Headlines News :
Home » » Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Kontrak Hutchison

Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Kontrak Hutchison

Written By Harian Berantas on Monday, November 2, 2015 | 6:10:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mendalami dugaan korupsi di balik perpanjangan kontrak PT Pelindo II dalam pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchison Port Holding. 


Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri yang telah lebih dahulu menyidik kasus dugaan korupsi mobile crane di lingkungan Pelindo II.

Jaksa Agung Prasetyo kepada SH di ruangan kerjanya di Kejagung, Kamis (29/10), mengatakan bahwa saat bertemu Pansus Pelindo II pihaknya diminta mengusut dugaan korupsi dalam perpanjangan kontrak pengelolaan JICT.

Dalam pertemuan dengan Pansus Pelindo II, Jaksa Agung Prasetyo mengaku ditanya mengenai ada tidaknya kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam perpanjangan kontrak PT Pelindo II dalam pengelolaan JICT. Menanggapi hal itu, ia menyebutkan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Polri selaku penyidik yang sebelumnya menangani kasus dugaan korupsi di tubuh Pelindo II.

“Tampaknya ada sinyalemen perbuatan melawan hukum lain selain pengadaan mobile crane,” kata Prasetyo.

Jaksa Agung Prasetyo mengakui, Kejagung melalui jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara (Jamdatun) pernah memberikan dua legal opinion (LO), yaitu pada 17 Maret 2014 dan 21 September 2014. Legal opinion, menurutnya, mengenai perpanjangan kontrak JICT, terutama setelah terbitnya UU pelayaran baru yaitu UU No 17/2008.

Isi LO bertanggal 21 November 2014 mengingatkan Pelindo II agar tunduk pada UU No 17/2008 tentang Pelayaran, yakni tak melanggar prinsip sebagai regulator seperti diatur pada penjelasan Pasal 344.

Perihal dugaan pelanggaran yang dilakukan Pelindo II dalam perpanjangan kontrak tersebut, Jaksa Agung Prasetyo mengakui potensi tersebut. "UU Pelayaran membedakan antara operator dan regulator. Yang bisa konsensi itu hanya operator. Kita dalami dulu apakah itu hanya operator atau juga regulator," tutur Prasetyo.

“Namun, kalau dilihat dari legal opinion Jamdatun, ya itu pelanggaran,” ujarnya.

Tabrak Aturan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli menilai, pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Pelindo II tidak transparan dan banyak menabrak peraturan.

Dalam hal perpanjangan konsensi, misalnya, menurut Rizal, PT Pelindo II memperpanjang konsesi Hutchison Port Holding atas kawasan JICT sebelum berakhir. Konsesi baru selesai 27 Maret 2019, tetapi sudah diperpanjang tahun 2014.

Padahal, Rizal mengemukakan, Pasal 82 dalam UU No 17/2008 menyatakan Otoritas Pelabuhan sebagai pihak resmi dan berwenang yang memberikan konsesi pelabuhan. “Peraturan ini tidak dipatuhi,” ucap Rizal dalam rapat Pansus Pelindo II, Kamis (29/10).

Rizal diundang hadir dalam rapat pansus yang digelar DPR di Kompleks Parlemen. Selain Rizal, hadir dalam rapat itu Jaksa Agung HM Prasetyo. Pansus Pelindo II juga mengundang Menteri BUMN Rini Soemarno dan sejumlah ahli dan mantan pejabat.

Di hadapan pemimpin dan anggota pansus, Rizal mengungkapkan, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino juga mengabaikan permintaan komisaris agar dilakukan evaluasi dan negosiasi ulang dengan Hutchison. Evaluasi dan negosiasi ulang menyangkut nilai konsesi atau fee.

Menurut Rizal, nilai fee yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan PT Pelindo II dengan Hutchison terlalu rendah dan berpotensi merugikan negara. “Pada 1999 senilai US$ 215 juta ditambah US$ 28 juta, tetapi sekarang hanya US$ 215 juta,” ucap Rizal. (Sozi)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas