Headlines News :
Home » , » Polri Dituntut Usut Beberapa Anggota DPRD dan Pejabat Pemkab Bengkalis Terkait Korupsi Bansos

Polri Dituntut Usut Beberapa Anggota DPRD dan Pejabat Pemkab Bengkalis Terkait Korupsi Bansos

Written By Harian Berantas on Wednesday, October 28, 2015 | 12:55:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU – Lembaga anti korupsi dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi,  meminta Kepolisian untuk tidak berhenti mengembangkan perkara korupsi dana bantuan sosial tahun 2012. Sejauh ini, Mabes Polri dan Polda Riau telah menetapkan banyak orang sebagai tersangka, namun sebagian besar tersangka dinilai bukan tersangka utama. 

Surat Pertama Kapolri (7/3/2014) dan Surat Kedua Kapolri -
Kepada LSM KPK (11/3/2015) 

“Penyelidikan korupsi Bansos/Hibah tahun 2012 ini baru sebagian kecil, dan banyak sekali pihak yang terlibat belum diusut untuk ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri,” ujar Sekum LSM KPK, B Naso saat dihubungi melalui via selulernya di Pekanbaru, Rabu (28/10/2015). 

Menurut Naso, banyak sekali para penerima dan pengambil kebijakan keluarnya dana Bansos yang bermasalah belum diusut. Polisi dinilai hanya mengambil sampel kecil dari para penerima Bansos. 

Berdasarkan temuannya, dari 2.146 kelompok kucuran dana Bansos di tahun dengan anggaran biaya APBD/APBDP yang dicairkan Rp.232. 369.473.381 tersebut, ternyata hanya menguntungkan diri para anggota DPRD dan pejabat penting di Pemkab Bengkalis. Naso menuding, pencairan yang mudah itu salah satunya mudah karena ada rekomendasi dari anggota dewan. 

“Ada oknum LSM hingga ada oknum wartawan yang sampai saat ini belum diusut. Maka, kami mendesak agar penegak hukum bisa menelusuri semua pencairan Bansos tanpa adanya verifikasi,” tambah Naso. 

Divisi Monitoring Kinerja Aparat Hukum LSM KPK Rahmad menambahkan, penyidik kepolisian dituntut untuk mampu menelusuri semua pihak yang terlibat, terutama yang ikut menandatangani Perda nomor 1 tahun 2012 tentang APBD tahun anggaran 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati, Ir. H Herliyan Saleh MSc tanggal 08 Pebruari 2012 dan selanjutnya penetapan dan menanda tangani Perbub Bengkalis Nomor 4 tahun 2012 tanggal 09 Pebruari 2012.

Hal itu bisa dimulai dari hasil notulensi, baik dari rapat rencana penerbitan, kesaksian hingga bukti-bukti materiil. “Kami menilai dugaan korupsi Bansos Bengkalis 2012 ini adalah atas kebijakan Bupati, Herliyan Saleh antara tim banggar DPRD yang dipimpin oleh Jamal Abdillah selaku ketua DPRD saat itu, sekarang dia (Jamal Abdillah-red), sudah Terdakwa.  

Kemudian, keputusan Gubernur Riau, nomor Kpts:133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi oleh Bupati, Herliyan Saleh. Kebijakan Bupati antara tim banggar DPRD tidak mengindahkan keputusan Gubernur Riau membuka kran, sehingga akhirnya bocor kemana-mana,” tudingnya. 

Kepolisian sendiri telah menetapkan mantan Bupati, Herliyan Saleh menjadi tersangka dan telah menetapkan enam orang tersangka. Selain mantan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah yang saat ini tinggal menunggu penuntutan dari tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, juga terdapat lima tersangka lainnya, yakni Hidayat Tagor dari Partai Demokrat selaku mantan Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Purboyo dari PDIP selaku mantan anggota DPRD Bengkalis. 

Selanjutnya, Rismayeni dari Partai Demokrat dan Muhammad Tarmizi dari Partai PPP. Dua nama terakhir masih aktif sebagai anggota DPRD Bengkalis. Sementara itu, seorang tersangka lainnya berasal dari Setdakab Bengkalis, Azrafiani Aziz, ia menjabat sebagai Kabag Keuangan di Pemkab Bengkalis ketika itu.

Selain mantan Bupati, Herliyan Saleh yang menjadi tersangka dan enam tersangka lainnya yang sengaja penahanan mereka digantung oleh kepolisian karena ada unsur dugaan ATM, ada 32 anggota DPRD Bengkalis lagi yang diduga kuat ikut merampok uang negara tersebut dan beberapa pejabat penting lainnya di Pemkab Bengkalis yang menjadi panitia verifikasi proposal Bansos juga belum ditersangkakan. 

Diberitakan media cetak/koran Berantas sebelumnya, dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) yang diduga dilakukan oleh Herliyan Saleh sebagai Bupati Kabupaten Bengkalis bersama dengan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, berkasnya sudah P19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi) di Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

Hal ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Eka Safitra, SH.MH saat ditemui Pemred Media Berantas, Toro ZL, diruangan kerjanya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau belum lama ini. 

 “(Berkas perkara tersangka Herliyan Saleh) masih P19. Sekitar dua minggu lalu (dikembalikan ke penyidik). Kami masih menunggu penyidik melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk yang diberikan. Kalau sudah dilengkapi, tentunya akan disampaikan kembali ke Jaksa Peneliti untuk ditelaah lagi,” tukas Eka.

Dilain pihak Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Wahyu Kuncoro SIK, membenarkan, “Iya. P19,” ujarnya. Dalam kasus ini, mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Riau. Terakhir kali, Calon Bupati Bengkalis periode 2015-2020 tersebut diperiksa pada Selasa (28/7/2015), dalam statusnya sebagai tersangka. 

Sebelumnya, sebagai saksi, Herliyan Saleh juga telah diperiksa untuk tersangka mantan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah dan lima orang tersangka lainnya. Atas proses inilah kemudian Penyidik Polda Riau melakukan gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri, dan akhirnya diputuskan untuk menetapkan Herliyan sebagai tersangka dengan lengkapnya alat bukti.

Selain Herliyan Saleh, penyidik Polda Riau juga telah menetapkan enam orang tersangka. Selain mantan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah yang saat ini tinggal menunggu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, juga terdapat lima tersangka lainnya, yakni Hidayat Tagor dari Partai Demokrat selaku mantan Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Purboyo dari PDIP selaku mantan anggota DPRD Bengkalis. 

Selanjutnya, Rismayeni dari Partai Demokrat dan Muhammad Tarmizi dari Partai PPP. Dua nama terakhir masih aktif sebagai anggota DPRD Bengkalis. Sementara itu, seorang tersangka lainnya berasal dari Setdakab Bengkalis, Azrafiani Aziz, selaku Kabag Keuangan. 

Demi kepentingan pengungkapan kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) tahun 2012 di Bengkalis ini tetap bergulir, baca berita situs harianberantas.co.id dan media cetak/koran Berantas pada edisi-edisi berikut dengan topik berita awal, “Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis, Minta Dugaan Keterlibatan Ketua DPRD Bengkalis yang sekarang, dan kroni lainnya” karena Kasus ini terjadi tahun 2012  saat Pemkab Bengkalis menganggarkan alokasi untuk dana Bansos sebesar Rp230 miliar. Dan kuat dugaan, dana tersebut disalurkan tidak pada peruntukkannya atau fiktif yang hanya menguntungkan diri atau pribadi demi pribadi para oknum pejabat penting di Pemkab Bengkalis. (Ismail) 

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas