Headlines News :
Home » , » Melibatkan Oknum Sekwan, LSM Siapkan Laporan Mark Up Anggaran di DPRD Pekanbaru

Melibatkan Oknum Sekwan, LSM Siapkan Laporan Mark Up Anggaran di DPRD Pekanbaru

Written By Harian Berantas on Tuesday, December 22, 2015 | 7:40:00 AM


HARIANBERANTAS, PEKANBARU--- Wakil Sekretaris Umum (Sekum) LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Supandi Ahmad menegaskan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan laporan terkait sejumlah kegiatan Pengadaan yang dikelolah Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pekanbaru pada tahun 2014 yang diduga sarat kepentingan atau KKN. 

  Drs Ahmad Yani (Sekwan) DPRD Pekanbaru

Demikian dikatakan Wakil Sekum aktifis anti korupsi dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Supandi Ahmad kepada Wartawan, Senin (21/12/2015) kemarin. Menurut dia, pada APBD 2014, diduga ada penggelembungan (mark up) dan dugaan korupsi terhadap kegiatan-kegiatan yang di anggarkan melalui pos Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pekanbaru pada tahun 2014, seperti anggaran biaya APBD pada pengadaan Komputer/PC,  belanja modal pengadaan komputer, belanja modal televisi, Pengadaan Komputer Note Book, anggaran pengadaan aclerik dengan total anggaran sebesar Rp984. 789.894.

Menurut dia, pada APBD 2014 lalu, diduga ada penggelembungan (mark up) anggaran terhadap kegiatan Sekwan DPRD Kota Pekanbaru. Bahkan diantara kegiatan pengadaan tersebut sebagian sempat belum terlaksana, seperti pengadaan komputer note book dan aclerik dengan total anggaran biaya sebesar Rp200 juta lebih.

"Kami lagi siapin berkas semua, cari, dan kumpulkan data. Tahun 2014 lalu sudah ada buktinya, dia (Sekwan) DPRD Cs, tidak bisa mengelak ada permainan mark up," kata Supandi Ahmad, di kantor Gubernur Riau, Senin (21/12). 

Dirinya menegaskan akan melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. Kendati demikian, Supandi enggan memberitahu detail akan dilaporkan kemana dugaan penggelembungan anggaran sejumlah pengadaan yang terdiri dari item pengadaan komputer/PC, pengadaan belanja modal pengadaan komputer, belanja modal televisi, pengadaan komputer note book, maupun kegiatan dalam pengadaan aclerik tersebut.

Pada kesempatan itu, Supandi mengeluarkan data pengadaan-pengadaan yang dikelola oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pekanbaru  tahun 2014. Delapan lembar data itu berisi nama jenis kegiatan pengadaan barang, dan nilai kontraknya. 

Wakil Sekum LSM KPK ini pun membandingkan harga sejumlah kegiatan pengadaan yang dimaksud dengan meminta informasi kepada temannya yang juga seorang ahli komputer dan televisi. 

Menurut informasi temannya, harga satu unit pengadaan komputer/PC, komputer, televisi dan jenis pengadaan lainnya itu, semuaya tidak mencapai Rp984 juta lebih. "Sejumlah kegiatan pengadaan ini pada tahun 2014 lalu itu apaan harganya sampai Rp 984 juta lebih. Ini sudah terjadi, mereka merasa untung maka ingin main lagi Ahmad.," Supandi.

Sekwan DPRD Riau, Drs Ahmad Yani sebelumnya kepada Wartawan diruang kerjanya mengatakan, sejumlah kegiatan yang saya laksanakan itu pada tahun 2014, tidak ada masalah. Dan Inspektorat pun, telah memeriksa itu semuanya, dan tidak ada masalah, kata Ahmad Yani terbata-bata.

Ketika ditanya, bulan berapa pihak Inspektorat saat melakukan pemeriksaan, dan siapa-siapa saja mereka dari Inspektorat yang Bapak maksud? “Saya kurang ingat. Yang penting itu sudah diperiksa mereka (Inspektorat). Bahkan sebagian masalah pengadaan itu kemaren, sudah pernah dipermasalahkan di media. Ternyata saat Inspektorat melakukan pemeriksaan, tidak ada ditemukan adanya kerugian negara, kata Ahmad Yani.

Berdasarkan bukti data yang diperoleh media ini, tercatat sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa pada pos Sekwan DPRD Kota Pekanbaru pada tahun 2014 diduga sarat dengan penyimpangan/penyelewengan tersebut, diantaranya pengadaan komputer note book dengan biaya Rp. 141.192.000. kemudian, pengadaan komputer komputer/PC” senilai Rp.150.000.00.

Selanjutnya, pengadaan terhadap kegiatan belanja modal televisi dengan sumber biaya Rp450. 000,000 serta  pengadaan aclerik tahun 2014 senilai Rp68.000,000- pada Sekwan DPRD Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Bahkan pada tahun anggaran 2013 sebelumnya, media ini juga pernah menemukan kasus dugaan korupsi mengenai kegiatan Bimtek yang diduga melibatkan para anggota dan pimpinan DPRD Kota Pekanbaru.

Seperti diketahui, hingga kini para anggota dan pimpinan DPRD di Pekanbaru periode  2009-2014, belum dapat mempertanggungjawabkan dana kegiatan Bimtek yang diduga "fiktif" tersebut. 

Meskipun saat ini telah memasuki kurun tiga tahun, namun sepertinya oknum mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru priode 2009-2014 terkesan kebal hukum atas perintah Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) melalui Irjen Inspektorat Kemendagri pada tanggal 10 Januari 2014 yang meminta secara resmi Plh Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru ketika itu untuk menarik biaya kegiatan Bimtek bagi pimpinan dan anggota DPRD kota Pekanbaru yang bertajuk ''Strategi Partai Politik dan Caleg Menghadapi Pemilu 2014 Pasca Penetapan KPU dan Perjalanan Dinas" tersebut. 

Berikut ini kasus dugaan korupsi pada pos DPRD Kota Pekanbaru pada tahun 2013 terhadap kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tersebut;
a.    Biaya rincian konstruksi bagi Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru sebesar Rp.122. 500.000,-
b.    Biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp457.901.100,-
c.    Biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp635.568.200,-
Hingga kini kasus dugaan korupsi dana APBD pada pelaksanaan kegiatan Bimtek "Fiktif" tersebut, belum terjamah oleh hukum ***Ismail***
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas