Headlines News :
Home » , , » LSM: “ KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana APBD dan Bansos di Inhu Rp201,8 Miliar ”

LSM: “ KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana APBD dan Bansos di Inhu Rp201,8 Miliar ”

Written By Harian Berantas on Tuesday, October 27, 2015 | 1:00:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Sekretariat Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (Sekum LSM-KPK), B Naso, menemukan sedikitnya 47 pejabat penting di Pemkab Bengkalis termasuk Bupati, H.Yopi Arianto SE yang merupakan calon Bupati Inhu periode 2015-2020  melakukan penyimpangan dana APBD dan Hibah/bansos Inhu dengan potensi kerugian negara senilai Rp.201.833.660.063,00 atau Rp201,8 miliar. 

Illustrasi

Penyimpangan  dana APBD dan bansos tersebut diperoleh LSM KPK dengan mengolah hasil korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan Hibah/Bansos pada Pemkab Inhu tahun 2014-2015 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Provinsi Riau, tanggal 23 Juni 2015 lalu.

Atas temuan tersebut Sekum LSM KPK B Naso menegaskan pada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk segera mengusut dan menindaklanjuti hasil temuan tersebut.

“Dari hasil temuan yang kami olah dari korsup pencegahan korupsi BPKP ini kuncinya di DPRD sebagai pemutus akhir APBD. seharusnya DPD selalu menggunakan hasil temuan dari BPKP sebagai acuan dalam pembahasan APBD dengan ini kami dari aktifis LSM KPK juga merekomendasikan agar fungsi pengawasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut mampu dijalankan dengan baik” terang Naso.

Pemerintah pun menurutnya harus memikirkan format dan bentuk evaluasi program dalam APBD. Naso mengatakan selama ini selalu mengejar output tanpa ada dampak yang diukur dari pengeluaran bansos tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan kebocoran dana APBD dan Hibah/ Bansos Pemkab Inhu, pada era pemerintahan H. Yopi Arianto, SE (Mantan Bupati-red), sebesar Rp201,8 miliar terungkap. Bahkan mantan Bupati Indragiri Hulu Propinsi Riau itu, juga diduga doyan korupsi dan skandal seks.

Terkait penyimpangan dana Bansos/Hibah tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Inhu, Riau, diyakini telah melanggar norma-norma kaidah hukum. Dalam hal ini, pasal yang dilanggar seperti; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2009 lampiran bagian ke II point 2 angka 8 huruf (a): Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemda dapat memberikan Bansos kepada kelompok/anggota masyarakat, namun tetap dilakukan selektif tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. 

Sehingga persoalan hukum korupsi dalam pengelolaan bantuan dana hibah dan bansos pada Pemkab Inhu tahun 2014/2015, ditemukan jelas pemberian bantuan hibah kepada instansi vertikal yang tidak sesuai mekanisme dalam pemberian hibah kepada TNI-AD melalui satuan teritorialnya (Kodim 0302/Inhu) dan Kejaksaan Negeri Rengat yang tidak melalui mekanisme pemberian hibah dan tidak direncanakan di RKPD tahun 2015.

Terungkap lagi, kesatuan TNI-AD, mengajukan proposal kegiatan TMMD pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan nilai sebesar Rp.1,2 miliar demi mendapatkan hibah berupa barang dari SKPD dinas PU Inhu dan bantuan hibah uang dari PPKD. Namun, penyerahan bahan proposal oleh kesatuan TNI-AD itu, telah melewati batas waktu terbitnya KUA PPAS yaitu tanggal 24 Juli 2014.

Kesatuan dari TNI-AD itu, kembali proposal yang sama yaitu proposal kegiatan TMMD tanggal 20 Oktober 2014 dengan nilai sebesar Rp.1,2 miliar pada dua (2) SKPD yaitu dinas PU dan PPKD Setda Indragiri Hulu. Sehingga melalui PPKD Setda Kabupaten Inhu, menganggarkan bantuan berupa bentuk hibah uang sebesar Rp.150.000.000.00. 

Sementara dari SKPD dinas PU Kabupaten Inhu, menganggarkannya dalam bentuk hibah barang sebesar Rp.700.000. 000,00,- dalam anggaran tahun 2015 tanpa memperhatikan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Penyimpangan juga ditemukan dalam pengelolaan bantuan hibah barang untuk jatah Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat tanpa bahan proposal alias fiktif sebesar Rp.200.000,000,00, yang semestinya tidak mengkangkangi peraturan Mendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial bersumber biaya APBD.

Dan lagi, terdapat beberapa calon penerima belanja hibah/bansos dari Pemkab Inhu yang dipimpin H. Yopi Arianto SE selaku kepala daerah atau Bupati Inhu, bukan berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu alias organisasi siluman. 

Bahkan ada 47 pejabat Pemdakab Indragiri Hulu yang dinakhodai Yopi Arianto SE sebagai Bupati, menerima dan menikmati dana hibah/bansos yang semestinya belanja hibah/bansos tersebut, murni peruntukkannya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Inhu, bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi para pejabat yang ada Pemda Indragiri Hulu.    

Bukan itu saja, terdapat penerima belanja hibah/bansos yang berturut-turut menerima belanja hibah/bansos dalam setiap tahun anggaran dari Pemda Kabupaten Inhu.

Hal ini terjadi terhadap pemberian belanja dana hibah kepada Dewan Kesenian Indragiri Hilir Hulu (DKI) milik Yopi Arianto SE (Mantan Bupati) pada tahun 2012 sebesar Rp.200.000.000, dan pada tahun 2013 sebesar Rp.200.000,000 ditambah penerimaan belanja hibah/bansos pada tahun 2014 sebesar Rp.1. 100. 000.000;

Demikian pemberian dana hibah kepada organisasi BKMT secara berturut-turut yang juga diduga organisasi tersebut milik keluarga H. Yopi Arianto atau mantan Bupati Inhu sendiri dengan bantuan belanja hibah yang diterima pada tahun 2013 sebesar Rp.1,2 miliar dan pada tahun 2014 sebesar Rp.1,2 miliar.

Belum lagi belanja hibah/bansos yang diterima secara berturut-turut setiap tahun anggaran oleh Dharma Wanita Kabupaten, Gabungan Organisasi Wanita atau GOW, Dekranasda, Korpri dan organisasi lainnya yang diduga hanya demi kepentingan pribadi atau keluarga pejabat penting yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. 

Bukti penyimpangan lain, terdapat sebanyak 40 proposal penerima hibah uang yang diantaranya, 26 penerima hibah tahun 2015 yang telah menerima bansos tahun 2015, dan telah menerima hibah pada tahun 2014 sebesar Rp.5. 950.000.000.00,-

Kemudian, terdapat proposal penerima belanja hibah yang dibuat setelah terbitnya rekomendasi daftar penerima senilai Rp.3. 175.000,000,00,- dengan perkiraan kerugian daerah/negara sebesar Rp.1. 130.000,000,00,- Dan terdapat pula penerima belanja hibah 24 daftar penerima hibah uang senilai Rp.3. 175. 000, 000,00, yang didalamnya ada empat (4) penerima hibah uang yang tidak disertai proposal yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp.800.000,000, 00,-

Anenya lagi, terdapat dokumen proposal hibah yang sama sekali tidak melalui bagian Kesra Setda alias proposal siluman, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.25. 210.479.063. 00,-
Bukan itu saja, terdapat juga 22 penerima hibah uang yang telah ditetapkan di penjabaran APBD tahun 2015 yang nilai hibahnya lebih tinggi dari usulan rekomendasi oleh tim verifikasi yang diduga dimanipulasi sebesar Rp.3. 140. 000.000,00,-

Juga terdapat penerima hibah uang yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja hibah uang tahun 2014. Dari bukti data yang diperoleh, diketahui hasil evaluasi keseluruhan realisasi hibah uang, sekira 273 penerima hibah uang tahun 2014 yang belum ada laporan pertanggungjawaban sampai dengan akhir penugasan sebesar Rp.17. 695.500.00, Sementara ada 150 sisa penerima dana hibah uang telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya senilai Rp.47. 260.500.000,00, 

Menurut keterangan dari beberapa pengurus badan/lembaga organisasi masyarakat Inhu kepada Wartawan di kantor LSM KPK di Pekanbaru, saat menyerahkan bukti laporan hasil korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan Hibah/Bansos Kabupaten Inhu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, bernomor: LAP/227/PW04/3/2015 beberapa waktu lalu, menilai kepemerintahan H. Yopi Arianto selaku Bupati di Kabupaten Inhu dan kroni-kroninya, dinilai hanya mencari keuntungan diatas penderitaan warga masyarakat Inhu. 

Kini warga masyarakat Kabupaten Inhu Provinsi Riau, berharap dan yakin kalau kasus dugaan korupsi dana APBD dan belanja Hibah/Bansos Kabupaten Inhu akan berujung dimeja hijau. “Kami sangat kecewa dengan kepemerintahannya Yopi Arianto saat Bupati Inhu selama ini pak. Karena dia hanya memikirkan keluarga dan orang dekatnya saja. Bapak bayangkan saja, Plt Sekda dalam kasus belanja hibah/bansos ini, itu paman kandungnya yang sekarang menjabat sebagai Asisten Administrasi (III). Kami membawa dokumen APBD Inhu ini ke sini, bukan karena ada unsur lain. 

Namun kami ingin kasus korupsi yang terjadi didaerah kami selama ini, dapat disampaikan oleh pihak Bapak ke aparat hukum yang ada disini maupun yang ada pusat. Karena yang kami dengar di Kabupaten Inhu selama ini, termasuk LSM KPK ini yang ada relasinya sampai ke pusat untuk membongkar kasus kejahatan korupsi di Riau”, ujar salah seorang pengurus badan/lembaga organisasi masyarakat dari Kabupaten Inhu di Sekretariat DPP LSM KPK dan disaksikan awak media, Kamis (01/10/15) lalu, ujar warga.

H. Yopi Arianto ketika dikonfirmasi media ini lewat telepon, Kamis (08/10) mengatakan, “Itu yang benarlah. Itu tidak akurat” ujarnya. Bahkan melalui layanan SmS sang mantan Bupati Inhu kepada media ini menuliskan, “Aduuuuh byk bener uang ny”. ucap Yopi. Sementara, konfirmasi/klarifikasi tertulis yang disampaikan tim media ini, Senin (05/10/2015) lalu kepada beberapa pejabat penting di Kabupaten Inhu termasuk kepada sang mantan Bupati Inhu, hingga saat ini, belum terjawab. 

Demikian juga Plt Sekretaris Daerah (Sekda) ketika itu, H. Agus Rianto, SH, sekarang menjabat sebagai Asisten Administrasi (III) Pemda Inhu, ketika telphon geganggamannya dihubungi media ini, tak diangkat. Bahkan konfirmasi/ klarifikasi tertulis yang diterimanya, tak terjawab.

Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johan Budi SP, saat dihubungi media ini, Jumat (23/10) lalu, “Masalah APBD dan Bansos/Hibah di Kabupaten Inhu, belum ada laporan ke KPK. Kalau ada bukti hasil auditor BPKP seperti yang disebutkan tadi, masukan aja laporannya ke KPK. Karena Bansos ini rawan masalah kasus.  “Kalau bisa, secepat ini laporannya dimasukkan, biar kita proses. Kasus Bansos kerapkali terjadi. hanya di Inhu tadi itu yang belum kita ketahui,” ujar Johan. (Pandi)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas