Headlines News :
Home » , , » Diduga Rugikan Negara Rp1,3 T, Tangkap Henry Djuhari dan Direksi PT. PANN, PT. Meranti

Diduga Rugikan Negara Rp1,3 T, Tangkap Henry Djuhari dan Direksi PT. PANN, PT. Meranti

Written By Harian Berantas on Saturday, January 23, 2016 | 10:09:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA--- Masyarakat mungkin baru tahu ada perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam pembiayaan sektor maritim khususnya pembiayaan pengadaan kapal. Perusahaan penerus PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau disingkat PANN itu bernama PT. PANN Pembiayaan Maritime atau dikenal dengan nama dagang PANN Maritime Finance. 

Sayangnya, bukan berita prestasi yang kali ini disoroti dari perusahaan plat merah pimpinan itu melainkan skandal mega korupsi senilai Rp 1,3 triliun yang terjadi akibat pemberian kredit pembiayaan dan dana talangan kepada dua kelompok usaha Meranti Group, PT. Meranti Maritime dan Meranti Bahari milik seorang pengusaha bernama Henry Djuhari. 

PT. Meranti Maritime dan Meranti Bahari kini memiliki kredit macet kepada PT. PANN Pembiayaan Maritime sebesar Rp 1,3 triliun lebih. Ironisnya kredit tersebut terancam tidak dapat dibayar, karena baik PT. Meranti Maritime dan PT. Meranti Bahari kini sedang mengajukan permohonan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan untuk membayar hutang-hutangnya, kedua perusahaan tersebut hanya memiliki asset senilai Rp 150 miliar.
Sementara utang PT. Meranti Maritime dan PT. Meranti Bahari tidak hanya kepada PT. PANN Pembiayaan Maritime, namun banyak kreditur lain yang juga sudah jatuh tempo. 

Bagaimana Meranti Group bisa memiliki utang sebesar Rp 1,3 triliun kepada PT. PANN Pembiayaan Maritime. Jaya Pos melakukan penelusuran selama seminggu lebih dan diduga telah terjadi persekongkolan yang luar biasa untuk mengemplang uang negara tersebut.

Pemberian kredit kepada PT. Meranti Maritime dimulai pada 10 Februari 2011 ketika itu PT. PANN Pembiayaan Maritime masih bernama PT. PANN Multi Finance.

Perusahaan negara itu mengucurkan kredit kepada PT. Meranti Maritime untuk pengadaan kapal melalui sewa guna usaha. Kapal yang dibiayai oleh PT. PANN Pembiayaan Maritime kapada PT. Meranti Maritime adalah Kapal KM Kayu Putih. Dalam perjalanannya, pengoperasian Kapal KM Kayu Putih oleh PT. Meranti Maritime tidak benar sehingga kreditnya macet atau sengaja dimacetkan.

Lalu PT. Meranti Maritime mengembalikan kapal KM Kayu Putih kepada PT.PANN Pembiayaan Maritime dalam kedaan tidak baik. Pengembalian tersebut dituangkan dalam satu akta yang berjudul Kesepakatan Penyelesaian Kewajiban Sewa Guna Usaha Kapal KM Kayu putih tanggal 27 April 2015 oleh PT. Meranti Maritime dan PT. PANN Pembiayaan Maritime.

Pada saat pengembalian kapal kepada PT. PANN Pembiayaan Maritime, tercatat hutang PT. Meranti Maritime atas cicilan yang belum dibayar kepada PT. PANN Pembiayaan Maritime adalah sebesar USD 18.183.446,21 dan Rp. 21.660.000,00,- sebagaimana terbukti dari Pengakuan Hutang atas sisa kewajiban sewa Guna Usaha Kapal KM Kayu Putih.

Sebenarnya tidak ada penyelesaian yang dimaksud dalam Kesepakatan Penyelesaian Kewajiban Sewa Guna Usaha Kapal KM Kayu putih tanggal 27 April 2015 tersebut.

Karena penyelesaiannya hanya dengan mengembalikan kapal yang sudah menurun kondisi dan harganya dengan membuat Pengakuan Hutang atas sisa kewajiban dari PT. Meranti Maritime. Jadi sama sekali tidak ada pembayaran apapun sama sekali kepada PT. PANN Pembiayaan Maritime saat pengembalian kapal tanggal 27 April 2015.

Sementara hutang PT. Meranti Bahari, kelompok dari PT. Meranti Maritime kepada PT. PANN Pembiayaan Maritime berawal dari kucuran kredit untuk membiayai pengadaan kapal KM Kayu Ramin dan Kapal KM Kayu Eboni tahun 2010 yang juga berakhir macet dan telah dibuatkan akta-akta sisa kewajiban pada tanggal 09 November 2015. 

Untuk KM Kayu Ramin dibuatkan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli KM Kayu Ramin No. 02 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai hutang yang tertunggak hingga per tanggal 9 November 2015 sebesar USD 27.858.168,47. Untuk KM Kayu Eboni dibuatkan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli KM Kayu Eboni No. 04 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai hutang yang tertunggak hingga per tanggal 9 November 2015 sebesar USD 27.850.407,98. 

Ironisnya, setiap kali memberi kecuran kredit, PANN Pembiayaan Maritime tidak mengikat dengan jaminan (agunan) kecuali hanya kapal yang dibiayai tersebut dimana kondisinya sudah sangat menurun dan kurang baik. Padahal PT. Meranti Bahari memiliki aset yang sangat potensial yakni sebuah gedung di Jalan Talang Betutu dan Jalan Tanjung Karang di Jakarta Pusat, namun tidak dijadikan sebagai jaminan. 

Selain itu, ada juga asset pribadi dari pemilik sekaligus direktur yang bernama Henry Djuhari berupa jaminan perorangan, namun aset pribadi Henry Djuhari tidak satupun diikat untuk menjadi jaminan hutang tersebut.

Dari proses pemberian kredit tersebit, terlihat PANN Pembiayaan Maritime sudah sangat melanggar prinsip asas kehati-hatian jika lembaga negara mengucurkan kredit dengan jaminan yang jauh tidak cukup. Dan dilihat dari jangka waktu kredit dari mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, kredit macet Meranti Group dengan jaminan yang tidak cukup sepertinya dibiarkan PT. PANN Pembiayaan Maritime tidak berusaha untuk menagihnya.

Anehnya, setelah kredit dalam posisi macet, PT. PANN Pembiayaan Maritime tidak berusaha menagih utang kepada Meranti Group, malah memberikan kredit baru kepada PT. Meranti Bahari sebesar USD 9.187.461,71.

Celakanya kredit tersebut dikucurkan untuk pengoperasian kapal KM Kayu Putih yang sudah dikembalikan PT Meranti Maritime dalam keadaan usang. Pengucuran kredit baru tersebut dapat dilihat dalam Akta No.11 Notaris Syarifudin,SH Tangerang dan Addendumnya Akta No.37 tanggal 2 November 2015. Bukankah aneh, jika debitur yang sudah punya kredit macet, masih diberi kredit baru, apalagi dengan menggunakan uang negara?

Dana Talangan
 
Yang paling sadis, PT. PANN Pembiayaan Maritime memberikan lagi dana talangan tunai sebesar USD 4.000.000 kepada PT.Meranti Maritime untuk operasional PT. Meranti Maritime seperti tertuang dalam Akta Perjanjian Dana Talangan Nomor 11 tanggal 26 Maret 2011.

Sementara kapal yang dioperasikan oleh PT. Meranti Maritime sudah tidak ada, sudah dikembalikan berdasarkan Kesepakatan Penyelesaian Kewajiban Guna Usaha Kapal KM Kayu Putih tanggal 27 April 2015 yang selanjutnya atas kapal bekas itu diberikan lagi kucuran kredit untuk disewa beli oleh PT. Meranti Bahari. 

Dalam perjanjian dana talangan disebut itu untuk biaya operasional Kapal KM Kayu Eboni dan Kapal KM Kayu Ramin milik PT. Meranti Bahari. Bukankah itu aneh, sebab Kapal KM Kayu Ramin dan Kapal KM Kayu Eboni adalah atas nama PT. Meranti Bahari, mengapa dana talangan diterima PT. Meranti Maritime.

Sementara itu PT. Meranti Maritime sudah tidak mempunyai kapal lagi untuk dioperasikan karena telah dikembalikan kepada PT. PANN Pembiayaan Maritime. Disamping itu PT. Meranti Bahari baru saja mendapatkan kucuran kredit baru sebesar USD 9.187.461,71.

Khusus pemberian dana talangan tersebut, PT. PANN Pembiayaan Maritime telah melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelengaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengenai larangan pemberian dana talangan. Dalam Pasal 52 ayat (1) disebutkan “Dalam melakukan kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan pembiayaan secara dana tunai kepada debitur.”

Total Hutang
 
Dari sejarah pemberian kredit kepada PT. Meranti Maritime dan Meranti Bahari, hingga sekarang kredit macet kedua perusahaan itu kepada PT. PANN Pembiayaan Maritime sebesar Rp 1.345.134.441.040 jika dikonversi dengan nilai tukar dollar terhadap rupiah di angka Rp 14.000. Rinciannya, hutang PT. Meranti Maritime untuk eks sewa Guna Usaha Kapal KM.Kayu Putih sebesar USD 18.183.446,2 dan Rp. 21.660.000 serta dana talangan USD 4.000.000.

Sementara Hutang PT. Meranti Bahari yakni utang eks Kapal KM Kayu Eboni sebesar USD 27.850.407,98, utang eks Kapal KM Kayu Ramin sebesar USD 27.858.168,47, pengucuran kredit baru sebesar USD 9.187.461,71 dan dana talangan kepada PT. Meranti Bahari sebesar USD 9.000.000.

Pengemplangan
 
Indikasi akan terjadi pengemplangan utang oleh PT. Meranti Maritime dan PT. Meranti Bahari yang dibantu oleh PT. PANN Pembiayaan Maritime yang merugikan uang negara triliunan rupiah. PT. PANN Pembiayaan Maritime pura-pura mengajukan tagihan kepada PT. Meranti Bahari melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), tapi sebenarnya tujuanya adalah mengkemas seolah-olah antara PT. PANN Pembiayaan Maritime dan PT. Meranti Maritime dan PT. Meranti Bahari hanya kredit macet biasa.

Dengan demikian akan tidak terbongkar dosa-dosa PT. PANN Pembiayaan Maritime yang masih mengucurkan kredit tambahan kepada PT. Meranti Bahari sebesar USD 9.000.000 dan talangan kepada PT. Meranti Maritime sebesar USD 4.000.000 dimana sebelumnya sudah terdapat kredit macet pada kedua perusahaan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU seorang debitur diijinkan menawar pengurangan pembayaran hutangnya kepada kreditur boleh atau inisiatif debitur atau boleh atas inisiatif kreditur ini disebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Jika pengadilan mengijinkan keadaan PKPU itu diletakkan atas debitur maka debitur akan mengajukan penawaran penyelesaian kepada kreditur, boleh dengan cicil dengan waktu panjang, boleh dengan potong denda, dengan potong bunga, boleh diskon pokok atau bahkan dengan cara lain atau bisa ditawar dengan sangat murah asal kreditur mayoritas menyetujuinya.

Ketika PT. PANN Pembiayaan Maritime memintakan proses ini kepada pengadilan, sama saja membuka jalan agar proses ini berlangsung dengan harapan seolah-seolah PT. PANN Pembiayaan Maritime sudah melakukan upaya penagihan kepada PT. Meranti. Sebenarnya upaya paling tepat dari PT. PANN adalah segera melakukan sita atas aset-aset PT. Meranti Bahari dan PT. Meranti Maritime dan aset Henry Djuhari pemilik Meranti Group. 

Sangat aneh jika PT. PANN Pembiayaan Maritime mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Meranti group pada bulan Januari 2016, sedangkan tujuh bulan sebelumnya PT. PANN sendiri yang memberikan dana talangan tunai tanpa jaminan ke PT. Meranti Maritime dan kucuran kredit baru kepada PT. Meranti Bahari yang sudah mempunyai kredit macet.

Diduga kuat proses PKPU di pengadilan merupakan sinetron agar seolaholah PT. PANN Pembiayaan Maritime telah menggugat PT. Meranti Bahari padahal tujuanya adalah justru member kemudahan bagi Meranti group untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut dengan tawar menawar sesuai kemudahan yang dibolehkan melalui prosedur PKPU, dan akan terbentuk opini kasus ini hanya masalah kredit macet belaka bukan korupsi bersama antara PT. PANN Pembiayaan Maritime dan Meranti Group yang dimotorti Henry Djuhari. *JP/HB*
Share this post :

+ comments + 3 comments

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas