Headlines News :
Home » , , » Korupsi Bansos Bengkalis Belum Final, Mtn Ketua DPRD Dituntut 14 Tahun Penjara

Korupsi Bansos Bengkalis Belum Final, Mtn Ketua DPRD Dituntut 14 Tahun Penjara

Written By Harian Berantas on Thursday, January 21, 2016 | 10:01:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU--- Jamal Abdillah Bin Abu Zakir merupakan Mantan Ketua DPRD Bengkalis, dituntut 14 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus dugaan korupsi dana bansos pada tahun anggaran 2012 silam. Bukan itu saja, Jaksa pun menuntut pencabutan hak politik sang mantan ketua DPRD Bengkalis tersebut. 
 

Mantan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdilah, tertunduk dan pasrah saat mendengar tuntutan hukuman yang dijatuhkan jaksa penuntut kepada dirinya. menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jamal Abdillah telah terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Bengkalis, dituntut hukuman pidana penjara selama 14 tahun. 

Amar tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka Safitra SH dan Wilsa SH pada sidang yang digelar Kamis (21/1/16) sore. Jamal Abdillah juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara dan hak politiknya juga dicabut. 

"Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun denda Rp 500 juta atau subsider 8 bulan," ucap JPU. Selain itu sambung JPU, terdakwa juga diwajibkan membayar uang penggati kerugian negara sebesar Rp2,7 miliar atau subsider selama 7 bulan,"  

Dalam tuntutan hukuman tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melanggar Pasal 2, juncto Pasal 18 Undang Undang No 31 tahun 1999 tetang tindak pidana korupsi. Usai amar tuntutan dibacakan, majelis hakim yang diketuai H AS Pudjoharsoyo SH MH Menunda sidang dan sidang dilanjutkan pada pekan depan, dengan agenda pembelaan (pledoi).

Seperti diketahui, perbuatan terdakwa terjadi dari tahun 2011 hingga 2012 lalu, semasa terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Bengkalis dan selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bengkalis. Dimana pada tahun 2012, terdakwa mengagendakan atau membahas tentang pemberian dana hibah atau bantuan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis. 

Dalam pembahasan tersebut, terdakwa kemudian mengusulkan nama nama calon penerima dana hibah sebangak 1389 kelompok dengan dana anggara sebanyak Rp 115.190.000.000.

Usulan pemberian dana hibah tersebut disahkan oleh Herliyan Saleh, selaku Bupati Bengkalis. Padahal, berdasar nota nota anggaran yang diajukan melalui Ranperda Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Provinsi Riau. 

Gubernur Riau, Rusli Zainal, merubah dan menciutkan sejumlah anggaran anggran dalam nota tersebut. Dengan Keputusan Gubernur Nomor Kpts 133/II/2012 tentang hasil evaluasi Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2012.

Namun hal itu tidak dilaksanakan atau dipatuhi oleh terdakwa bersama Herliyan Saleh. Herliyan Saleh tetap menandatangani Perda tentang anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya, pada 1 November 2012, ditetapkan lagi Perda tentang Perubahan Anggaran Belaja Daerah, dengan dana anggaran Hibah sebesar Rp272.277.491.850, dan Azrafiany Aziz Raof, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, menandatangani dan mensyahkan dokumen pelaksana perubahan anggaran tersebut. 

Akibat perbuatan terdakwa Jamal Abdilah bersama sama dengan, Hidayat Tagor Nasution, Rismayeni, Tarmizi, Purboyo, H Herliyan Saleh, Azrafiany Aziz Raof, Subari dan Mahmudin bin Malik. Telah merugikan negara sebesar Rp 31.357.740.000. Karena sejumlah proposal dana bantuan kebanyakan fiktif.

Sementara, dari catatan pelapor sendiri yaitu aktifis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi  atau LSM KPK, sekira 34 orang anggota DPRD Bengkalis pada periode 2009-2014 ditambah 17 pejabat penting lainnya yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis termasuk 2 pegawai honorer di bagian umum yang dikomandoi Agus Sofyan SSTP. MAP, yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi dana Bansos tersebut belum disentuh hukum.

Namun demikian, aktifis LSM anti korupsi ini pun, akan melayangkan surat klarifikasinya ke Mabes Polri dan Polda Riau terkait penanganan kasus korupsi yang dinilai pilih kasih tersebut, ujar Sekretaris Umum LSM KPK, B Naso menjawab Wartawan di pengadilan tipikor PN Pekanbaru, Kamis (21/01/2016) sore. **Jay/Bel**
 
 Tindak Lanjut Pengaduan LSM ke Kapolri (5/2/2015)         Surat Kapolri ke LSM KPK, 11 Maret 2015
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas