Headlines News :
Home » » Ratusan Juta Dana Bansos Sumut Mengalir ke Media Cetak dan Online

Ratusan Juta Dana Bansos Sumut Mengalir ke Media Cetak dan Online

Written By Harian Berantas on Friday, November 13, 2015 | 5:05:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA - Dari catatan atas bukti data yang diperoleh media ini, dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2011-2013 disinyalir mengalir ke sejumlah media lokal di provinsi setempat dan ikatan wartawan. 

                       Illustrasi Evy Susanti dan Gatot Pujo Nugroho

Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melakukan penahanan terhadap raja koruptor Sumut, Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Medan bersama isteri muda cantiknya Evy Susanti.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus dugaan korupsi bansos Sumatera Utara tersebut dari tangan Kejaksaan Agung, berawal , ketika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan, Tripeni menerima uang suap dari OC Kaligis terkait perkara gugatan atas surat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kepada Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Fuad Lubis.

Dari proses tersebut dan telah memeriksa sejumlah saksi seperti Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Rabu (5/8/2015) lalu di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta. Erry diperiksa sebagai saksi dan dicecar sebanyak 19 pertanyaan oleh penyidik. 

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono menyatakan kepada media ini, penyidik saat ini tengah mendalami modus dari dugaan penyelewengan dana bansos tersebut. Penyidik juga memeriksa sejumlah penerima duit bansos.  

"Jadi sampai saat ini kami belum sampai pada kesimpulan untuk menetapkan tersangka. Kami berusaha untuk berhati-hati dalam kasus yang telah menyorot perhatian publik ini," kata Widyo ber-alasan.

Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan, ada sekitar Rp 98 miliar dana bansos yang belum dipertanggungjawabkan. Setelah diverifikasi, dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh lembaga penerima dana menjadi sekitar Rp 43,718 miliar. Total penerimanya sekitar 233 lembaga. 

Sehingga dari total penerima dana Basos Sumut yang berasal dari uang rakyat Sumut itu, sebanyak 13 lembaga media, wartawan, lembaga swadaya masyarakat, serta individu, menerima duit bansos sebanyak Rp 308,9 juta. Duit tersebut belum dapat diketahui kesesuaian penggunaan. 

Penyaluran dana bansos juga dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam aturan tersebut, penerima duit haruslah telah diseleksi terlebih dahulu. Kegiatannya pun ditujukan untuk melindungi risiko sosial. Selain itu, penerima wajib untuk melaporkan kegiatannya kepada pemerintah. 

Berikut data penerima dana bantuan sosial yang diperoleh media “Berantas” dari sumber yang ada di Sumut-Medan:

1. Surat Kabar Nasional Bidik Kasus

Surat kabar berbasis di Medan ini menerima duit sebanyak Rp 30 juta untuk perayaan Hari Ulang Tahun Surat Kabar tersebut selama dua hari, pada tanggal 7 hingga 8 Juli 2012. Acara ini telah rampung digarap namun tetap diajukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika daerah setempat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013. 

2. Surat Kabar Suara Kita

Surat Kabar Suara Kita mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Rp 30 juta untuk acara HUT Surat Kabar Suara Kita Ke-6 pada tanggal 23 dan 24 Juli 2012. Pola yang sama terjadi pada surat kabar ini, perayaan telah usai menggunakan kas redaksi namun tetap dimintakan kepada pemerintah daerah.

3. Yayasan Medan Pers

Yayasan Medan Pers menggelar pelatihan jurnalistik bertema multimedia pada tanggal September 2012 menggunakan duit dana bansos senilai Rp 30 juta pada tanggal 17 September 2012. 

4. Ikatan Jurnalis Indonesia

Ikatan Jurnalis Indonesia memperoleh dana Rp 30 juta untuk menghelat acara memperingati Hari Pers Sedunia Tahun 2011 yakni workshop jurnalistik dan kegiatan anjangsana silahturahmi ke tempat atau rumah tokoh-tokoh pers dan anak-anak janda wartawan pada tanggal 16 Juli 2012. 

5. Media SMS.com

      Pada tanggal 26 Oktober 2012, SMS.com merayakan hari jadinya menggunakan dana bantuan sosial senilai Rp 30 juta. 

6. Warta Indonesia Baru

     Warta Indonesia Baru juga menggunakan dana bansos senilai Rp 30 juta untuk merayakan ulang tahunnya pada tanggal 23 Mei 2012. 

7. Persatuan Pewarta Warga Indonesia

    Persatuan Pewarta Warga Indonesia menghelat acara Pelatihan Jurnalistik bagi Masyarakat Kota Medan pada tanggal 12 Mei 2012. Dana ini juga diajukan untuk APBD 2013 meski acara rampung digelar. 

8. Lembaga Pers Mahasiswa Dinamika IAIN Sumatera Utara

     LPM Dinamika IAIN Sumatera Utara menggunakan duit bansos Rp30 juta untuk Pelatihan Jurnalistik Tingkat Lanjut Nasional, Workshop Jurnalistik: Goes to Campus, dan kunjungan redaksi serta field trip. Acara tersebut berlangsung pada tanggal 21 sampai dengan 25 November 2012.

9. TKS Medan Sumut
     TKS Medan Sumut mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Rp 17,38 juta untuk Pelatihan Jurnalistik Wartawan TKS Medan Sumut pada tanggal 14 Juli 2012.

10. Bundo (Hj. MC)

      Bundo atau MC mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Ro 30 juta untuk biaya peluncuran buku“Dekat tapi Berjauhan”. Acara dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2012 dengan menggunakan dana kas dari tabungan pribadi. Kemudian, proposal acara tersebut tetap diajukan dalam APBD 2013 dan dana bantuan sosial dicairkan untuk keperluan pribadi.

11. Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI)Sumatera Utara

      HIPSI merayakan hari jadinya yang ke-14 pada tanggal 12 Juli 2012 menggunakan dana bansos Rp30 juta. 

12. LSM Gerakan Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (GERPAN-RI) 

GERPAN RI memperoleh duit bansos Rp 30 juta untuk perayaan hari jadinya pada tanggal 19 Mei 2012. 

13. Media DR Group

Media DR Group mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Rp 30 juta untuk merayakan ulang tahunnya tanggal 25 April 2012. 

Dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos/Hibah) tersebut, oknum Kejaksaan juga turut ikut terlibat untuk menikmati uang haram tersebut dengan menerima suap uang sebesar Rp500 juta. 

Dan kini, Jaksa Agung HM Prasetyo telah didesak untuk segera melakukan pemeriksaaan terhadap salah satu bawahannya yang disebut menerima uang senilai Rp500 juta dari dugaan korupsi pengamanan perkara dana bantuan sosial (Bansos) di Sumatera Utara-Medan.

Desakan itu menguat pasca beredarnya berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik istri Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho, Evi Susanti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Oknum jaksa yang disebut dalam BAP itu harus diperiksa Jamwas (Jaksa Agung Muda Pengawas). Jangan hanya jaksa di daerah saja yang gampang diperiksa," kata mantan Anggota Komisi Kejaksaan (Komjak) Kamilov Sagala kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2015) kemarin. 

Kamilov melanjutkan, jika yang bersangkutan tidak diperiksa pengawasan, maka penyidikan kasus bansos Sumut yang ditangani Kejaksaan Agung akan menjadi bias. 

"Pastikan dulu clearance-nya jaksa tersebut. Kalau tidak diperiksa, ya penyidikan kasus tersebut bias dan ada kesan konflik kepentingan," tandas Kamilov. 

Menurutnya, sangat berbahaya jika penyidikan tersebut berlandaskan konflik kepentingan, apalagi Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan politikus Nasdem. Kamilov pun menyarankan agar jaksa agung menyerahkan penanganan kasus itu ke KPK. 

"Serahkan saja ke KPK biar netral. Tersangka sendiri kan sudah mengaku menyerahkan uang Rp500 juta. Mana mungkin tersangka berbicara tanpa fakta yang dialaminya," pungkas Kamilov.

Selanjutnya, Jumat (13/11/2015) malam, penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan pengusutan kasus suap interpelasi penyelewengan dana bantuan sosial tersebut.

Hal itu dilakukan, setelah 2 hari sebelumnya menggeledah 4 rumah tersangka suap interpelasi, giliran 12 orang anggota DPRD Sumut dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap anggota DPRD yang masih aktif dan anggota DPRD periode 2009-2014 ini digelar di Markas Brimob Polda Sumut. 12 Anggota dewan diperiksa bergantian oleh penyidik KPK.
Mustofawiyah Sitompul, anggota Fraksi Demokrat yang ikut diperiksa menyebutkan mereka diperiksa untuk memberi keterangan baru terkait 4 orang anggota DPRD Sumut yang ditetapkan tersangka penyelewenangan dana bansos.

Selain itu Mustofawiyah juga mengaku mereka dicecar pertanyaan seputar interpelasi, laporan kerja pertanggungjawaban Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan APBD.

Tiga kader Partai Demokrat yang juga mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 diperiksa penyidik KPK. (Sozi)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas