Headlines News :
Home » , , , » Pembacaan Tuntutan Terhadap Penantang Media Berantas Melapor SPPD Fiktif di Setwan DPRD Riau, Ditunda

Pembacaan Tuntutan Terhadap Penantang Media Berantas Melapor SPPD Fiktif di Setwan DPRD Riau, Ditunda

Written By Harian Berantas on Saturday, October 10, 2015 | 9:00:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Mantan Sekwan DPRD Riau Nazief Soesila Darma kesal karena pembacaan tuntutannya ditunda hingga pekan depan. Ia dan dua terdakwa lainnya tersangkut kasus dugaan korupsi penyimpangan anggaran Setwan. 


Pembacaan amar tuntutan terhadap tiga terdakwa korupsi penyimpangan anggaran di Setwan DPRD Riau, atas nama terdakwa, Nazief Soesila Darma, mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Zuanda Agus, mantan Kepala Bagian Keuangan Provinsi Riau, dan Muhammad Nasir, mantan Bendahara Pengeluaran Provinsi Riau, yang dijadwalkan pada Jum'at (9/10/15), terpaksa ditunda. Hal itu dikarena amar tuntutan terdakwa belum siap.

Penundaan sidang yang dibuka pukul 15.30 WIB sore itu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adyaksa SH, Oka Regina, SH dan Dame Maria S, SH menyampaikan jadwal sidang tuntutan diagenda pada Senin (12/10/15).
"Amar tuntutan belum majelis hakim, kami mohon ditunda hingga Senin besok," ucap Adyaksa.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang diketuai Irwan Efendi, SH mengabulkan permintaan penundaan sidang tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut.

Setelah majelis hakim mengabulkan permintaan jaksa. Salah satu terdakwa yakni, Nazief Soesila Darma, mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau terlihat kesal dengan penundaan tersebut. Bahkan, salah satu anggota keluarganya yang duduk dikursi pengunjung, menunjuk nunjuk kearah Adyaksa, sembari mengeluarkan kata ancaman.

Diluar ruang sidang, Adyaksa, ketika dikonfirmasi wartawan terkait penundaan tersebut, terlihat sedang mencari cari terdakwa.

"Ntar dulu ya, aku mau nanyakan kepada Nazif, apa maksudnya dalam sidang tadi," ucapnya sembari berlalu.

Seperti diketahui, tiga terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan dana pengelolaan di Sekretariat DPRD Riau, Nazief Soesila Darma, mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Zuanda Agus, mantan Kepala Bagian Keuangan Provinsi Riau, dan Muhammad Nasir, mantan Bendahara Pengeluaran Provinsi Riau. Dihadirkan kepersidangan tipikor atas perbuatannya merugikan negara sebesar Rp713 juta.

Dimana perbuatan ketiga terdakwa terjadi tahun 2008 hingga tahun 2010 itu bermula, ketika terdakwa Nazief Susila Darma menjabat sebagai pengelola anggaran di SKPD DPRD Riau, dan terdakwa Zuanda Agus, Kabag Keuangan Pemprov Riau serta dan Muhamad Nasir selaku bendahara.

Pada tahun 2008 hingga 2010 itu bermula, berdasarkan SKPD diadakan kegiatan kegiatan di DPRD Riau dengan anggaran mencapai Rp45.665.449.443, yang diperuntutan bagi 187 item kegiatan, berupa kegiatan dinas dan kegiatan pribadi.

Dari 187 item tersebut, tercatat 17 item kegiatan pribadi terdakwa Nazief, dengan nilai mencapai Rp97 juta, dengan rincian, biaya kegiatan olahraga, pembelian uang ringgit untuk Sekwan, biaya pembelian HP Sekwan, biaya tamu dan lain lain yang mencapai Rp1,1 miliar.

Setelah kegiatan dinas dan kegiatan kebutuhan pribadi dikerjakan, ada kelebihan anggaran sebesar Rp3 miliar. Namun, kelebihan anggaran tersebit tidak disetorkan oleh terdakwa bersama terdakwa Zuanda Agus dan M Nasir sepenuhnya. Sehingga perbuatan ketiga terdakwa, negara dirugikan Rp713 juta.

Atas perbuatannya, ketiganya dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi didakwa turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

Diketahui sebelumnya, proses hukum kasus korupsi pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif sebesar Rp.7. 036.704.490 ini sebenarnya, telah berjalan sekira 4 tahun atau sejak tahun 2011 silam.
Awalnya, mantan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Heru Chairuddin SH, menjerat mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Nazief Susiladarma, dan Akmal JS (Alm), mantan Sekwan DPRD Riau tahun 2011.

Begitu dijadikan sebagai tersangka, Asisten Intelijen, Heru Chairuddin SH dan Babul Khoir Harahap SH.MH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, diganti. Sehingga penyidikan terhadap kasus pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif pada pos Setwan DPRD Riau tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2010 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp.7. 036.704.490, berhenti alias putus di tengah jalan.

Bukan berhenti sampai disitu saja, Rabu (18/02/2015) yang lalu, Pemred Koran Berantas dan PU situs ini mempertanyakan kenjelasan penanganan perkara korupsi dana APBD Riau tahun 2005 s/d 2010 tersebut yang dilaporkan DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, tanggal 25 November 2011, dengan dasar atas hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Riau.

“Saat ini, Kejaksaan Tinggi Riau fokus menuntaskan kasus-kasus yang lama. Seperti kasus mantan Sekwan di DPRD Riau yang baru ditanyakan tadi. Karena saat ini, hasil hitungan dari BPK sedang kami tunggu, berapa kerugian negara yang terjadi. Laporan dari media Berantas juga itu dulu ya? tanya Kasi Penkum Kejati Riau, Mukhzan SH, MH kepada Wartawan Berantas diruangan kerjanya.

Penulis berita ini mewartakan pada media nasional Koran Berantas terbitan Jakarta pada bulan Oktober 2011 silam, mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Nazief Susiladarma, melalui siaran Pers-nya mengatakan, kalau memang itu benar, saya ada melakukan penyimpangan dana SPPD di Sekwan, silahkan laporkan. Mau melapor kemana, ke Polisi atau sama Jaksa, silahkan, ucap Nazief menantang.

Sehingga, Jum’at tanggal 25 November 2011 silam, Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, secara resmi melaporkan kasus dugaan korupsi dana APBD Provinsi Riau senilai Rp. 7,036 miliar lebih tersebut ke pihak Kejaksaan Tinggi Riau.

“Laporan resmi bernomor: 052/LSM-KPK/PKU/XI/2011, tertanggal 25 November 2011 tersebut, diantar langsung ke bagian sekretaris Kejati Riau dan diterima staf sekretaris, Indri SH,  untuk diteruskan kepada pimpinan di Kejaksaan Tinggi Riau, Babul Khoir Harahap SH.MH ketika itu. Namun belum sebulan kemudian, Kejaksaan Tinggi Riau merespon laporan atas telah terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 7,036 miliar lebih tersebut.

Hal itu terbukti, ketika Kepala Kejati Riau, Babul Khoir Harahap SH.MH melalui Asisten Intelijen (Asintel), Heru Chairuddin SH ketika itu menyampaikan relisan surat pemberitahuan ke pihak LSM-KPK dengan surat nomor: B-2042/ N.4.3/Dok.3/12/2011, tanggal 14 Desmber 2011.

“Memenuhi surat saudara, nomor: 052/LSM-KPK/PKU/XI/2011, tertanggal 25 November 2011, perihal sebagaiama pokok surat (Laporan dugaan korupsi APBD Riau TA, 2005 s/d 2010 di Sekwan DPRD Riau), bersama ini kami sampaikan bahwa laporan saudara tersebut telah diterima oleh Kejaksaan Tinggi Riau, dan telah kami tindak lanjuti. Dan penanganan kasus tersebut saat ini dalam tahap penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Riau” relis Kejati Riau.

Berangkat dari itu, koordinator divisi pengaduan masyarakat lembaga LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Ahmad, sangat mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi Riau dan juga kepada Kepala Kejari Pekanbaru, Edi Birton SH MH pengganti Kepala  Kejaksaan  Negeri  (Kajari) Pekanbaru yang lama, Sumarsono SH, MH.

Kita berharap, keseriusan pimpinan Kejaksaan di Riau seperti ini terus berlanjut guna tercapainya tujuan bersama yakni Pemerintahan yang bebas dari tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan transparan. ujar Ahmad.

Ahmad juga meminta lembaga Kejaksaan lainnya yang ada di Riau,  agar serius melakukan gebrakan perbaikan dalam pemberantasan berbagai tindak pidana kejahatan, terlebih-lebih pada kasus-kasus korupsi yang semakin marak.  Penahanan terhadap pelaku korupsi seperti ini, merupakan suatu langkah yang menunjukkan sistem pencegahan korupsi di internal para pejabat ekskutif, legislatif dan pengusaha swasta lainnya.

“Sistem pencegahan praktik korupsi di tubuh pejabat negara, memang harus dibenahi. Sebab kasus ini menunjukkan sistem pencegahan dan pembelajaran bagi pejabat negara lainnya yang ada di daerah-daerah diwilayah Provinsi Riau,” ujarnya (Pandi)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas