Headlines News :
Home » » Investasi Meningkat, Orang Miskin Malah Bertambah

Investasi Meningkat, Orang Miskin Malah Bertambah

Written By Harian Berantas on Saturday, January 9, 2016 | 7:48:00 PM

HARIANBERANTAS, MEDAN--- Laju investasi ke Sumatera Utara (Sumut) hingga kuartal III 2015 lalu tertatat mencapai Rp14,847 triliun, melampaui target yang ditetapkan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Sumut sebesar Rp11 triliun sepanjang tahun berjalan. Begitupun, catatan investasi yang tinggi itu malah berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di Sumut yang justru meningkat.

Doc. Penduduk Miskin di Sumut,Seorang anak berada di rumah 
pinggiran sungai yang tidak layak Huni di Kota Medan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Sumut pada September 2015 sebanyak 1,51 juta orang atau 10,79% dari total jumlah penduduk. Angka ini bertambah sebanyak 44.470 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Maret 2015 yang berjumlah 1.463.670 orang atau 10,53% dari jumlah penduduk.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Laksamana Adiyaksa menilai lonjakan investasi yang tak sejalan dengan jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan oleh investasi yang tak maksimal menyerap tenaga kerja dan angka garis kemiskinan yang mengalami kenaikan.

Menurut dia, dengan keadaan itu, kemungkinan besar investasi yang masuk lebih banyak ke sektor-sektor tak produksi, seperti infrastruktur, properti dan penyediaan energi. Sektor-sektor ini hanya menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat sedikit. "Berbeda halnya jika investasi berbasis produksi," katanya kepada MedanBisnis, Jumat (8/1).

Ironisnya, sebagian besar tenaga kerja yang diserap pada proyek-proyek infrastruktur dan properti malah didatangkan dari Jawa atau daerah lain. Porsi untuk tenaga kerja Sumut malah sedikit. Hal ini yang menyebabkan angka pengangguran tetap tinggi.

Selain itu, proyek-proyek tersebut justru merupakan proyek jangka pendek yang tak bisa menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang panjang. "Akibatnya, masyarakat kita tetap terjebak dalam kemiskinan," jelasnya.

Di sisi lain, batas garis kemiskinan Sumut pada September 2015 tercatat mencapai Rp366,137 per kapita per bulan atau naik 5,23% dibanding Maret 2015 yang sebesar Rp347,953 per kapita per bulan. Meningkatnya angka garis kemiskinan tentu akan menambah banyak masyarakat yang terjebak. Apalagi perekonomian Sumut sepanjang tahun lalu berjalan sangat lambat.

Adapun faktor-faktor penyebab peningkatan jumlah penduduk miskin yaitu inflasi di mana pada periode Maret 2015 hingga September 2015 sebesar 3,29%. Sementara nilai tukar petani (NTP) turun menjadi 98,19 pada September 2015. Ditambah lagi, tingkat pengangguran terbuka naik dari 6,39% pada Februari 2015 menjadi 6,71% pada Agustus 2015. Indikator-indikator tersebut juga berkolerasi mendongkrak angka garis kemiskinan.

Ketua SBSI 1992 Sumut Bambang Hermanto mengharapkan, ke depan pemerintah perlu mengatur arus investasi yang ada di Sumut agar lebih maksimal menyerap tenaga kerja lokal. "Bila perlu, pemerintah memberi syarat, investasi harus menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal dibanding tenaga kerja dari luar daetrah maupun tenaga kerja asing," katanya.

Menurut pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin, ada beberapa kemungkinan tingginya investasi namun tidak mampu mengurangi kemiskinan. Pertama, realisasi investasi di wilayah ini yang angkanya lebih besar dari target, masih kalah dengan penurunan daya beli masyarakat. Artinya terjadi penurunan kualitas hidup masyarakat yang bila dihitung secara nominal angkanya lebih besar dari realisasi investasi itu sendiri.

Kedua, melambatnya pertumbuhan penyaluran kredit di wilayah ini juga bisa menjadi indikator masih lemahnya penyerepan belanja oleh sejumlah industri. Jika diklasifikasikan investasi identik dengan invetasi baru, maka lambatnya penyerapan kredit mengindikasikan bahwa ada perlambatan pada sisi investasi dan modal kerja perusahaan. 

Sehingga meskipun investasi berdasarkan data BPMP mengalami peningkatan. Namun ada penurunan pada sisi penyerapan kredit yang tetap mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Ketiga, realisasi investasi yang tercatat di BPMP tidak berkorelasi secara langsung terkait dengan program-program ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan. 

Artinya investasi tersebut tersalur kepada sejumlah sektor tertentu, namun tidak menyentuh angka pengangguran dan kemiskinan yang banyak disumbangkan oleh sektor tertentu. "Misalkan, investasi yang terealisasi tidak tersalurkan untuk sektor pertanian, yang jelas-jelas menyerap tenaga kerja yang besar," jelasnya.

Terakhir, tingginya realisasi investasi tersebut lebih padat modal, bukan padat karya yang mengakibatkan serapan terhadap tenaga kerja menjadi lebih rendah dan menambah angka kemiskinan. "Hal inilah yang perlu diperhatikan pemerintah dalam hal penyerapan investasi dan tenaga kerja ke depan," tandasnya.***dp/tr***
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas