Headlines News :
Home » » Dugaan Korupsi Dana APBD dan Bansos Inhu Rp.201,8 Miliar Harus Diusut

Dugaan Korupsi Dana APBD dan Bansos Inhu Rp.201,8 Miliar Harus Diusut

Written By Harian Berantas on Friday, November 13, 2015 | 5:35:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Berdasarkan data yang ada dan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Nomor:LAP-227/PW04/3/2015 tanggal 23 Juni 2015, telah ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan 47 pejabat penting termasuk mantan Bupati, H Yopi Arianto SE, di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau senilai Rp201. 833.660.063, 00 atau Rp201,8 miliar lebih, dan kasusnya pun dalam waktu dekat akan dilaporkan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) bekerjasama dengan beberapa mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru ke Mabes Polri, Kejagung dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)RI.                                       

                                                          H Yopi Arianto SE                                                                                                                                         
Informasi yang diterima media ini, bahwa mantan Bupati Inhu, H.Yopi Arianto SE yang merupakan calon Bupati di Kabupaten Inhu periode 2015-2020, telah berulang kali diperiksa oleh hukum akibat tersandung masalah kasus dugaan korupsi, kepemilikan asset dan kasus dugaan pencabulan terhadap beberapa wanita idamannya dan juga masalah penamparan yang diduga dilakukan kepada salah seorang Wartawan senior lokal di Kabupaten Inhu.  

Pada tahun tahun 2014, ditemukan realisasi penyaluran dana bansos/hibah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai akhir penugasan sebesar Rp.17. 695.500.00. 

Anggaran yang dimaksud terdapat di Sekretariat Daerah Pemkab Indragiri Hulu, yang pembayarannya dilakukan oleh bendaharawan pengeluaran Sekda Kabupaten Inhu dari anggaran dana hibah/bansos senilai Rp64. 956.000.000,00,-       

Namun berdasarkan fakta yang ada, penggunaan dana tersebut telah terjadi kebocoran mata anggaran yang diduga hanya demi kepentingan kelompok para oknum pejabat di daerah Pemkab Inhu. Ironisnya penggunaan dana tersebut, pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hulu-Riau belum diikat dengan Perda, sehingga menuai kerancuan.     

Dan pada tahun anggaran 2015, terdapat proses perencanaan atau penganggaran dana APBD yang tidak transparanan dan partisipatif oleh Pemdakab Indragiri Hulu bersama DPRD. Buktinya, dari monitoring penyusunan APBD tahun 2015 dengan uji petik, ada Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Dinas Perkebunan Kabupaten Inhu, terungkap kegiatan-kegiatan yang tidak diusulkan melalui mekanisme musrenbang dan usulan SKPD serta tidak tertuang dalam RKPD dan KUA/PPAS yang dianggarkan dalam APBD tahun 2015 sebesar Rp31. 385.632.000,00 ,- 

Terungkap bahwa pada tahun anggaran 2015 melalui Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Dinas Perkebunan Kabupaten Inhu, adanya dana aspirasi dari anggota DPRD yang tidak sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah atas kelalaian TAPD Pemda Inhu sebesar Rp78. 513.094.500,00.

Kemudian, terdapat pemberian bantuan hibah/bansos kepada instansi vertikal yang tidak sesuai mekanisme yaitu pemberian dana hibah/bansos yang diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu secara berturut-turut dari  tahun 2013, 2014 dan 2015 maupun dana hibah yang diterima oleh TNI-AD melalui satuan teritorialnya (Kodim 0302/Inhu) ratusan juta setiap tahun anggaran. 

Berdasarkan bukti data atas hasil uji petik maupun uji lapangan terhadap beberapa dokumen proposal maupun daftar proposal penerima dana hibah uang pada tahun 2014/2015, ditemukan sejumlah calon penerima belanja hibah yang tidak berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu tersebut. 

Bahkan keseluruhan dokumen proposal yang dianggarkan dalam APBD tahun 2014/2015, tidak melalui verifikasi. Sehingga yang terjadi adalah kekeliruan tata cara evaluasi dan verivikasi belanja bansos/hibah yang tertuang dalam peraturan Bupati Inhu dan Permendagri No. 32 tahun 2011. Yang berunjung pada kebocoran keuangan negara, yaitu; (1), Palang Merah Indonesia (PMI) yang beralamat di Jl. Danau Raja Timur Kp. Dagang Rengat sebesar  Rp450.000.000, pengajuan proposalnya tertanggal 1 Oktober 2014 dan hasil evaluasi pengajuan proposal pada tanggal 17 Juli 2014, telah melewati batas waktu. (2), Badan Narkoba Nasional (BNN) beralamat di Jl. Batu Canai Pematang Reba sebesar Rp100.000.000,- pengajuan proposalnya tertanggal 22-Dec 2014 dan hasil evaluasi pengajuan proposal, tanggal 17 Juli 2014, telah melewati batas waktu. 

Kemudian, atau (3), Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab Inhu di Jl. Hasanuddin No. 1 Rengat Rp100.000.000 pengajuan proposalnya tertanggal 7 April 2014 dan hasil evaluasi pengajuan proposal, tanggal 17 Juli 2014 telah melewati batas waktu (kadaluarsa). (4), Karya Bakti TNI Kantor Kodim 0302  di Jl. R.Suprapto Rengat senilai Rp150.000.000 pengajuan proposal, tanggal 12 Oktober 2014 dan hasil evaluasi pengajuan proposal, tanggal 17 Juli 2014 telah melewati batas waktu (kadaluarsa). (5), Yayasan Ma’rifatul Karomah Desa Bukit Lipai Kec, Pasir Penyu senilai Rp65.000.000,- tanggal 15 September 2014, dan  hasil evaluasi pengajuan proposal, tanggal 17 Juli 2014 telah melewati batas waktu.

Dan keenam (6), Masjid Al-Ihsan Desa Candi Rejo Kec Batang Cenaku Rp65.000.000 tanggal 20 Nov 2014 dan hasil evaluasi pengajuan proposal pada tanggal 17 Juli 2014 telah melewati waktu. (7), Masjid Mukhlisin di Desa Bukit Lipai Kec, Pasir Penyu senilai Rp65.000.000 pada tanggal 19 Juli 2014 dan  hasil evaluasi pengajuan proposal, tanggal 17 Juli 2014 telah melewati batas waktu.

Kedelapan (8), Masjid At-Taqwa di Desa Pematang Kec, Batang Peranap senilai Rp65.000.000 dengan tanggal pengajuan proposal pada tanggal 14 Oktober 2014. Dan hasil evaluasi pengajuan yakni tanggal 17 Juli 2014, juga telah melewati batas waktu, alias tidak sesuai mekanisme. (9), Masjid Rhadatul Ulum di Kec, Pasir Penyu senilai Rp35.000.000 2 Oktober 2014, dan tanggal  hasil evaluasi pengajuan, 17 Juli 2014 telah melewati waktu. 

Sementara, belanja hibah yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp800. 000.000.00 dengan rinciannya sebagai berikut: (1), Paguyuban Keluarga Jawa (PKJ) di Jl. Pematang Reba-Pekan Heran KM 2 sebesar Rp500.000.000 tanpa ada bahan proposal. (2), Komisi Penanggulangan Aids (KPA) yang beralamat di Jl. Lintas Pematang Reba sebesar Rp100.000.000, juga tanpa bahan proposal (nihil).

Ketiga (3), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jl. Lintas Timur Pematang Reba senilai Rp100.000.000 tanpa bahan proposal (diduga rekayasa), (4). Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jl. Sultan Rengat senilai Rp100.000.000 juga diduga rekayasa karena tanpa bahan proposal.

Penerima dana hibah/bansos yang dilakukan berturut-turut pada tahun anggaran 2014-2015 yang diduga melibatkan para pejabat penting termasuk Bupati dan keluarga sebesar Rp13. 775.000.000.00,-, sebagai berikut; (1), Akademi Kebidanan (AKBID) di Jl. H Syarif Desa Akademi Kebidanan (AKBID) Jl. H Syarif Desa Rantau Mapesai Rengat senilai Rp700.000.000,- dan  Rp100. 000.000,- (2) Badan Narkoba Nasional Jl.Batu Canai Badan Narkoba Nasional di Jl.Batu Canai Pematang Reba sebesar Rp25.000.000,- dan Rp100.000. 000,- 

Keempat (4), BKMT Kab Inhu di Jl. Hasanuddin Badan Kontak Majelis No. 1 Rengat sebesar Rp1. 200. 000.000,- dan Rp900.000.000,- (5), DEKRANASDA KAB, INHU Jl.Sultan No. Rengat Rp100.000.000, dan Rp50. 000.000,- (6) Dewan Kesenian Indragiri (DKI) Jl. Jend A Yani Rengat sebesar Rp1. 100.000.000,- dan Rp800.000.000,- (7), Dharma Wanita Jl. Hasanuddin Dharma Wanita  Kab, Indragiri Hulu No. 1 Rengat sebesar Rp525.000.000,- dan Rp200.000.000, (8) Forum Kerukunan Jl. Lintas Timur senilai Rp75.000.000 dan sebesar Rp75.000.000,-

Kesembilan (9), Gabungan Organisasi Jl. Hasanuddin Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab, Inhu No. 1 Rengat sebesar Rp125.000.000,- dan Rp100.000.000,- (10), GOPTKI Kab, Inhu Jl. Hasanuddin No. 1 Rengat senilai Rp50.000.000,- dan Rp50.000.000,- (11), HIMPAUDI Rengat-Indragiri Hulu di Jl. Teuku Umar Gg.Kasturi sebesar Rp100.000.000, dan Rp100.000.000,- (12) Komisi Penanggulangan Jl. Raya Pematang sebesar Rp25.000. 000,- dan Rp100.000.000, (13), Komisi Perlindungan Jl. Lintas Timur Komisi Perlindungan Jl. Lintas Timur Anak Indonesia (KPAI) Pematang Reba senilai Rp25. 000. 000,- dan sebesar Rp100.000.000.

Empat belas (14), Komite Nasional Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jl.Sultan Rengat senilai Rp75.000.000,- dan sebesar Rp100.000.000,- (15) Lembaga Adat, Jl. Hang Lekir Lembaga Adat Jl. Hang Lekir Melayu Riau (LAM) (Rumah Tinggi) Rengat sebesar Rp150.000.000 dan sebesar Rp150.000.000,- (16), LPTQ Kab Inhu Jl. Lintas Timur Jl. Lintas Timur Pematang Reba senilai Rp75.000.000.00, dan sebesar Rp500.000.000,-

Tujuh belas (17), LVRI Kab Inhu Jl. H Agus Salim Legiun Veteran Republik Jl. H Agus Salim No. 02 Rengat senilai Rp25.000.000 dan sebesar Rp100.000.000,- (18), Paguyuban Keluarga Jl. Pematang Reba- Paguyuban Keluarga Jl. Pematang Reba-Jawa (PKJ) Pekan Heran KM 2 sebesar Rp650.000.000 dan Rp500.000.000,- (19), Persatuan Wartawan Jl. Lintas Timur Pengurus Cabang Persatuan Jl. Lantai II Jalan Mayor Indonesia Perwakilan Riau Kel, Pematang Reba senilai Rp100.000.000, dan Rp100.000.000,- (20), PGRI Kabupaten Inhu Jl. Inspektur Koesen di Jl. Inspektur Koesen No. 21 Rengat sebesar Rp800. 000.000 dan  Rp700.000.000,-

Dua puluh satu (21), PWRI Kab. Inhu Jl. Mayor Fadillah Persatuan Wartawan Jl. Raya Pematang Reba Pekan No. 38 Rengat senilai Rp75.000.000.00 dan Indonesia (PWI) Heran Kec, Rengat Barat sebesar Rp150.000.000,- (22) Rapi Wilayah 03-04 Jl. Rajawali No. 28 Desa Rapi Wilayah 03-04 Jl. Lintas Timur No. 99 Kabupaten Inhu Lambang Sari Lirik senilai Rp175.000.000. 00,- dan sebesar Rp175.000.000,- (23) STIE Jl. R Suprapto Rengat sebesar Rp500.000.000 dan Sekolah Tinggi Teknik Desa Rantau Indragiri (STTI) Mapesai Rengat, senilai Rp100.000.000,-

Berikutnya (24), STTI Jl. H Syarif Desa Rantau Sekolah Tinggi Teknik Mapesai Rengat sebesar Rp700.000.000, dan Indragiri (STTI) Desa Rantau Mapesai Rengat senilai Rp100.000.000,- (25), Tim Penggerak PKK Jl. Hasanuddin Tim Penggerak Jl. Hasanuddin Kab, Inhu No. 1 Rengat senilai Rp100.000.000,- dan sebesar Rp100.000.000,- (26) Yayasan Al-Firdausy Indragiri Jl. Pematang Reba- Yayasan Kel, Pematang Reba Pekan Heran KM 5 senilai Rp250.000.000,- dan Rp350.000.000,- dan terakhir (27), Yayasan Pendidikan Yayasan Pendidikan Indragiri (YPI) Jl. D.I Panjaitan Rengat senilai Rp100.000.000,- dan sebesar Rp200.000.000,-

Dugaan kerugian keuangan  negara lainnya, juga terdapat pada usulan proposal yang tidak melalui bagian Kesra Pemda Inhu pada tahun 2015 sebesar Rp25.210.479.063. dan usulan penerimaan dana hibah yang nilai anggarannya lebih besar dari rekomendasi Kesra Sekretariat Daerah Pemda Inhu sebesar Rp3.140.000.000. dalam pengelolaan dana hibah/bansos yang dialihkan ke sejumlah kegiatan yang dianggarkan di dalam DPA tahun 2015 yang tidak direncanakan di RKPD tahun 2015 pada dinas PU Kabupaten Inhu, sebesar Rp40. 294.933.000.

Dari telaah terhadap penggunaan dana APBD dan Hibah/Bansos Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau tahun anggaran 2014/2015 yang diduga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp201. 833.660.063, 00 atau Rp201,8 miliar tersebut, ternyata telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yang sampai kini para perambah uang negara tersebut belum tersentuh hukum.

Terkait dugaan tindak pidana korupsi secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tersebut, mantan Bupati Inhu, H. Yopi Arianto saat dihubungi media ini lewat teleponnya mengatakan, “Itu yang benarlah. Itu tidak akurat” katanya. 

Bahkan melalui via SmSnya kepada media ini mengatakan, “Hehehe capeeekk dech”, ucap Yopi. Bukan itu saja, konfirmasi tertulis (resmi) yang disampaikan tim media ini, beberapa waktu lalu kepada beberapa pejabat penting di wilayah daerah Kabupaten Inhu termasuk kepada Yopi Arianto SE yang merupakan calon Bupati periode 2015-2020 itu, tak terjawab. Demikian pula Plt Sekretaris Daerah (Sekda), H. Agus Rianto SH, kini menjabat sebagai Asisten Administrasi (III) Pemda Inhu, saat dihubungi, tak diangkat.  

Untuk mewujudkan tegaknya supermasi hukum di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau, tim media ini bersama aktifis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) dan beberapa mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR), akan melanjutkan kasus dugaan korupsi luar biasa ini keranah hukum, dan meminta agar kasus ini dijadikan prioritas utama oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung dan Mabes Polri, sehingga hukum korupsi di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau berdiri sama tinggi duduk sama rendah, tanpa ada tebang pilih atau pilih kasih pada pelaku korupsi di Kabupaten/Kota dan Provinsi lainnya di Indonesia.

Kebocoran dana bansos/hibah yang dimaksud mencukupi unsur sehingga para pelakunya sangat mudah tersentuh hukum yakni pengambilan ataupun pengeluaran dana bansos/hibah lebih dominan tanpa dilengkapi pengajuan permohonan, akan tetapi dana bansos/hibah dapat dikucurkan.

Dikarenakan belum berjalannya kasus dugaan korupsi dana APBD dan Bansos/Hibah sebesar Rp201. 833.660.063,00 atau sebesar Rp201,8 miliar di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau, Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM-KPK) dan beberapa mahasiswa UIR di Pekanbaru yang sebelumnya telah mengadakan klarifikasi kepada Yopi Arianto selaku Bupati (Mantan-red), juga kepada kroni lainnya yang ada di Pemkab Inhu Provinsi Riau guna keseimbangan dalam bentuk laporan/pengaduan tersebut.  

Sebab penyimpangan dana APBD dan Bansos/Hibah tahun anggaran 2014/2015 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, diyakini telah melanggar norma-norma kaidah hukum, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2009 lampiran bagian ke II point 2 angka 8 huruf (a):Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemda dapat memberikan Bansos kepada kelompok/anggota masyarakat, namun tetap dilakukan selektif tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. 

Kemudian, norma-norma kaidah hukum, Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu, (a) Pasal 208: Permintaan pembayaran  belanja bunga, subsidi, hibah bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembayaran oleh Bendahara pengeluaran SKPKD (b) pasal 133 ayat (2) penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. Dan selanjutnya, UU No. 31 tahun 1999 Psl 5 ayat (2) Pasal 12 huruf (a).

Berdasarkan bukti data yang diperoleh media ini, tercatat para perambah uang APBD dan Bansos/Hibah tersebut, diduga melibatkan para oknum pejabat penting di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yakni, H. Yopi Arianto SE selaku Bupati, Agus Rianto SH, Khairizal SE, Msi. Arief Fadillah SE, M,Si. Ir. Rosmardi MP, Drs Kwatwidiyanto, H. Nasri Muhda S.Sos, H. Mazlan Mazid BA, M Simajuntak, H. Mailiswin S.Sos, Ardimis S.Pd, Drs. Suratman, Adri Bahar S.Sos, Darbi S.PdI, R. Afriantoni Sag, Afrizal, Ir. N.Hafis, Bai Haki, Eka Saputra, H. Bhataram IB, Alimudin S.Pd, Nelmiati Maslah, Dikasafitri SE, Rahmadi S.Pd, Heni Hervianti Isfia, Marzuki Spdi, Fazar Rahmadhan, Indra ST, Henny Jakobs SPD. Heru Syaputra, Elja Septarima, Eko Agus Siswanto ST, Endang Retnowati, Indra Putra, Salimi Yusuf, Eri Manesti S.Pd, Ardiansyas S.SN, Ramdani Sami, Syafrinaldi S.SN, Sri Mail Asari, Erizal, Andita Dwi Magribi S.KM, H. Zetrizal, H. Darmawan Abbas, Yusman Yahya, Sharial ST, Herwanto S.Sos, Sulianto.     

Kemudian, Abusofan, Frengki SE, Khaira Zuwita S.Pd, Andina Gustiani, Hasnah SPd, Maulana Syahputra, Dwi Apriani S.SN, Kardinal, M.Fadli, Deri Ramunda, Anhar S.Sos, Godim Tintin S.Sos, Syafrizal SE.Msi, Tunas Harapan S.SPd, Ahmad Frikri S.Pdi, Harta Kurniawan SE, R. Panduwinata, M. Zunaidi S.Sos, Dasril S.Pd, Drs. Abubakar, Ferizal ST, Exwan, Edi Marhenis, Said Fitriadi SE, Anton Simbolon, termasuk Kabag Kesra Kabupaten Inhu, Kuasa Bendahara Umum, dan ketua badan/lembaga organisasi masyarakat lainnya yang dicurigai kerjasama dengan oknum DPRD dan pejabat Pemda Inhu yang diduga turut terlibat. 


Dan untuk  mengungkap kasus dugaan korupsi dana APBD dan bantuan sosial (Bansos)/Hibah  di Indragiri Hulu ini lebih dalam lagi, baca ulasan berita media cetak/koran Berantas pada edisi mendatang dengan sub dan topik berita, Dugaan Korupsi APBD Inhu senilai Rp 201,8 Miliar, KPK & Kejaksaan Didesak Periksa Yopi Arianto Cs. Beritanya hanya ada di situs ini dan media cetak/koran “Berantas” *** (Pandi)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas