Headlines News :
Home » , , » Terkait Dugaan Korupsi APBD dan Bansos Inhu Rp. 201,8 Miliar

Terkait Dugaan Korupsi APBD dan Bansos Inhu Rp. 201,8 Miliar

Written By Harian Berantas on Saturday, October 24, 2015 | 2:26:00 AM

KPK Didesak Periksa Mtn Bupati, Mtn Plt Sekda dan 45 Pejabat Pemda Inhu

HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI diminta dengan segera melakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto, SE bersama mantan Plt Sekretaris Daerah (Sekda), H. Agus Rianto, SH dan 45 pejabat Pemda Inhu terkait dugaan korupsi atas kebocoran dana Bantuan Sosial atau dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Bengkalis T.A.2012 s/d 2015 sebesar Rp.201.833. 660.063,00,-


Dugaan kuat, penyimpangan dana APBD dan Hibah/Bansos Inhu tersebut, tidak terlepas peran aktif dari Bupati, Sekda dan 47 pejabat lainnya ketika itu, termasuk orang tua dan isteri Yopi Arianto yang diduga ikut serta mengambil bagian dari kasus penyelewengan dana APBD dan Hibah/Bansos yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 201. 833. 660.063,00,- 

Sikap dari mantan Bupati Inhu, Yopi Arianto bersama kroninya untuk menanggapi persoalan ini, hingga saat ini, belum ada klarifikasi jawaban sesuai dengan bahan pertanyaan yang diajukan media BERANTAS, METRO yang didukung LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, tanggal 05 Oktober 2015 lalu. 

Artinya dugaan terjadinya indikasi korupsi pada APBD dan dana Bansos atau dana Hibah untuk rakyat melalui Yayasan dan atau LSM sebagaimana ditudingkan kepada mantan Bupati dan keluarganya, Sekda dan sebanyak 47 orang pejabat lainnya, justeru dinilai benar dilakukan sang mantan Bupati, Yopi Arianto bersama paman kandungnya, H. Agus Rianto, SH bersama kroni mereka.

Diberitakan sebelumnya, pelaku penyimpangan, penggelapan dan pelaku korupsi dana APBD dan Bantuan Sosial atau Hibah kepada rakyat Kabupaten Inhu Provinsi Riau yang ditaksir mencapai Rp.201. 833.660.063,00, karena dana APBD dan Bansos/Hibah tersebut, murni diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kelompok atau pribadi masing-masing pejabat Pemkab Indragiri Hulu-Provinsi Riau. 

Mustahil jika, pejabat tinggi di Riau, khsusnya di Indragiri Hulu, dan termasuk PNS mengambil bagian dari dana APBD dan Hibah/Bansos ini. Sebab mereka (Pejabat/PNS), sudah sangat kaya raya.

Terungkapnya kebocoran dana Hinah/Bansos ini, berdasarkan laporan hasil korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan Hibah/Bansos Kabupaten Inhu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, tanggal 23 Juni 2015 lalu.

Dalam laporan hasil korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan Hibah/Bansos Kabupaten Inhu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau tersebut, ditemukan pemberian dana hibah/bansos kepada beberapa nama 0rganisasi tanpa diserta bahan proposal yang tidak melalui bagian kesra Pemda Inhu.

Kemudian, ditemukan pemberian dana hibah kepada sang Bupati, Yopi Arianto maupun kepada orang tua kandungnya ketika itu secara berturut-turut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 miliaran rupiah, tanpa memperhatikan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Bukan itu saja, didalam hasil korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan Hibah/Bansos Kabupaten Inhu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau yang diperoleh media ini, sebanyak 45 orang PNS dilingkup Pemkab Inhu termasuk paman kandungnya mantan Bupati, Yopi Arianto SE, yaitu H. Agus Rianto, SH selaku PLT Sekda ketika itu yang saat ini menjabat sebagai Asisten Administrasi (III) Pemda Inhu, diduga ikut menikmati hasil korupsi dana APBD dan Hibah/Bansos Inhu sebesar Rp. 201. 833.660.063,00 miliar tersebut.

Sehingga atas telah terjadinya dugaan korupsi yang luar biasa di Kabupaten Inhu yang diduga digorgoti oleh H. Yopi Arianto SE bersama H. Agus Rianto, SH selaku Plt Sekretaris Daerah (Sekda) ketika itu dan kroni lainnya, membuat beberapa pengurus kelompok, badan/ lembaga/organisasi masyarakat Kabupaten Inhu yang dibohongi atau ditipu para pejabat penting yang ada di Pemda Inhu, meminta lembaga anti korupsi di Pekanbaru dari LSM-KPK dan media cetak/elektronik, untuk mengungkap tabir dugaan korupsi dana APBD dan bansos/hibah yang luar biasa tersebut secara terang benderang ke permukaan guna dilakukan pengusutan oleh pihak berwenang.

Dan berdasarkan hasil korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan hibah/bansos yang diperoleh media ini sendiri, ditemukan penyimpangan pengelolaan APBD dalam proses perencanaan/penganggaran tahun 2015 secara tidak transparan dan partisipatif oleh Pemda Inhu sebesar Rp.31. 385.632.000,00,-

Indikasi penyimpangan dana APBD senilai Rp.31,385 miliar lebih itu terjadi pada kegiatan yang diusulkan oleh anggota DPRD yang tidak melalui mekanisme musrenbang, tetapi saat pembahasan APBD dengan total pekerjaan 185 paket.

Penyimpangan yang merugikan keuangan daerah dan negara, ditemukan pada kegiatan yang diusulkan melalui dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Inhu setelah KUA PPAS sebesar Rp.4. 849.000,000,00,-

Bahkan didalam penganggaran belanja modal pada DPA dinas PU Inhu tahun anggaran 2015, meskipun pada lokasi kegiatan tanahnya belum dicatat sebagai aset Pemda, terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp. 950.000.000,00,-

Dugaan  korupsi yang terjadi pada pemecahan nilai paket pekerjaan yang dianggarkan dalam APBD tahun 2015 pada SKPD dinas PU, dinas Perkebuanan dan pada SKPD dinas Pendidikan Kabupaten Inhu, juga mencapai nilai sebesar Rp. 78.513.049.500,00,-

Mengenai persoalan hukum korupsi dalam pengelolaan bantuan dana hibah dan bansos pada Pemkab Inhu tahun 2014/2015, ditemukan pemberian bantuan hibah kepada instansi vertikal yang tidak sesuai mekanisme dalam pemberian hibah kepada TNI-AD melalui satuan teritorialnya (Kodim 0302/Inhu) dan Kejaksaan Negeri Rengat yang dinilai bukan melalui mekanisme pemberian hibah dan tidak direncanakan di RKPD tahun 2015.

Dari perolehan data yang didapat tim media ini, terungkap pihak kesatuan TNI-AD, telah mengajukan proposal kegiatan TMMD pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan nilai sebesar Rp.1,2 miliar demi mendapatkan hibah berupa barang dari SKPD dinas PU Inhu dan bantuan hibah uang dari PPKD. Namun, penyerahan bahan proposal oleh kesatuan TNI-AD itu, telah melewati batas waktu tanggal terbitnya KUA PPAS yaitu tanggal 24 Juli 2014.

Kemudian, kesatuan dari TNI-AD itu, terungkap ada mengajukan kembali proposal yang sama yaitu proposal kegiatan TMMD tertanggal 20 Oktober 2014 dengan nilai sebesar Rp.1,2 miliar pada dua (2) SKPD yaitu dinas PU dan PPKD Setda Indragiri Hulu.

Sehingga melalui PPKD Setda Kabupaten Inhu, menganggarkan bantuan berupa bentuk hibah uang sebesar Rp.150.000.000.00. Sementara dari SKPD dinas PU Kabupaten Inhu, menganggarkannya dalam bentuk hibah barang sebesar Rp.700.000. 000,00,- dalam anggaran tahun 2015 tanpa memperhatikan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Indikasi penyimpangan lainnya, ditemukan dalam pengelolaan bantuan hibah barang untuk jatah Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat tanpa bahan proposal alias fiktif sebesar Rp.200.000,000,00, yang semestinya tidak mengkangkangi peraturan Mendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber biaya APBD.

Anehnya lagi, calon penerima belanja hibah/bansos ini dari Pemkab Inhu yang dipimpin H. Yopi Arianto SE selaku kepala daerah atau Bupati Inhu, bukan berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu alias organisasi siluman. 

Bahkan 47 orang pejabat Pemdakab Indragiri Hulu yang dinakhodai Yopi Arianto SE sebagai Bupati, menerima dan menikmati dana hibah/bansos yang semestinya belanja hibah/bansos tersebut, murni peruntukkannya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Inhu, bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi para pejabat yang ada Pemda Indragiri Hulu.    

Apalagi, penerima belanja hibah/bansos ini, pihak yang berturut-turut menerima belanja hibah/bansos dalam setiap tahun anggaran dari Pemda Kabupaten Inhu.

Seperti halnya pemberian belanja dana hibah kepada Dewan Kesenian Indragiri Hilir Hulu (DKI) milik Yopi Arianto SE (Mantan Bupati) pada tahun 2012 sebesar Rp.200.000.000, dan pada tahun 2013 sebesar Rp.200.000,000 ditambah penerimaan belanja hibah/bansos pada tahun 2014 sebesar Rp.1. 100.000.000;

Demikian pula pemberian dana hibah kepada organisasi BKMT secara berturut-turut yang diduga organisasi tersebut milik keluarga H. Yopi Arianto atau mantan Bupati Inhu sendiri dengan bantuan belanja hibah yang diterima pada tahun 2013 sebesar Rp.1,2 miliar dan pada tahun 2014 sebesar Rp.1,2 miliar juga.

Belum lagi belanja hibah/bansos yang diterima secara berturut-turut setiap tahun anggaran oleh Dharma Wanita Kabupaten, Gabungan Organisasi Wanita atau GOW, Dekranasda, Korpri dan organisasi lainnya yang diduga hanya demi kepentingan pribadi atau keluarga pejabat penting yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. 

Bukti penyimpangan lain, ditemukan 40 proposal penerima hibah uang yang diantaranya, 26 penerima hibah tahun 2015 yang telah menerima bansos tahun 2015, dan telah menerima hibah pada tahun 2014 sebesar Rp.5. 950.000.000.00,-

Selanjutnya, ditemukan proposal penerima belanja hibah yang dibuat setelah terbitnya rekomendasi daftar penerima senilai Rp.3. 175.000,000,00,- dengan perkiraan kerugian daerah/negara sebesar Rp.1. 130.000,000,00,-

Dan terdapat penerima belanja hibah 24 daftar penerima hibah uang senilai Rp.3. 175. 000, 000,00, yang didalamnya ada empat (4) penerima hibah uang yang tidak disertai proposal yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp.800.000,000,00,-

Ditemukan dokumen proposal hibah yang sama sekali tidak melalui bagian Kesra Setda alias proposal siluman yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp.25. 210.479.063. 00,-

Terdapat 22 penerima hibah uang yang telah ditetapkan di penjabaran APBD tahun 2015 yang nilai hibahnya lebih tinggi dari usulan rekomendasi oleh tim verifikasi yang diduga dimanipulasi atau mark up sebesar Rp.3. 140.000.000,00,-

Bukan itu saja, terdapat penerima hibah uang yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja hibah uang tahun 2014.

Berdasarkan bukti data yang diperoleh media ini, diketahui hasil evaluasi keseluruhan realisasi hibah uang, sekira 273 penerima hibah uang tahun 2014 yang belum ada laporan pertanggungjawaban sampai dengan akhir penugasan sebesar Rp.17. 695. 500. 00, Sementara sebanyak 150 sisa penerima dana hibah uang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan nilai Rp.47. 260.500.000,00,-  

Dari keterangan beberapa pengurus badan/lembaga organisasi masyarakat Inhu kepada Wartawan di kantor LSM KPK di Pekanbaru, saat menyerahkan bukti laporan hasil korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan Hibah/Bansos Kabupaten Inhu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, bernomor: LAP/227/PW04/3/2015 tersebut beberapa waktu lalu, menilai kepemerintahan H. Yopi Arianto selaku Bupati di Kabupaten Inhu dan kroni-kroninya sebelumnya, dinilai hanya menyakiti perasaan warga masyarakat Inhu saja. 

Warga masyarakat Kabupaten Inhu Provinsi Riau, sangat berharap dan yakin kalau kasus dugaan korupsi dana APBD dan belanja Hibah/Bansos Kabupaten Inhu akan berujung dimeja hijau. “Kami sangat kecewa dengan kepemerintahannya Yopi Arianto saat Bupati Inhu selama ini pak. Karena dia hanya memikirkan keluarga dan orang dekatnya saja. Bapak bayangkan saja, Plt Sekda dalam kasus belanja hibah/bansos ini, itu paman kandungnya yang sekarang menjabat sebagai Asisten Administrasi (III). Kami membawa dokumen APBD Inhu ini ke sini, bukan karena ada unsur lain. 

Namun kami ingin kasus korupsi yang terjadi didaerah kami selama ini, dapat disampaikan oleh pihak Bapak ke aparat hukum yang ada disini maupun yang ada pusat. Karena yang kami dengar di Kabupaten Inhu selama ini, termasuk LSM KPK ini yang ada relasinya sampai ke pusat untuk membongkar kasus kejahatan korupsi di Riau”, ujar salah seorang pengurus badan/lembaga organisasi masyarakat dari Kabupaten Inhu di Sekretariat DPP LSM KPK dan disaksikan awak media, Kamis (01/10/15) lalu.

H. Yopi Arianto ketika dikonfirmasi media ini lewat telepon, Kamis (08/10) mengatakan, “Itu yang benarlah. Itu tidak akurat” ujarnya. Bahkan melalui layanan SmS sang mantan Bupati Inhu kepada media ini menuliskan, “Aduuuuh byk bener uang ny”. Sementara, surat konfirmasi/klarifikasi yang disampaikan tim media ini, Senin (05/10) ke beberapa pejabat penting di Kabupaten Inhu termasuk kepada sang mantan Bupati Inhu, hingga saat ini, belum terjawab. 

Sementara, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) ketika itu, H. Agus Rianto, SH, sekarang menjabat sebagai Asisten Administrasi (III) Pemda Inhu, ketika telphon geganggamannya dihubungi media ini, tak diangkat. Bahkan konfirmasi/klarifikasi tertulis yang disampaikan tim Berantas, 05/10/2015 lalu, tak terjawab.

Akan tetapi, salah seorang mengaku wakil ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Inhu, Paruntungan Tambunan alias Ucok, juga mengaku ketua tim Balon Bupati, Yopi Arianto pada pilkada 9 Desember 2015 mendatang ini, meneror dan mengancam media ini, perihal konfirmasi/ klarifikasi tertulis tersebut. 

Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Zulkarnaen SH, kepada saat media ini, Jumat (23/10), “Masalah APBD dan Bansos/Hibah di Kabupaten Inhu, belum ada laporan ke KPK. Kalau ada bukti hasil auditor BPKP seperti yang disebutkan tadi, masukan aja laporannya ke KPK. Karena Bansos ini rawan masalah kasus. 

“Kalau bisa, secepat ini laporannya dimasukkan, biar kita proses. Kasus Bansos kerapkali terjadi. hanya di Inhu tadi itu yang belum kita ketahui,” ujar Johan.

Terkait penyimpangan dana Bansos/Hibah tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Inhu, Riau, diyakini telah melanggar norma-norma kaidah hukum. Dalam hal ini, pasal yang dilanggar seperti; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2009 lampiran bagian ke II point 2 angka 8 huruf (a): Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemda dapat memberikan Bansos kepada kelompok/anggota masyarakat, namun tetap dilakukan selektif tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

Kemudian; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yaitu; Psl 208: Permintaan pembayaran  belanja bunga, subsidi, hibah bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembayaran oleh Bendahara pengeluaran SKPKD (b) pasal 133 ayat (2) penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. Dan selanjutnya, UU No. 31 tahun 1999 Psl 5 ayat (2) Pasal 12 huruf (a).

Skala Prioritas Terlibat:

Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Yopi Arianto, SE, (2). Agus Rianto SH, (3). Khairizal SE, Msi. (4). Arief Fadillah SE, M,Si (5) Ir. Rosmardi MP (6) Drs Kwatwidiyanto (7) H. Nasri Muhda S.Sos (8) H. Mazlan Mazid BA (9) M Simajuntak (10) H. Mailiswin S.Sos (11) Ardimis S.Pd (11) Drs. Suratman (12) Adri Bahar S.Sos (13) Darbi S.PdI (14) R. Afriantoni Sag (14) Afrizal (15) Ir. N.Hafis (16) Bai Haki (17) Eka Saputra (18) H. Bhataram IB (19) Alimudin S.Pd (20) Nelmiati Maslah (21) Dikasafitri SE (22) Rahmadi S.Pd (23) Heni Hervianti Isfia (24) Marzuki Spdi (25) Fazar Rahmadhan (26) Indra ST (27) Henny Jakobs SPD (27) Heru Syaputra (28) Elja Septarima (29) Eko Agus Siswanto ST (30) Endang Retnowati (30) Indra Putra (31) Salimi Yusuf (32) Eri Manesti S.Pd (33) Ardiansyas S.SN (34) Ramdani Sami (35) Syafrinaldi S.SN (36) Sri Mail Asari (37) Erizal (38) Andita Dwi Magribi S.KM (39) H. Zetrizal (40) H. Darmawan Abbas (41) Yusman Yahya (42) Sharial ST (43) Herwanto S.Sos (44) Sulianto (45) Abusofan (46) Frengki SE (48) Khaira Zuwita S.Pd (49) Andina Gustiani (50) Hasnah SPd (51) Maulana Syahputra (52) Dwi Apriani S.SN (53) Kardinal (54) M.Fadli (55) Deri Ramunda (56) Anhar S.Sos (57) Godim Tintin S.Sos (58) Syafrizal SE.Msi (59) Tunas Harapan S.SPd (60) Ahmad Frikri S.Pdi (61) Harta Kurniawan SE (62) R. Panduwinata (63) M. Zunaidi S.Sos (64) Dasril S.Pd MPd (65) Drs. Abubakar (66) Ferizal ST (67) Exwan (67) Edi Marhenis (68) Said Fitriadi SE (69) Anton Simbolon, (70) Kabag Kesra Kabupaten Inhu, (71) Kuasa Bendahara Umum Kabupaten Inhu (72) Ketua badan/lembaga organisasi masyarakat lainnya yang dicurigai kerjasama dengan oknum DPRD dan Pejabat Pemda Inhu yang dicurigai ikut turut terlibat.

Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, yakin kasus korupsi dana APBD dan Hibah/Bansos di Inhu tersebut akan berujung dimeja hijau. Bersambung (Elyuss)

Share this post :

+ comments + 1 comments

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas