Headlines News :
Home » » 4 Bulan Herliyan Saleh Ditetapkan Tersangka, Polda Dan Mabes Polri di Desak Tuntaskan Korupsi Bansos Bengkalis

4 Bulan Herliyan Saleh Ditetapkan Tersangka, Polda Dan Mabes Polri di Desak Tuntaskan Korupsi Bansos Bengkalis

Written By Harian Berantas on Friday, November 13, 2015 | 5:14:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Berlarut-larutnya penyidikan Kasus Korupsi Bansos Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun 2012 membuat geram banyak kalangan termasuk aktivis anti korupsi di Riau, tak ketinggalan LSM Pusat Pengembangan Ekonomi Sosil Politik Nusantara (PP ESOSPOLNAS), mendesak Polda Riau agar kasus tersebut segera dituntaskan.


                     Herliyan Saleh saat diperiksa Polda -     Surat Kapolri, 11 Maret 2015   
                     Riau Kamis (11/6/15)                                                                

Ketua DPD LSM Pusat Pengembangan Ekonomi Sosil Politik Nusantara (PP ESOSPOLNAS) wilayah Riau, Samsul Arif mengatakan, pihaknya mendesak Polda Riau dan Mabes Polri agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi bansos yang merugikan Negara senilai Rp272. 277.491.850,- atau sebesar Rp272,2 miliar tersebut. Karena penanganan kasus korupsi yang luar biasa diwilayah Kabupaten tersebut sudah terlalu lama, masyarakat menunggu ingin tahu keputusan apa yang akan diambil oleh Polda dan Mabes Polri
.
Kasus ini mencuat melalui laporan aktifis anti korupsi LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) di Pekanbaru Provinsi Riau kepada Kapolri, Jaksa Agung, KPK dan juga ke Kejati Riau di Pekanbaru, tertanggal 01 Oktober 2013 dan 05 Pebruari 2015, dan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, Nomor:SR-250/PW04/5/2015 pada tanggal 3 Juli 2015.

Berdasarkan laporan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat LSM KPK maupun laporan hasil audit BPKP, pengucuran bansos/hibah kemasyarakatan 2012 bermasalah, berawal keputusan dari Gubernur Riau, No: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 tidak dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati bersama-sama ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah Bin Abu Zakir (sekarang sudah Terdakwa), beserta anggota DPRD lainnya dan pejabat penting lainnya yang ada di Pemda Kabupaten Bengkalis.
Dari hasil penyidikan tim Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana APBD/APBDP yang berasal dari uang rakyat Bengkalis Provinsi Riau.

Sementara, dari penyelidikan yang dilakukan penyidik Polda Riau, ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah ditahan yang saat ini sedang diadili di meja hijau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kemudian, 5 tersangka lagi yang belum dilakukan penahanan yakni, Hidayat Tagor selaku mantan Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Purboyo selaku mantan anggota DPRD Bengkalis.

Selanjutnya, Rismayeni dari Partai Demokrat dan Muhammad Tarmizi dari Partai PPP, keduanya saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Bengkalis. Seorang tersangka lainnya Azrafiani Aziz, selaku Kabag Keuangan Kabupaten Bengkalis.    

Ke enam tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bengkalis tahun 2012 tersebut, hingga kini Bupati Herliyan Saleh belum juga ditahan, alias belum tuntas. Padahal penetapan keenam pelaku dugaan korupsi uang rakyat Bengkalis itu sudah cukup lumayan lama.

Herliyan Saleh (sebagai tersangka) ketika dihubungi lewat ponselnya untuk diminta komentarnya tentang kasus dugaan korupsi berjamaah tersebut, tak diangkat. Konfirmasi tertulis pun yang pernah disampaikan media ini, juga tak ada respon.

Berdasarkan data yang diperoleh media ini, 27 anggota DPRD lagi beserta 17 pejabat penting lainnya yang di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis termasuk 2 pegawai honorer di bagian umum yang dikomandoi Agus Sofyan SSTP. MAP, yang belum dilakukan pengusutan oleh Polda Riau.

Berdasarkan laporan hasil audit BPKP, nomor SR-250/PW04/5/2015 tanggal 03 Juli 2015 menyatakan, akibat dari perbuatan mantan ketua DPRD, Jamal Abdillah bersama Herliyan Saleh, Azrafyani Azis Raof, Hidayat Tagor Nasution, Rismayeni Binti Nazarudin Muncang, Tarmizi Bin Noersyah, Purboyo Bin Rasanto, Subari Bin Mustafa dan Mahmudin Bin Madik, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp272. 277.491.850,-  

Sementara, surat resmi Kapolri kepada DPP LSM KPK, perihal “Pemberitahuan tindak lanjut Surat Dumas” Kapolri tanggal 11 Maret 2015, dengan surat Nomor: B/1214/III/2015/Irwasum mengatakan, bahwa laporan/pengaduan DPP LSM KPK kepada Kapolri atas kasus dugaan korupsi dana hibah/bansos di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp400 miliar dari total anggaran sebesar Rp686. 459.876.300,00,- telah ditindaklanjuti Kapolri, dengan surat Nomor: R/436/ III/2015 Itwasum tanggal 11 Maret 2015 kepada Kapolda Riau.

Dan apabila sudah ada jawaban, maka pada kesempatan pertama akan kami (Kapolri) sampaikan kepada saudara (LSM-KPK), tulis Kapolri.    

Dari beberapa anggota DPRD Bengkalis yang diduga kuat ikut terlibat terkait kasus dugaan korupsi dalam penyerapan anggaran pengelolaan bantuan dana hibah kepada instansi vertikal bantuan sosial (Bansos) kepada lembaga non profesi dan kelompok, badan/lembaga/organisasi masyarakat Bengkalis saat dikonfirmasi media ini lewat sambungan telphon dan via SmS beberapa waktu lalu yakni, Sofyan S.Pada. I, Ir. H. Salfian Daliandi, Rismayeni, M. Tarmizi, Khuzaini, Mesran, Suhendri Asnan, Hidayat Tagor Nasution dan beberapa anggota DPRD lainnya, para wakil rakyat tersebut, belum dapat memberikan komentar apa pun.                      

Terkait Calon Kepala Daerah Yang Ditetapkan Tersangka Korupsi: 

Diberitakan situs ini sebelumnya, Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufieqqurrachman Ruki mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi saat Pilkada serentak.  

Status tersangka korupsi terindikasi kuat terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Karena itu, masyarakat sebagai pemilih harus selektif memilih calon kepala daerahnya.

“Jika masih ada calon yang tidak tersangka, kenapa harus pilih yang tersangka korupsi? Apa masyarakat siap dipimpin oleh seseorang berstatus tersangka?” tegas Taufieqqurrachman Ruki mengingatkan saat konferensi pers di Hotel Pangeran Pekanbaru, tiga bulan lalu.

Dikatakan Ruki, bila seseorang tersangka korupsi mencalonkan diri untuk ikut mencalonkan Pilkada serentak tahun ini, iya itu sah-sah saja. Intinya adalah, selama hakim belum memutuskan bahwa hak politik calon kepala daerah itu dicabut, itu sah saja. Tergantung masyarakatnya, mau atau tidak memilih tersangka,” ungkapnya.    

Sekedar diketahui, satu di antara calon kepala daerah yang saat ini menjadi tersangka korupsi berada di Riau. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau resmi menetapkan calon kepala daerah itu sebagai peserta pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015.

Dimana sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI menetapkan Bupati Bengkalis, Herlyan Saleh sebagai tersangka kasus korupsi Bansos 2012, yang diperkirakan merugikan negara Rp29 miliar pada 10 Juli 2015.  

Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya akan menangguhkan penyelidikan serta penyidikan calon kepala daerah yang terjerat kasus hukum.

“Ini sudah diputuskan dalam rapat terbatas mengenai pilkada, bila ada kepala daerah atau calon kepala daerah yang diproses hukum, penyidikannya ditangguhkan,”ujarnya, menyambung pernyataan Taufiequrrachman Ruki, Selasa (25/8/2015) lalu di Pekanbaru-Riau. ***(Naso)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas