Headlines News :
Home » » Sumut Dicap Sebagai Provinsi Terkorup di Indonesia

Sumut Dicap Sebagai Provinsi Terkorup di Indonesia

Written By Harian Berantas on Tuesday, October 27, 2015 | 3:29:00 AM

HARIANBERANTAS, MEDAN - Selama semester pertama 2015, Provinsi Sumatera Utara didaulat menjadi provinsi paling korup di Indonesia. Hal itu ditegaskan lewat penelitian yang dilakukan Lembaga Indonesia Corupption Watch (ICW). 


Selain Sumut, ICW juga menemukan jika Nusa Tenggara Timur  (NTT) sebagai provinsi paling korup di Indonesia selama semester pertama 2015. “Kami melakukan pemantauan terhadap penanganan korupsi di daerah, Sumatera Utara dan NTT paling banyak mencapai 24 kasus,” kata peneliti Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta, Sabtu.

Sumatera Utara (selama semester pertama 2015) menjadi provinsi yang mengalami kerugian negara paling banyak akibat kasus tindak pidana korupsi tersebut, mencapai Rp120,6 miliar dengan nilai suap sebesar Rp500 juta.

Kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing ada 19 kasus.

“Selanjutnya, Sumatera Selatan 16 kasus, Sumatera Barat dan Lampung 14 kasus, Papua 13 kasus, dan Riau 12 kasus,” ucapnya, memaparkan. Pada penelitian yang diadakan tersebut, ICW juga menyimpulkan bahwa wilayah Indonesia Timur menjadi area baru bagi kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Hal ini terlihat dari NTT dan Papua yang masuk dalam 10 lokasi tindak pidana korupsi terbesar selama semester pertama 2015,” tukas Wana.

Sebelumnya, ICW juga memaparkan bahwa kinerja penyidikan kasus tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum pada semester pertama 2015 mengalami penurunan.

“Sampai awal tahun ini hanya mampu menaikkan 50,6 persen dari total 2.447 kasus korupsi dari penyidikan ke penuntutan,” imbuh Wana.

Kasus korupsi yang telah masuk tahap penyidikan pada periode 2010-2015 tersebut apabila dinominalkan mencapai Rp29,3 triliun, tukasnya menambahkan.

Hasil pemantauan membuktikan bahwa aparat hanya mampu menaikkan 1.254 (50,6 persen) kasus dari tingkat penyidikan ke penuntutan, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp18,3 triliun.

Sedangkan sisanya, atau 1.223 kasus (49,4 persen) tidak mengalami perkembangan positif atau dengan kata lain masih dalam tahap penyidikan, dengan nilai Rp11,04 triliun.

“Jadi aparat penegak hukum hanya mampu menaikkan setengah dari kasus korupsi berstatus penyidikan ke penuntutan atau P21,” ujarnya, menjelaskan

Lumbung Koruptor Terbesar

Dalam kunjungannya ke Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, kala itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen menyebutkan bahwa tiap tahunnya terjadi peningkatan laporan kasus korupsi ke KPK.

Secara nasional, pada tahun 2012 ada 6.000 kasus lebih, di tahun 2013 ada 7.000 kasus lebih, dan di tahun 2014 ada 8.000 kasus lebih.

Zulkarnaen juga menyebutkan dari jumlah kasus tersebut, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan laporan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Ini dibuktikan sejak 2009 hingga 2015 terdapat 4.000 lebih dugaan korupsi yang dilaporkan kepada KPK. Kota Medan merupakan daerah penyumbang dugaan korupsi terbanyak. Ini membuat citra kota terbesar keempat di Indonesia ini menjadi sangat buruk.

KPK menyebutkan bahwa rata-rata kasus korupsi yang dilaporkan ke KPK terkait dengan penggunaan dana APBN dan APBD. Wajar saja, Sumatera Utara merupakan provinsi yang kaya.

Banyak sumber dana yang masuk ke kas APBD Sumut mulai dari sektor industri, pajak, pertanian, pariwisata, perhotelan dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan banyak pejabat daerah di Sumatera Utara ini terjerumus dalam kasus korupsi dengan nominal yang tak tanggung-tanggung hingga mencapai miliaran rupiah.

Ada beberapa pejabat atau kepala daerah di Sumatera Utara yang terjerat dugaan kasus korupsi. Bahkan diantaranya sudah divonis pidana dan sudah masuk bui. Tentu kita masih ingat dengan mantan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin yang baru menjabat langsung diusung ke pengadilan atas dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat tahun 2000-2007.

Di tahun 2012 Syamsul divonis 6 tahun penjara. Berikutnya mantan Wali Kota Medan Rahudman. Beliau juga baru memimpin Kota Medan dalam hitungan bulan, langsung menjadi tersangka atas dugaan korupsi saat masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2005 lalu. Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang ditangkap KPK atas dugaan suap kepada Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Tapanuli Tengah.

Merusak Citra

Bukan kebanggaan yang ada diraut wajah masyarakat yang sudah memilih para kepala daerah tersebut pada Pemilu sebelumnya, melainkan kekecewaan. Sosok yang dipercaya bisa membangun daerah menjadi lebih maju malah harus hidup dibui. Mereka yang harusnya bisa mengentaskan kemiskinan yang mencekik warga malah mempermalukan daerah dengan kasus korupsi yang dilakukannya.

Mereka yang harusnya membantu dan memberikan dana kepada masyarakat demi kesejahteraan malah mencuri uang tersebut hingga memperparah kemelaratan. Mereka yang harusnya bisa menunjukkan keramahan, keberagaman, kekayaan, dan kedamaian kepada daerah lain malah harus menyudutkan daerahnya sendiri di hadapan daerah lainnya.

Memalukan dan merusak citra baik daerah, ya itulah balasan para pejabat yang berpendidikan tinggi kepada masyarakat yang telah memilih mereka.

Yang pasti, para pejabat itu melanggar etika kepemimpinan. Mereka juga melanggar landasan negara kita UUD 1945 dan Pancasila. Mereka seharusnya menjamin kesejahteraan masyarakat dan juga menjunjung tinggi keadilan bagi setiap orang.

Sayangnya, apa yang mereka kerjakan malah kontradiktif dengan apa yang harusnya  mereka realisasikan melalui program-programnya. Selain itu, tingkah laku para pejabat kita banyak yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam agama yang dianutnya.

Seperti dikutip dalam tulisan pemerhati ekonomi dan politik Sumut, Hasian Sidabutar SPd beberapa waktu lalu, kita  berharap, semoga ke depan tidak akan ada lagi pejabat kita yang terjerat kasus korupsi.

Dan kita juga berharap, semoga pada Pilkada serentak bulan Desember depan, kita mendapat calon-calon kepala daerah yang bersih dari kasus korupsi sehingga mampu membawa Sumatera Utara menjadi lebih maju. Harapannya, Sumatera utara tidak lagi menjadi provinsi terkorup di Indonesia dan bisa menjadi contoh bagi daerah lainya. (IN/BBS)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas