Headlines News :
Home » , , , , » Prodeo Bagi Pelaku Korupsi APBD & Bansos Tahun 2014-2015 di Inhu Sebesar Rp. 201,8 Miliar, Sudah Tersedia

Prodeo Bagi Pelaku Korupsi APBD & Bansos Tahun 2014-2015 di Inhu Sebesar Rp. 201,8 Miliar, Sudah Tersedia

Written By Harian Berantas on Saturday, October 10, 2015 | 10:30:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Terungkapnya kebocoran dana Hibah/Bansos ini, berdasarkan laporan hasil korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan Hibah/Bansos pada Pemkab Inhu tahun 2014/2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Provinsi Riau.                                
           H. Yopi Arianto, SE                                        Illustrasi                      

Penggelapan bantuan hibah/bansos yang diduga dilakukan oleh Bupati, H. Yopi Arianto, SE (Mantan Bupati-red), Plt Sekda, H. Agus Rianto, SH sekarang menjabat sebagai Asisten Administrasi (III) Pemda Inhu, DPRD, termasuk oknum PNS lainnya yang mengambil bagian dari dana hibah/bansos ini, kini mulai tersingkap.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, salah satu dari antara organisasi yang dikelabui oleh Pemkab Indragiri Hulu dalam pengelolaan bantuan dana hibah/bansos tahun 2014/2015, telah melaporkan kasus dugaan korupsi bantuan hibah (fiktif) tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat pada tanggal 17 September 2015 lalu.

Namun, pengusut dugaan penyelewengan dana hibah yang dilaporkan ormas KNPI Inhu itu, sesuai penelusuran media ini, belum jelas status hukumnya di tangan Kajari Rengat sendiri yang dipimpin Teuku Rahman SH.MH.       

Diperoleh keterangan, saat ini aktifis anti korupsi dari DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK), turut prihatin atas kasus dugaan korupsi berjamaah di Pemkab Inhu yang kejadiannya bukan hanya pada tahun 2014/2015 ini saja para oknum pejabat penting di Pemkab Inhu melakukan reaksi menggorgoti uang rakyat yang bersumber biaya APBD.

Bahkan aktifis anti korupsi ini mengancam akan mendatangi Istana Presiden RI, KPK, Jaksa Agung dan Kapolri di Jakarta dalam waktu dekat, guna kepentingan melaporkan kasus dugaan korupsi berjama’ah yang terjadi diwilayah Pemkab Inhu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

Hal ini dikatakan Sekum LSM KPK, Bowo NSL, kepada Wartawan di Pekanbaru, Sabtu (10/10/15), saat memperlihatkan bukti tanda terima klarifikasi tertulis timnya bersama dengan beberapa media cetak/elektronik (Tim Investigasi) yang diterima beberapa pejabat penting di Kabupaten Inhu seputar kasus dugaan korupsi berjama’ah diwilayah daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Diberitakan situs ini sebelumnya, diduga terlibat korupsi berjamaah soal bansos 2014-2015, LSM KPK kirim surat ke sejumlah pejabat penting di Indragiri Hulu. Pasalnya, pelaku penyimpangan, penggelapan dan pelaku korupsi dana APBD dan bantuan sosial atau hibah kepada rakyat kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang ditaksir mencapai Rp.201. 833.660.063,00

Karena bantuan dana Bansos/Hibah ini sebenarnya, murni diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kelompok atau pribadi pejabat Pemkab Inhu. Mustahil jika, pejabat tinggi di Riau, khsusnya di Indragiri Hulu dan termasuk PNS yang mengambil bagian dari dana Bansos ini, tidak bisa diusut untuk menghuni hotel prodeo.

Terungkapnya dugaan perampokan dana bantuan sosial (Bansos/Hibah) tersebut, berdasarkan laporan hasil korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan Hibah/Bansos Kabupaten Inhu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, dengan nomor: LAP/227/PW04/ 3/2015, tanggal 23 Juni 2015 lalu.

Atas bukti laporan hasil korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan Hibah/Bansos Kabupaten Inhu yang dikomandoi H. Yopi Arianto SE bersama H. Agus Rianto, SH selaku Plt Sekretaris Daerah (Sekda) ketika itu dan kroni lainnya, membuat beberapa pengurus kelompok,badan/lembaga/organisasi masyarakat Kabupaten Inhu yang dibohongi atau ditipu para pejabat penting yang ada di Pemda Inhu, meminta lembaga anti korupsi di Pekanbaru dari LSM-KPK dan media cetak/elektronik, untuk mengungkap tabir dugaan korupsi dana APBD dan bansos/hibah yang luar biasa tersebut secara terang benderang ke permukaan guna dilakukan pengusutan oleh pihak berwenang.

Berdasarkan laporan hasil korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan hibah/bansos yang diperoleh media ini, ditemukan penyimpangan pengelolaan APBD dalam proses perencanaan/penganggaran tahun 2015 secara tidak transparan dan partisipatif oleh Pemda Inhu sebesar Rp.31. 385.632.000,00,-

Indikasi penyimpangan dana APBD senilai Rp.31,385 miliar lebih tersebut terjadi pada kegiatan yang diusulkan oleh anggota DPRD yang tidak melalui mekanisme musrenbang, tetapi saat pembahasan APBD dengan total pekerjaan 185 paket.

Penyimpangan yang merugikan keuangan daerah dan negara, juga terjadi pada kegiatan yang diusulkan melalui dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Inhu setelah KUA PPAS sebesar Rp.4. 849.000,000,00,-
Bahkan didalam penganggaran belanja modal pada DPA dinas PU Inhu tahun anggaran 2015, meskipun pada lokasi kegiatan tanahnya belum dicatat sebagai aset Pemda, terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp. 950.000.000,00,-

Dugaan  korupsi yang terjadi pada pemecahan nilai paket pekerjaan yang dianggarkan dalam APBD tahun 2015 pada SKPD dinas PU, dinas Perkebuanan dan pada SKPD dinas Pendidikan Kabupaten Inhu, juga mencapai nilai sebesar Rp. 78.513.049.500, 00,-

Mengenai persoalan hukum korupsi dalam pengelolaan bantuan dana hibah dan bansos pada Pemkab Inhu tahun 2014/2015, ditemukan pemberian bantuan hibah kepada instansi vertikal yang tidak sesuai mekanisme dalam pemberian hibah kepada TNI-AD melalui satuan teritorialnya (Kodim 0302/Inhu) dan Kejaksaan Negeri Rengat yang dinilai bukan melalui mekanisme pemberian hibah dan tidak direncanakan di RKPD tahun 2015.

Menurut perolehan data yang didapat tim media ini, diketahui kesatuan TNI-AD, telah mengajukan proposal kegiatan TMMD pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan nilai sebesar Rp.1,2 miliar demi mendapatkan hibah berupa barang dari SKPD dinas PU Inhu dan bantuan hibah uang dari PPKD.

Namun, penyerahan bahan proposal oleh kesatuan TNI-AD ini telah melewati batas waktu tanggal terbitnya KUA PPAS yaitu tanggal 24 Juli 2014.

Bukan itu saja, kesatuan dari TNI-AD juga diketahui ada mengajukan kembali proposal yang sama yaitu proposal kegiatan TMMD tertanggal 20 Oktober 2014 dengan nilai sebesar Rp.1,2 miliar pada dua (2) SKPD yaitu dinas PU dan PPKD Setda Indragiri Hulu.

Sehingga melalui PPKD Setda Kabupaten Inhu, menganggarkan bantuan berupa bentuk hibah uang sebesar Rp.150.000.000.00. Sementara dari SKPD dinas PU Kabupaten Inhu, menganggarkannya dalam bentuk hibah barang sebesar Rp.700.000. 000,00,- dalam anggaran tahun 2015 tanpa memperhatikan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Indikasi penyimpangan lainnya, ditemukan dalam pengelolaan bantuan hibah barang untuk jatah Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat tanpa bahan proposal alias fiktif sebesar Rp.200.000,000,00, yang semestinya tidak mengkangkangi peraturan Mendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber biaya APBD.

Anehnya lagi, calon penerima belanja hibah/bansos ini dari Pemkab Inhu yang dipimpin H. Yopi Arianto SE selaku kepala daerah atau Bupati Inhu, bukan berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu alias organisasi siluman.

Bahkan 47 orang pejabat Pemdakab Indragiri Hulu yang dinakhodai Yopi Arianto SE sebagai Bupati, menerima dan menikmati dana hibah/bansos yang semestinya belanja hibah/bansos tersebut, murni peruntukkannya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Inhu, bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi para pejabat yang ada Pemda Indragiri Hulu.   

Apalagi, penerima belanja hibah/bansos ini, pihak yang berturut-turut menerima belanja hibah/bansos dalam setiap tahun anggaran dari Pemda Kabupaten Inhu.

Seperti halnya pemberian belanja dana hibah kepada Dewan Kesenian Indragiri Hilir Hulu (DKI) milik Yopi Arianto SE (Mantan Bupati) pada tahun 2012 sebesar Rp.200.000.000, dan pada tahun 2013 sebesar Rp.200.000,000 ditambah penerimaan belanja hibah/bansos pada tahun 2014 sebesar Rp.1. 100.000.000;
Demikian pula pemberian dana hibah kepada organisasi BKMT secara berturut-turut yang diduga organisasi tersebut milik keluarga H. Yopi Arianto atau mantan Bupati Inhu sendiri dengan bantuan belanja hibah yang diterima pada tahun 2013 sebesar Rp.1,2 miliar dan pada tahun 2014 sebesar Rp.1,2 miliar juga.

Belum lagi belanja hibah/bansos yang diterima secara berturut-turut setiap tahun anggaran oleh Dharma Wanita Kabupaten, Gabungan Organisasi Wanita atau GOW, Dekranasda, Korpri dan organisasi lainnya yang diduga hanya demi kepentingan pribadi atau keluarga pejabat penting yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

Bukti penyimpangan lain, ditemukan 40 proposal penerima hibah uang yang diantaranya, 26 penerima hibah tahun 2015 yang telah menerima bansos tahun 2015, dan telah menerima hibah pada tahun 2014 sebesar Rp.5. 950.000.000.00,-

Selanjutnya, ditemukan proposal penerima belanja hibah yang dibuat setelah terbitnya rekomendasi daftar penerima senilai Rp.3. 175.000,000,00,- dengan perkiraan kerugian daerah/negara sebesar Rp.1. 130.000,000,00,-

Dan terdapat penerima belanja hibah 24 daftar penerima hibah uang senilai Rp.3. 175. 000,000,00, yang didalamnya ada empat (4) penerima hibah uang yang tidak disertai proposal yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp.800.000,000,00,-

Ditemukan dokumen proposal hibah yang sama sekali tidak melalui bagian Kesra Setda alias proposal siluman yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp.25. 210.479.063.00,-

Terdapat 22 penerima hibah uang yang telah ditetapkan di penjabaran APBD tahun 2015 yang nilai hibahnya lebih tinggi dari usulan rekomendasi oleh tim verifikasi yang diduga dimanipulasi atau mark up sebesar Rp.3. 140.000.000,00,-

Bukan itu saja, terdapat penerima hibah uang yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja hibah uang tahun 2014.

Berdasarkan bukti data yang diperoleh media ini, diketahui hasil evaluasi keseluruhan realisasi hibah uang, sekira 273 penerima hibah uang tahun 2014 yang belum ada laporan pertanggungjawaban sampai dengan akhir penugasan sebesar Rp.17. 695. 500. 00, Sementara sebanyak 150 sisa penerima dana hibah uang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan nilai Rp.47. 260.500.000,00,- 

Dari keterangan beberapa pengurus badan/lembaga organisasi masyarakat Inhu kepada Wartawan di kantor LSM KPK di Pekanbaru, saat menyerahkan bukti laporan hasil korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan Hibah/Bansos Kabupaten Inhu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, bernomor: LAP/227/PW04/3/2015 tersebut beberapa waktu lalu, menilai kepemerintahan H. Yopi Arianto selaku Bupati di Kabupaten Inhu dan kroni-kroninya sebelumnya, dinilai hanya menyakiti perasaan warga masyarakat Inhu saja. Namun, mereka (warga-red), sangat berharap dan yakin kalau kasus dugaan korupsi dana APBD dan belanja Hibah/Bansos Kabupaten Inhu akan berujung dimeja hijau.

“Kami sangat kecewa dengan kepemerintahannya Yopi Arianto saat Bupati Inhu selama ini pak. Karena dia hanya memikirkan keluarga dan orang dekatnya saja. Bapak bayangkan saja, Plt Sekda dalam kasus belanja hibah/bansos ini, itu paman kandungnya yang sekarang menjabat sebagai Asisten Administrasi (III). Kami membawa dokumen APBD Inhu ini ke sini, bukan karena ada unsur lain.

Namun kami ingin kasus korupsi yang terjadi didaerah kami selama ini, dapat disampaikan oleh pihak Bapak ke aparat hukum yang ada disini maupun yang ada pusat. Karena yang kami dengar di Kabupaten Inhu selama ini, termasuk LSM KPK ini yang ada relasinya sampai ke pusat untuk membongkar kasus kejahatan korupsi di Riau”, ujar salah seorang pengurus badan/lembaga organisasi masyarakat dari Kabupaten Inhu di Sekretariat DPP LSM KPK dan disaksikan awak media, Kamis (01/10/15) lalu.

H. Yopi Arianto ketika dikonfirmasi lewat telepon Kamis (08/10) mengatakan, “Itu yang benarlah. Itu tidak akurat” katanya. Sementara, surat konfirmasi/klarifikasi yang disampaikan tim media ini, Senin (05/10) ke beberapa pejabat penting di Kabupaten Inhu termasuk kepada sang mantan Bupati Inhu, H. Yopi Arianto SE, hingga saat ini, belum dijawab.

Namun salah seorang mengaku wakil ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Inhu, Paruntungan Tambunan alias Ucok, juga mengaku sebagai ketua tim Balon Bupati, Yopi Arianto pada pilkada 9 Desember 2015 mendatang, meneror dan mengancam media ini, perihal konfirmasi/klarifikasi tertulis tersebut. Dan untuk ulasan berita kasus dugaan korupsi ini berikutnya, simak berita edisi mendatang dengan topik dan judul berita, “Kebocoran Dana Hibah/Bansos Dalam APBD Inhu T.A 2012-2015,  mantan Bupati, Plt Sekda Inhu dan Kroni Lainnya Diduga Berperan Aktif. (Is/Elyuss)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas