Headlines News :
Home » , » Polda Riau Harus Tuntaskan Kasus Korupsi Jembatan Sei Kelakap Siak

Polda Riau Harus Tuntaskan Kasus Korupsi Jembatan Sei Kelakap Siak

Written By Harian Berantas on Tuesday, December 15, 2015 | 10:27:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Riau dinilai lamban dalam menangani kasus korupsi di Kabupaten Siak Provinsi Riau. pasalnya, hingga Desember 2015 ini, kasus Ir. H Irving Kahar A Simbolon beserta kabidnya Ardi Arfandi Cs yang diduga sengaja melakukan manipulasi/rekayasa design kegiatan pembangunan proyek hingga memalsukan tandatangan dan nomor rekening perusahaan PT. Surya Citra Gemilang Perkasa dalam kasus korupsi proyek jembatan Sungai Kelakap yang menghubungkan dua Desa di Kecamatan Mempura, Desa Kampung Tengah dan Desa Benteng Hulu yang bersumber dari dana APBD TA, 2014 sebesar Rp9. 058.173.000,- 

            Tim Tipikor Polda Riau saat meninjau lokasi proyek jembatan Sungai Kelakap yang -
                                      diduga berbau korupsi Rp9. 058. 173.000 (13/10/15)

Sampai sekarang, Ir. H. Irving Kahar Arifin Simbolon ME bersama Ardi Arfandi ST, MT masih saja melenggang sebagai Kepala Dinas dan Kepala Bidang (Kabid) BMP PU Siak.

Padahal keduanya selama menakhodai dinas PU Siak tersebut, diduga kerap kali melakukan berbagai penyimpangan dalam pengambilan kebijakan yang diduga hanya demi kepentingan pribadi demi pribadi untuk memperkayakan diri sendiri dalam setiap kegiatan paket proyek yang berunjung pada akhir tindak pidana korupsi, ujar wakil sekretaris umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), Supandi Ahmad di Pekanbaru.

Supandi Ahmad juga meminta kepada Penegak hukum untuk segera menuntaskan seluruh kasus korupsi yang mengendap di Kabupaten Siak, terlebih-lebih di dinas Bina Marga dan Pengairan (PU) Kabupaten Siak. “Kasus korupsi jangan dibiarkan saja oleh penegak hukum,” ujarnya.

Supandi Ahmad meminta Polda Riau agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Ir. H. Irving Kahar Arifin Simbolon ME dan Ardi Arfandi ST, MT Cs tersebut demi tercapainya tujuan bersama yakni Pemerintahan yang bebas dari KKN dan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dilansir situs ini edisi Senin (14/12/2015) kemaren, kendati berbagai kegiatan dugaan kasus korupsi miliaran yang ada di tubuh pejabat teras di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak Provinsi Riau sudah dilaporkan berbagai elemen masyarakat anti korupsi di daerah ini kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polisi Daerah (Polda) Provinsi Riau, nyatanya belum ada kejelasan dan tindaklanjut dari aparat penegak hukum, alias jalan di tempat.

Bahkan sampai saat ini tidak satupun oknum pejabat yang ada di Bina Marga Pengairan dinas PU Siak diperiksa apalagi sampai diseret ke meja hijau.

 “Kita tidak habis pikir, hebat betul oknum pejabat Dinas Bina Marga Kabupaten Siak tak satupun diperiksa. Boro-boro dijadikan tersangka, Hal ini jadi tanda tanya besar bagi kita selaku elemen masyarakat penggiat anti korupsi,” kata Supandi Ahmad sebelumnya via ponsel miliknya, Senin (14/12) di Pekanbaru.

Fenomena ini, masih menurut Supandi, akan memicu asumsi negatif terhadap citra penegak hukum. Namun begitu, elemen masyarakat yang ada di daerah ini akan tetap konsisten dengan apa yang selama ini sudah disuarakan.

“Kita tidak peduli, kasus ini mau jalan di tempat atau tidak, yang jelas sampai kapanpun kita akan terus berbuat, sampai kasus ini ada titik terangnya. Karena kondisi ini tentu bisa jadi menyebabkan oknum pejabat Dinas BMP Siak besar kepala karena merasa dirinya tidak akan terjamah oleh hukum,” ungkapnya seraya menjelaskan berbagai dugaan kasus korupsi yang sudah dilaporkan elemen masyarakat seperti, kasus dugaan korupsi berjamaah dalam kegiatan pembangunan jembatan Sei Kelakap Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dan dilak¬sanakan oleh PT. Surya Citra Karya Gemilang (PT.SCKM), dengan nomor kontrak 620/ KTR/BM-PEMB-JBT/APBD/03/2014. Tanggal kontrak 20 Mei 2014, yang dipimpin oleh Kadis BMP Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbo¬lon bersama Kabidnya Ardi Arfandi tersebut.

Diketahui sebelumnya, tepatnya Selasa 13 Oktober 2015, tiga penyidik Tipikor Polda Riau turun lapangan untuk meninjau bau kasus dugaan korupsi kegiatan proyek pembangunan Jembatan Kelakap di Kampung ‎Tengah, Kecamatan Mempura Siak yang selama ini jelas merugikan keuangan daerah dan negara, bahkan merugikan sekelompok orang yang merasa identitas dan tanda tangannya dipalsukan oleh pejabat teras BMP PU Siak untuk merealisasikan pencairan dana proyek yang bernuansa demi kepentingan pribadi/golongan.

Kedatangan anggota Tipikor Polda Riau tersebut untuk investigasi lapangan terkait laporan adanya dugaan bangunan yang bermasalah. Sehingga di lokasi, tampak tiga (3) penyidik Tipikor Polda Riau bersama Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Siak Ardi‎ Irfandi yang didampingi dua orang anggotanya di lokasi.

Salah seorang penyidik Tipikor dari Polda Riau kepada awak media dilapangan  menerangkan, “Kalau mau konfirmasi langsung saja ke Humas Polda Riau jangan sama saya. Kedatangan kami untuk kroscek lapangan dan ini berdasarkan adanya laporan,” sebut salah seorang penyidik.

Sementara, Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, Ardi Irfandi justeru berbohong ketika ditanya Wartawan. “Kalau kedatangan beliau ke lapangan bukan masalah jembatan ini, tapi terkait turap yang ambruk beberapa waktu yang lalu. Sedangkan, untuk biaya pekerjaan lanjutan jembatan itu menelan biaya sekitar Rp4 miliar,” kata Ardi berbohong. (Tim)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas