Headlines News :
Home » » Amankan Kasus Novanto, Beredar Suap 20 Miliar Ke Anggota MKD

Amankan Kasus Novanto, Beredar Suap 20 Miliar Ke Anggota MKD

Written By Harian Berantas on Wednesday, November 25, 2015 | 6:16:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA - Skandal Ketua DPR, Setya Novanto kembali mencuat pasca adanya tawaran suap kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR senilai 20 juta Dolar AS atau setara lebih Rp 20 miliar.

Setya Novanto

Uang itu untuk mengamankan kasus etik Setnov terkait dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Beredar kabar adanya upaya penyuapan kepada beberapa anggota MKD senilai Rp20 miliar itu ditanggapi beragam oleh para anggota MKD.

Bahkan Ketua MKD Surahman Hidayat, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. “Ya tanya ke orang yang ngomong, Rp20 miliar apa? Mana ada? Saya kan bukan hanya anggota, saya ketua,” kata Surahman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2015). 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, kalau benar adanya suap 20 Miliar dirinya pasti dihubungi. Tapi sampai isu ini beredar tidak ada yang menghubungi dirinya terkait upaya suap tersebut. “Saya ketua MKD. Ke saya mana ada,” tegasnya.

Surahman memastikan MKD akan tetap memproses pengaduan Sudirman Said hingga tuntas. “Ya nanti yang menentukan itu kan rapat dan persidangan. Semua menjadi tanggung jawab moral dan konstitusional,” tandasnya.

Adanya tawaran uang ‘pelicin’ sebagai suap untuk mempermulus persidangan etik yang menyeret politikus Partai Golkar itu dihembuskan oleh Wakil Ketua DPR, Junimart Girsang, di Jakarta, Selasa (24/11) kemarin.

“Saya ketemu orangnya. Dia datang ke saya. Dia bilang, begini begitu..apa itu bang. Siap nggak buat.. 2 juta (Dolar AS) sudah siap. Guwe bilang nggak bisa guwe,” kata Junimart.

Namun ada yang aneh dengan kabar yang dihembuskan Junimart, sebagai Wakil Ketua MKD, politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu seharusnya mengungkap siapa anggota dewan yang mencoba suap tersebut. Sebab, orang yang mencoba suap MKD itu adalah anggota DPR. “Kawan-kawan di sini juga,” jelasnya.

Bahkan, kata Junimart, tidak hanya dirinya yang mendapatkan tawaran pundi-pundi yang menggiurkan itu. Bahkan, informasi yang didapat, bahwa sejumlah Tenaga Ahli (TA) MKD DPR juga mendapat tawaran. Namun, lagi-lagi Junimart enggan menyebut siapa anggota DPR yang dimaksud.

“Aduh, bagaimana saya merekam. Nggak bisa lah. Karena kita bukan orang jahat juga kan,” kilahnya.

Beredarnya isu tersebut, anggota hingga pimpinan MKD DPR kompak membantah tawaran hingga menerima 20 juta Dolar AS atau lebih dari Rp20 miliar untuk ‘mengamankan’ kasus etik Setya Novanto terkait laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Beda halnya Wakil Ketua MKD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Junimart Girsang yang membenarkan informasi tersebut.

Bahkan Wakil Ketua MKD dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membantah mendapat tawaran sekaligus menerima uang 20 juta Dolar AS untuk mengamankan kasus etik Setya Novanto.

Ia menyebut tidak ada suap untuk anggota MKD dalam mengamankan kasus politisi Golkar tersebut. “Berapa? Mantap yah. Hehehe… Rp 20 miliar tidak ada itu,” kata Dasco diikuti gelak tawanya.

Sementara itu, sepengetahuan anggota MKD dari Partai Hanura, Syarifudin Suding, tidak ada tawaran uang pengamanan kasus etik Setya Novanto kepada anggota dan pimpinan MKD. Ia pun merasa yakin tidak ada anggota MKD yang mendapat tawaran dan menerima uang pengamanan tersebut. “Nggak ada, nggak ada, nggak ada yang seperti itu!” kata Suding dengan suara meninggi.

“Mudah-mudahan kami tetap bisa menjaga independensi kami. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi,” sambungnya.

Pun Suding mengaku tidak pernah mendapat tawaran serta menerima uang pengamanan kasus etik Setnov itu.

Suding merasa yakin tidak ada dari MKD menerima uang pengamanan tersebut lantaran kasus dugaan pelanggaran etikSetya Novanto tengah menjadi sorotan publik.

Anggota dan pimpinan MKD tidak akan ambil risiko terhadap kasus ini. “Sekali lagi saya katakan, ini adalah pertaruhan kredibilitas Mahkamah Kehormatan Dewan. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi. Karena ekspektasi publik cukup tinggi terhadap persoalan ini,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk kasus dugaan pelanggaran etik Setnov ini, sesama anggota MKD pun tidak perlu saling memata-matai atau mengawasi terhadap adanya potensi dana pengamanan tersebut. “Nggak perlu. Ini anggota Dewan, bisa saling mengawasi. Sudah lah… Saya percaya lah dengan kawan-kawan yang lain,” tukasnya.

Saat ini, MKD dengan keanggotaan 18 orang dari sembilan fraksi parpol KMP dan KIH, tengah memproses laporan Menteri ESDM, Sudirman Said tentang dugaan pelanggaran etik Setya Novanto yang bersama pengusaha minyak M Riza Chalid bertemu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, membahas pengurusan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia di Papua.

Sudirman melaporkan, Setnov,-sapaan Setya Novanto, bisa memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport dengan meminta jatah saham 20 persen yang diperuntukkan bagi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Setnov juga dilaporkan meminta saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, sekaligus meminta agar Freeport menjadi investor dan pembeli tenaga listrik yang dihasilkan. (roy)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas