Headlines News :
Home » » Seputar Kasus Dugaan Korupsi, Tangkap & Penjarakan Pejabat PU Paluta

Seputar Kasus Dugaan Korupsi, Tangkap & Penjarakan Pejabat PU Paluta

Written By Harian Berantas on Saturday, October 24, 2015 | 2:21:00 AM

HARIANBERANTAS, PALUTA - Pengusutan kasus dugaan korupsi di Pemkab Padanglawas Utara (Paluta) dinilai penggiat anti korupsi di daerah itu jalan ditempat. Bilangan tahun penyelidikan dilakukan, hingga kini dugaan korupsi di kabupaten ini belum juga terungkap. 


“Sudah saatnya Komisi  Pemberantasa Korupsi turun dan menyidik dugaan korupsi di Paluta, karena korupsi di sini dinilai sudah menggurita,” demikian penegasan pengurus Mahasiswa Paluta Bersatu (MPB) kepada Wartawan, pekan lalu.

Diakui, sudah cukup banyak bukti dugaan korupsi yang disampaikan ke aparat penegak hukum. Seperti halnya Pengurus Besar Mahasiswa Paluta Bersatu (PBMPB) saat menggelar aksi unjuk rasa ke Kejari Gunungtua, beberapa waktu lalu, juga sudah menyerahkan data-data yang mereka miliki. Namun, hingga kini penyelidikan tak kunjung usai.

Salah satu di antaranya adalah menyangkut dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Paluta. MPB mendesak agar pejabat teras di PU Paluta ditangkap dan dipenjarakan, karena banyak proyek di dinas ini diduga dikerjakan asal-asalan.

Mahasiswa juga pernah menyerahkan “kado” kepada Kejari Paluta, berisi berkas-berkas sejumlah proyek yang dikerjakan asal-asalan, dan tidak sesuai dengan jutlak maupun juknis proyek.

Para mahasiswa mengakui, infrastruktur adalah salah satu faktor pendukung perkembangan pembangunan dan perekonomian bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Paluta.

Kenyataannya, pembangunan yang ada di Kabupaten Paluta asal-asalan dan bentuk fisiknya tidak sesuai dengan RAB maupun juknis. Di mana pembangunan jalan, jembatan, gedung kantor, drainase yang dianggarkan pada tahun 2014, sudah banyak yang rusak dan tidak terselesaikan.

“Tangkap dan penjarakan pejabat teras PU Paluta,” desak mahasiswa yang datang ke kantor Kejari Gunungtua beberapa waktu lalu.

Dalam berkas yang disampaikan ke Kejari, disebutkan, ada dugaan korupsi dana yang bersumber dari DAU untuk pembangunan gedung kantor BP2T Paluta, serta pembangunan kantor Disdukcapil dengan pagu anggaran Rp2.469.696.000 yang dinilai gagal. Dan pembangunan kantor Polsek Padang Bolak dengan pagu anggaran Rp2.500.000.000 yang dikerjakan asal-asalan dan hingga saat ini tak kunjung selesai dikerjakan.

“Gimana Polri mau memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan kantornya saja dikerjakan secara asal-asalan,” kata MPB.

Dugaan korupsi proyek lainnya, penataan halaman gedung serba guna kantor Bupati Paluta senilai Rp198.610.000, pembangunan gedung serba guna tahap 2 senilai Rp1.972.793.000, yang dinilai asal-asalan.
“Cukup banyak proyek pemkab yang bermasalah. Namun dibiarkan, tanpa ada tindakan hukum. Warga masyarakat kecewa dengan sikap aparat yang tidak peka akan masalah ini,” ujar W Siregar, bagian dari MBP.

Tidak hanya ke Kejari Gunungtua, mahasiswa Paluta tercatat juga pernah menyambangi Polda Sumut di Medan. Lima bulan lalu, Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (IMA-Tabagsel), pernah berunjuk rasa di Mapolda Sumatera Utara. Mereka menuntut Polda agar memproses dugaan korupsi di Dinas PU.

Kaum cendikiawan muda ini menuding pejabat PU Paluta terlibat kasus dugaan penggelembungan sejumlah proyek, yang salah satunya adalah pembangunan jalan Minang Maimbau-Bara Hapas Tambun Kecamatan Padang Bolak dengan anggaran mencapai hingga Rp2,5 miliar.

Koordinator Aksi, S Siregar, menyatakan ada 10 item proyek pembangunan jalan dan jembatan yang diduga sarat dengan dugaan penggelembungan anggaran. Seperti proyek peningkatan jalan jurusan Tanjung Siram-Garoga Kecamatan Padangbolak tahun anggaran 2014 dengan biaya sekira Rp1 miliar.

Kemudian, dugaan penggelembungan anggaran pada proyek pengerjaan peningkatan jalan jurusan Padang Manjoir-Gumarupu Lama Kecamatan Portibi dengan anggaran mencapai Rp2 miliar yang dinilai pengerjaannya asal-asalan.

Selain proyek di atas, massa juga mengekspos dugaan penyimpangan pada proyek pengerjaan peningkatan jalan Sungai Durian-Nagarundeng, Hutaimbaru Kecamatan Padangbolak yang memakan anggaran hingga Rp2 miliar dinilai tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB).

Intinya, ada 10 item proyek pengerjaan peningkatan jalan dan jembatan terindikasi menggelumbungkan anggaran. Padahal, pembangunan jalan di Kabupaten Paluta bertujuan untuk mendukung lancarnya aksesibilitas masyarakat di sana. (DTK/BBS)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas