Headlines News :
Home » , , » Polda Riau Diminta Proses Dugaan Korupsi Mantan Bupati Bengkalis

Polda Riau Diminta Proses Dugaan Korupsi Mantan Bupati Bengkalis

Written By Harian Berantas on Thursday, October 29, 2015 | 12:20:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Aktifis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) minta Polda Riau tidak tebang pilih dalam melakukan pengusutan kasus yang melibatkan orang penting atau pejabat.


              Herliyan Saleh                        Surat Pertama Kapolri (7/3/2014),
                                                                   Surat Kedua Kapolri ke LSM KPK -
                                                         tanggal 11/2015                        

“Semua orang di mata hukum itu sama. Karenanya, penyidik Polda Riau untuk tidak tebang pilih dalam menangani kasus,” kata Wakil Sekum LSM KPK, Supandi, di Pekanbaru, Kamis (29/10/2015).

Dia mendesak penyidik Polda Riau untuk segera menyeret pejabat terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana Hibah/Bansos di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 lalu yang menggunakan anggaran senilai Rp.230 miliar.

Dalam kasus dugaan korupsi luar biasa ini, pihak penyidik Polda Riau telah menahan satu tersangka seputar kasus tersebut yakni ketua DPRD Bengkalis (Mantan-red), Jamal Abdillah. Sementara mantan Bupati Bengkalis, Ir H.Herliyan Saleh MSc sendiri bersama kroninya Azrafiani Aziz, selaku Kabag Keuangan dan beberapa anggota DPRD Bengkalis lainnya yakni Hidayat Tagor dari Partai Demokrat selaku mantan Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Purboyo dari PDIP selaku mantan anggota DPRD, Rismayeni dari Partai Demokrat dan Muhammad Tarmizi dari Partai PPP, telah resmi dijadikan tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Polda Riau beberapa bulan yang lalu.

Supandi menilai jika kasus bansos/hibah di Kabupaten Bengkalis itu, otak pelaku intelektualnya, Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis saat itu.

“Semuanya yang terlibat harus diseret dan tidak boleh ada kesan melindungi. Jadi, penyidik harus berani menahan para tersangka dan mengejar para pelaku lainnya yang belum disentuh oleh hukum. Petunjuk JPU atau jaksa kan sudah sangat jelas siapa nama-nama pelaku korupsi dana APBD/APBDP tersebut.

“Kok hanya mantan ketua DPRD, Jamal Abdillah saja yang baru ditahan dan diproses di pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, padahal petunjuk jaksa sudah jelas bahwa masih banyak pejabat yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan dana bansos/hibah ini,” katanya.

Supandi juga menuturkan seharusnya polisi juga bisa menetapkan pihak-pihak yang diduga terlibat. Karena baik pejabat maupun bukan pejabat sama saja didepan hukum, tidak boleh ada diskriminasi.

Siapapun yang terlibat dalam kasus ini, kata Supandi, harus bisa dijadikan tersangka oleh penyidik jangan sampai ada yang banyak dapat jatah justeru dibiarkan dari jeratan hukum, tapi malah yang tidak menikmati uang negara justeru diproses.

“Penyidik harus bisa bersikap obyektif dalam menetapkan tersangka, karena ini menyangkut korupsi yang tidak mungkin dilakukan oleh satu atau dua orang saja” ujarnya.

Diberitakan harianberantas.co.id, Rabu (28/10/2015) kemarin, akhirnya berkas empat tersangka kasus dugaan korupsi bansos Bengkalis sudah berstatus P-19, dilimpahkan penyidik Polda Riau ke Kejaksaan. Masing-masing tersangka korupsi bansos tersebut, Hidayat Tahor, Rismayeni, M Tarmizi dan Purboyo. 

Sementara, berkas status Herliyan Saleh (mantan Bupati, red) bersama kroninya Azrafiani Aziz selaku Kabag Keuangan di Pemkab Bengkalis yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri dan penyidik Polda Riau, masih gantung di tangan Polda Riau.

Pihak penyidik Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Rabu (28/10/2015) sore, menyerahkan berkas acara pemeriksaan (BAP) empat tersangka penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Bengkalis, tahun 2012.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Brigjen Dolly Bambang Hermawan kepada Wartawan melalui Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo, Rabu (28/10/2015) membenarkan, BAP keempat tersangka itu atas nama Hidayat Tahor, Rismayeni, M. Tarmizi dan Purboyo.

''Setelah melengkapi petunjuk Jaksa (P-19-red), penyidik Subdit 3 Ditreskrimus Polda Riau telah mengirim kembali 2 (dua) berkas dugaan tindak pidana korupsi dana hibah atau bansos Kabupaten Bengkalis,'' kata Guntur.

Diketahui sebelumnya, dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) yang diduga dilakukan oleh Herliyan Saleh sebagai Bupati Kabupaten Bengkalis bersama dengan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, berkasnya sudah P19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi) di Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

Hal ini juga dibenarkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Eka Safitra, SH.MH saat ditemui Pemred Media Berantas, Toro diruangan kerjanya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau beberapa minggu lalu.

“(Berkas perkara tersangka Herliyan Saleh) masih P19. Sekitar dua minggu lalu (dikembalikan ke penyidik). Kami masih menunggu penyidik melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk yang diberikan. Kalau sudah dilengkapi, tentunya akan disampaikan kembali ke Jaksa Peneliti untuk ditelaah lagi,” tukas Eka.

Dilain pihak Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Wahyu Kuncoro SIK, membenarkan, “Iya. P19,” ujarnya. Dalam kasus ini, mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Riau. Terakhir kali, Calon Bupati Bengkalis periode 2015-2020 tersebut diperiksa pada Selasa (28/7/2015), dalam statusnya sebagai tersangka.

Sebelumnya, sebagai saksi, Herliyan Saleh juga telah diperiksa untuk tersangka mantan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah dan lima orang tersangka lainnya. Atas proses inilah kemudian Penyidik Polda Riau melakukan gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri, dan akhirnya diputuskan untuk menetapkan Herliyan sebagai tersangka dengan lengkapnya alat bukti.

Selain Herliyan Saleh, penyidik Polda Riau juga telah menetapkan enam orang tersangka. Mantan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah yang saat ini tinggal menunggu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, juga terdapat lima tersangka lainnya, yakni Hidayat Tagor dari Partai Demokrat selaku mantan Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Purboyo dari PDIP selaku mantan anggota DPRD Bengkalis.

Selanjutnya, Rismayeni dari Partai Demokrat dan Muhammad Tarmizi dari Partai PPP. Dua nama terakhir masih aktif sebagai anggota DPRD Bengkalis. Sementara itu, seorang tersangka lainnya berasal dari Setdakab Bengkalis, Azrafiani Aziz, selaku Kabag Keuangan.

Keenam tersangka tersebut tidak ditahan, meski pun mereka dijerat berdasarkan Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 seperti diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman paling sedikitnya 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun. (Ismail)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas