Headlines News :
Home » , , , , » Diduga Ada Diskriminasi Hukum, Kasus Korupsi Peningkatan Jalan Jambi-Sukaramai Ketapang Hanya Menjerat Kontrakor

Diduga Ada Diskriminasi Hukum, Kasus Korupsi Peningkatan Jalan Jambi-Sukaramai Ketapang Hanya Menjerat Kontrakor

Written By Harian Berantas on Wednesday, January 27, 2016 | 1:32:00 AM

HARIANBERANTAS, JAMBI--- Kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Jambi-Sukaramai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dinilai telah terjadi diskriminasi hukum. Pasalnya, hingga saat ini yang dimejahijaukan hanya pihak kontraktor (PT KBK). Dua orang dari pihak kontraktor telah divonis Pengadilan Tipidkor Pontianak, sementara pihak Pejabat Pengelola Proyek (PPP) dari Dinas PU Ketapang hingga saat ini, masih ‘lenggang kangkung’. 


Sesuai putusan Pengadilan Tipikor Pontianak Nomor: 10/PID.SUS/PPK/2015/PT.PTK Tgl 29 April 2015 jo 68/PID.SUS/PP.KORUPSI/2014/PN.PTK Tgl 18 Maret 2015, pihak kontraktor H Zainudin SE dan Ir Taufik Waliansyah (Direktur PT KBK) telah divonis 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan, karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 630 juta.

Ironisnya, masih sembilan orang dari pejabat pengelola proyek di Dinas PU Ketapang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Ketapang, namun berkasnya belum bisa P-21.
Telah beberapa kali berkas tersebut diserahkan oleh Penyidik Polres Ketapang, namun di P-19 kan oleh pihak Kejari Ketapang. Sementara pihak Kejari Ketapang belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. 

Penanganan kasus ini berawal pada tahun 2011, proyek senilai Rp1 miliar lebih tersebut oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang dikontrakkan kepada PT kendawangan bina konstruksi (KBK) dengan nomor kontrak 602/206/PPK-APBD/DPU-BM/2010 tanggal 2 Juli 2010, senilai Rp1.007.000.000, kntrak dimulai tanggal 6 Juli 2010 s/d 2 November 2010. 

Menurut pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu, fisik proyek tersebut telah selesai dilaksanakan, bahkan telah dinyatakan 100% dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 602/1288/PPK-APBD/DPU-BM/2010. 

Namun belakangan terjadi polemik di internal pelaksana sehingga terjadi delik aduan ke Polres Ketapang dengan nomor LP: B/137/II/2011/RESKRIM. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan Polres Ketapang, sehingga kasus korupsi tersebut terungkap. 

Dikutip dari pemberitaan beberapa media harian lokal Kalimantan Barat beberapa hari lalu, bahwa menurut Kapolres Ketapang, sebetulnya pihak Polres sudah mengirimkan berkas perkara kasus korupsi proyek peningkatan jalan di Desa Jambi-Sukaramai, Kecamatan Manis Mata ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang. Namun pihak Polres menyayangkan, berkas tersebut di-P19-kan, disertai petunjuk Kejari Ketapang. 

Saat ini, Polres terus berupaya melengkapi berkas yang kurang sesuai permintaan Jaksa. Di lain pihak, keluarga kedua terpidana minta agar dalam penanganan kasus ini jangan ada diskriminasi.

“Kasus ini harus tetap dilanjutkan, jangan hanya kontraktor saja yang dijerat, semua pejabat yang terlibat harus bertanggung jawab secara hukum, terjadinya kasus korupsi itu tidak bisa dilakukan hanya oleh kontraktor, pasti ada keterlibatan pejabat pengelolanya, karena ada sebab akibat,” ujar salah satu kerabat dua terpidana kepada Wartawan.**Tim**

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas