Headlines News :
Home » , , , , » LSM KPK : Walikota Diduga Kuat Terlibat, Polri dan Kejaksaan Diminta Usut Korupsi di Pelabuhan Bom Lama Rumbai Pekanbaru

LSM KPK : Walikota Diduga Kuat Terlibat, Polri dan Kejaksaan Diminta Usut Korupsi di Pelabuhan Bom Lama Rumbai Pekanbaru

Written By Harian Berantas on Wednesday, January 20, 2016 | 1:36:00 AM


HARIANBERANTAS, PEKANBARU--- Sampai sekarang ini, Walikota Pekanbaru, DR. H. Firdaus, ST, MT bersama Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Pekanbaru, Aripin, SH. masih bungkam untuk tidak menjawab beberapa pertanyaan bahan konfirmasi/klarifikasi tertulis yang dilayangkan aktifis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK), bersama media Berantas dan surat kabar Satelit Riau beberapa waktu lalu seputar kasus dugaan korupsi berjamaah di Pelabuhan Pemko yang terletak di jalan Bom Lama Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 
 
Doc. Sekum LSM KPK B.Naso & Pelabuhan Kota Pekanbaru-Riau.

Sekretaris Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, B Naso meminta Kepolisian dan Kejaksaan memanggil Direktur Utama PT Radic Wibawa Perkasa (PT.RWP) dan Walikota Pekanbaru DR. H. Firdaus, ST, MT terkait dugaan penyimpangan pada tunggakan retribusi pelayan pelabuhan dan penanaman saham pribadi para oknum pejabat penting Pemko Pekanbaru di Pelabuhan barang di jalan Bom Lama Rumbai Pekanbaru.

Penyimpangan ini berpotensi dapat merugikan negara sebesar Rp2. 982.590.000,00. Dugaan kerugian ini diperoleh atas hasil investigasi tim LSM KPK bersama tim media cetak dan elektronik yang terdiri media Berantas dan surat kabar Satelit Riau serta didukung dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Riau. 

"Kita minta kepada Kepolisian dan Kejaksaan yang membidangi penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus memanggil Walikota Pekanbaru, Kadishubkominfo dan para pejabat penting lainnya yang dicurigai ikut terlibat didalam kasus pelabuhan barang tersebut”.  

Selain itu, perlu dipanggil juga Direktur PT. RWP yang telah membuat kontrak kerjasama antara Pemko Pekanbaru yang dipimpin langsung oleh H. Firdaus, ST,MT dengan nomor: 551.3/DISHUBKOM/1635 pada tanggal 01 April 2013.  

Pada 16 Juli 2004 silam, telah di buat perjanjian yang ditandatangani antara Direktur Pelaksana PT. Caltex Pasific Indonesia dengan Walikota Pekanbaru yang kesimpulannya  bahwa tanah dan seluruh fasilitas berupa peralatan sebanyak 32 item dengan nilai Rp7. 291. 500.698,00,- yang merupakan satu kesatuan Aset yang dipinjamkan kepada pihak Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dan jangka waktu perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut, sampai pada tanggal 09 Agustus 2021. Bahkan sebagai tambahan dalam Surat Perjanjian yang ditandatangi bersama, didasari dengan Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Nomor: 363/BP00068/2004-S7 tanggal 08 Juni 2004 tentang persetujuan pinjam pakai pelabuhan PT. Caltex Pasific Indonesia Rumbai.

Namun, pada tahun berikutnya yaitu tanggal 01 April 2013 silam, walikota Pekanbaru bersama PT. Radic Perkasa Wibaya (PT.RPW) membuat perjajian yang tidak masuk diakal tentang Mitra Kerja Sama Pengolahan dan Pengoperasian Pelabuhan Pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga terjadi potensi yang merugikan keuangan negara.

Menurut B Naso, hal ini sangat penting agar tunggakan retribusi/pajak pelayanan pelabuhan  tersebut benar-benar terbongkar serta agar dugaan saham para oknum pejabat di pelabuhan tersebut terungkap dan benar-benar bersih dari praktik politik yang bakal memicu permasalahan lebih besar dikemudian hari.

"Saya minta Direktur PT. RPW memberi penjelasan tentang adanya dugaan keterlibatan para keluarga oknum pejabat tinggi yang ada di Pemko Pekanbaru pada pelabuhan barang tersebut. Jadi, harus 'clear' dan 'clean'," tuturnya.

Naso juga menilai perjanjian yang dibuat Pemko Pekanbaru antara PT. RPW tersebut sudah menyalahi aturan. Bahkan aset sebanyak 32 unit sebelumnya  yang berstatus pinjam pakai dan masih dalam proses pengurusan ke Pemerintahan Pusat, tak boleh diganggu gugat oleh Walikota, Firdaus.

Naso mengancam akan melaporkan kasus itu ke pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia. "Proses pengelolaan pelabuhan itu sangat tidak baik. Bahkan didalamnya, terdapat dugaan adanya kepentingan beberapa oknum pejabat penting terkait pelabuhan yang dioperasionalkan oleh Pemko Pekanbaru itu," imbuhnya.

Selain itu, Naso juga menemukan banyak penyimpangan yang berpotensi merugikan negara. Salah satu sebidang luas tanah jalan Bom Lama yang tidak ada nilai perolehannya yang asal.

Bidang tanah dan seluruh fasilitas berupa peralatan sebanyak 32 item dengan nilai Rp7. 291. 500.698,00 sebelumnya merupakan satu kesatuan Aset yang dipinjamkan kepada pihak Pemerintah Kota Pekanbaru;

Dan dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kepada Pemko Pekanbaru melalui Sekretaris Dinas Perhubungan, diketahui bahwa tidak memberikan nilai pada “Aset” tersebut karena telah memiliki “status” pinjam pakai dan masih dalam proses pengurusan ke Pemerintahan Pusat agar untuk dapat dihibahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dan atas jumlah aset ke-28 item barang senilai Rp7. 291.500.698,00 tersebut belum dicatat ke dalam KIB Peralatan dan Mesin. Tapi dari segi pengamanan aset yang sudah tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT. Radic Wibawa Perkasa No: 551.33/DISHUBKOM/1635 tanggal 01 April 2013 tentang Mitra Kerja Sama Pengolahan dan Pengoperasian Pelabuhan Pemerintah Kota Pekanbaru, " kata dia.

Naso mengancam akan melaporkan secara resmi kepihak instansi terkait seputar dugaan korupsi berjamaah di pelabuhan jalan Bom Lama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tersebut dalam minggu ini juga.

Walikota Pekanbaru, DR. H. Firdaus, ST, MT ketika hendak dikonfirmasi media ini usai acara pelantikan pengurus Pasar Cik Puan dan Yayasan Pekanbaru Madani Bersatu 2016 di kantor Wali kota Pekanbaru, Senin (18/1/2016) siang, sang petinggi di Pemko Pekanbaru tersebut, mengelak untuk tidak diwawancara media, “Sama Dishub Pekanbaru saja ditanya persoalan itu, katanya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Pekanbaru, Aripin, saat dihubungi, Selasa (19/01/2016) pagi lewat telephonnya, tak diangkat. Namun melalui via layanan SmS-nya menyebutkan, “kalau bisa ketemu saja sekretaris dikantor agar ditindaklanjuti ceritakan akan permasalahan terimakasih, ujarnya.

Sekretaris Dishubkominfo Pekanbaru saat hendak ditemui Berantas guna konfirmasi berita, tak berhasil karena belum masuk kantor. “Pak sekretaris tak masuk kantor hari ini pak, ujar salah seorang staf. **Ismail**
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas