Headlines News :
Home » » MAKI "Tantang KPK Tuntaskan Gratifikasi DPRD Sumut"

MAKI "Tantang KPK Tuntaskan Gratifikasi DPRD Sumut"

Written By Harian Berantas on Monday, December 28, 2015 | 8:42:00 AM

HARIANBERANTAS, MEDAN- Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) yang merupakan relawan pendukung Joko Widodo menantang lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus gratifikasi mantan dan anggota DPRD Sumut oleh Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho.
 
Doc. Gubernur nonaktif Sumut, Gatot mencium anaknya usai sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (23/12).

“Kasus dugaan gratifikasi yang menjadi faktor utama gugurnya penggunaan hak interpelasi oleh dewan terhormat di DPRD Sumut, tidak mungkin hanya dilakukan pimpinan DPRD saja,” ujar Koordinator Almisbat Sumut, Sahat Simatupang di Medan, Selasa.

Sahat memastikan, banyak mantan dan anggota DPRD Sumut yang ditengarai menerima gratifikasi tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan pengembalian dana suap tersebut. Sayangnya, belum ada perkembangan terbaru atas penanganan kasus itu.

“Kita menantikan perkembangan dari penanganan kasus itu. Mengembalikan uang suap bukan berarti menghentikan perkara. Itu hanya untuk meringankan hukuman. Uang suap itu pun dikembalikan karena ketahuan. Kita menunggu status tersangka dari KPK tentang semua itu,” katanya.

Menurutnya, tidak ada alasan buat lembaga antikorupsi tersebut, untuk mengulur–ulur waktu penetapan tersangka gratifikasi di DPRD Sumut tersebut. Soalnya, selama ini KPK masih terfokus pada pemeriksaan terhadap mantan dan anggota DPRD Sumut. Penetapan tersangka terkesan terlupakan.

“Jika penanganan dari kasus ini terus dikembangkan dan diuraikan maka banyak sekali pejabat pemerintahan maupun aparat penegak hukum yang terlibat menerima suap tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apakah lima pimpinan KPK yang baru dilantik Presiden Joko Widodo, berani mengungkap dan menuntaskan semua itu,” sebutnya.

Jangan Memble kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta KPK, agar terus melakukan penyelidikan serta pemanggilan terhadap beberapa orang yang disebut oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Non Aktif, Gatot Pujo Nugroho dalam percakapan yang disadap KPK terkait kasus Bansos.

“Jadi kalau tidak dipanggil, kesannya KPK memble. Harus tegas ada atau tidak kaitannya dengan kasus tersebut, KPK wajib manggil untuk meminta keterangan atas informasi-informasi lainnya,” katanya, Selasa.

Boyamin juga menambahkan, tidak hanya KPK yang memiliki kewajiban untuk memanggil seseorang, nama-nama yang disebutkan oleh Gatot juga memiliki kewajiban, terlebih lagi orang yang disebut-sebut itu adalah pejabat publik. “Terindikasi atau tidak, ya wajib datang, berikan contoh yang baik kepada rakyat,” tutupnya. ***(SP/IN/BBS)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas