Headlines News :
Home » , » 5 Tahun Tak Ada Payung Hukum, Dana UED-SP Rp. 403 M di Bengkalis Diduga Bermasalah

5 Tahun Tak Ada Payung Hukum, Dana UED-SP Rp. 403 M di Bengkalis Diduga Bermasalah

Written By Harian Berantas on Friday, November 13, 2015 | 4:56:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Aparat hukum dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesi  atau BPK-RI perwakilan Provinsi Riau diminta mengusut dan audit penggunaan dana Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam (UED-SP) yang disebut-sebut salah satu dari program unggulan Herliyan Saleh saat menjabat Bupati Bengkalis pada tahun 2010 hingga 5 Agustus 2015 lalu.

ILUSTRASI
 
Desakan agar  dilakukan audit pengalokasian  dana  yang dianggar setiap tahun perdesa sebesar Rp. 1 miliar yang dimulai saat Herliyan Saleh menjabat Bupati  hingga akhir tahun 2014, diperkirakan telah  mencapai Rp. 403 miliar. Karena terindikasi sarat dengan  penyimpangan.

Penyimpangan yang diduga terjadi dalam pengelolaan dana Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam (UED-SP) tersebut, dimana dana sebesar  Rp 403  miliar  hingga pada bulan November 2014 lalu yang terserap untuk digunakan oleh masyarakat diperkirakan hanya Rp.200 miliar.
Dari perolehan informasi yang didapat media ini, sisa anggaran sebesar Rp 203 miliar hingga bulan November 2014 lalu, terkesan masuk kocek oknum mantan pejabat penting di Pemkab Bengkalis. Bahkan pada tahun anggaran 2015, dikabarkan dana UED-SP tersebut bertambah menjadi  sebesar Rp.155 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) program UED-SP pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis, Asnurial, kepada Wartawan dikantornya mengatakan, “Tata cara penyaluran dana UED-SP  ke masing-masing Desa/kelurahan dari kas daerah setiap tahunnya kerekning Dana Usaha Desa (DUD) selaku pemegang hak otoritas terhadap rekning DUD pada masing-masing Desa/Kelurahan  3 orang  terdiri dari  Kepala Desa, LKMD dan tokoh wanita. Setelah dana UED-SP itu masuk ke masing-masing rekning DUD, baru  ditransfer ke rekning  petugas  UED-SP sesuai jumlah  kebutuhan anggaran atas permohonan pinjaman  dari  masyarakat yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan oleh petugas UED-SP, jelasnya. 
Dikatakannya lagi, “Saya tidak  dapat menjelaskan secara rinci penggunaan dana program UED-SP ini, sebab saya diangkat sebagai Kabid UED-SP di BPMPD ini, baru. Namun yang saya ketahui soal dana UED-SP ini, sampai pada bulan Desember 2014 lalu sebesar Rp 403 miliar. Dan yang terpakai oleh masyarakat baru Rp.200 miliar. Sisa dananya masih tersimpan di rekening DUD”, ujar Asnurilal.

Benar atau tidak nya  sisa dari anggaran dana UED-SP sejumlah Rp.203 miliar masih tersimpan di rekning DUD pada masing-masing desa/kelurahan, hingga kini rekning DUD yang ada di seluruh Desa se-kabupaten Bengkalis, belum pernah di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesi  atau BPK-RI.

Menurut keterangan dari beberapa warga masyarakat, menduga bahwa  sekian tahun  bunga  dari dana UED-SP  dimanfa’at oleh oknum kepala desa/kelurahan bersama oknum LKMD dan tokoh wanita selaku pemegang hak otoritas. Sebab pokok dari anggaran dananya yang ada di rekning DUD kabarkan, di manfaatkan oleh salah seorang oknum kandidat calon Bupati   untuk kepentingan pilkada.

Seperti diberitakan sebelumnya, program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam yang dikucurkan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis selama 5 tahun tidak memiliki badan hukum. Komisi I DPRD Bengkalis Adihan menegaskan, pihak eksekutif segera menyusun marka akademis Bumdes Peraturan Daerah sesuai diamanatkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014.
"Kita sudah coba tanyakan pengajuan Perda Bumdes pengelolaan UED-SP yang dilaksanakan masing- masing desa ke Pemkab Bengkalis melalui dinas BPMPD Bengkalis, katanya masih menyusun marka akademis Bumdes,' jelas Adihan, Kamis (13/8/2015) yang lalu. 
Selain itu kata Adihan, Pemkab Bengkalis melalui BPMPD Bengkalis diminta segera mungkin realiasasikan pembentukan Badan Usaha Desa (Bumdes). "Anggaran UED- SP ratusan miliar pertahun, kalau tidak ada payung hukum bagaimana jadinya," tegas Adihan.
Bahkan Adihan juga menyentil kenerja pedamping desa yang menurutnya tidak bekerja maksimal. Seharusnya melalui dinas terkait supaya pendamping desa diperdayakan. "Kerja pendamping desa jangan membuat laporan saja, seharusnya dampingi masyarakat yang sudah diberi bantuan program UED -SP sehingga bangun desa sesuai harapan masyarakat banyak," katanya.
UED-SP itu kata Adihan harus tepat sasaran. Jangan masyarakat yang mampu diberikan bantuan tersebut. Ini sesuai fakta ketika dirinya melakukan reses disalahsatu desa, masyarakat yang tidak mampu itu melaporkan bahwa mereka tidak dapat diberi kesempatan dibantu dalam pinjaman dana program tersebut.

Terpisah Kepala BPMPD Bengkalis Ismail mengakui program UED -SP tidak memiliki payung hukum sesuai yang diamanatkan di dalam UU desa nomor 6 tahun 2014. "Kita baru menerima surat edaran tersebut, ada aturan yang mengikat untuk program UED- SP tersebut. Ini sedang diupayakan untuk dibentuk Bumdes kemudian bersama DPRD untuk mengesakan Perda Bumdes tersebut,"kata Ismail.

Ditambahkan Ismail, tahun 2014 lalu ada sebesar Rp102 milyar UED- SP dicairkan untuk 140 desa, tahun 2015 ini ada sekitar Rp155 miliar untuk anggaran tersebut menyusul adanya pemekaran desa, terang Ismail.

Menyikapi hal ini, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Susdiyarto Agus Praptono SH MH, saat Berantas meminta tanggapan melalui Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Mukhzan, Berantas mengatakan, kalau dana sebesar Rp. 403 miliar tersebut peruntukkannya untuk membantu perekonomian masyarakat, ya harus disalurkan dan dipergunakan secara baik tanpa disalahgunakan. Bila sebaliknya ada cerita bahwasannya dana UED-SP tersebut sudah menyimpang, ya informasi atau laporan-laporan  dari rekan-rekan media maupun dari masyarakat atau LSM, tetap kami telusuri untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tegas Mukhzan. **Sl** 

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas