Headlines News :
Home » » Pidana Masih Ditempatkan Sebagai “Senjata Utama”

Pidana Masih Ditempatkan Sebagai “Senjata Utama”

Written By Harian Berantas on Tuesday, December 1, 2015 | 10:49:00 AM


HARIANBERANTAS, MEDAN - Penyusunan konsep RUU KUHP diinisiasi dari adanya rekomendasi seminar hukum nasional I tahun 1963. Menyerukan agar rancangan kondifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Sejak saat itu penyusunan RUU KUHP semakin intensif dilakukan dan melibatkan hampir semua guru besar hukum pidana Indonesia. 


Menkum dan HAM RI Yasonna H Laoly (Foto bersama senioren GMKI Komisariat USU usai kuliah umum) “Mewujudkan Cita-cita Pembentukan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional”, yang diselenggarakan GMKI Komisariat FH USU, Sabtu (28/11) di FH USU Padang Bulan Medan. 
Hal itu dikatakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada kuliah umum (Studium Generale) “Mewujudkan cita-cita pembentukan kodifikasi hukum pidana nasional”, yang diselenggarakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Komisariat FH USU, Sabtu (28/11) di FH USU Padang Bulan Medan.

Menurut Yasonna, pemerintah menganggap proses penyusunan RUU KUHP di internal pemerintah yang telah berjalan hampir 53 tahun itu selesai, maka pada 5 Juli 2015 Presiden Jokowi menyerahkan RUU yang memuat 786 pasal  kepada Ketua DPR. Dengan surat nomor R-35/Pres/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI guna mendapat persetujuan bersama.

“Dengan adanya KUHP nasional diharapkan akan sejalan dengan falsafah dan karakteristik Bangsa Indonesia, yang saat ini memasuki tahap rapat Panja (Panitia Kerja) untuk membahas Daftar  Inventarisasi  Masalah (DIM) DPR yang bersifat substansi yang berjumlah 935 DIM dari total  2394 DIM,” ucapnya.

Menurut Yasonna, perkembangan hukum sangat dinamis membuat pemerintah harus ekstra ketat dan hati-hati menjaga keseimbangan antara realita dan cita-cita. Beberapa dinamika perkembangan hukum aktual tentunya mempengaruhi konsep RUU KUHP, antara lain: amandemen UUD 1945. Adanya putusan MK yang terkait dengan KUHP yang saat ini masih berlaku. Adanya beberapa ratifikasi konvensi internasional yang substansinya terkait dengan hukum pidana, lahirnya UU memuat ketentuan pidana yang bersifat Lex Specialis dan penyelenggaraan Otda.

Hukum pidana, katanya dibutuhkan guna menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum. Karena substansi hukum pidana memuat politik kriminal/kebijakan penentuan pidana (Criminal Policy) yang meliputi kebijakan kriminalisasi. Pidana pada dasarnya sebuah nestapa, suatu konsekwensi yang menderitakan. Atau setidaknya tidak menyenangkan atas suatu perbuatan melanggar larangan atau tidak melaksanakan perintah teretntu yang diatur dalam hukum  pidana.

Tragedi yang terjadi di LP Tanjung Gusta Juli 2013, secara nyata harus diakui sebagai salah satu ekses negatif terlalu banyaknya kriminalisasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Kepadatan yang berlebihan hampir di setiap lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia menunjukkan bahwa pidana masih ditempatkan sebagai “senjata utama” dalam upaya penanggulangan kejahatan. Padahal, sudah sejak ratusan tahun lalu para ahli hukum pidana mengingatkan bahwa pidana, termasuk pidana penjara harus bersifat ultimatum remedium (pilihan terakhir) dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Kondisi overcriminalization di Indonesia sesungguhnya sudah diungkapkan sebagai fakta dalam disertasi Barda Nawawi Arief tahun 1986 yang menunjukkan bahwa lebih 97% UU dari KUHP adalah ancaman pidana memuat ancaman pidana penjara.  Belum ada pola pemindahan yang jelas dan komprehensif di Indonesia, baik jenisnya, ukuran berat ringannya maupun cara pelaksanaannya. Menyebabkan ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-udangan tumbuh secara liar, baik pada level UU, terlebih pada level Peraturan Daerah (Perda) Provinsi maupun Kabupaten/Kota. “Dalam KUHP saat inipun tidak dapat ditemukan mengenai pedoman dan tujuan pemindanaan,” urainya.

Pedoman pencantuman pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini baru sebatas ketentuan bahwa ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU atau Perda. Namun argumentasi ditetapkannya pidana (penjara) dalam setiap UU sering kali tidak tergambar jelas, baik dalam konsiderans “menimbang”, penjelasan umum, maupun penjelasan pasal dari UU yang bersangkutan. Beberapa hal baru yang tercantum dalam dalam RUU KUHP, antara lain: mengakui eksistensi “hukum yang hidup di masyarakat”  serta mewujudkan keseimbangan antara pidana  dengan tindakan.  Dan memungkinkan penerapan sanksi gabungan antara pidana dan tindakan (double track system).

Dalam RUU KUHP dimuat  pula beberapa kriminalisasi baru guna menampung kondisi khusus yang berada di Indonesia. Antara lain “kumpul kebo” dan zina, yang diatur tidak hanya untuk orang yang sudah terikat pernikahan, juga mengikat kepada orang yang belum terikat perkawinan (zina). Penawaran membantu kejahatan  dengan santet, pornografi, kriminalisasi terhadap ideologi yang membahayakan Pancasila, tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama. 

RUU KUHP juga mengatur bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang selalu diancam secara alternative dan bersifat ultimatum remedium. Penggunaan pidana penjara harus selektif dan limitatif dalam rangka mengatasi masalah kepadatan LP. Ditetapkannya kategorisasi ancaman pidana denda yang akan berlaku bagi KUHP dan UU Pidana di luar KUHP dan pidana denda tersebut juga dapat dibayar secara di cicil. Ada juga  jenis pidana modern seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. (hr/berantas)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas