Headlines News :
Home » » Merasa Dibengking Tipikor Polda Riau "Proyek Peningkatan Jln Pkl Kasai-Lubuk Kandis Diduga Lahan Korupsi"

Merasa Dibengking Tipikor Polda Riau "Proyek Peningkatan Jln Pkl Kasai-Lubuk Kandis Diduga Lahan Korupsi"

Written By Harian Berantas on Friday, January 29, 2016 | 8:06:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU--- Mega proyek peningkatan jalan Pangkalan Kasai-Lubuk Kandis yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) patut menjadi perhatian aparat penegak hukum yang ada di Provinsi Riau, dikarenakan proyek yang menggunakan anggaran Rp.14. 185.719.565,49 dibawah pengawasan Bina Marga Dinas PU Provinsi Riau pada tahun anggaran 2015, sarat dengan praktek kongkalingkong.

Dok: Tampak kondisi proyek jalan Pkl Kasai-Lbk Kandis                   Hardi,ST (PPK) PU Riau
di Kabupaten Inhu yang diduga sarat Kongkalikong/KKN.

 Kualitas proyek peningkatan jalan Pangkalan Kasai-Lubuk Kandis di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau yang baru saja pengerjaannya rampung, dinilai sangat jelek. Keluhan ini disampaikan sejumlah masyarakat kepada Harian Berantas, Jumat (15/01/2016) lalu.

Menurut tokoh pemuda setempat Burhan, kualitas beton yang jelek tidak bisa dilepaskan dari peran Dinas Bina Marga bidang pembangunan dan peningkatan Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau yang tidak peduli dan jarang melakukan pengontrolan pekerjaan dari rekanan saat melakukan pengerjaan penimbunan, pemasangan besi tiebar hingga pengecoran beton bertulang.

“Apalagi kalau sudah ada main mata (suap), pasti itu pengawas maupun pejabat terkait dari Dinas Bina Marga PU Provinsi Riau langsung tanda tangan semua berkas dengan keterangan baik dan sesuai spesifikasi walaupun kenyataannya dilapangan, proyek tersebut sangat jelek kualitasnya,” kata Burhan.

Hal senada diungkapkan Manurung, tokoh masyarakat yang juga aktivis di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Menurut pria paruh baya ini, memang banyak proyek yang berada diwilayah Kabupaten Indragiri Hilu terindikasi menjadi ladang korupsi, karena fakta dilapangan terlihat jelas dengan ditemukannya banyak pekerjaan dan proyek berkwalitas jelek.

“Padahal berulang kali di sebutkan dalam publikasi media jika Dinas PU akan menindak tegas para pelaku suap dilingkup SKPD nya, bahkan siap mem-black list perusahaan kontraktor yang kualitas pekerjaannya jelek.

Tapi buktinya, sampai hari ini masih banyak oknum dinas maupun kontraktor nakal tetap mengerjakan proyek. Itu artinya, korupsi tetap menjamur dan masih dilakukan sehingga kontraktor ”abal-abal” yang bekerja cuma demi keuntungan pribadi tetap digunakan jasanya,” geram Suparni.

“Jika kualitasnya jelek, maka masyarakat yang paling dirugikan. Sebab proyek infrastruktur bersinggungan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Dan untuk diketahui, pekerjaan peningkatan jalan Pangkalan Kasai Lubuk Kandis di wilayah Kabupaten Inhu sesuai bukti data yang ada, menggunakan APBD Provinsi Riau tahun 2015 sebesar Rp14. 185.719.565,49 dengan kontraktor pelaksana PT. Bina Riau Sejahtera dan sebagai konsultan pengawasnya tidak ada, sehingga proses pengerjaannya pun dilapangan dinilai asal-asalan.

Hal itu dibuktikan dengan proses pengerjaan jalan beton bertulang yang dilaksanakan hanya berkwalitas readymix K-350 yang seharusnya pengerjaan pembangunannya jalan beton bertulang berkwalitas K-500. Pengerjaan proyek tersebut, diduga tidak sesuai spesifikasi teknis di seluruh ruas jalan.

Bahkan di beberapa titik, ketebalan pengerjaan jalan beton yang dilakukan sangat diragukan, karena kwalitas ketebalannya  bervariasi. Selain dugaan mark up, proyek juga disinyalir gagal dalam perencanaan sehingga jarak besi tiebar secara keseluruhan, memiliki jarak 60 cm sampai 120 cm yang tidak jelas demi keuntungan pihak-pihak tertentu.

Bukan itu saja, proses pengerjaan jarak pemasangan dowel sebagai pengayun antara segmen dengan segmen lainnya, juga bervariasi. Ini sangat memprihatinkan, karena pada tahun sebelumnya tepatnya tanggal 11-16 November 2015 lalu untuk konfirmasi dilapangan tidak ada sama sekali penanggung jawab ataupun pengawas proyek.

Hanya para pekerja saja yang ada dilokasi. Selain itu, pekerjaan yang sudah diserah terimakan oleh rekanan kepada pengguna anggaran tersebut, selama pengerjaan konsultan pengawas tidak tercantum pada papan nama/merk kegiatan proyek yang didirikan dilokasi kegiatan.

Menurut salah satu pekerja, pengawas dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Riau yang dia ketahui bernama Hardi itu cuma sebentar-sebentar datangnya. ”Yang saya tahu, pengawas dari PU bernama Pak Hardi, ST pak. Tapi kesini juga cuma sebentar- sebentar gitu, trus ga ada lagi,” jelas salah satu pekerja proyek yang tidak mau menyebutkan namanya.

Terpisah, PPK/PPTK kegiatan proyek yang diduga kongkalikong tersebut, Hardi ST, saat ditemui Harian Berantas, Jum’at (29/01)7) dikantornya mengatakan, “sebelumnya, masalah proyek saya ini sudah pernah kita bicarakan pada tahun sebelumnya”, ucap Hardi yang sedikit tampak berlagak bahasa preman sepertinya sudah mabuk duluan.

Dikatakan Hardi, “Itu proyek saya, tidak ada masalah. Makanya saya berani meng-PHOkan proyek yang dikerjakan kontraktor itu 100 persen (%). Karena pekerjaannya bagus dan selesai 100 persen (%), katanya.

Saat wawancara www.arianberantas.co.id berlangsung, Hardi,ST menjelaskan, kalau di Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Riau, dia mempunyai dua orang anak buah yaitu bernama Eko dan Putra. “Kalau di Tipikor Polda Riau, saya punya anak buah memang. Kedua orang itu, Eko dan Putra. Makanya kalau saya  susah, mereka juga ikut susah. Dan kalau saya sakit, mereka juga ikut sakit. Karena kita ini sama-sama merasakan,” ujarnya lagi.

Ketika dijawab Wartawan, berarti makanya kalau ada masalah seperti ini, Bapak aman ya? Oh yalah. Makanya saya bilang, jika saya itu sakit, tentu mereka juga di Polda itu ikut sakit juga, kata Hardi dengan bangga.

Menyikapi hal ini, Humas DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, (LSM-KPK), Didi kepada www.arianberantas.co.id saat diminta tanggapannya mengatakan, mengenai pernyataan Hardi, ST yang menyatakan mempunyai beking dua orang anak buahnya di Tipikor Polda Riau, kita tunggu aja reaksi nyatanya, sebab di NKRI ini tidak ada yang namanya kebal hukum, tegas Didi.

Kedua oknum Polri yang ada di kesatuan Polda Riau seperti yang dikatakan Hardi ST, paling-paling itu oknum Polri makelar sejumlah proyek yang ada di PU Riau setiap tahunnya.

Dan bila kenal dengan oknum Polri di Polda Riau yang bernama Eko dan Putra itu, ingatkan saja mereka supaya jangan bermain api, nanti mereka bisa terbakar, tegas Didi dengan geram.

Dugaan sementara, kedua oknum Polri pada Sub Tipikor Polda Riau tersebut, merupakan kaki tangan oknum petinggi di Polda Riau untuk mendapatkan jatah proyek di Dinas PU Riau.

Hal ini terbukti, dari tahun 2009-2016 ini, tidak ada satu orang pun pejabat PU Riau yang dijerat oleh Polda Riau soal kasus dugaan tindak pidana korupsi dana proyek yang semakin marak setiap tahunnya di Dinas PU Riau.

Bila pun ada satu-persatu yang dijerat oleh hukum, itu bukan karya penyelidikan Polri Polda Riau. Namun hasil penyidikan Kejaksaan. **Anas/Jay**
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas