Headlines News :
Home » , » KPK Garap Ratusan Penerima Suap Terkait Korupsi Bansos Sumut

KPK Garap Ratusan Penerima Suap Terkait Korupsi Bansos Sumut

Written By Harian Berantas on Tuesday, November 24, 2015 | 2:32:00 AM

HARIANBERANTAS, MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mencatat hampir semua anggota DPRD Sumatera Utara diduga menerima suap dari Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, dalam kaitan hak interpelasi dan dana bantuan sosial (bansos). 


Daftar nama penerima suap itu sempat ditunjukkan KPK kepada Syamsul Hilal, mantan anggota DPRD Sumut priode 2009-2014, ketika menjalani pemeriksaan.

Syamsul Hilal membenarkan,  dirinya sempat  ditunjukkan catatan penerima uang suap oleh KPK. Kata Syamsul, ada ratusan nama yang diduga menerima suap.

“Secara khusus tidak (disebutkan uang apa). Tapi daftar nama anggota dewan yang terima uang itu ditunjukkan balik sama aku,” ungkap Syamsul, Selasa (17/11) sore.

Ia mengatakan, di dalam catatan itu hampir semua anggota dewan diduga menerima uang yang diserahkan oleh Ali Nafiah, Bendahara DPRD Sumatera Utara.

Kata Syamsul, nilai uangnya bervarisasi. “Semua anggota dewan (diduga terima uang). Dari pimpinan juga. Ada sekitar 100 nama,” ungkap Syamsul. Ia menyebut, catatan pemberian uang itu diperoleh KPK melalui Ali Nafiah. Namun, kata dia, untuk persoalan uang ini, ia sama sekali tidak ada menerima.

“Kan ada catatan dari si Ali (Bendahara DPRD Sumut). Si anu terima sekian. Saya juga ditanya, bapak  bagaimana. Ya ku jawab saja sampai hari ini aku enggak ada terima,” ujarnya.

Begitupun, kata Syamsul, semua pertanyaan yang diajukan KPK dijawabnya dengan singkat. “Aku plas-ples-plas-plos saja. Enggak ada berbelit-belit sama aku. Apa yang ku tau, pap, pap, pap selesai”.
“Artinya enggak ada yang sulit-sulit. Misalnya apa, APBD 2012, 2013, 2014. Bagaimana, tap-tap, kita terima,  kita koreksi. Bagaimana kemungkinan ada permainan, itu bukan urusan aku,” kata Syamsul Hilal dengan tegas.

Keterangan lain menyebutkan, dalam pemeriksaan penyidik KPK di Mako Brimob Poldasu beberapa waktu lalu terungkap, khusus pengesahan APBD tahun 2013 saja, per anggota DPRD Sumut diduga disuap Gatot Pujo Nugroho Rp350 juta per orang. Jumlah lebih besar untuk unsur pimpinan dewan.

“Yang terakhir itu besarnya Rp350 juta. Pasti (uangnya itu) dari Gubernur. Tentu lewat Fuad (Kabag Keuangan Pemprov Sumut). Fuad lewat Randiman (Sekretaris DPRD Sumut), Randiman lewat si Ali (Bendahara Sekretariat DPRD Sumut),” ucap sumber.

Sementara Syamsul Hilal yang memang dikenal vokal dan ‘berani hidup’ miskin harta, namun jiwa besar di Sumatera Utara, dengan gamblang mengakui apa yang dia tahu dan ditanyakan penyidik. Termasuk dugaan  suap hak interplasi dengan total mencapai Rp20 miliar lebih untuk anggota dan pimpinan DPRD Sumut.

“Ada data (dari KPK) setiap anggota dewan terima sejumlah uang. Tapi tidak dibilang dari siapa. Dari siapa lagi kalau bukan dari Gubsu,” tambahnya.

Saat ditanya wartawan soal uang ratusan juta tersebut, politisi PDI Perjuangan tersebut pun menjawab seraya bercanda.

“Saya bilang (ke penyidik KPK), saya memang nunggu-nunggu (uang ratusan juta itu). Jadi belum terima? Belum.  Maka itu mobil (dinas) saya tahan. Karena informasi saya dijanjikan. Namun tengok, betul enggak janji ini kan,” kata Hilal tertawa lepas.

Sedang Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan setidaknya enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara mengembalikan uang yang diduga merupakan suap  interpelasi dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Utara.

“Memang penyelidikan telah menduga adanya pemberian atau penerimaan uang dalam jumlah yang sangat signifikan, dan sudah ada pengakuan tersebut,” ucap Indriyanto, Minggu.

Anggota DPRD Sumut yang sudah mengembalikan uang tersebut kepada KPK di antaranya BM dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, HM (Fraksi Partai Golongan Karya), dan CR (Fraksi Partai Golkar).

“Beberapa anggota DPRD ada yang sudah mengembalikan sejumlah uang, sementara yang lain masih dalam pengembangan,” ujar Indriyanto.

Untuk teknis proses penyelidikan, Indriyanto enggan menyebutkan secara detail, lantaran dapat mengganggu  proses penyelidikan.

Indriyanto menegaskan, KPK akan menuntaskan masalah ini. Dalam proses pemeriksaan, tutur Indriyanto, KPK memerlukan pengembangan dan kajian dengan melakukan pemeriksaan silang kesaksian dari yang bersangkutan. Yakni keterangan satu saksi akan dikonfirmasi ke saksi lain.

Sebelumnya, DPRD Sumatera Utara mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Gatot Pujo Nugroho menyangkut empat hal. Yakni pengelolaan keuangan daerah, penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD 2015, kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, etika Gubernur Gatot sebagai kepala daerah. Sebanyak 57 dari 100 anggota Dewan membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi.

Namun, secara tiba-tiba, mereka membatalkan penggunaan hak interpelasi tersebut. Akhirnya, puluhan anggota  DPRD Sumatera Utara diperiksa KPK pada September lalu. (TIM)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas