Headlines News :
Home » » DPR Pusat Kegaduahan Politik

DPR Pusat Kegaduahan Politik

Written By Harian Berantas on Tuesday, January 5, 2016 | 9:58:00 PM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Kehidupan politik nasional pada 2016 diproyeksikan masih akan mengalami kegaduhan. DPR RI menjadi salah satu pusat kegaduhan politik. Selain karena lanjutan peristiwa 2015, dinamika 2016 bakal terpusat di Senayan. 

(ILUSTRASI). GADUH – 
Suasana kegaduhan yang terjadi saat paripurna di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Situasi politik nasional pada 2016 mendatang diprediksikan masih bakal memanas. Konflik elit masih mendominasi dalam dialektika di parlemen. Selain itu, fungsi legislasi, fungsi pengawasan serta fungsi penganggaran Parlemen juga bakal menambah riuh rendah Senayan di ruang publik.

Terkait dengan konflik elit, yang terdekat tak lain soal pergantian posisi Ketua DPR yang ditinggal Setya Novanto pertengahan Desember lalu. Posisi Ketua DPR ini bakal menjadi pemicu perdebatan yang cenderung memanas antarfraksi di Parlemen.

Kendati Partai Golkar telah resmi menyorongkan nama Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI pengganti Setya Novanto, namun langkah Ade diprediksikan tidaklah mulus. Garansi dukungan dari sejumlah fraksi non Koalisi Merah Putih (KMP) seperti Fraksi PDI Perjuangan pun tidak bisa dijadikan pegangan baku.

Peluang mengutak-atik ketentuan pergantian Ketua DPR terbuka untuk dilakukan. Mulai soal perubahan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD hingga upaya politik lainnya dengan mendorong kocok ulang secara keseluruhan pimpinan DPR.

Di samping pergantian Ketua DPR, rumor pergantian Wakil Ketua DPR yang kini diduduki Fahri Hamzah dari PKS juga bakal menambah dinamika di Senayan kian dinamis. Sejumlah nama muncul menjadi nominasi pengganti Fahri Hamzah seperti Zulkifliemansyah serta Almuzammil Yusuf.

Persoalan lainnya yang diprediksikan bakal menjadi sumber hiruk pikuk di Senayan adalah tentang dorongan pembentukan Pansus Angket Freeport. Meski hingga di penghujung tahun 2015 suara fraksi-fraksi belum menunjukkan keseriusan untuk mendorong rencana ini, Pansus Angket Freeport ini bila nanti terbentuk jelas akan menjadi episentrum baru kegaduhan politik.

Terkait fungsi pengawasan DPR lainnya yang juga tak kalah menyita perhatian publik yakni kelanjutan Pansus Angket Pelindo II yang pada sidang paripurna 18 Desember 2015 lalu telah menyampaikan kesimpulan sementara dan merekomendasikan sejumlah hal seperti mendorong Presiden Jokowi untuk mencopot Rini Soemarno. Masa kerja Pansus Angket Pelindo II yang bakal berakhir 5 Februari 2016 mendatang akan menambah keramaian di Senayan.

Terkait fungsi anggaran, pembahasan APBN Perubahan 2016 juga bakal menjadi persoalan yang menyita perhatian publik. Salah satu yang akan menyedot perhatian publik soal rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah BUMN. Persoalan PMN ini pula yang menjadikan pengesahan APBN 2016 pada 30 Oktober 2015 lalu alot. Kesepakatan saat itu, persoalan PMN bakal dibahas dalam APBN perubahan 2016.

Fungsi legislasi parlemen juga tidak akan luput dari perhatian publik. Sejumlah rancangan undang-undang yang besar kemungkinan akan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2016 juga bakal menjadi perhatian publik.

Sejumlah RUU yang dimaksud seperti rencana perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, RUU Pengampunan Pajak, RUU Pengendalian Minuman Beralkohol, serta sejumlah RUU yang diprediksikan bakal menimbulkan debat publik.

Selain persoalan yang dapat terprediksikan, peristiwa accident yang muncul dalam kurun 2016 dari Parlemen juga besar kemungkinan akan menyeruak. Keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang belakangan naik daun imbas kasus “papa minta saham” juga besar kemungkinan akan menjadi salah satu pusat perhatian publik. Persoalan etik anggota dewan masih akan muncul dari ruang sidang MKD tersebut.

Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR juga tidak menutup kemungkinan bakal muncul dari Senayan. Biaya politik tinggi serta kolaborasi antara pihak eksekutif, swasta dan parlemen terkait anggaran negara menjadi pemicu praktik ini masih terjadi.

Persoalan ini sebenarnya dapat dicegah dengan upaya yang muncul baik dari internal partai politik maupun internal parlemen. Merujuk 2015, tiga anggota DPR yakni Adriyansyah (Fraksi PDI Perjuangan), Dewi Yasin Limpo (Fraksi Hanura) dan Patrice Rio Capela (Fraksi NassDem) dicokok komisi antirasuah akibat kasus suap. (IN/BBS)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas