Headlines News :
Home » , , » Berkas Korupsi Dilimpahkan, LSM Dorong Polda dan Kejati Riau Usut Mantan Bendaharawan DPRD Bengkalis

Berkas Korupsi Dilimpahkan, LSM Dorong Polda dan Kejati Riau Usut Mantan Bendaharawan DPRD Bengkalis

Written By Harian Berantas on Thursday, January 21, 2016 | 10:18:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU--- Kamis (21/01/2016), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau melakukan pelimpahan tiga berkas dugaan korupsi di Kabupaten Bengkalis ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.


ILLUSTRASI

Masing-masing berkas untuk dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Bengkalis pada tahun anggaran 2005-2011 lalu, dugaan korupsi di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan berkas dugaan korupsi di Disperindag Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
Dari pantauan awak media, ketiga berkas dugaan korupsi tersebut dibawa ke Kejati Riau dengan menggunakan satu unit kendaraan double kabin. Ketiga kasus tersebut telah menjerat tiga orang tersangka. Masing-masing merupakan mantan Bendahara pada tiga instansi di Kabupaten Bengkalis tersebut.

Pantauan awak media Berantas, Kamis (21/01/2016), Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bengkalis, Drs. H. Arianto MP yang merupakan suami mantan Bendaharawan DPRD Bengkalis, Intan Kesuma, tampak termenung di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Ada pemeriksaan ya pak? tanya Berantas. “Oh ya pak, jawab H. Arianto yang tampak sedih dan didampingi oleh empat orang temannya.

Seperti diberitakan awak media Berantas ini pada tahun sebelumnya, kasus dugaan korupsi uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) pada Sekretariat Dewan (Sekwan) Bengkalis yang sempat mandek di Polda Riau? Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, kembali melaporkan dugaan tersebut ke Mabes Polri, di Jakarta  Selasa (12/05/2015) lalu.

Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat lembaga LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Ahmad, melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri. Dikarenakan tidak ada tindak lanjut yang berarti dari Polda Riau atas penanganan perkara dugaan korupsi uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) pada Sekretariat Dewan (Sekwan) Bengkalis tahun 2005-2006 silam.

“Kami laporkan ke Mabes Polri, Selasa (12/05/2015) lalu, pihak Mabes Polri siap turun ke Riau untuk menyelidiki dan menuntaskan kasus korupsi uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) di Sekretariat Dewan (Sekwan) Kabupaten Bengkalis itu,” ucap Ahmad kepada wartawan di Pekanbaru.                   
Berkas yang dilaporkan ke Mabes Polri terdapat beberapa poin diantaranya, dugaan penyimpangan pada tahun anggaran (TA) 2005 sebesar Rp. 27. 633.804,765,00,- dari realisasi sebesar Rp.20.733.782.351,00,- atau 75,03 persen (%), dugaan Penyimpangan pada tahun anggaran (TA) 2006 sebesar Rp.32. 257.579.364,00,- dari realisasi per triwulan 1 Maret 2006 sebesar Rp.139.096.126,00,- atau 0,43 % (persen).

Kemudian, berkas dugaan penyimpangan dana APBD dalam pelaksanaan pengadaan laptop sebanyak 46 unit, yang dilaksanakan oleh PT. Putra Malay Teknologi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 04/SPJJ/2005/L tanggal 16 Desember 2005 sebesar Rp.841.326. 300,00 jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender dari tanggal 12 Desember sampai dengan 10 Januari 2006.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 19 Desember 2005 sebagaimana bukti berita acara penyerahan barang nomor 034/ PMT-BKS/ XII/2005.

Pengadaan digital camera sebanyak 6 unit dan handycam sebanyak 5 unit, yang dilaksanakan oleh CV. Tasha sesuai dengan surat perjanjian kerja nomor 04/SPJJ/2005 tanggal 24 November 2005 sebesar Rp80.600.000,00,- jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender sejak tanggal 24 November 2005 sampai dengan 7 Januari 2006.

Sebab dari hasil pemeriksaan, diketahui penyerahan barang-barang tersebut dari rekanan ke Pengguna Anggaran atau PA dilaksanakan sesuai berita acara penyerahan barang nomor 029/PMT-BKS/XII/2005 tanpa tanggal bulan Desember 2005.

Sehingga, barang-barang telah didistribusikan langsung kepada pimpinan dan anggota DPRD tanpa dilakukan pemberian nomor inventaris dan dicatat dalam buku inventaris oleh pemegang/bendaharawan barang.

Karena pada saat penyerahan barang dari bendaharawan ke pihak anggota DPRD saat itu, hanya berupa berita acara penyerahan barang yang ditandatangani oleh pimpinan dan anggota DPRD dengan Sekeretaris DPRD Kabupaten Bengkalis. Akan tetapi, tidak disertai dengan bukti surat perjanjian pinjam pakai yang mengatur tentang tanggung jawab para pemakai atas barang-barang yang dipakainya.

Sehingga, dari bukti terhadap pemeriksaan fisik barang pada tanggal 22 Agustus 2006, diketahui dari 46 unit laptop yang diserahkan kepada anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Bengkalis, digital camera sebanyak 6 unit dan handycam merek sony sebanyak 5 unit. dan diketahui pula bahwa sebanyak 17 unit laptop merk toshiba pertege A 200, 4 unit digital camera dan 4 unit handycam merk sony tidak ada dengan rincian jenis barang berupa laptop portege A 200, digital Camera, Handycam, Handycam merk Sony.

Diketahui lagi sebanyak 17 unit laptop dengan harga menurut kontrak sebesar Rp16.627. 000,00, atau seluruhnya senilai Rp. 282.659.000,00 (17 X Rp.16.627.000,00),- dan 4 unit digital kamera dengan harga satuan menurut kontrak sebesar Rp.5.600.000,00 atau seluruhnya senilai Rp31. 738.800,00,- (4 X Rp.5.600.000,00) dan 4 unit handycam merk sony dengan harga satuan Rp.7.934.700,00 atau seluruhnya senilai Rp.31.738.800,00 (4 X Rp.7.934.700,00)                                  

Dan pihak bendaharawan/pemegang barang tidak dapat menunjukkan barang-barang yang merupakan aset daerah tersebut. Sehingga mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3. 367.797.800,00,-

Berkas lainnya, biaya perjalan dinas dalam daerah kegiatan masa reses yang diduga tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp.90.000.000,00, berkas realisasi pembayaran biaya penunjang kegiatan reses yang tidak sesuai ketentuan, sehingga ditemukan SPJ atas biaya penunjang kegiatan Sekretariat DPRD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai  Rp.630.000.000,00.

Kemudian, berkas pembayaran atas biaya bantuan transportasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tidak memenuhi syarat syahnya pertanggung jawaban sebesar Rp.517.456,000,00 atau 50,42 % (persen).

Ahmad juga melaporkan kasus dugaan korupsi penyimpangan dana belanja dan pemeliharaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, maupun “Pengeluaran Biaya Bantuan Kegiatan Untuk Pelaksanaan Pasar Murah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis dengan total kerugian negara yang diduga jelas terjadi sebesar Rp.1. 160.517.050,00,- “Itu saja yang kami laporkan ke Kapolri untuk ditindaklanjuti. Saksi kuncinya siap membeberkan masalah ini,” jelasnya.

Tujuannya, kata Ahmad, sebagai wujud partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN khususnya di Provinsi Riau. Kami berharap, Mabes Polri bisa segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi UYHD diSekwan DPRD Kabupaten Bengkalis itu.

Kepada Bapak Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti secara khusus yang telah berjanji untuk fokus pada upaya pemberantasan korupsi untuk mengambil alih kasus yang sudah mandek selama ini didaerah, seperti penanganan kasus dugaan korupsi bansos/hibah Kabupaten Bengkalis yang dilaporkan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi tepat waktu pada hari peringatan hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2013 yang lalu," paparnya.

Seperti diucapkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bengkalis, Drs. H. Arianto MP, merupakan suami mantan bendaharawan Sekwan DPRD Bengkalis, Hj. Intan Kesuma kepada Berantas di Bengkalis pada tahun 2015 lalu, meminta agar perkara korupsi UYHD yang diduga melibatkan sang isteri (Hj. Intan Kesuma), jangan diberitakan.

“Masalah istri saya itu, jangan diungkit-ungkit lagi melalui berita di media. Biar prosesnya di pihak berwajib saja,” ucap Arianto yang menunjukkan wajah kurang senang atas pemberitaan media Berantas seputar kasus dugaan korupsi uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) pada Sekretariat Dewan (Sekwan) Bengkalis yang sempat mandek di Polda Riau tersebut.

Bukan hanya itu saja, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bengkalis, Drs. H. Arianto MP ini kepada Berantas mengatakan, kok masalah itu yang diungkit-ungkit di berita. Padahal, masalah itu sudah kami bicarakan sama Her (LSM-red), katanya.

Terkait adanya laporan LSM anti korupsi ini ke Mabes Polri, tertanggal 12 Mei 2015, mantan bendaharawan Sekwan Bengkalis, Hj. Intan Kesuma saat dihubungi Berantas, tak bisa dikonfirmasi. Karena nomor hendphon pribadi yang biasa digunakan, Hp. 081275108XXX, sudah tidak aktif.                           

Namun, beberapa waktu yang lalu, IK (Hj. Intan Kesuma) yang berhasil ditemui di kantornya, tak mau berkomentar. “Saya gak mau mengomentari masalah itu pak” ujarnya menjawab Berantas.

Disamping itu juga, dalam surat laporan kasus dugaan korupsi uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) pada Sekwan DPRD Bengkalis itu, LSM anti korupsi ini menerangkan bahwa DPD LSM Forum Pengawasan Pembangunan Indonesia (FPPI) cabang Kabupaten Bengkalis, saat itu dipimpin oleh Toro sebagai ketua, sekretaris, Idrus Sehat dan Bendahara, Emilia pada tahun 2010, telah melaporkan kasus penyimpangan dana belanja dan pemeliharaan pada dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, maupun Pengeluaran biaya bantuan kegiatan untuk pelaksanaan pasar murah pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis ke Polda Riau dengan total kerugian negara sebesar Rp1. 160.517.050,00, **Al**
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas