Headlines News :
Home » » Kejari Bengkalis Didesak Usut Keterlibatan Herliyan Terkait Korupsi Rp300 Miliar

Kejari Bengkalis Didesak Usut Keterlibatan Herliyan Terkait Korupsi Rp300 Miliar

Written By Harian Berantas on Thursday, November 19, 2015 | 5:58:00 AM

HARIANBERANTAS,BENGKALIS - Guna menindaklanjuti pemberitaan situs harianberantas.co.id ini edisi minggu lalu, pimpinan media ini, Toro, bersama staf redaksi, Muktaruddin, menemui Kepala Kejasaan Negeri (Kajari) Bengkalis Rahman Dwi Saputra, SH MH di kejaksaan negeri Bengkalis, menanyakan perkembangan kasus korupsi senilai Rp. 300 miliar yang diduga kuat melibatkan Ir. H. Herliyan Saleh MSc selaku mantan Bupati dan beberapa pejabat penting lainnya dilingkup Pemkab Bengkalis.

Kasus dugaan korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bumi Laksamana Jaya (BLJ) terus diusut. Hanya untuk penetapan tersangka baru, penyelidikannya diambil alih Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Kajari, Rahman Dwi Saputra bersama Kasi Intel, Rully Afandi SH, saat berbincang-bincang dengan Pemred Berantas, Toro, Rabu  (18/11/15) (Kiri). Bukti Penerimaan LP Dari Presiden RI (Kanan)

Hal itu disampaikan Kepala Kejasaan Negeri (Kajari) Bengkalis Rahman Dwi Saputra, SH MH dan didampingi Kepala Seksi Intelijen, Rully Afandi SH, diruangan kerjanya, Rabu (18/11/2015) kemaren.

"Kasus ini masih terus dikembangkan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis. Artinya tidak berhenti pada pihak Direktur PT BLJ, Yusrizal Andayani, dan staf Direktur, Ari Setianto saja. Namun untuk pengusutan tersangka selanjutnya, penyelidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung," kata Rahman.
Apakah tersangka baru yang bakal diseret oleh Kejaksaan Agung adalah Bupati Bengkalis Herliyan Saleh selaku pihak yang dianggap orang yang paling bertanggungjawab soal kasus APBD tersebut,  "Kalau untuk Herliyan mantan Bupati, Kejagung yang ambil alih. Begitu juga dengan calon-calon tersangka baru lainnya," ujar Rahman.

Menurut Rahman, dugaan korupsi penyertaan modal Pemkab Bengkalis ke PT. BLJ itu dilakukan secara berjamaah. Sekarang ini, kami masih menunggu upaya banding yang diajukan penyidik untuk mencari keadilan atas putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang menurut penilaian penyidik, vonis kedua tersangka itu tidak relevan.

Mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sebut Rahman, masih didalami oleh pihaknya. Untuk TPPU, penyidikannya tetap dilakukan Kejaksaan Negeri Bengkalis sesuai kordinasi bersama antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejari Bengkalis.

"Penyidikannya tetap di Kejari, hanya penyelidikan penyimpangannya saja yang diambil alih oleh Kejagung," pungkas Rahman. 

Seperti diketahui, dalam kasus penyertaan modal, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh ketika telah diperiksa Pidsus Kejari Bengkalis. Ia diambil keterangannya menjadi saksi untuk tersangka yang sekarang sudah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Adapun dua terdakwa dimaksud adalah Yusrizal selaku Direktur PT BLJ, dan Ari Setianto selaku Staf Khusus Direktur perusahaan itu. Dugaan tindak pidana korupsi keduanya terjadi pada tahun 2012 saat Pemkab Bengkalis menganggarkan dana penyertaan modal kepada PT BLJ sebesar Rp 300 miliar.

Dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Gas dan Uap (PLTGU) di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, dan Desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, yang menelan biaya Rp 1 triliun lebih.

Dalam pelaksanaannya, pihak PT BLJ malah mengalirkan dana tersebut kepada anak-anak perusahaannya. Di antaranya, PT Sumatera Timur Energi dan PT Riau Energi Tiga. Nominalnya mulai dari jutaan rupiah sampai dengan miliaran baik dalam bentuk investasi, beban operasional, yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan PLTGU.

Diberitakan media ini sebelumnya, Kejari Bengkalis maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dinilai tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. 

Pasalanya, penanganan dugaan korupsi penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sebesar Rp.300 miliar tersebut, dinilai melibatkan berbagai pihak termasuk Herliyan Saleh selaku Bupati.  

"Kalau memang Yusrizal Andayani, dan Ari Setianto, tersandung kasus karena Direktur, dan Staf Khusus Direktur perusahaan PT. BLJ Bengkalis, maka mantan Bupati, Ir. Herliyan Saleh merupakan calon Bupati di Kabupaten Bengkalis periode 2015-2020 dan kroni lainnya, harus ikut di usut tuntas," ujar Ketua Divisi Kajian dan Litbang, LSM KPK, Mukhtaruddin, kepada Berantas, didampingi Ketua Team Observasi Pengguna Anggaran Negara & Anggaran Daerah (LSM Topan-AD) wilayah Riau, Rion Satya, di Pekanbaru, pekan lalu.

Menurut Mukhtaruddin, Kejari Bengkalis maupun Kejati Riau, seharusnya adil dalam semua penanganan kasus. Begitu juga dalam kasus korupsi penyertaan modal yang bukan penanaman modal dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke Badan Usaha Milik Daerah PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) yang melibatkan Yusrizal Andayani, dan Ari Setianto. Yusrizal Andayani, dan Ari Setianto tidak berdiri sendiri-sendiri saat kasus tersebut terjadi.

"Seharusnya tidak hanya berhenti di Yusrizal Andayani, dan Ari Setianto, karena Herliyan Saleh selaku Kepala Daerah atau Bupati Bengkalis pihak yang bertanggungjawab mengawasi penggunaan modal tersebut serta terlibat dalam menyetujui penyalahgunaan modal senilai Rp300 miliar pada sektor lain yang tidak dipergunakan untuk membangun PLTGU,” ujarnya.

Mukhtaruddin meminta kejelasan soal rekan Yusrizal Andayani, dan Ari Setianto lainnya pada perusahaan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) dan pihak Pemda Bengkalis yang juga terlibat dalam kasus tersebut. Ini juga untuk menjaga kewibawaan lembaga kejaksaan dan netralitas lembaga hukum di Indonesia itu.

"Pengusutan kasus korupsi tersebut jangan sampai ada kesan untuk target orang tertentu saja, sementara aspek hukum dan keadilan hukum dikesampingkan," kata Mukhtaruddin. 

"Saya salut bila kejaksaan memang mengusut kasus korupsi di wilayah daerah Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Namun pengusutan itu harus tuntas, kalau ada yang terlibat dalam kasus yang sama, ya tuntaskan, jangan sampai ada istilah tebang pilih." 

Dari catatan Redaksi Berantas tanggal 13 Agustus 2015 di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Yusrizal Andayani dan Ari Suyatno kepada Hakim mengungkapkan, bahwa suntikan dana sebesar Rp. 300 miliar yang disebar ke sejumlah anak perusahaan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan. Dan ide tersebut berasal dari Dewan Direksi yang telah disampaikan dalam RUPS, jelas Yusrizal.   

Bahkan kuasa hukum Yusrizal Arfa Gunawan yang melanjutkan penjelasan Yusrizal di pengadilan tipikor PN Pekanbaru menyatakan, setelah disetujui oleh pemegang saham dan komisaris, dana sebesar Rp. 300 miliar itu disebar ke sejumlah anak usaha. 

Dan tujuan awal penyertaan modal itu adalah untuk membangun pembangkit listrik di Desa Buruk Bakul dan Balai Pungut Bengkalis sebagai jawaban atas krisis listrik yang terjadi di daerah tersebut. Namun pembangunan tersebut tidak kunjung selesai dilaksanakan lantara aliran modal mengalir tidak sesuai peruntukan awal.

"Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 18 Mei 2013 pukul 09.00 WIB dijelaskan kemana saja penyertaan modal akan disalurkan PT BLJ untuk mengembangkan usahanya," kata Arfa Gunawan.       

Lebih lanjut, Arfa mengatakan bahwa dari risalah RUPS tahun buku 2013 itu dihadiri oleh Yusrizal Handayani sebagai direktur utama dan sejumlah pejabat penting di Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai pemegang saham.     

"Dalam risalah itu disebutkan turut hadir Bupati Bengkalis saat itu yakni Herliyan Saleh, Komisari Utama Drs Mukhlis, Drs Burhanuddin Sekda Bengkalis selaku anggota komisaris, dan Ribut Susanto sebagai anggota komisaris," ungkap Arfa.   

Dijelaskan, dalam rapat tersebut membahas laporan jajaran direksi mengenai jalannya usaha selama tahun 2012, pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi rencana kerja untuk buku 2013. "Hasilnya, pemegang saham menyetujui laporan direksi dan mengesahkan neraca laba rugi serta rencana investasi PT BLJ dalam bidang property, agribisnis dan Migas," jelasnya.

"Artinya, semua rencana investasi baik itu penanaman modal ke Indonesian Creative School, penanaman modal di sebuah dealer motor gede di Bogor, dan lainnya dalam dakwaan, disetujui melalui RUPS,"    

Menurut catatan juga sebelumnya, diketahui bahwa Selasa 11 Agustus 2015, Herliyan Saleh dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi penyertaan modal PT BLJ ini. 

Dalam kesaksiannya Herliyan Saleh, juteru banyak mengaku tidak mengetahui bagaimana suntikan modal tersebut bisa mengalir ke sejumlah anak usaha dan rekan bisnis PT BLJ.

Bahkan dalam jalannya persidangan Herliyan mengaku tidak mengetahui banyak hal terkait proses pengajuan modal perusahaan plat merah milik Bengkalis tersebut serta proses pembangunan pembangkit listrik yang dikerjakan PT. BLJ
Dalam penanganan kasus korupsi luar biasa ini di Kabupaten Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis mencium adanya dugaan korupsi dalam proses pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) tersebut. 

Sehingga, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang saat itu dijabat oleh Edi Rakamto, SH.MH, meminta media ini supaya dugaan penyelewengan dan penyimpangan dana sebesar Rp. 300 miliar itu ditelusuri bersama tim Kejari Bengkalis.    

Selanjutnya, Rabu tanggal 11 Desember 2013 siang, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Mukhlis bersama Kepala Tindak Pidana Khusus yang saat itu dijabat oleh Arjuna Meghanada dan Kepala Seksi Intelijen Furkon Syah Lubis dan beberapa penyidik Kejari lainnya mendatangi kantor PT. BLJ Bengkalis melakukan penyitaan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan kasus korupsi sebesar Rp. 300 miliar pada tahun  anggaran 2012 silam itu.

Akan tetapi, setelah tim penyidik Kejari Bengkalis menyidik kasus dugaan korupsi sebesar Rp. 300 miliar pada PT. BLJ Bengkalis yang diduga melibatkan petinggi Kabupaten Bengkalis tersebut, berhembus aroma adanya konspirasi Kajari, Muklis, dengan CV. Surya Perdana Motor mitra kerja PT Surya Citra Riau (anak usaha PT.BLJ) dalam penanganan kasus hibah BUMD menerima suap dua cek BNI yang masing-masing berisi Rp.5 miliar ditambah uang tunai Rp. 250 juta, serta jatah proyek di Pemkab Bengkalis.  

Dan setelah konspirasi Kajari, Muklis ini dengan CV. Surya Perdana Motor mitra kerja PT.Surya Citra Riau (anak usaha PT.BLJ) terungkap, media ini juga mencoba menemui Kajari Bengkalis, Muklis hingga berulang kali,  guna konfirmasi. Namun, Kajari Bengkalis, Muklis saat itu, merasa takut dan menolak untuk ditemui Berantas.   

Sehingga, Kamis (05/02/2015), media ini bersama beberapa tim dari aktifis LSM anti korupsi dari Pekanbaru-Riau melayangkan laporan resmi ke Presiden RI, KPK RI, Jaksa Agung, DPR RI di Jakarta, karena perbuatan melawan hukum terhadap kasus dugaan korupsi sebesar Rp300 miliar itu, dinilai sudah diluar kewajaran dan atau melampaui batas.

Menanggapi hal ini, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Mukhzan, ketika dihubungi media ini lewat telepon beberapa waktu lalu mengatakan, “Proses penanganan kasus PT. BLJ Bengkalis sampai sekarang, masih jalan di penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis. Kalau mengenai kasus rekening gendut Bupati (Herliyan Saleh-red), itu ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan sampai saat ini, belum kami tahu apakah kasus itu dilimpahkan oleh Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Karena kasus rekening gendut Bupati, Herliyan Saleh tersebut kami dengar melalui media saja, ujarnya. ***Nas**

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas