Headlines News :
Home » , , , » Sidang Perdana Korupsi Bansos, Ketua DPRD Bengkalis Rugikan Negara

Sidang Perdana Korupsi Bansos, Ketua DPRD Bengkalis Rugikan Negara

Written By Harian Berantas on Wednesday, October 7, 2015 | 3:02:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Perbuatan mantan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, dinilai telah merugikan keuangan negara lebih dari Rp. 31 miliar. Hal itu dilakukannya bersama anggota dewan lainnya dan pejabat Pemkab Bengkalis.


Pengesahan dana APBD Pemkab Bengkalis tahun 2012, tentang pemberian dana hibah bantuan sosial kepada warga masyarakat ataupun kelompok usaha, dinilai telah merugikan keuangan negara lebih dari Rp31 miliar. Ini diduga dilakukan Jamal Abdilah selaku Ketua DPRD Bengkalis bersama anggota DPRD Bengkalis priode 2012, serta pejabat Pemkab Bengkalis. 

Perbuatan Jamal Abdilah itu terungkap pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (7/10/15) siang 

Sidang itu beragenda pembacaan dakwaan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis. Jamal Abdilah yang duduk sebagai terdakwa tampak serius mendengarkan JPU membacakan dakwaan perkaranya. 

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka Safitra SH, Wilsa SH, dan JPU Arie Supandi SH mengungkapkan, perbuatan terdakwa terjadi pada 2011 hingga 2014 lalu, semasa ia menjabat sebagai Ketua DPRD Bengkalis dan Ketua Badan Anggaran (Banggar). 

Terdakwa secara bersama sama dengan anggota DPRD Bengkalis, Hidayat Tagor Nasution, Rismayeni, Tarmizi, Purboyo, Subari dan Mahmudin bin Malik. Serta Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh dan Azrafiani Aziz Raof, selaku Kabag Keuangan Pemkab Bengkalis. Mengagendakan atau membahas tentang pemberian dana hibah atau bantuan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Dalam pembahasan tersebut, terdakwa kemudian mengusulkan nama nama calon penerima dana hibah sebangak 1389 kelompok dengan dana anggara sebanyak Rp 115.190.000.000," terang JPU Supandi.

Selanjutnya, usulan pemberian dana hibah tersebut disahkan oleh Herliyan Saleh, selaku Bupati Bengkalis. Padahal, berdasar nota nota anggaran yang diajukan melalui Ranperda Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur Riau, Rusli Zainal, merubah dan menciutkan sejumlah anggaran anggran dalam nota tersebut. Dengan Keputusan Gubernur Nomor Kpts 133/II/2012 tentang hasil evaluasi Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2012.

Namun, surat keputusan Gubri tersebut, tidak dilaksanakan atau dipatuhi oleh terdakwa bersama Herliyan Saleh. Herliyan Saleh tetap menandatangani Perda tentang anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada 1 November 2012, ditetapkan lagi Perda tentang Perubahan Anggaran Belaja Daerah, dengan dana anggaran Hibah sebesar Rp 272.277.491.850, dan Azrafiany Aziz Raof, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, menandatangani dan mensyahkan dokumen pelaksana perubahan anggaran tersebut. 

Akibat perbuatan terdakwa Jamal Abdilah secara bersama sama ataupun berkorporasi dengan masing masing anggota DPRD Bengkalis, serta pejabat Pemkab Bengkalis, Hidayat Tagor Nasution, Rismayeni, Tarmizi, Purboyo, H Herliyan Saleh, Azrafiany Aziz Raof, Subari dan Mahmudin bin Malik. Telah merugikan negara sebesar Rp 31.357.740.000. Karena sejumlah proposal dana bantuan kebanyakan fiktif," jelas JPU

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 2, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara.

Usai dakwaan dibacakan, majelis hakim yang diketuai H AS Pudjoharsoyo. Mempersilakan terdakwa, jika keberatan atas dakwaan yang disampaikan jaksa.

Selanjutnya, sidang hari inipun ditutup dan dilanjutkan pada Rabu tanggal 21 Oktober 2015 mendatang, dengan agenda bantahan dakwaan.

Diberitakan media ini sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, juga telah menetapkan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh sebagai tersangka dugaan korupsi dana Bansos tersebut. Selanjutnya, penyidik di Subdit Tipikor Polda akan melakukan pengembangan untuk menjerat tersangka lainnya.

Namun, sampai sekarang ini para pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kejahatan perbuatan kasus korupsi dana hibah/bansos tersebut, belum ditangkap untuk ditahan.

 "Kasus ini tetap ditangani Polda Riau, meski yang mengumumkan tersangkanya tadi adalah Dit Tipikor Mabes Polri. Penetapan tersangka ini merupakan hasil gelar perkara antara Tipikor Polda Riau dengan Mabes," ungkap Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Dolly Bambang Hermawan di Pekanbaru, tiga bulan yang lalu.

Menurut Dolly, kasus ini merupakan pengembangan dari kasus mantan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah yang sudah ditahan penyidik. Herliyan dan Jamal disebut menikmati uang Bansos senilai Rp 29 miliar.

"Dari total Bansos yang dikucurkan (Rp.290 miliar)?, Bupati Bengkalis diduga telah merugikan negara Rp 29 miliar. Ini berdasarkan audit yang sudah diperoleh penyidik dari BPKP Perwakilan Riau," ungkap Dolly.

Dolly menyebutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera memeriksa Herliyan sebagai tersangka. Perannya sebagai bupati dan sebagai pengaju anggaran Bansos akan didalami terlebih dahulu. Jika nantinya Herliyan kooperatif, penahanan tidak akan dilakukan selama penyidikan.

"Bisa saja nantinya ditahan jika yang bersangkutan ingin melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Kalau salah satu unsur ini terpenuhi, maka akan ditahan," tegas Dolly.  

Sudah 7 Tersangka

Dalam kasus ini, penyidik Polda Riau telah menetapkan 7 orang tersangka. Selain Herliyan dan Jamal, 5 tersangka lain adalah Hidayat Tagor dari Partai Demokrat selaku mantan Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Purboyo dari PDIP selaku mantan anggota DPRD Bengkalis.

Selanjutnya, Rismayeni dari Partai Demokrat dan Muhammad Tarmizi dari Partai PPP. Dua nama terakhir masih aktif sebagai anggota DPRD Bengkalis. Sementara itu, seorang tersangka lainnya berasal dari Setdakab Bengkalis, Azrafiani Aziz, ia menjabat sebagai Kabag Keuangan kabupaten itu.

Kasus ini diduga terjadi tahun 2012, saat Pemkab Bengkalis menganggarkan alokasi untuk dana Bansos sebesar Rp.290 miliar. Diduga dana tersebut disalurkan tidak pada peruntukannya atau fiktif.

Selain dugaan korupsi dana Bansos, Bupati Bengkalis juga terseret kasus dugaan korupsi penyertaan modal Pemkab Bengkalis ke BUMD, PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) senilai Rp.300 miliar. Kasus ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspen Kum) Kejagung RI, Toni Spontana dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. "Prosesnya masih dalam tahap pendalaman penyelidikan," ujarnya singkat. (harianberantas)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas