Headlines News :
Home » , , » Tersangka Korupsi Bansos Siak, Merasa Diperlakukan tak Adil

Tersangka Korupsi Bansos Siak, Merasa Diperlakukan tak Adil

Written By Harian Berantas on Sunday, November 29, 2015 | 10:25:00 AM


HARIANBERANTAS, SIAK -  Mantan Kabid SD Disdik Siak dijadikan tersangka dugaan korupsi Bansos e-Learning. Ia merasa diperlakukan tak adil Polres Siak dan menilai banyak kejanggalan dalam kasus tersebut.

H Razman Arif Nasution, bersama kliennya H Syofyan MPd

Kepolisian Resort (Polres) Siak hanya menetapkan seorang tersangka dalam kasus bantuan sosial (bansos) E-Learning tahun 2014 dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), yakni H Syofyan, mantan Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar (SD) Siak.

Padahal, bansos dengan total Rp2,2 miliar untuk 48 Sekolah Dasar (SD) dan sederajat itu dikucurkan langsung Kemendiknas kepada pihak kepala sekolah. Peran Dinas Pendidikan (Disdik) Siak sifatnya hanya meneruskan informasi kepada pihak kepala sekolah.

Lalu, setelah dana dicairkan pihak Kepala Sekolah (Kapsek) yang masing masingnya senilai Rp54 juta itu, barulah penerima bansos bersangkutan melakukan belanja barang yang dalam ini melibatkan seorang pengusaha asal Perawang bernama Indra.

"Anehnya, kok saya sendiri yang waktu itu masih menjabat Kabid SD ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Siak. Yang melakukan transaksi belanja barang berupa laptop tersebut adalah masing masing Kepsek dengan pengusaha Indra tadi,'' kata H Syofyan yang didampingi pengacara kondang, H Razman Arif Nasution, SH kepada sejumlah wartawan, Sabtu (28/11) kemaren.

Yang membuat Syofyan kaget, ketika dirinya memenuhi panggilan Polres Siak sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam surat pemanggilan itu disebutkan pasal tindak pidana korupsi (Tipikor). Namun ketika pada pemanggilan selanjutnya, undangan di surat tersebut sudah berubah menjadi penyalahgunaan wewenang.

Ditegaskan Syofyan, baik dirinya maupun SKPD Disdik Siak tidak ada kaitannya secara langsung dalam proses bansos dari Kementrian Diknas tersebut. Seperti yang diatur dalam petunjuk teknis (juknis), Disdik Siak hanya meneruskan informasi adanya bansos itu kepada pihak pihak sekolah sekolah yang lolos verifikasi. 
Dari 53 sekolah yang diusulkan sebagai penerima bansos E-Learning, hanya 48 sekolah yang lolos dan dinyatakan berhak menerima. Uniknya lagi yang diundang pihak Kementerian Diknas untuk sosialiasi di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), dia tidak pernah dilibatkan. Yang dipanggil dan diundang hanya kepala kepala sekolah penerima bansos.

“Sesuai sprint penyidikan dari Polres Siak, klien saya ini ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 18 Juni 2015 lalu, atas kasus dugaan korupsi dana Bansos E-Learning tahun 2014,” ungkap H Razman Arif Nasution SH saat mendampingi kliennya di Mapolres Siak, Jum’at (27/11/2015) pagi.

Razman menyebutkan, ia sangat menyayangkan sikap dan keputusan Polres Siak yang begitu terburu-buru menetapkan kliennya sebagai tersangka, sebelum melakukan penyelidikan lebih dalam. Karena dalam kasus tersebut disinyalir ada aktor utama yang justeru saat ini hanya ditetapkan sebagai saksi.

“Pemeran utama dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos itu adalah pihak kontraktor (selaku pengadaan barang-red) yakni saudara Indra, serta 48 kepala sekolah yang kala itu selaku pihak yang bertransaksi. Sedangkan klien saya ini (H Syofyan MPd) hanya selaku pihak yang mengetahui saja dan tidak turut berkecimpung dalam proses penyaluran dana Bansos itu,” sambungnya.

Guna mengungkap kebenaran kasus tersebut, Razman telah meminta kepada pihak Polres Siak agar menggelar perkara khusus dengan menghadirkan seluruh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

“Saya telah sampaikan kepada Kapolres Siak, agar menggelar perkara khusus dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos itu, yang tentunya dengan menghadirkan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk Kadisdik, kontraktor pengadaan barang, serta 48 Kasek,” pungkasnya.

Namun demikian, terlepas kasus dugaan korupsi bansos tersebut, perkara Tipikor ini terungkap setelah ada laporan yang masuk kepada pihak penyidik polisi tentang barang barang yang dibeli oleh setiap sekolah tidak sesuai dengan spesifikasi. Diduga ada indikasi mark-up atau pengelembungan harga dalam setiap belanja barang yang berbentuk laptop atau notebook tersebut.***(Alw) 

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas