Bakal Ditangani KPK, Kapolri dan Kejagung

Written By Harian Berantas on Monday, February 29, 2016 | 7:26:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU---Desakan demi desakan terus mengalir terhadap aparat penegak hukum, untuk memproses kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Siak sejak tahun anggaran 2012 s/d tahun 2015.

  Bukti rekayasa/korupsi dana proyek Jembatan                             Kadis BMP Siak, Ir Irving Kahar ArifinSimbolon ME
                   Sei Kelakap Siak  Rp9 miliar                                                           

Malah kali ini tidak hanya sebatas desakan, tapi sudah menjurus upaya pelaporan kasus dugaan korupsi yang berdasar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau tahun anggaran (TA) 2013, 2014 dan 2015 dan tudingan Kabid BMP Siak Ardi Arfandi ST,MT yang menyatakan Pemred Media Cetak/Koran Berantas banyak menerima bantuan dari PU Siak, yang sebenarnya diawali oleh pertemuan bersama tepatnya di lantai 7 MP Pekanbaru pada bulan Oktober 2013 atas permintaan Ardi Arfandi anak alm Sekda Siak. 

Karena Ir. H. Irving Kahar Arifin Simbolon ME (Kadis) bersama Kabidnya Ardi ketika itu ketakutan ditangkap dan dipenjara oleh KPK, Mabes Polri dan Kejagung akibat melakukan tindak pidana korupsi dana proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Sei Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sebesar Rp15 miliar lebih.  

Bukti Penyimpanan Dana APBD tahun 2014 di Dinas BMP Siak yang akan diserakan ke KPK, Mabes Polri, Kejagung dan kepada Instansi Terkait lainnya

Berangkat dari itu, LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM-KPK) dan bekerjasama dengan tim media Berantas, berniat akan melaporkan kasus dugaan korupsi pada dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kejaksaan Agung (Kejagung), Mabes Polri, Presiden RI dalam hal ini Ir. Jokowidodo, Menteri Keuangan RI di Jakarta.
Bukti Penyimpanan Dana APBD tahun 2013 di Dinas BMP Siak yang diserakan ke KPK, Mabes Polri, Kejagung dan kepada Instansi Terkait lainnya.

Penegasan itu disampaikan Wakil Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Supandi Ahmad Siregar didampingi Divisi Monitoring Kinerja Aparat Hukum LSM KPK, Rahmad SH, ketika ditemui wartawan saat keluar dari kantor Direkrorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

Menurut Supandi Ahmad Siregar, itu dilakukan guna pemberantasan korupsi yang terjadi selama ini, virusnya sudah sangat merajalela. “Kita akan laporkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut kepada KPK, Kejagung, Mabes Polri, Presiden RI dan Menteri Keungan di Jakarta,” ujar Supandi Ahmad S dengan tegas, Senin (29/02/16) pagi.

Desakan kepada penegak hukum untuk segera memproses kasus dugaan korupsi itu. Sebelumnya juga, pihak unit II Polda Riau telah menangani perkara pemalsuan dan rekayasa dokumen pencairan dana kegiatan proyek pembangunan jembatan Sei Kelakap Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau tahun anggaran 2014 sebesar Rp9. 058.173.000 atau Rp9 miliar lebih.

Namun kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2014 untuk pembangunan jembatan Sei Kelakap Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau sebesar Rp9. 058.173.000 tersebut, sedang ditangani oleh  Ibu Yeni penyidik Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri. 

Sementara, penyidik perkara korupsi pembangunan jembatan Sei Kelakap Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tersebut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, ditangani atau disidik oleh Yelly selaku penyidi atas perintah wakil ketua KPK (Non aktif) Zulkarnaen, sebelumnya.

“Kita mengapresiasi Dinas Bina Marga Dan Pengairan (BMP) Siak. Dimana, saat banyak orang menggaungkan pemberantasan korupsi, malah mereka melakukan tindakan yang berindikasi korupsi. Dan itu dibuktikan dengan adanya temuan auditor pemerintah, yakni BPK. Maka dari itu, sebaiknya penegak hukum yang ada di Riau dan Pusat, mau itu KPK, Kepolisian ataupun Kejaksaan, diharapkan segera memproses kasus itu dan memeriksa Kadis dan Kabidnya,” ungkap Wakil Sekum LSM KPK Supandi Ahmad Siregar kepada wartawan.

Terpisah, Koordinator LSM Forum Peduli Berantas Korupsi (FPBK), Afrizal SH kepada wartawan menegaskan, temuan BPK tersebut semestinya menjadi pintu masuk proses pemeriksaan atas indikasi korupsi yang terjadi. “Temuan BPK itu adalah pintu masuk bagi aparat penegak hukum guna menyelidiki sebuah kasus dugaan korupsi,” tegasnya.

Dia menambahkan, kendati kerugian negaranya sudah dikembalikan, tapi tetap saja tidak menghapus tindak pidananya.

“Tindak pidananya sudah terjadi, itu tidak bisa lepas dari jeratan hukum. Tidak ada alasan kalau sudah diganti rugi atau dikembalikan kerugian negaranya. Kalau tidak jadi temuan, makin merajalela lah para koruptor ini. Akan terus-terusan korupsi, karena tidak ketahuan,” tukasnya.

Sedangkan Ir. H. Irving Kahar Arifin Simbolon ME, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan PU Siak saat dihubungi situs ini lewat seluler melalui Kabidnya Ardi Arfandi ST, MT pekan lalu, membantah keras kalau pihaknya bersama 14 orang rekannya pernah di periksa oleh penyidik Tipikor Mabes Polri mengenai aroma dugaan korupsi dana APBD Siak untuk pembangunan jembatan Sei Kelakap sebesar Rp9. 058.173.000 pada tahun 2014 yang lalu. 

Bukan itu saja, Ardi Arfandi ST, MT yang dinilai pandai bersilat lidah itu, juga membantah kalau pihaknya Ardi Arfandi pernah penyidik di Mapolda Riau, Erwin yang dipimpin oleh Kanit Unit II Polda Riau, Sopyan.

“Tidak ada saya di periksa oleh penyidik Mabes Polri. Kabar itu dari siapa? kilahnya Ardi. Di Polda pun saya tak pernah diperiksa, itu datanya dari mana. Penyidik yang memeriksa saya di Bareskrim Mabes Polri dan di unit II Polda Riau itu siapa? tanya Ardi Arfandi menantang.

Dikatakannya, “Menurut saya, kami tidak pernah diperiksa mereka itu tentang masalah di PU Siak ini, kilah Ardi Arfandi anak alm mantan Sekda Pemdakab Siak itu kepada media Berantas”.

Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan saat ditemui Kepala Perwakilan Riau media cetak dan situs Berantas, B. Anas, melalui Kasubdit III Bidang Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Wahyu Kuncoro, Sik diruangan kerjanya membenarkan, perkara dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Siak untuk pembangunan jembatan Sei Kelakap Kecamatan Mempura Siak, ditangani oleh Mabes Polri dan KPK.

“Yang menangani kasus korupsi pada pembangunan jembatan Sei Kelakap Kecamatan Mempura Kabupaten Siak itu, Mabes Polri. Kami disini (Polda Riau-red), belum tahu apakah berkas perkara itu nantinya dilimpahkan dari Mabes Polri ke Polda Riau, atau cukup penyidik yang di Mabes Polri saja yang menanganinya”, terang AKBP Wahyu Kuncoro kepada Berantas sambil titip pesan, “Nanti bila pimpinannya di media Berantas ini pak Toro ada di Pekanbaru, tolong sampaikan pesan agar beliau main kesini” tutupnya.  

Demikian Kanit Unit II, Sopyan di Polda Riau saat dihubungi Berantas mengatakan, melalui Kabid Humas di Polda Riau saja ditanya perkembangan kasus pemalsuan dan rekayasa pencairan dana APBD pada pembangunan jembatan Sei Kelakap itu pak. karena Humas yang berhak memberikan keterangan Pers itu kepada rekan-rekan Wartawan, ujarnya.

“Benar memang perkara pemalsuan dan rekayasa itu kami yang menyidik. Bukti-bukti perkaranya sudah ada yang ditemukan, tapi langsung saja ditanya dengan Kabid Humas Polda perkembangannya seperti apa” terang kanit, Sopyan.

Sementara, penyidik Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri, Yeni saat dihubungi Berantas lewat seluler, belum ada jawaban, karena penyidik perkara korupsi Jembatan Sei Kelakap Siak tersebut belum dapat diganggu karena ada kesibukan.

Diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau atas Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan No.10.C/LHP XVIII.PEK/05/2014, tanggal 26 Mei 2014 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menyebutkan, adanya sejumlah temuan di Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Siak Provinsi Riau, antara lain peningkatan jalan Koto Ringin – Sei Nyiur sebesar Rp12. 474.533.000,00 yang dirubah menjadi sebesar Rp13. 245. 131.000,00 dengan kontraktor pelaksana PT. Cipta Bangun Abadi. Dalam proses pengerjaan lapangan terkesan material-material kegiatan dikurangi/mark up serta tidak dapat diselesaikan. Namun dinas BMP Siak justeru melakukan pembayaran nilai kontrak yang tidak sesuai kenyataan lapangan.

Peningkatan jalan poros Desa Benayah Dosan–Sungai Limau yang dikerjakan oleh PT. Cipta Bangun Abadi pada tahun 2013 dengan nilai Rp16. 308.992.000,00 selama 210 HK yang dimulai 11 Maret sampai 06 Oktober 2013, telah diaddendum dua kali. 

Namun proses pengerjaanya dilapangan, ditemukan bahan material dan volume/panjang kegiatan banyak dikurangi alias mark up yang tidak sesuai rujukan kontrak/perencanaan.

Kemudian, pekerjaan peningkatan jalan Merdeka Desa Merempan Hulu yang dilaksanakan oleh PT. Taruna-PT. Modern KSO sebesar Rp3. 059.319.000,00 yang pengerjaannya dilapangan amburadul. Namun pihak Dinas BMP Siak justeru melakukan pembayaran nilai kontrak yang tidak sesuai dengan fakta lapangan.

Demikian juga dugaan penyimpangan yang terjadi pada kegiatan peningkatan jalan SDN 004 Desa Sabak Permai dengan nilai kontrak setelah diaddendum sebanyak dua kali dengan merubah nilai kontrak dari Rp4. 303.445.000,00 menjadi sebesar Rp4. 581.891.000,00. Dimana proses pengerjaan dilapangan ditemukan item-item bahan materila tidak sesuai dengan RAB/kontrak. 

Namun, dinas BMP Siak tetap menganggap kinerja kontraktor PT. Modern Widya Tehnical itu dilapangan telah selesai 100% (persen).

Demikian juga yang terjadi pada peningkatan jalan Margo Ayu Desa Laksmana yang dilaksanakan oleh PT. Modern Widya Tehnical dengan nilai setelah nilai kontrak dirubah hingga dua kali dari nilai anggaran Rp4.134.608.000,00 menjadi Rp4. 543.882.000,00,- bahkan proses pengerjaannya dilapangan, terindikasi item-item kegiatan banyak dikurangi dan di mark up. 

Namun pihak dinas BMP Siak tetap melakukan pembayaran nilai kontrak 100%. Karena terindikasi ada kongkalikong antara pejabat terkait bersama kontraktor dan konsultan pengawas.

Dalam pelaksanaan peningkatan jalan parit Makmur–Teluk Mesjid yang dikerjakan oleh PT. Modern Widya Tehnical dengan biaya APBD Siak tahun 2013 Rp3,6 miliar yang telah dirubah nilai kontraknya menjadi Rp3,945 miliar lebih, juga pengerjaanya dilapangan dianggap selesai 100% (persen), walaupun fakta pekerjaan dilapangan jauh dari rujukan bestek/kontrak kerja.

Hal yang lebih parah lagi, dugaan penyimpangan yang diduga dilakukan oleh kontraktor  PT. Modern Widya Tehnical itu lagi, mengenai kegiatan peningkatan jalan simpang jembatan SSH simpang pos Meredan dengan nilai setelah kontrak dirubah dua kali dari nilai anggaran Rp28.785.268.000,00 menjadi sebesar Rp30. 609.850.000,00,-  

Sekalipun pekerjaan beton K-175 diantaranya untuk balok pengikat saluran drainase tidak sesuai fisik ukuran balok dan jumlah balok masih banyak yang belum terpasang oleh rekanan, namun pihak dinas BMP Siak terindikasi memainkan nilai anggaran sebesar Rp30. 609.850.000,00 tersebut untuk dikorupsi.

Bukan itu saja, kontraktor  PT. Modern Widya Tehnical yang diduga bekerjasama dengan oknum pejabat pada dinas BMP Siak untuk menguras dana APBD Siak pada tahun 2013 yang lalu, juga melakukan kecurangan terhadap kegiatan pemeliharaan berkala jalan parit I/II Teluk Mesjid, jalan Hang Tuah, jalan Diponegoro dan jalan Rintis dengan nilai kontrak Rp4. 834.279.000,00. 

Walaupun telah terjadi berbagai kecurangan dalam pengadaan bahan material hingga pengurangan volume pekerjaan yang sebenarnya dalam kontrak, dengan segampangnya pihak dinas BMP Siak melakukan pembayaran nilai anggaran 100% (persen) yang seharusnya PT. Modern Widya Tehnical tersebut tidak dipelihara lagi untuk mengerjakan kegiatan proyek pemerintah di Riau ini.

Karena pada tahun 2012 yang lalu, kontraktor PT. Modern Widya Tehnical ini telah tertangkap tangan oleh media Berantas ini melakukan pencurian pengurangan volume dan bahan material paket proyek Peningkatan jalan Sei Rawa Kecamatan Sungai Apit yang dikerjakannya dari nilai kontrak sebesar Rp15 miliar lebih.

Namun, perkara dugaan korupsi yang terjadi itu tidak mencuat, karena lemahnya penyelidikan yang dilakukan oleh aparat hukum yang ada di Riau. Ditambah lagi dengan adanya permintaan/permohonan Kabid BMP Siak, Ardi Arfandi ST.MT yang pandai bersilat lidah kepada media dan LSM agar kasus korupsi yang luar biasa itu jangan diungkap lagi.

Bahkan Ardi Arfandi yang pernah disebut oleh rekanan kotraktor yang mengaku dari PT. Modern Widya Tehnical itu kalau mulut Ardi Arfandi itu memang bau busuk, justeru menuding media ini kepada ketua DPC GWI Siak pekan lalu dengan mengatakan, kalau Kabid PU Siak tersebut selama ini banyak membantu.

Kini Pemred media cetak/koran Berantas, Toro ZL, sedang meminta beberapa kuasa hukum Pers, untuk mempelajari dan melaporkan komitmen Kabid PU Siak ketika itu di lantai 7 MP Pekanbaru pada bulan Oktober 2013. 

Karena secara moral, Pemred Berantas, Toro, merasa difitnah, akibat permintaan tipu daya Ardi Arfandi saat meminta dukungan Redaksi Berantas demi terlindunginya Ir. H. Irving Kahar Arifin Simbolon ME, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan PU Siak termasuk Ardi Arfandi ST.MT anak Alm Sekda Siak itu, jangan ditangkap dan dipenjara oleh pihak KPK, Mabes Polri atau Kejagung akibat dugaan perampokkan uang masyarakyat Kabupaten Siak melalui anggaran proyek diseluruh wilayah Kabupaten Siak.

Ulasan berita korupsi APBD Siak ini yang terjadi sejak tahun 2012 s.d 2015, dapat dibaca beritanya di media cetak/koran Berantas edisi mendatang ini. *Naso/Mahir Ritonga*
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas