Headlines News :
Home » , » Usut Dugaan Mark Up Pembuatan Tenda Membran Dan Pengadaan Lemari Pakaian di Rumah Dinas Walikota Pekanbaru

Usut Dugaan Mark Up Pembuatan Tenda Membran Dan Pengadaan Lemari Pakaian di Rumah Dinas Walikota Pekanbaru

Written By Harian Berantas on Monday, October 26, 2015 | 4:00:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau diminta untuk mengusut biaya kegiatan pekerjaan pembuatan tenda membran Rp.2. 088.653.000 dan pengadaan lemari pakaian di Rumah Dinas (Rumdin) Walikota Pekanbaru senilai Rp. 166.485.000,00 tahun anggaran 2014 yang tertampung di sekretariat Pemko Pekanbaru tepatnya dibagian umum.


H. Firdaus, ST.MT Muhammad Jamil

Pasalnya selain dana kegiatan pada kedua paket tersebut dianggap terlalu tinggi dan mubazir, dana tersebut juga diduga ada indikasi penggelembungan anggaran pada tahun 2014. Permintaan itu disampaikan Sekretaris Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK), B Naso, Minggu (25/10).

Naso menilai anggaran Rp 2,08 miliar dan dana Rp166 juta lebih tersebut sangat mubazir dan layak dipertanyakan. “Saya menduga ini ada permainan penggelembungan anggaran bang, jadi wajar saja jika polisi dan jaksa melakukan pemeriksaan terhadap pengelola anggaran tersebut,” kata Naso.

Naso merasa pesimis dan tidak yakin, jika pihak Kepolisian dan Kejaksaan akan berani melakukan pengusutan masalah anggaran tenda dan pengadaan lemari pakaian di rumah dinas Walikota Pekanbaru, Firdaus MT. Alasannya, sesama muspida, sangat wajar jika Polda dan Kejati Riau berteman akrab. Sehingga sangat tipis kemungkinan jika masalah ini akan diselidiki.

Hal senada dikatakan ketua umum LSM Forum Peduli Bangsa (FPB), Dodi. Menurut Dodi, sudah bukan rahasia umum jika Polda Riau dan Kejati Riau akan lambat menangani kasus dugaan korupsi yang menyinggu orang nomor satu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau ini.

“Mana mungkin  bang polisi dan jaksa mau menangani masalah ini walau pun mungkin ada indikasi pembengkakan anggaran. Karena di setiap daerah di Indonesia ini, pasti kepala polisi dan jaksa pasti dekat dengan kepala daerah. Jadi jelas jika masalah ini pasti sangat tipis kemungkinan di selidiki,” kata Dodi.

Sebelumnya, Dodi mengatakan, anggaran untuk biaya perawatan rumdin tersebut seharusnya masih bisa dikurangi.

”Tinggi kali itu bang biaya tenda membran dan lemari pakaian di rumah dinas Walikota Pekanbaru. Seharusnya bisa dikurangi dan sisanya bisa dipergunakan untuk keperluan lain,” kata Dodi.

Masih menurut Dodi, tingginya anggaran tenda membran dan pengadaan lemari pakaian itu menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di sekretariat Pemko Pekanbaru yang dikomandoi  langsung oleh Muhammad Jamil selaku Kepala Bagian Umum ketika itu, kurang efisien.

Dodi juga menduga ada ‘permainan’/pembengkakan dalam anggaran terhadap kedua kegiatan pekerjaan pembuatan tenda membran dan pengadaan lemari pakaian Walikota Pekanbaru tersebut. ”Tindakan ini murni pelanggaran undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang patut diusut oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan,” tambah Dodi. 

Terpisah mantan Kabag Umum Pemko Pekanbaru Muhammad Jamil yang sekarang menjabat Plt Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT-PM) Pekanbaru, enggan berkomentar saat dikonfirmasi via telphonnya. Konfirmasi tertulis yang dikirim tim media ini, tepatnya 12 Oktober 2015, sampai saat ini belum terjawab. (Tim)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas