Headlines News :
Home » , , » Pilkada 9 Desember, Masyarakat Bengkalis Ditantang Tak Pilih Tersangka Korupsi

Pilkada 9 Desember, Masyarakat Bengkalis Ditantang Tak Pilih Tersangka Korupsi

Written By Harian Berantas on Thursday, November 26, 2015 | 6:26:00 AM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS -Beberapa hari lagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis akan menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak tanggal 09 Desember, mencari pemimpin lima tahun kedepan. Saat ini ketiga pasangan calon yang dipastikan bertarung tengah melakukan kampanye atau sosialisasi ke masyarakat, menjual visi dan misi. 

             Dok: Herliyan Saleh terlibat tindak -             Surat Dakwaan Korupsi Bansos -
             pidana korupsi APBD                                      Bengkalis       


Tiga pasangan calon yang akan bertarung di pilkada Bengkalis adalah Amril Mukhminin-Muhammad (nomor urut 1), Herliyan Saleh-Riza Pahlefi (nomor urut 2) dan Sulaiman Zakaria-Noor Charis Putra (nomor urut 3).

Dari ketiga pasangan calon tersebut, pasangan nomor urut 2 Herliyan Saleh-Riza Pahlefi cukup kontroversi, karena Herliyan berstatus tersangka korupsi sedangkan Riza sendiri dalam kondisi sakit sejak beberapa bulan lalu.

Direktur Eksekutuif BAK-LIPUN Bengkalis Abdul Rahman Siregar menyebutkan soal pasangan nomor urut 2 yang cukup kontroversi, karena keduanya dalam kondisi yang sebenarnya tidak layak ikut pilkada.

BAK-LIPUN menantang masyarakat di Kabupaten Bengkalis untuk tidak memilih pada calon yang diduga bermasalah. “Ada satu pasangan calon yaitu Herliyan Saleh-Riza Pahlefi kita nilai kondisinya tidak patut ikut sebagai calon kepala daerah. Herliyan sendiri sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dana bantuan sosial (bansos) APBD Bengkalis yang sudah menyeret mantan ketua DPRD Jamal Abdillah ke jeruji besi.

Sedangkan Riza Pahelfi sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, bahkan yang bersangkutan tidak pernah muncul dalam berbagai kegiatan resmi,” tegas Abdul Rahman, Selasa (24/11/2015).

Disebutnya lagi, Herliyan Saleh sendiri yang merupakan bupati periode 2010-2015, juga diduga tersangkut dalam sejumlah masalah hukum, selain dana bansos yang sekarang kasusnya masih berjalan di Polda Riau.

Yang bersangkutan (Herliyan Saleh) juga diduga kuat berperan dalam kasus tindak pidana korupsi penyertaan modal ke BUMD PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sebesar Rp 300 milyar yang juga sudah menyeret mantan dirut PT.BLJ Yusrizal Handayani ke penjara.

Diungkap Abdul Rahman lagi, sejumlah persoalan pembangunan yang dilakukan pada masa Herliyan lima tahun lalu juga diduga menyimpan masalah sampai hari ini, walau belum tersentuh hukum. 

Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) tidak memiliki payung hukum, dan dana yang sudah dikucurkan dari APBD Bengkalis mencapai Rp 400 milyar lebih, serta proyek multiyears (My) senilai Rp 2,4 trilyun ibarat bom waktu yang siap meledak.

“Untuk itu kita tantang masyarakat Bengkalis untuk berfikir cerdas dalam mencari sosok pemimpin yang patut menahkodai negeri ini kedepannya. Jangan hanya terjebak dengan opini atau sukses sesaat seperti pernyataan jalan di kampung kita sudah bagus, listrik sudah masuk. 
Karena membangun infrastruktur itu memang tugas seorang kepala daerah, tapi dibalik jalan dan listrik itu ada persoalan pembangunan lainnya yang diabaikan dan bermuara ke ranah hukum,”tambah Abdul.

Senada dengan itu, anggota presidium Komite Masyarakat Bukitbatu-Siak Kecil (KOMBS) Wan Sabri juga meminta kepada penegak hukum yaitu Polda Riau untuk terus menangani kasus bansos Bengkalis tahun 2012.

Sementara, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis dalam menangani kasus penyertaan modal Pemkab Bengkalis ke PT.BLJ sepertinya terhenti dan berakhir dengan dua tersangka saja.

“Pada masa kepemimpinan Herliyan Saleh menjadi bupati, dugaan praktek korupsi merajalela dalam skala besar. Mulai dari bansos Rp 226 milyar, penyertaan modal ke PT.BLJ Rp300 miliar, proyek Multi Years Rp2,4 trilyun yang diduga bakal bermasalah, Program UED-SP mencapai Rp 403 milyar yang tidak punya payung hukum serta praktrek KKN dalam lelang proyek regular di Unit Layanan Pengadaan (ULP) sejak tahun 2012 sampai sekarang,” timpal Wan Sabri.

Ditambahnya lagi, masyarakat seharusnya melihat proses pembangunan serta kriteria pemimpin di Bengkalis dalam perspektif luas, tidak terjebak dalam isu sempit yang dihembuskan seolah-olah Herliyan Saleh itu sukses luar biasa ketika memimpin Bengkalis lima tahun. Malahan lima tahun terakhir yang terjadi adalah dugaan praktek KKN merajalela serta uang negara habis untuk pembiayaan yang tidak jelas. 

Diberitakan harianberantas.co.id pada edisi 21 November 2015, aktivis anti korupsi Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) mengajak masyarakat untuk selektif memilih bakal calon yang maju pada Pilkada serentak di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang tidak tersandung dengan masalah korupsi.

"Masyarakat harus selektif, jangan sampai orang yang tersandung kasus korupsi dipilih pada pilkada serentak ini. Kalau demikian yang terjadi maka masyarakatlah yang melahirkan koruptor," kata Wakil Sekretaris Umum LSM KPK, Supandi Ahmad saat dihubungi Berantas lewat telephon di Pekanbaru, Sabtu (21/11/2015) lalu.

Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau akan mengikuti pilkada serentak pada gelombang pertama tanggal 09 Desember 2015 bersama dengan kabupaten/kota lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Supandi mengatakan, peluang munculnya bakal calon elit politik yang tersandung kasus korupsi sangat besar, terlebih lagi orang-orang yang belum ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi.

Karena itu, saran dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), kejelian dari masyarakat lebih ditingkatkan untuk mengetahui figur yang muncul baik jalur perorangan (independen) maupun kandidat yang diusung atas kekeliruan atau kekhilafan partai politik.

"Setiap orang berhak menggunakan hak politiknya, sekalipun itu adalah orang-orang yang pernah tersandung kasus korupsi karena belum jadi tersangka. Peluang ini bisa saja muncul aktor-aktor baru ataupun pemain lama," imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, pesta demokrasi yang akan berlangsung beberapa tahapan di Tanah Air harus menjadi satu hal yang bermanfaat memilih kepala daerah bupati/wali kota maupun gubernur beserta wakilnya.

Di sebagian daerah di Indonesia telah muncul politisi maupun elit politik sebagai balon untuk pilkada serentak gelombang pertama ini yang dijadwalkan pada 09 Desember 2015 nanti. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan dapat melihat secara jelas latar belakang calon Bupati itu, ujar dia.

Menurutnya, calon bupati yang terlibat atau tersandung kasus korupsi tidak dipilih meskipun ada janji politik yang mungkin lebih menjanjikan karena itu hanya sebagai bualan untuk mencapai target pemenuhan hak suara.

"Kalau aktifis dari LSM KPK sendiri berprinsip orang yang sudah tersandung kasus korupsi jangan dipilih, saya pikir masyarakat juga sudah dewasa dalam berpolitik memilih pemimpinnya," katanya menambahkan.

Demikian pula Ketua Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat LSM-IPMPL, Rusli Puteh, kepada media ini di Bengkalis, Minggu (15/11/2015) menyebutkan, selama memimpin Kabupaten Bengkalis periode 2010-2015, sudah banyak pejabat penting menjadi pesakitan, termasuk Herliyan Saleh, yang sekarang sudah berstatus tersangka korupsi Bansos/Hibah.

Herliyan yang sebelumnya menjabat Bupati Bengkalis ditetapkan tersangka kasus dana Bansos Rp272. 277.491.850 (Dua ratus tujuh puluh dua miliyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah delapan ratus lima puluh rupiah) pada tahun 2012 oleh Polda Riau sejak Juli 2015. Namun hingga ini dia belum ditahan.

Selanjutnya, kasus dugaan rekening gendut atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dugaan kasus korupsi pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Gas dan Uap (PLTGU) di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, dan Desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, yang menelan biaya Rp 1 triliun lebih.

Dalam kasus penyertaan modal, Herliyan Saleh selaku Bupati sampai tanggal 05 Agustus 2015 lalu, sudah diperiksa Kejaksaan. Ia diambil keterangannya menjadi saksi untuk tersangka yang sekarang sudah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Adapun dua terdakwa dimaksud adalah Yusrizal selaku Direktur PT BLJ, dan Ari Setianto selaku Staf Khusus Direktur perusahaan itu. Dugaan tindak pidana korupsi keduanya terjadi pada tahun 2012 saat Pemkab Bengkalis menganggarkan dana penyertaan modal kepada PT BLJ sebesar Rp 300 miliar.

Menurut Rusli, dugaan korupsi penyertaan modal Pemkab Bengkalis ke PT BLJ itu dilakukan secara berjamaah. Dua tersangka yang sekarang sudah inkrah dituntut di Pengadilan Tipikor, bakal disusul oleh tersangka baru lainnya.

Kasus ini masih terus dikembangkan kejaksaan. Artinya tidak berhenti pada 2 terdakwa saja. Namun untuk pengusutan tersangka/terdakwa baru yang bakal ditetapkan, penyelidikannya dilakukan Kejagung," kata Rusli.

Di Transmigrasi Kabupaten Bengkalis sebelumnya dengan dugaan korupsi pengadaan rumah transmigrasi di Desa Makeruh Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, M Paris sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Syarifah Salmah selaku Direktur Utama PT Dhita Indah yang merupakan rekanan kegiatan telah ditangkap, ditahan dan dituntut karena terbukti korupsi dana APBD Bengkalis.

Sementara, Huzaini selaku Kadis Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tak sempat ditahan keburu meninggal.

Selain itu, kasus dugaan korupsi pengadaan bibit karet di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2013 yang telah merugikan keuangan daerah dan negara sebesar Rp464 juta.

Dalam kasus korupsi pengadaan bibit karet di Dishutbun Bengkalis itu, Kejaksaan telah menuntut 8 terdakwa dengan tuntutan yang berbeda. Sebanyak 7 terdakwa dituntut 5,5 tahun dan 1 terdakwa dituntut 8 tahun penjara.

Kedelapan terdakwa yakni, Muhammad Nasir, Syarwandi SP, Hendry Z, Umar Baki, Nurzam. Herbertius Hariadi, Tarmizi SP, selaku KPA dituntut pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Sedangkan Syahrul Ramadhan, selaku rekanan dituntut hukuman pidana penjara selama 8 tahun.

Amar tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahron Hasibuan SH, Handoko SH dan Aswandi SH, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada Rabu (26/8/15) lalu, kedelapan terdakwa dijerat hukuman dengan Pasal 2 jo Pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, di Dinas PU Bengkalis, kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2011 dengan peningkatan jalan poros Teluk Lancar-Sekodi sebesar Rp4. 166, 576,217.15 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2 miliar lebih.

Dalam kasus dugaan korupsi jalan poros Teluk Lancar-Sekodi, Desa Teluklancar menuju Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis tersebut, Ermi Faisal selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK/PPTK, telah ditahan oleh Kepolisian serta tuntutan hukumnya telah inkrah di pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sementara, Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA proyek bermasalah tersebut bersama Kadis PU, sampai sekarang belum jelas status hukum mereka ditangan aparat Kepolisian dan Kejaksaan. Ditambah lagi kasus proyek multi years di pulau Bengkalis yang kini sedang disorot publik, karena diduga ada unsur kepentingan berbagai kalangan penguasa.

Dan kini yang sangat menghebohkan warga masyarakat Bengkalis khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pada pengelolaan dana Bansos/Hibah Bengkalis, hingga menyebabkan keuangan negara diduga dirugikan hingga Rp272 miliar lebih, dan korupsi BLJ Bengkalis sebesar Rp300 miliar.

Kedua kasus korupsi tersebut saat ini sedang ditangani Polda dan Kejati Riau, hingga Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI. Terbukti, mulai dari Bupati Herliyan Saleh, Azrafiani Aziz, Raof selaku Kabag Keuangan, Ketua DPRD Bengkalis, sejumlah anggota DPRD.

Semua pejabat terkait itu, sudah dijadikan sebagai tersangka korupsi. Bahkan, dari pejabat yang disebutkan tersebut sudah ada yang ditahan dan sedang diadili di kursi persakitan di pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Melihat rentetan peristiwa selama lima tahun belakangan ini, memunculkan pertanyaan, apakah mantan Bupati Bengkalis tersebut masih layak dipilih kembali memimpin Kabupaten Bengkalis? "Bagaimana mungkin Herliyan Saleh bisa mensejahterakan rakyat, sementara dia sudah bertatus tersangka sebagai tersangka," kata Rusli.

Keterangan yang dihimpun Berantas dari berbagai sumber terkait kasus Bansos/Hibah sebesar Rp272 miliar lebih, juga kasus tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi BLJ sebesar Rp300 miliar, mantan Bupati Bengkalis, Ir H Herliyan Saleh MSc yang telah dijadikan sebagai tersangka, akan diusut oleh aparat hukum setelah Pilkada serentak ditanah air usai.

Pernyataan ini juga, didukung Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang mengatakan, "Kasusnya tetap diproses tapi ditangguhkan sampai proses Pilkada 2015 selesai," ujarnya.

Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufieqqurrachman Ruki saat konferensi pers di Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa (25/08/2015) lalu, mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi saat Pilkada serentak.  

Status tersangka korupsi terindikasi kuat terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Karena itu, masyarakat sebagai pemilih harus selektif memilih calon kepala daerahnya.

“Jika masih ada calon yang tidak tersangka, kenapa harus pilih yang tersangka korupsi? Apa masyarakat siap dipimpin oleh seseorang berstatus tersangka?” tegas Taufieqqurrachman Ruki mengingatkan.

Dikatakan Ruki, bila seseorang tersangka korupsi mencalonkan diri untuk ikut mencalonkan Pilkada serentak tahun ini, iya itu sah-sah saja. Intinya adalah, selama hakim belum memutuskan bahwa hak politik calon kepala daerah itu dicabut, itu sah saja. Tergantung masyarakatnya, mau atau tidak memilih tersangka,” ungkapnya.     

Sekedar diketahui, satu di antara calon kepala daerah yang saat ini menjadi tersangka korupsi berada di Riau. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau resmi menetapkan calon kepala daerah itu sebagai peserta pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015.

Dimana sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI menetapkan Bupati Bengkalis, Herlyan Saleh sebagai tersangka kasus korupsi Bansos 2012, yang diperkirakan merugikan negara Rp29 miliar pada 10 Juli 2015, ungkap Ruki.

Menanggapi hal itu, Herliyan Saleh (sebagai tersangka) merupakan calon Bupati Bengkalis periode 2015-2020 ketika dihubungi lewat ponselnya untuk diminta komentarnya tentang kasus dugaan korupsi berjamaah tersebut, tak diangkat. Konfirmasi tertulis yang sebelumnya disampaikan Redaksi Berantas, tak dijawab.***(af)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas